Posts

bannerdpd

Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung …

Tulisan ini adalah makalah kecil  ke 2 dari tugas Mata Kuliah Politik Hukum pada kelas Program Magister Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dosen mata kuliah ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H

Judul makalah ini adalah: “Kewenangan Judicial Review Dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”. Makalah saya tulis di bulan April 2017.

Daftar Isi makalah ini adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Pokok permasalahan
3. Maksud dan Tujuan Penelitian
4. Metodologi Penelitian

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA
1. Latar Belakang Judicial Review
2. Sejarah Judicial Review
3. Judicial Review di Indonesia
4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi
5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
1. DPD di Indonesia
2. Kewenangan DPD
3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung
a. Permasalahan Internal DPD
b. Mengajukan Uji Materi ke MK
c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung
d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

 

Berikut adalah isi dari makalah kecil tersebut:

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DAN
INDEPENDENSI
MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

 

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Parlemen Indonesia kembali mempertontonkan perilaku yang memalukan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 3 April 2017 diwarnai aksi interupsi dan bahkan saling dorong. Kericuhan terjadi saat salah satu Anggota DPD dari Jawa Timur, Ahmad Nawardi, maju ke atas podium dan mengambil alih pengeras suara. Anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo, tak terima Nawardi mengambil alih podium, Ia pun bergegas ke podium. Langkah Afnan yang naik ke atas podium terhenti karena ia sempat ditarik hingga terjatuh dari atas panggung podium oleh Anggota DPD dari Sulawesi Utara Benny Rhamdani. Suasana pun menjadi semakin memanas.[1]

Kericuhan semacam ini bukan kali pertama terjadi dalam rapat sidang paripurna DPD. Sebelumnya kericuhan serupa terjadi dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD pada tanggal 16 Maret 2017. Perilaku kekanak-kanakan para anggota parlemen ini sangat menyedihkan dan ironis sekali mengingat saat ini kinerja para wakil rakyat tersebut masih sangat jauh dari harapan. Terlebih persoalan yang diributkan tersebut bukanlah persoalan yang penting dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, akan tetapi hanya menyangkut kepentingan sekelompok orang di DPD.

Kericuhan tersebut terjadi akibat adanya konflik berkepanjangan di dalam internal DPD. Konflik itu terkait adanya keinginan sebagian anggota DPD untuk merubah Tata Tertib DPD yang ingin merubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2.5 tahun. DPD terbelah menjadi dua kelompok akibat adanya keinginan ini.

Pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD tanggal 16 Maret 2017 Pimpinan DPD saat itu yaitu Irman Gusman tidak bersedia menandatangani Revisi Tata Tertib DPD RI, yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya suasana menjadi ricuh dan menjadi panas karena ada anggota yang melakukan interupsi dan berteriak meminta pimpinan menandatangani Revisi Tata Tertib DPD. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD. Irman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.[2]

Persoalan kisruh di internal DPD ini kemudian berlanjut dengan dibawanya permasalahan ini untuk judicial review di Mahkamah Agung. Hasil putusan judicial review Mahkamah Agung tersebut ternyata menimbulkan sejumlah masalah. Terdapat perbedaan penafsiran atas isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga putusan ini kembali menimbulkan perdebatan di rapat paripurna DPD tanggal 3 April 2017.

Dari persoalan ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya terdapat persinggungan atau bahkan kaitan yang erat antara politik dan hukum. Bahkan Prof. Moh Mahfud Md berpendapat bahwa ada intervensi politik dalam hukum. Hukum ternyata tidak steril dari subsistem kemasayarakatan lainnya. Politik seringkali melakukan intervensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum.[3]

Munculnya sejumlah permasalahan terkait putusan judicial review Mahkamah Agung dan konflik yang terjadi di internal DPD tersebut menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut maka makalah ini mengambil judul: “Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”.

 

2. Pokok permasalahan

Dalam penulisan makalah ini pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah untuk mengkaji kewenangan judicial review di Indonesia, kemudian untuk mengetahui tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga mengkaji putusan judicial review dan Independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjelaskan dan menguraikan kewenangan judicial review di Indonesia, menganalisis tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan menganalisis putusan judicial review dan independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.[4]

 

B. KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

1. Latar Belakang Judicial Review

Di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan. Meskipun sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang Undang, telah diproses sesuai dengan prolegnas[5], namun demikian masih dimungkinkan untuk dilakukan uji konsistensinya dengan UUD atau dengan peraturan yang lebih tinggi melalui judicial review.

Judicial review adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[6] Judicial review merupakan instrumen hukum yang dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.[7]

Mauro Capelletti, secara substantif mengartikan judicial review sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu.[8] Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan questio juris para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (judex factie), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (judex juris).

Istilah judicial review sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan ini diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak dikenal istilah judicial review, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (toetsingensrecht).[9] Judicial review dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Pengujian oleh hakim itu dapat dilakukan dalam bentuk institutional-formal dan dapat pula dalam bentuk substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara ‘judicial review’ itu dalam persidangan yang tersendiri, inilah bentuknya yang secara institutional-formal.

Dapat juga terjadi pengujian yang dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja, hakim dapat saja atau ber-wenang mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu, baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai ‘judicial review’ yang bersifat prosessual, atau ‘judicial review’ yang bersifat substansial.[10]

 

2. Sejarah Judicial Review

Awal mula konsep judicial review ini bermula saat muncul kemarahan dari seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Richard Dobbs Spaight, yang meneriakkan: “Judicial Review adalah perampasan wewenang!”. Teriakan inilah yang kemudian dicatat oleh Levy sebagai awal mula kemunculan konsep judicial review.[11] Teriakan Spaight pada tahun 1787 adalah penanda penolakannya terhadap usulan para hakim yang menginginkan keputusan Kongres untuk bisa diamandemen. Oleh Spaight, konsep tersebut dianggap merampas kekuasaan Kongres.

Selanjutnya sejarah berkembangnya konsep atau ide adanya ‘constitutional review’ (pengujian konstitusional) atau ‘judicial review’ (pengujian oleh hakim) dapat dilihat dari kasus di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Tepatnya ketika muncul kasus pertama yang melahirkan ide besar dalam sejarah hukum dan peradilan di dunia, yang kemudian kita kenal dengan mekanisme peradilan konstitusi, yaitu dalam perkara Marbury versus Madison yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. Sejak itu ide ‘constitutional review’ dan ‘judicial review’ mengundang perdebatan kontroversial di dunia dan pada akhirnya diterima sebagai keniscayaan dalam praktik di seluruh negara demokrasi modern di dunia sampai sekarang.[12]

Chief Justice John Marshall adalah orang pertama dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu UU dalam bentuk judicial review. John Marshall adalah secretary of state dari Presiden John Adams yang diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung atau Chief Justice.[13]

Kisahnya berawal ketika Presiden John Quincy Adams kalah dari Thomas Jefferson dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1800. Sebelum secara resmi menyerahkan jabatannya kepada presiden baru, John Adams mengangkat pejabat-pejabat penting yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap sebagai upaya menyelamatkan kedudukan teman-temannya agar mereka tetap menduduki jabatan penting. Bahkan, sampai tengah malam di hari terakhir sebelum meninggalkan jabatannya (3 Maret 1801), Presiden John Adams, dengan dibantu oleh John Marshall masih terus menyiapkan dan menandatangi surat-surat pengangkatan pejabat, termasuk beberapa orang diangkat menjadi duta besar dan hakim. Di antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan William Harper yang diangkat menjadi hakim perdamaian (justices of peace). Karena mendesaknya waktu, maka surat-surat pengangkatan untuk pejabat-pejabat yang disebut sebagai “the midnight judges” itu tak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan sampai Adams melepaskan jabatannya secara resmi.[14]

Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserahterimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1801, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Begitu memegang jabatannya secara efektif, Presiden Thomas Jefferson memerintahkan Secretary of State yang baru, James Madison, untuk menahan atau tidak menyerahkan surat pengangkatan Marbury dan kawan-kawan sebagai hakim perdamaian yang telah dikeluarkan oleh John Adams itu.[15]

Atas dasar penahanan surat itulah maka Willaim Marbury dkk melalui kuasa hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Federal, mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas yang dikenal sebagai ‘writ of mandamus’ sebagaimana diatur di dalam Section 13 Judiaciary Act 1789, yakni memerintahkan kepada pemerintah untuk segera menyerahkan surat-surat pengangkatan oleh John Adams yang telah disetujui oleh Kongres.[16]

Pemerintah baru di bawah Jefferson menolak untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan itu, bahkan mengatakan bahwa writ of mandamus itu tak dapat dikeluarkan. Namun, pemerintah Jefferson juga menolak untuk menjelaskan dan memberikan bukti-bukti mengapa pihaknya menyatakan writ of mandamus tak dapat dikeluarkan. Bahkan, Kongres baru yang kemudian dikuasai oleh kubu Jefferson dari kaum Republik (Lawan John Adams yang dari kaum Federalis) mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan MA selama lebih dari setahun sehingga persidangan MA tentang itu baru bisa dilangsungkan kembali pada bulan Februari 1803.[17]

Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro-kontra muncul dalam masyarakat Amerika Serikat mengenai hal ini. Dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. [18]

Meski demikan, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.[19]

Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus Madison itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act Tahun 1789 tersebut, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannnya dari konstitusi. Dari sinilah kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.[20]

Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai ‘the supreme law of the land’ harus dinyatakan ‘null and void’. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin ‘judicial review’ sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia.

Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan bahwa hak Marbury dkk adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dkk ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang mengeluarkan ‘writ of mandamus’ seperti yang diminta. Namun demikian, yang lebih penting lagi putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang ‘writ of mandamus’ itu sendiri, yang dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan Section 2 Article III Konstitusi Amerika Serikat.

Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak termaktub dalam UUD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru bahkan dalam sejarah hukum di dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan untuk menilai, tetapi tidak sampai membatalkan sebagaimana dilakukan oleh John Marshall. Sebelumnya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai kewenangan tradisional untuk menyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan dengan cara tidak menjadikannya referensi dalam perkara yang sedangkan diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya mirip dengan “judicial review” juga.[21]

Apa yang dilakukan Marshall untuk memutus kasus itu adalah luar biasa karena keputusannya itu merupakan produk pertama tentang judicial review atas sebuah UU terhadap konstitusi di sepanjang sejarah ketatanegaran dan konstitusi dunia. Karena besarnya pengaruhnya di kemudian hari, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini biasa disebut oleh para ahli dengan istilah-istilah bermacam-macam, seperti ‘a landmark decision’ atau ‘the most brilliant innovation’, atau bahkan seperti disebut oleh Erwin Chemerinsky sebagai “the single most important decision in American Constitutional Law”.[22]

 

3. Judicial Review di Indonesia

Mohammad Yamin adalah tokoh pertama yang memiliki pemikiran tentang judicial review. Pemikiran itu ia sampaikan dalam sebuah forum resmi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan keberadaan sebuah mahkamah yang bisa memutuskan, apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD.[23]

Usulan ini menegaskan bahwa pemikiran tentang judicial review telah muncul pada awal pembentukan negeri ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia.[24]

Hal ini dapat dimengerti mengingat Judicial Review dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sejajar. Alasan lainya adalah menyangkut kesiapan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum terkait pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[25] Ada semacam keraguan dalam benak Soepomo menyangkut skill hakim yang nantinya akan memutuskan masalah ketatanegaraan ini.

Pasca perbedaan pendapat antara Yamin dan Soepomo tersebut, wacana judicial review masih tetap ada. Tahun 1956 beberapa hakim menyusun seperangkat usulan untuk pasal-pasal konstitusi yang berkenaan dengan organisasi kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal tersebut diantaranya memuat ketentuan tentang organisasi kehakiman yang mandiri, dipimpin dan dikelola oleh Mahkamah Agung dengan pengangkatan sebagai hakim seumur hidup. Usulan yang paling radikal adalah bahwa Mahkamah Agung hendaknya diberi wewenang konstitusional untuk meninjau kembali semua undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.[26]

Agung Wirjono Prodjodikoro yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, kemudian mengajukan usulan peningkatan kewenangan tersebut saat bertemu dengan Majelis Konstituante, Agung mendukung penuh kewenangan hakim yang merujuk pada hukum tata negara Amerika Serikat itu.[27]

Usulan ini mendapat tanggapan positif oleh Majelis Konstituante. Namun, sebelum Majelis Konstituante bisa merampungkan pekerjaannya untuk membuat konstitusi baru, lembaga ini dibubarkan karena situasi politik Indonesia yang berubah. Sejalan dengan bubarnya Majelis Konstituante maka gagasan judicial review tidak dapat terwujud.

Selanjutnya pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan:[28]

(1) Hak menguji materiil ada pada Mahkamah Agung.
(2) Hak menguji materiil dapat dilakukan terhadap peraturan per-undangundangan yang lebih rendah dari undang-undang.
(3) Pelaksanaan hak menguji materiil itu hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
(4) Apabila Mahkamah Agung telah melaksanakan hak uji materiilnya, maka yang mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diuji adalah instansi yang telah menetapkan atau yang telah mengeluarkan.

Sedangkan pada Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa:[29]

(1)   Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang.
(2)   Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
(3)   Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Meski telah diakomodasi namun tidak ada produk dari peraturan tersebut hingga terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan momentum reformasi pada tahun 1998. Meski pada tataran normatifnya, ketentuan ini juga dimasukkan dalam Tap MPR No. VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi dalam Tap MPR No. III/MPR/1978, serta dalam berbagai peraturan yang terkait.[30]

 

4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi

Sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (constitutional review) baru diadopsi ke dalam sistem konstitusi Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem hukum dan konstitusi negara ini.

Kewenangan pengujian ini baru muncul setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memberikan MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelumnya, prosedur pengujian (judicial review) oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, pengujian oleh Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan.

Pengujian aktif (active review) yang seyogianya akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan TAP No. III/MPR/2000 tersebut, sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut berakhir, tidak pernah dilaksanakan karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan.

Pengujian konstitusional dalam arti ‘judicial review on the constitutionality of law’ atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan kita setelah diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana di Indonesia, tidak seperti negara-negara dengan tradisi ‘common law’ seperti Amerika Serikat, maka Indonesia dengan tradisi ‘civil law’, mengikuti pola Kelsenian atau model Eropa Kontinental dalam mendirikan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung.

Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003.[31]

Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003.

Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Mahkamah Konstitusi telah dengan baik menjalankan fungsinya sebagai:[32]

  1. pengawal konstitusi (the guardian of the constitution),
  2. pengawal demokrasi (the guardian of democracy),
  3. pelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (the protector of human rights and the citizens’ constitutional rights), dan
  4. penafsir final konstitusi negara (the final interpreter of the constitution).

Fungsi-fungsi itu dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu memeriksa dan memutus permohonan:[33]

  1. pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review of the constitutionality of law),
  2. perselisihan hasil pemilihan umum,
  3. sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara,
  4. pembubaran partai politik, dan
  5. perkara ‘impeachment’ terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dasar hukum yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi hingga saat ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi paling penting adalah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Kewenangan pengujian atas konstitusionalitas UU dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan. Pengujian atas UU dilakukan dengan tolok ukur UUD. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak.[34]

 

5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung terkait dengan judicial review diatur sebagai berikut:[35]

  1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislative). Struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah  ‘court  of  justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’. Mahakamah Agung mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan  keadilan,  sedangkan  Mahkamah Konstitusi mengadili  sistem  hukum  dan  sistem keadilan itu sendiri.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung juga terkait dengan materi perkara pengujian undang-undang. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi  dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Untuk saat ini menurut ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara.

 

C. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

1. DPD di Indonesia

Reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 telah mengubah kehidupan bangsa Indonesia secara fundamental. Konfigurasi tata negara mengalami perubahan dan berkembang hingga melahirkan beragam teori dan praktik sistem  ketatanegaraan  baru.

Perubahan yang nyata adalah hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) selain juga lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai amanah dari perubahan UUD 1945. Menurut ketentuan UUD RI 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewe-nangan langsung dari UUD. Kesembilan organ tersebut adalah: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.[36]

DPD pada prinsipnya merupakan wujud perwakilan rakyat di parlemen. Lahirnya DPD merupakan perwujudan dari konsep atau ide sistem bikameral yang diusulkan saat proses amandemen UUD 1945.[37] DPD pada awalnya dimaksudkan untuk mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double-check” dimana representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR dalam hal ini merupakan cerminan representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).[38]

Ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang seperti saat ini. Dimana rumusan ini menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tidak dapat disebut menganut sistem bikmaeral sama sekali.[39] Dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Pelembagaan fungsi legislature disebut sebagi parlemen. Ada negara yang melembagakannya dalam satu forum saja (unicameral atau monocameral), ada pula yang dua forum (bicameral) ada pula yang multi kameral, terdiri atas lebih dari dua kamar atau lebih dari dua institusi. Indonesia dalam hal ini memiliki tiga institusi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR.

DPR berfungsi untuk membentuk undang-undang, DPD memberkan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang, sedang-kan MPR menetapkan UUD sebagai kebijakan tertinggi. DPD atau yang biasa disebut Senat, dinegara lain biasanya berperan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang-undang atau undang-undang tertentu. Sementara berdasarkan UUD 1945 yang berlaku sekarang, DPD tidak menentukan dalam proses pembentukan undang-undang itu. Peranan DPD hanya bersifat advisoris terhadap DPR.[40]

Bahkan jika dibandingkan dengan praktek di banyak negara serta diperkuat dengan teori legislatif yang ada maka sesungguhnya peran dan kewenangan DPD di parlemen ini sangatlah terbatas.[41]

 

2. Kewenangan DPD

Kewenangan DPD diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 22D, yaitu:[42]

(1)   Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)   Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3)   Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4)   Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, jelas bahwa fungsi DPD saat ini hanya sebagai ‘co-legislator’ selain DPR. Sifat tugas DPD hanya menunjang (auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Dengan demikian, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (regional representatives).[43]

 

3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung

a. Permasalahan Internal DPD

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang yang dimiliki oleh DPD belum setara seperti apa yang dimiliki oleh DPR. Contohnya dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur peran DPD ikut membahas RUU tertentu dalam pembahasan tingkat I, akan tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. DPD punya hak bertanya namun tidak sama dengan hak mengajukan pertanyaan seperti yang dimiliki anggota DPR.

Ironisnya bukannya memperjuangkan dan mengupayakan untuk memperkuat kewenangan DPD, justru di dalam internal DPD sendiri terjadi konflik. Konflik internal ini disebabkan oleh adanya rancangan perubahan tata tertib (tatib) DPD. Dimana pada salah satu poin dalam tatib tersebut merubah masa kepemimpinan di DPD yang seharusnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Rancangan ini kemudian dianggap sebagian anggota DPD telah menyalahi UU. Sementara sebagian anggota DPD lainnya setuju dengan rancangan tersebut, sehingga menghendaki pimpinan menandatangani rancangan tatib karena telah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD. DPD terbelah menjadi dua kelompok.

Sebelumnya dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 16 Maret 2016, perdebatan tentang masa kepemimpinan akhirnya diselesaikan dengan voting. Voting tersebut dimenangi anggota yang mendukung pengurangan masa kepemimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Perpecahan ini semakin memanas ketika dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan III Dewan Perwakilan Daerah tahun 2015-2016, Kamis 17 Maret 2016 di Ruang Nusantara V Gedung MPR/DPR/DPD, Ketua DPD Irman Gusman dan dua wakilnya menolak menandatangani Revisi Tata Tertib DPD yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya terjadi kericuhan dan anggota DPD kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan.[44]

Sejumlah anggota yang tidak menerima sikap Irman berteriak meminta Irman menandatangani Revisi Tata Tertib DPD, yang sudah disetujui dalam rapat sebelumnya, yang juga ditinggalkan pimpinan. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman Gusman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD.

Suasana menjadi semakin panas dan terdapat anggota yang berteriak meminta rapat paripurna dilanjutkan. Irman Gusman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota tetap berteriak mempertanyakan soal sidang yang ditutup itu. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.

Dengan demikian pimpinan DPD menolak menandatangani draf revisi tata tertib hasil rekomendasi panitia khusus DPD tersebut. Penolakan tersebut disebabkan karena tidak setuju dengan poin pada draf yang akan memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Selain itu, pimpinan DPD juga berpendapat bahwa mereka tidak ingin menandatangani sebuah aturan yang melanggar UU.

 

b. Mengajukan Uji Materi ke MK

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sejumlah anggota DPD diantaranya Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pimpinan DPD yang diatur tiga pasal UU No. 17  tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah UU No. 42 No. 2014. Tiga pasal yang mereka persoalkan adalah pasal 260 ayat (1) tentang metode pemilihan pimpinan DPD, pasal 261 ayat (1) terkait tugas pimpinan DPD, dan pasal 300 ayat (2) mengenai tata tertib internal.[45]

Pada tanggal 28 Februari 2017 MK melalui putusan MK Nomor 109/PUU-XIV/2016 menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. MK menilai, meskipun memiliki kedudukan hukum, para pemohon mengajukan uji materi yang bersifat internal, bukan pertentangan aturan hukum dengan konstitusi. MK menilai, pengaturan masa jabatan Ketua DPD diatur dalam tata tertib, sehingga bukan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.

Menurut MK, permasalahan yang diajukan pemohon tersebut pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 tahun diubah menjadi 2 tahun enam bulan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan ketua DPD. Oleh karena itu, MK tidak berwenang mengadili. Hal demikian adalah substansi yang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib, bukan pada UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang diajukan pemohon. [46]

 

c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung

Setelah permohonan anggota DPD tersebut tidak dapat diterima oleh MK maka kemudian mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, mereka diwakili Kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin mengatakan, masa jabatan ketua DPD seharusnya diatur dengan jelas. Selama ini, masa jabatan diatur dalam tata tertib yang disepakati oleh para anggota. Hal ini memimbulkan ketidakpastian hukum.[47]

Terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 menyatakan mengabulkan Permohonan keberatan hak uji materiil oleh Pemohon, artinya Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji permohonan tersebut berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.[48] Sedangkan Peraturan DPD merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang posisinya berada dibawah Undang-Undang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan demikian Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 sah menurut hukum.[49]

Permasalahan berikutnya adalah terkait penafsiran keberlakuan dari putusan MA tersebut, apakah serta merta ataukah sebaliknya?

Pendapat pertama menyatakan bahwa Putusan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat (final and binding), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.[50] Akan tetapi pendapat kedua, memandang bahwa terdapat kelemahan dari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012. Dimana Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak.

Putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Kalau lembaga itu tidak mencabutnya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.

Hal ini berbeda dengan MK, jika MK memutuskan norma undang-undang, sebagian atau seluruhnya, bertentangan dengan UUD 45 maka putusan itu berlaku seketika yakni ketika palu sudah diketok oleh Ketua MK dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan MK itu final dan mengikat, tak seorangpun boleh membantahnya.[51]

Persoalan berikutnya adalah adanya salah ketik dalam diktum putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu. Amar putusannya bukannya memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib yang dibatalkan itu, melainkan ditulis: “memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib DPD yang dinyatakan batal oleh MA itu.

Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa MA telah salah dalam membuat putusan, dan kesalahan seperti itu dalam sebuah putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah pula dimuat dalam website MA, tidaklah dapat dikoreksi begitu saja dengan mengatakannya sebagai salah ketik belaka.

Jika MA menulis salah nama orang yang dijatuhi pidana dalam perkara tingkat kasasi, maka untuk memperbaikinya tidak bisa diralat begitu saja, melainkan harus melalui putusan Peninjauan Kembali (PK), atau putusan itu menjadi “non executable” yakni putusan yang tidak dapat dieksekusi. Permasalahannya Putusan MK yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD itu adalah putusan yang “final and binding” artinya putusan terakhir yang tidak ada upaya hukum lagi, termasuk Peninjauan Kembali.[52]

Padangan sebaliknya adalah adanya salah ketik dalam berkas putusan MA tidak berarti merubah substansi isi putusan Mahkamah Agung. Meski terjadi salah ketik, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperbolehkan perubahan terhadap kesalahan redaksional dalam Keputusan.[53]

Lebih jauh lagi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf L, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 merupakan bagian dari pengabaian terhadap perintah Undang-Undang.

 

d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

Permasalahan internal DPD belum selesai. Dalam sidang paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan DPD yang digelar sejak Senin 3 April 2017 sempat ricuh terkait dengan perbedaan tafsir tentang putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 20 P/HUM/2017. Hingga pada akhirnya pada dini hari tanggal 4 April 2017 dalam sidang DPD yang dipimpin AM Fatwa, sebagai anggota tertua, terpilihlah Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, dengan Nono Sampono dan Darmayanti Lubis masing-masing sebagai wakil ketua DPD.

Kontroversi berikutnya adalah hadirnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang memandu pengucapan sumpah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan DPD. Sementara dalam Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 menyatakan Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini kemudian membuat MA menjadi tampak inkonsisten dan tidak independen.

Terkait kontroversi ini Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat meski Peraturan Tata Tertib itu sudah dibatalkan MA, tetapi peraturan itu masih tetap berlaku sebelum dieksekusi, dalam makna belum dicabut oleh Pimpinan DPD atau belum lewat waktu 90 hari sejak putusan dibacakan. Putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu tergolong sebagai putusan yang “non executable” atau putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dalam amar putusannya, MA memerintahkan Pimpinan DPRD (yang juga tidak jelas DPRD yang mana) untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD yang dibatalkannya itu.[54]

Sebaliknya Saiful Anam[55] berpendapat berbeda, dimana masih terdapat persoalan secara hukum, hal itu mengingat dasar hukum keabsahan untuk melakukan pemilihan dalam hal ini Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 telah dibatalkan oleh MA. Sedangkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan atas terpilihnya Pimpinan DPD pada tanggal 4 April 2017 dapat melakukan gugatan kepada Pegadilan Tata Usaha Negara. Selain itu perlu diingat bahwa yang berhak dan berwenang melakukan penyumpahan terhadap pimpinan DPD terpilih adalah Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 260 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sehingga Ketua MA dalam hal ini juga berhati-hati dalam hal akan mengambil sumpah jabatan pimpinan DPD terpilih.[56]

 

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai judicial review. Judicial review tersebut dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.

Pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Selanjutnya telah diketahui bahwa DPD adalah salah satu lembaga yang lahir sebagai implikasi dari reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Sebagai amanah dari perubahan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari UUD.

Sayangnya, dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Bukannya fokus memperkuat kelembagaannya DPD justru malah terjebak dalam kisruh/konflik internal berkepanjangan. Persoalan utama yang terjadi di DPD adalah adanya keinginan dari sebagian anggota untuk mengamandemen Tata Tertib DPD dan mengurangi masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Hal ini kemudian dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung.

Permasalahan berikutnya adalah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan putusan atas permohonan judicial review justru menimbulkan permasalahan baru. Tidak seperti halnya putusan Mahkamah Konstitusi yang serta merta dapat dieksekusi maka putusan Mahkamah Agung dapat ditafsirkan lain. Kemudian sistem administrasi di Mahkamah Agung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menurunkan wibawa Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian hukum, malah ditambah lagi dengan hadirnya Wakil Ketua MA dan mengangkat pimpinan DPD yang baru, yang diangkat dengan menggunakan Tata Tertib DPD yang justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan independensi dan profesionalitas Mahkamah Agung.

 

2. Saran

Saran yang dapat kiranya disampaikan dalam makalah ini yaitu:

a. DPD hendaknya fokus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanat UUD 1945. DPD memiliki kewenangan yang terbatas dan harus diperkuat, maka DPD sejatinya harus fokus kepada perkuatan kelembagaan tersebut. UU yang ada belum memberikan peran dan kewenangan kepada DPD secara optimal. Inilah pekerjaan rumah yang perlu diperjuangkan DPD daripada mengurusi konflik internal.

b. Mahkamah Agung sudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, Mahkamah Agung harus lebih tegas dalam memberikan putusan sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Adanya usulan untuk merubah Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 perlu dipertimbangkan. Dimana dalam PERMA tersebut Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak. Maksudnya putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Jika lembaga itu tidak melaksanakannya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Hal ini dapat menjadi “celah” yang dapat dipergunakan oleh para aktor-aktor politik.

c. Terkait kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam melantik pimpinan DPD sangatlah disesalkan. Seharusnya MA menjaga posisinya untuk tetap berada pada posisi yang netral dan independen. Dengan kehadiran dan melantik pimpinan DPD tersebut muncul kesan seolah-olah MA tidak konsisten dengan putusannya yang membatalkan Tata Tertib DPD. Seharusnya MA tegas untuk meminta DPD menjalankan/melaksanakan perintah MA terlebih dahulu dan baru kemudian memilih pimpinan baru. Langkah MA ini sangat disesalkan dan dapat menurunkan wibawa MA.

 

 


[1] Nabilla Tashandra, “Ricuh Rapat DPD, Anggota Ini Tarik Rekannya dari Podium hingga Jatuhnasional.kompas.com/read/2017/04/03/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggota.ini.tarik.rekannya .dari.podium.hingga.jatuh, diakses pada tanggal 10 Aprtil 2017.

[2] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/17/078754643/masa-jabatan-pimpinan-dikurangi-2-5-tahun-sidang-dpd-ricuh diakses pada tanggal 10 April 2017.

[3] Moh. Mahfud Mahmudin (Md), Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 1 dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, cet-4 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 239-240.

[4] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.

[5] Prolegnas adalah Program Legislasi Nasional yaitu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 9, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Prolegnas berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus selalu sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara.

[6] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 37.

[7] Ibid., hal. 122.

[8] Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective (Clarendon Press-Oxford, 1989), hlm. 120. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 6.

[9] M. Irham Roihan, Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia, http:// irhamroihan.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perkembangan-judicial-review-di.html, diakses pada tanggal 20 April 2017.

[10] Ibid., Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia.

[11] Leonard W. Levy, Judicial Review, Sejarah dan Demokrasi; Sebuah Pengantar, dalam Leonard W. Levy (ed), Judicial Review; Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, cetakan pertama (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2005), hlm. 2.

[12] Jimly Asshiddiqie, Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan pada The Three “E” Lecture Series, @america, Pacific Place, Level 3, Jakarta 18 Juni 2012. Lihat juga William H. Rehnquist, The Supreme Court: How It Was, How It Is (New York: William Morrow, 1989), hlm. 99-114.

[13] Ibid., The Supreme Court, hlm. 102.

[14] Ibid., The Supreme Court, hlm. 105 dan M. Irham Roihan, Op.Cit.

[15] Op.cit. hlm. 105-106.

[16] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[17] M. Irham Roihan, Op.cit.

[18] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[19] M. Irham Roihan, Op.cit.

[20] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[21] Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[22] Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies (Aspen Law & Business, New York, 1997), hlm. 36.

[23] Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 2.

[24] Nurainun Simangunsong, Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945, cetakan I (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 7 dalam Puguh Windrawan, Ibid., hlm. 7.

[25] Ibid.

[26] Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan, cetakan pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 46 dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9.

[27] Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, cetakan pertama (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 84-85. dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9

[28] Indonesia, Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Ps. 26.

[29] Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 31.

[30] Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 11.

[31] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Ps. 24 ayat (2), Ps. 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6), dan Ps  III Aturan Peralihan.

[32] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[33] Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PERPU Nomor 1 Tahun 2013, LN No. 167 Tahun 2013, TLN No. 5456. Ps.1 angka (3). Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[34] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[35] Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 31 ayat (1) dan (2).

[36] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011.

[37] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 186-187 dan Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 59-60.

[38] Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 139 dan Jimly Asshiddiqie, Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat, www.jimly.com/makalah/namafile/40/ Trikameralisme_DPD.doc diakses pada tanggal 10 April 2017.

[39] Ibid.,

[40] Ibid.,

[41] Fatmawati, “Analysis on the Control Function of the Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council) the Republic of Indonesia”, Indonesia Law Review (Year 2 Vol. 2, May – August 2012), hlm. 210.

[42] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 22D.

[43] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit.

[44] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, Op.Cit.

[45] abm/yul, “MK Tolak Uji Materi Batasan Masa Jabatan Pimpinan DPD”, http://www.cnn-indonesia.com/nasional/20170228135510-12-196759/mk-tolak-uji-materi-batasan-masa-jabatan-pimpinan-dpd/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[46] Fachri Fachrudin, “Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA”, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/15221491/uji.materi.masa. jabatan.ketua.dpd.ditolak.mk.hemas.berharap.ke.ma diakses pada tanggal 10 April 2017.

[47] Ibid.

[48] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 24A Ayat (1).

[49] Saiful Anam, “Perebutan Pucuk Pimpinan DPD”, http://www.rmoljabar.com/read/ 2017/04/04/39593/Perebutan-Pucuk-Pimpinan-DPD-, diakses pada tanggal 10 April 2017.

[50] Ibid.

[51] Yusril Ihza Mahendra, “Pelantikan Pimpinan DPD, Kelemahan Sistem Uji Materiil Mahkamah Agung dan Dilema Negara Kitahttps://seruji.co.id/kolom/catatan-yusril/ pelantikan-pimpinan-dpd-kelemahan-sistem-uji-materiil-mahkamah-agung-dan-dilema-negara-kita/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[52] Ibid.,

[53] Saiful Anam,Op.Cit.,

[54] Yusril Ihza Mahendra, Op.Cit.,

[55] Saiful Anam, Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute; Praktisi & Akademisi Hukum Tata Negara;Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

[56] Saiful Anam, Op.Cit.,

 

 

 

BAS, April 2017

reformasi

Hukum dan Demokrasi Di Indonesia (Tinjauan …)

Artikel ini adalah tugas makalah kecil 1 Mata Kuliah Politik Hukum di kelas Program Magister Ilmu Hukum jurusan Hukum Bisnis, yang diselesaikan pada bulan Maret 2017.

Dosen Mata Kuliah Politik Hukum ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H. Tugas makalah kecil 1 ini berjudul: “Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Tinjauan Sembilan Belas Tahun Pasca Reformasi).

Daftar isi dari makalah ini adalah sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Pokok permasalahan
3. Maksud dan Tujuan Penelitian
4. Metodologi Penelitian

B. DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
1. Konsep Demokrasi
2. Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

C. HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Hubungan antara Hukum dan Demokrasi
2. Pembangunan Hukum Nasional

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

Sedangkan isi makalah tersebut adalah sebagai berikut:

Hukum dan Demokrasi di Indonesia

(Tinjauan Sembilan Belas Tahun Pasca Reformasi)

 

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia memasuki era “baru” demokrasi dimulai sejak era reformasi di tahun 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru (ORBA) yang berkuasa selama 32 tahun ditandai dengan peristiwa bersejarah yaitu berhentinya Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.[1] Sejak saat itu kehidupan demokrasi di Indonesia memasuki tahapan baru di era reformasi.

Saat era rezim orde baru berkuasa demokrasi di Indonesia dapat dikatakan praktis hanya sebatas apa yang termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45), dalam kenyataannya seperti diketahui bersama, kehidupan bangsa di era itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Saat itu seluruh sendi kehidupan bangsa sebenarnya berada dalam kontrol pemerintah. Rezim ORBA berkuasa dengan memanfaatkan 3 “mesin” kekuatannya yaitu ABG (A adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), B adalah Birokrasi (PNS/ Pemerintahan) dan G adalah Golongan Karya).[2]

Kehidupan di era orde baru yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum saat itu sangat sarat dengan budaya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif merupakan kekuatan penyeimbang yang semu, karena pada dasarnya diisi oleh orang yang dipilih atau ditunjuk oleh eksekutif. Sehingga praktis tidak ada suara kritis yang keluar dari gedung DPR ditujukan kepada eksekutif.[3]

Contoh konkrit yang penulis alami adalah aktivitas atau kehidupan berorganisasi mahasiswa yang pada era tersebut berada dalam kontrol dan pengawasan ketat pemerintah. Hal ini tidak lain dampak dari diberlakukannya NKK/BKK [4] di era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef. Penerapan NKK/BKK tersebut kerap dituding sebagai upaya Pemerintah Soeharto dalam “mematikan” daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah.[5] Upaya “pengekangan” sikap kritis mahasiswa ini kemudian berlanjut hingga tahun 1998 dan puncaknya pecah menjadi reformasi berdarah.

Peristiwa tragedi Trisakti [6] dan kemudian terjadi kerusuhan ‘98 [7]  adalah momen puncak yang selanjutnya membawa bangsa Indonesia  menuju peralihan/transisional, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan berbangsa utamanya demokrasi. Setelah melewati prahara nasional tersebut kemudian bangsa Indonesia memasuki babak baru sebagai negara demokrasi.

Seperti lazimnya negara yang berubah dari rezim otoriter menjadi negara demokratis maka masyarakat demokrasi yang baru berusaha untuk memutuskan kaitan dengan pemerintahan otoriter dan mulai membangun. Pembangunan ini tidak hanya di sektor ekonomi, akan tetapi juga diakukan di bidang hukum. Antara demokrasi dan hukum itu sendiri terdapat kaitan yang erat dan menarik untuk diulas lebih lanjut.

Dalam makalah ini akan diulas beberapa hal terkait konsep negara hukum, konsep negara demokrasi dan hubungan antara hukum dan demokrasi, yang seluruhnya dikaji dari sudut dan kondisi perkembangan di Indonesia saat ini.

 

2. Pokok permasalahan

Dalam penulisan makalah ini pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah untuk melihat secara umum gambaran perkembangan demokrasi dan negara hukum serta hubungan antara hukum dan demokrasi di Indonesia.

 

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjelaskan dan menguraikan perkembangan demokrasi dan negara hukum serta menguraikan hubungan hukum dan demokrasi di Indonesia.

 

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat pengum-pulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.[8]

 

B.   DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari asal kata “demos” yang berarti rakyat dan “cratos” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan.[9] Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi ini lahir di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 SM sampai dengan abad ke-6 SM.

Sedangkan secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:[10]

  1. Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
  2. Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Sedangkan Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[11]

Menurut Miriam Budiardjo terdapat dua kelompok aliran yang paling utama dalam Demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan diri “demokrasi”, tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya kepada komunisme. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.[12]

Demokrasi di Indonesia dikenal dengan Demokrasi Pancasila dimana demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).[13]

Sementara menurut Sri Soemantri Martosoewignjo demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial.[14]

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain adalah “Rule of Law”. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

 

2. Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum

Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Untuk membatasi kekuasaan tersebut maka kemudian diatur dalam Konstitusi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (constitutionalism). Dimana negara yang menganut gagasan ini disebut Constitutional State atau Rechstaat.

Pembatasan kekuasaan secara yuridis ini oleh ahli hukum Eropa Barat Kontinental disebut dengan Rechstaat, sedangkan ahli hukum Anglo Saxon memakai istilah “Rule of Law”. Menurut Stahl ada 4 (empat) unsur Rechstaat yaitu: [15]

  1. Hak-hak manusia
  2. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (disebut trias politica).
  3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan unsur-unsur Rule of Law menurut A.V Dicey adalah:[16]

  1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law).
  2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law).
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan).

Pada perkembangannya kemudian International Commision of Jurists kemudian mengemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law yaitu:[17]

  1. Perlindungan konstitusional
  2. Badan Kehakiman yang independen dan tidak memihak
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
  5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
  6. Pendidikan kewarganegaraan.

 

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam 3 (tiga) masa atau era yaitu:

a. Era 1959 – 1966

Era ini dapat disebut dengan era atau masa Orde Lama (Orla) dimana ciri dari demokrasi pada masa ini adalah dengan apa yang disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. [18]

Semangat dasar dari demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dipimpin dengan sila-sila Pancasila. Namun demikian dalam implementasinya terjadi penyimpangan yaitu dengan terjadinya stagnasi dalam menjalankan roda demokrasi/pemerintahan, pengkultusan individu sebagai pemimpin negara dan tidak berfungsinya lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

b. Era 1966 – 1998

Era ini adalah masa berkuasanya rezim Orde Baru (Orba) dimana demokrasi pada masa ini menganut demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi bangsa Indonesia. Demokrasi di era ini bertekad untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Tekad tersebut dalam perjalanannya kemudian kembali menyimpang dan sekedar hanya menjadi jargon. Seperti halnya di era demokrasi terpimpin, meski tidak secara tegas namun sesungguhnya kekuasaan negara sangat sentralistis berada ditangan Soeharto sebagai Presiden. Lebih dari itu tidak hanya politik dan keamanan yang sangat sentralistis dibawah komando Soeharto akan tetapi kekuatan ekonomi dan kegiatan bisnis secara tertutup masih terkait dengan kroni-kroninya.[19]

Sehingga tidaklah mengherankan ketika rezim orde baru runtuh dan digantikan oleh era reformasi maka penyimpangan yang dilakukan rezim tersebut menjadi terlihat dan menjadi sorotan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Yayasan Supersemar, dimana Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto. Hingga kemudian Mahkamah Agung pada Juli 2015 telah memutuskan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa dan menolak PK Yayasan Supersemar sehingga keluarga Soeharto selaku ahli waris harus membayar ganti rugi Rp4,4 triliun kepada negara.[20]

c. Era 1998 – sekarang

Era 1998 ini adalah era yang dikenal sebagai era Reformasi. Era ini lahir setelah tumbangnya rezim orde baru. Lahirnya era ini ditandai pula dengan munculnya tuntutan-tuntunan dari berbagai elemen masyarakat sebagai berikut:[21]

1) Amandemen 1945.
2) Penghapusan Dwifungsi ABRI.
3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM).
4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
5) Mewujudkan kebebasan pers.
6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dimasa awal era reformasi kehidupan demokrasi Indonesia seperti bergairah kembali setelah sekian lama dikungkung oleh rezim “quasi otoriter”. Dimana masyarakat seperti menemukan kembali bentuk kebebasannya untuk berekspresi, berpendapat dan berkumpul/berorganisasi.

Dari berbagai tuntutan-tuntutan yang diajukan masyarakat maka perlahan namun pasti hampir seluruhnya dapat diwujudkan. Proses amandemen 1945 tercatat sudah 4 (empat) kali dilakukan.[22]

Kemudian penghapusan Dwifungsi ABRI yang ditandai dengan selesainya fungsi sosial politik ABRI pada tanggal 20 April 2000.[23]

Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang masih terus berlangsung (akan dibahas khusus dalam sub bahasan tentang hukum di Indonesia).

Sementara terkait desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah) telah diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaiki dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk kebebasan pers yang lebih baik, era reformasi jelas memberikan kebebasan untuk pers untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga tidaklah mengherankan ketika era reformasi banyak lahir dan bermunculan media dan pers di Indonesia.

Sementara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang semakin baik maka pemerintah bersama dengan DPR telah membuat dan menerbitkan berbagai undang-undang terkait partai politik dan sistem pemilihan umum.

 

C.   HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1.      Hubungan antara Hukum dan Demokrasi

Sistem konfigurasi politik yang demokrasi adalah bagian penting dalam menentukan sistem politik sebuah negara. Negara yang menganut sistem demokratis diyakini akan memiliki karakter produk hukum yang lebih responsif dan populis dibandingkan negara otoriter yang karakter produk hukumnya akan bersifat konservatif, elitis dan ortodoks.

Hukum merupakan produk politik, melalui institusi politik lah hukum akan disusun dan diciptakan. Dewan legislatif sebagai penyusun undang-undang merupakan representasi politik dari masyarakat, dimana mereka memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dan mewakili suara mereka serta menyusun undang-undang.

Disisi lain hukum juga merupakan salah satu alat politik, dimana penguasa dapat mewujudkan kebijakannya. Suatu kebijakan politik yang sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk pada hukum. Dari sini jelaslah terlihat hubungan yang saling terkait antara hukum dengan politik.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum dan keadilan liberalisasi, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda dalam kaitan bahwa hukum harus menunjang demokrasi, yaitu pandangan kelompok realis dan kelompok idealis. Dalam pandangan keduanya terdapat perbedaan pandangan bahwa politik dianggap penting sebagai syarat dalam penegakan aturan hukum sementara sebaliknya hukum justru diperlukan untuk melakukan perubahan politik.[24]

Hubungan yang erat antara hukum dan politik menurut Moh. Mahfud Md dapat dilihat dengan adanya intervensi politik dalam hukum. Dalam kenyataan ternyata hukum tidak steril dari pengaruh subsistem kemasyarakatan lainnya. Untuk kemudian menentukan mana yang lebih suprematif antara hukum dan politik maka hal tersebut sudah memasuki wilayah politik hukum.[25]

Dalam kaitan dengan politik hukum tersebut kemudian Mahfud mengemukakan dua pengertian politik hukum yaitu:[26]

  1. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.
  2. Bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

 

2. Pembangunan Hukum Nasional

Era reformasi sudah berjalan selama kurang lebih 19 tahun sejak terjadi di tahun 1998.  Sudah banyak perubahan yang terjadi, baik disektor ekonomi, sosial dan hukum. Namun khusus untuk bidang hukum masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan terutama terkait pembangunan hukum nasional.

Permasalahan utama terkait politik pembangunan hukum nasional adalah sebagai berikut:[27]

  1. Memperbarui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945.
  2. Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dalam era globalisasi.

Kedua permasalahan diatas adalah agenda besar bangsa ini setelah 71 tahun merdeka. Masih digunakannya hukum kolonial peninggalan penjajah Belanda, dimana di negara asalnya produk hukum tersebut sudah tidak digunakan lagi atau sudah mengalami amandemen, sungguhlah memprihatinkan bagi dunia hukum di Indonesia.

Pemerintah masih memfokuskan pembangunan kepada sektor ekonomi utamanya infrastruktur, ditambah rendahnya kinerja fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu gagal mencapai target dalam program legislasi nasional (Prolegnas) setiap tahunnya, maka makin membuat proses penggantian hukum dan penciptaan hukum baru semakin tersendat.

Secara politis hubungan antara eksekutif dan legislatif relatif stabil. Tidak terdapat konflik yang signifikan antara dua lembaga negara ini. Koalisi antar partai politik di DPR yang sebelumnya terbagi atas dua kubu yaitu “Koalisi Indonesia Hebat (KIH)” dengan “Koalisi Merah Putih (KMP)” sudah tidaklah relevan lagi, seiring dengan pembubaran koalisi KMP dan semakin cairnya hubungan antar partai.

Meski demikian proses penyusunan kebijakan, dalam hal ini penyusunan undang-undang, di DPR bukan berarti bebas dari tarik menarik kepentingan. Seperti pendapat Soltau, bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.[28]

Kondisi demikian memang wajar dan akan senantiasa mewarnai kehidupan politik sebuah bangsa. Sejalan dengan pendapat John Locke yang menyatakan bahwa negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat, maka kekuasaan negara berasal dari rakyat, kekuasaan negara tersebut dijalankan oleh para pejabat negara, dan agar kekuasaan para pejabat negara tidak absolut maka kekuasaan negara dipisah menjadi tiga (trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif) agar tidak ada kesempatan bagi seorang penguasa pun menjadi diktator. Sebab jika terjadi monopoli kekuasaan pada satu orang, maka hal itu akan menjadi sebab utama untuk berbuat tidak adil, untuk korupsi dan menindas orang lain.[29]

 

D.   PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut Demokrasi Pancasila dimana artinya pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Sehingga  sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain adalah Rule of Law. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Semenjak reformasi hingga sekarang ini maka bangsa Indonesia sudah berada dijalur yang konsisten dalam penegakan prinsip “Rule of Law”.

Namun demikian terdapat 2 (dua) permasalahan utama di bidang hukum yang perlu kiranya menjadi perhatian serius agar pembenahan sistem hukum nasional Indonesia dapat maksimal dan tercapai sesuai program yang digariskan.

 

2. Saran

Saran yang dapat kiranya disampaikan dalam makalah ini yaitu:

  1. Pemerintah agar lebih fokus dalam menjalankan program perencanaan hukum dan program pembentukan hukum sebagaimana yang sudah diamanatkan sebelumnya. Hendaknya fokus pembangunan tidak hanya pada sektor ekonomi akan tetapi juga kepada sektor hukum. Karena sesungguhnya pembangunan hukum nasional akan berperan penting dan menunjang bagi pembangunan ekonomi.
  2. Anggota DPR dan partai politik harus lebih produktif dalam bekerja menyusun undang-undang bagi kepentingan rakyat. Anggota DPR memiliki hak inisiatif yang seharusnya dimanfaatkan dan digunakan dalam menyusun dan membentuk hukum. Rendahnya fungsi legislasi saat ini yang selalu gagal dalam mencapai target Prolegnas adalah hal yang sangat ironis.


[1] “Kronologi reformasi indonesia tahun 1998”, http://www.sejarah-negara.com/2014/04/ kronologi-reformasi-indonesia-tahun-1998.html diakses 27 Maret 2017. Lihat juga “Sejarah Reformasihttp://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/kerusuhan.html diakses 27 Maret 2017.

[2] Femi Adi Soempeno, “Mereka Mengkhianati Saya” (Jakarta: GalangPress Group, 2008), Hlm 27 lihat juga Muslim Mufti. “Kekuatan Politik di Indonesia” (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

[3] Uraian mengenai Parlemen saat era orde baru ini dapat dilihat dalam Isharyanto. “Hukum Kelembagaan Negara” (Yogyakarta: Deeppublish, 2016), hal. 54.

[4] Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan NKK/BKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Ini menyebabkan kampus jadi kawasan “steril” dari aktivitas politik. Kebijakan itu pun disertai pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi. Ini ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus.

[5] Bayu Galih. “Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto…http://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontrover-si.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto.?page=all. Diakses 27 Maret 2017.

[6] Pada Maret 1998 Soeharto kembali dilantik sebagai Presiden RI setelah 32 tahun berkuasa. Hal ini menimbulkan gejolak amarah masyarakat, apalagi kondisi ekonomi yang saat itu semakin terpuruk akibat krisis. Penyusunan Kabinet Pembangunan VII buatan Soeharto pada saat itu yang berisi anggota keluarga dan kroni-kroni Soeharto, semakin membuat marah rakyat. Sebelum terjadi kerusuhan di Jakarta, Medan telah terlebih dahulu menyalakan api kebencian akan pemerintahan Soeharto. Pada awal Mei dimulai, para pelajar sudah mulai menjalankan aksi demonstrasi di kampus-kampus sekitaran Medan selama dua bulan. Hal yang membuat mahasiswa semakin marah saat pemerintah memutuskan menaikkan harga minyak sebesar 70% dan 300% untuk biaya listrik. Pada tanggal 9 Mei, presiden Soeharto terbang menuju group of 15 summit di Kairo, Mesir. Sebelum berangkat, Soeharto berkata pada masyarakat untuk menghentikan protes mereka. Kericuhan di Jakarta mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei ketika pihak kepolisian dan tentara mulai menembaki mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi protes damai. Tragedi ini menewaskan 4 orang, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Belasan orang juka terluka sebagai hasil dari tragedi ini. Tragedi inilah yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Lihat Sejarah Kelam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, http://www.portalsejarah.com/sejarah-kelam-tragedi-trisakti-12-mei-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

[7] Kerusuhan Mei 1998 adalah yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Lihat https://id. wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998 dan Sejarah Reformasi  http://semanggipeduli.com /Sejarah/frame/kerusuhan.html diakses 27 Maret 2017.

[8]  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.

[9]  Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik” (Jakarta: PT Gramedia, 1995) hal. 50. Lihat juga Saiful Arif. “Demokrasi: sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran” (Malang: Averroes Press, 2006) hal. 1.

[10] Gatot Subiyakto dkk, “Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan”, (Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007). Hal. 69.

[11] Henry B. Mayo, “An Introduction to Democratic Theory” (New York: Oxford University Press, 1960) hal. 70.

[12] Miriam Budiardjo, Op.cit.hal. 51-52

[13] Gatot Subiyakto. Op.cit. hal. 158

[14] Ibid. hal. 159

[15] Oemar Seno Ajdi. “Prasaran: Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945” (Jakarta: PT Penerbit Seruling Masa, 1966) hal. 24 dalam Miriam Budiardjo, Op.cit.hal. 58.

[16] E.C.S Wade and G. Godfrey Phillips. “Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law). (London: Longmans, 1963) hal. 50-51.

[17] South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok February 15-19, 1965. “The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Modern Age”. (Bangkok: International Commision of Jurists, 1965). hal. 39-50.

[18] Untuk uraian komprehensif tentang era demokrasi terpimpin dapat dibaca Herbert Feith. “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, 2007) dan Daniel S. Lev. ”The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959” (Singapore: Equinox Publishing, 2009).

[19] Michael R.J. Vatikiotis. “Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order.” (London: Routledge, 1998).

[20] Untuk kronologis lengkap kasus Yayasan Supersemar ini dapat dilihat Sandy Indra Pratama dan Anggi Kusumadewi. “Kronologi Kasus Supersemar Rp4,4 Triliun Soeharto”. CNN Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto/ diakses 27 Maret 2017.

[21] Satya Arinanto. “Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi”. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

[22] 4 kali amandemen yang telah dilakukan atas UUD 1945 yaitu:

  1. Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999.
  2. Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus.
  3. Perubahan Ketiga, Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001.
  4. Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002.

[23] Hasil rapat pimpinan ABRI menyatakan bahwa ABRI tidak lagi memiliki fungsi sosial politik, karena lebih memusatkan perhatiannya pada peran dan tugas utama pertahanan, itu berarti ABRI telah meninggalkan doktrin Dwi Fungsi. Hal ini sejalan dengan konsep redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran ABRI sebagaimana yang telah dirumuskan pada tahun 1998. Lihat pula Wahyu A. Permana. “Melangkah ditengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jendral TNI Wiranto.”(Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999). hal. 26 dan Ikrar Nusa Bakti. “Tentara Yang Gelisah.” (Bandung: Penerbit Mizan, 1999).

[24] Teitel, Transtitional Justice, dalam Satya Arinanto. “Hak Asasi Manusia dalam Transisi politik di Indonesia”. (Jakarta: Pusata Studi Hukum Tata Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal. 234.

[25] Moh. Mahmud Mahmudin (Md). “Politik Hukum di Indonesia” (Jakarta: LP3ES Indonesia, 1998), hal. 1.

[26] Ibid. hal 1-2.

[27] Satya Arinanto. Op.cit. hal. 27.

[28] Carl J. Friendrich (1967) dalam Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 148.

[29] Locke, John. “Second Treatise of Government”. London: Oxford University Press, 1989. Hal. 75-77

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

A. Buku

Arif, Saiful. Demokrasi: Sejarah, Praktik, dan Dnamika Pemikiran. Malang: Averroes Press, 2006.

Arinanto, Satya. Constitutional Law and Democratization in Indonesia. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2000.

Bakti, Ikrar Nusa. Tentara Yang Gelisah. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Barendt, Eric. An Introduction to Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1995.

Crouch, Harold. Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration”. Southeast Asian Affairs 2000. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.

Dias, R.M.W. Jurispudence. London: Butterworths, 1985.

Elster, Jon and Rune Slagstad, eds. Constitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, 2007.

Gatot Subiyakto dkk. Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007.

Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Deeppublish, 2016.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel. 1961.

Lev, Daniel S. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Singapore: Equinox Publishing, 2009.

Lijjphart, Arend. Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Governement in Twenty-One Countries. New Haven: Yale University Press, 1984.

Locke, John. The Second Treatise of Government. Indianapolis: The Liberal Art Press, Inc. 1952

Mahmudin (Md), Moh. Mahmud. “Politik Hukum di Indonesia” (Jakarta: LP3ES Indonesia, 1998).

Mayo, Henry B. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press, 1960.

Mufti, Muslim. Kekuatan Politik di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nonet, Philippe and Philip Selznik. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row, 1978.

Permana, Wahyu A. Melangkah ditengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jendral TNI Wiranto. Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Soempeno, Femi Adi. Mereka Mengkhianati Saya. Jakarta: GalangPress Group, 2008.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Vatikiotis, Michael R.J. Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order. London: Routledge, 1998.

Wade, E.C.S and G. Godfrey Phillips. Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law. London: Longmans, 1963.

 

B. Jurnal

Arinanto, Satya. Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djiwandono, J. Soedjati. Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievements and Expectations. The Indonesian Quarterly Vol. XV No. 4 1987.

Kommers, Donald P. German Constitutionalism: “A Prolegomenon”. Emory Law Journal Vol. 40, No. 3 Summer 1991.

South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok February 15-19, 1965. The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Modern Age. (Bangkok: International Commision of Jurists, 1965).

 

C. Internet

Galih, Bayu. “Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto…http://nasional.kompas.com/read/ 2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontroversi.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto.?page=all. Diakses 27 Maret 2017.

Pratama, Sandy Indra dan Anggi Kusumadewi. “Kronologi Kasus Supersemar Rp4,4 Triliun Soeharto”. CNN Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto/. Diakses 27 Maret 2017.

Kronologi Reformasi Indonesia Tahun 1998”. http://www.sejarah-negara.com/2014/04/ kronologi-reformasi-indonesia-tahun-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

Sejarah Kelam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. http://www.portalsejarah.com/sejarah-kelam-tragedi-trisakti-12-mei-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

Sejarah Reformasi”. http://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/ kerusuhan.html. Diakses 27 Maret 2017.

Wikipedia. https://id. wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998. Diakses 27 Maret 2017.

 

 

 

BAS. Maret 2017