Posts

bannerahok

Putusan PN Jakarta Utara Kasus Basuki Tjahaja Purnama (AHOK)

Matinya Keadilan di Indonesia!!!

P U T U S A N
Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK;
2. Tempat lahir : Manggar (Kabupaten Belitung Timur);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 50 Tahun / 29 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta

Selengkapnya dapat di buka disini: Putusan PN JakUt

Atau dapat di download dari Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0ByxJHhP-evumSlZoZGpKaEhpS2M/view

 

MATINYA KEADILAN DI INDONESIA!!!

 

 

Banner

Membuat Surat Keterangan Tidak Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta

Sehubungan dengan proses seleksi disebuah institusi maka saya jadi berkenalan dengan “Surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga” :) Sebelumnya saya tidak pernah berurusan dengan surat ini, karena lazimnya bagi masyarakat umum yang dimintakan untuk proses seleksi biasanya adalah SKCK, atau yang “aneh” dimintakan adalah paling Surat Keterangan Tidak Di Pidana dari Pengadilan Negeri setempat.

Ternyata “Surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga (selanjutnya saya sebut “SURAT KETERANGAN“)” ini menjadi persyaratan di institusi tersebut akibat “salah ketik” dalam dasar hukum institusi mereka. Seharusnya Surat Keterangan ini hanya disyaratkan bagi pelamar yang berasal dari unsur pengusaha bukan masyarakat biasa. Berhubung sudah ditulis dalam dasar hukum mereka maka mau tidak mau semua pelamar terpaksa memenuhi persyaratan Surat Keterangan ini :)

“Unik” nya lagi persyaratan Surat Keterangan ini tidak dimintakan ketika sudah dipastikan diterima, akan tetapi harus dipenuhi saat sudah melewati tahap psikotes. Padahal setelah selesai Psikotes pun tidak berarti dipastikan para pelamar diterima. Jadi menurut saya persyaratan di institusi ini lumayan aneh daripada institusi yang lain :)

Oh ya hati-hati lho…. “Surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga” ini berbeda dengan Surat Pernyataan Pailit … jangan sampe ketuker.

 

PERSYARATAN

Langkah pertama yang saya lakukan ketika mengetahui saya disyaratkan untuk menyerahkan Surat Keterangan ini adalah mencari tau dimana saya bisa mendapatkan surat keterangan ini. Ternyata surat keterangan ini diterbitkan oleh Pengadilan Niaga. Untuk wilayah Jakarta Pengadilan Niaga berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saya kemudian mencari informasi syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan ini apa saja. Ternyata saya cari di website http://pn-jakartapusat.go.id informasi itu tidak ada dan saya tidak bisa peroleh. Terpaksa saya browsing atau Googling untuk cari referensi persyaratannya. Hasilnya saya temukan di http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/informasi-publik/permohonan-surat-keterangan-tidak-pailit

Persayaratan dalam website PN Kota Medan itu menjadi referensi bagi saya dalam mempersiapkan dokumen untuk mendapatkan Surat Keterangan. Syarat-syarat untuk mengajukan surat keterangan tidak pailit itu antara lain :
1. Surat permohonan dari Pemohon.
2. Surat pernyataan
- “Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai Rp. 6.000,-
- “Tidak memiliki Tanggungan Hutang yang dapat merugikan keuangan negara” yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai Rp. 6000.
3. Pasphoto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar.

Tapi ternyata ketika saya datang ke PN Jakarta Pusat baru saya ketahui bahwa syaratnya yang lengkap adalah:
1. Surat permohonan dari Pemohon.
2. (Cukup) Surat pernyataan Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai Rp. 6.000.
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy SKCK
4. Pasphoto berwarna ukuran 3×4.
4. Fotocopy KTP.
Semua dokumen tersebut dibuat 4 rangkap.

Untuk persyaratan Surat permohonan dari Pemohon jika membutuhkan contohnya bisa di download DISINI.

Seperti halnya pengalaman saya mengurus surat keterangan tidak di pidana di PN Depok sebagaimana pernah saya ceritakan DISINI
Kembali lagi untuk mendapatkan Surat Keterangan tidak pernah pailit maka pemohon diharuskan membuat “Surat pernyataan Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” yang ditandatangani oleh Pemohon diatas materai Rp. 6.000.”
Aneh ga sih? :)
Sama seperti Surat Keterangan tidak pernah di pidana si pemohon harus membuat Surat Pernyataan tidak pernah di Pidana.
Lha kita ke pengadilan itu kan tujuannya untuk mendapatkan surat keterangan tersebut tapi untuk mendapatkannya kita harus membuat surat pernyataan yang intinya kita tidak pernah pailit atau di pidana… Sumpah kocak!! :)
Sama seperti ketika mengurus SKCK ada aplikasi yang harus diisi yang isinya kita menyatakan tidak dalam proses hukum di Polisi hehehehe… :)  lha kan harusnya Polisi yang periksa di database-nya, si pemohon ini terlibat proses hukum atau tidak. Demikian juga Pengadilan kan harusnya mereka yang periksa dan cek di database mereka. Jadi kenapa mereka yang minta pernyataan dari pemohon?

Contoh Surat Pernyataan Tidang Sedang Dinyatakan Pailit bisa dilihat DISINI

 

PROSES PENGAJUAN

Senin 5 Desember 2016 sore hari menjelang pukul 16.00 WIB kebetulan saya ada keperluan dan bisa mampir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar No 24,26,28 Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya masuk ke Pengadilan dan sebutkan keperluan saya di resepsionis, saya mesti tuker KTP saya dengan ID Card agar bisa masuk. Saya diarahkan untuk naik ke lantai 6 untuk ke Panitera PN Niaga bertemu dengan seorang petugas disana.

Setelah saya naik ke lantai 6, saya sampaikan pengajuan permohonan saya sesuai dengan syarat-syarat yang saya peroleh di website PN Kota Medan. Hasilnya menurut petugas itu aplikasi permohonan saya masih belum lengkap masih belum ada SKCK dan Kartu Keluarga nya. Duh nyesel banget saya ga bawa dua dokumen itu, padahal biasanya ada di map saya komplit. Terpaksa saya balik lagi deh besoknya.

Si petugas sampaikan juga bahwa besok saya tidak perlu kembali ke lantai 6 untuk ajukan aplikasi ini. Saya diarahkan untuk langsung saja ke ruangan Bagian Umum. Ruangan Bagian Umum itu berada di lantai dasar, jika kita masuk ke lobby gedung PN Jakpus maka ruangan itu ada disebelah sisi kanan, kemudian masuk pintu pertama di sebelah kiri. Petugas itu juga sampaikan bahwa biasanya surat keterangan itu selesai dalam 1-2 hari.

Esoknya Selasa tanggal 6 Desember 2016 saya kembali lagi ke PN Jakarta Pusat dengan membawa dokumen komplit dan sesuai arahan maka saya langsung ke ruangan Bagian Umum. Sesampainya disana saya diterima di loket oleh seorang pria. Sesampainya disini lagi-lagi persyaratan baru diberitahukan, yaitu saya harus buat aplikasi dalam 4 rangkap. Ada dokumen yang saya sudah miliki copy-nya seperti SKCK dan KTP tapi untuk Surat permohoan dan surat pernyataan saya tidak punya copy-nya. Sehingga untuk keperluan ini saya terpaksa harus fotokopy lagi dokumennya.

Untungnya di PN Jakpus ada tempat fotocopy, yaitu terletak di Basement di area parkir mobil. Akses tempat Fotocopy bisa lewat dari pintu keluar lobby ada tangga turun ke bawah disebelah kiri. Tapi saya lebih suka lewat sisi kanan gedung melalui jalanan kendaraan karena langsung ke lokasi tempat Fotocopy. Biaya fotocopy di PN Jakpus per lembar Rp 200.

Selesai saya fotocopy maka saya kembali ke petugas di bagian umum untuk serahkan 4 rangkap aplikasi permohonan itu. Semua diperiksa kembali dan dipilah oleh petugasnya satu persatu dan kemudian distreples.Oh ya, walaupun katanya disyaratkan fotocopy Kartu Keluarga tapi saya lupa membawa nya dan oleh si bapak petugas juga tidak ditanyakan, jadi ya saya cuek aja :)

Ternyata satu berkas aplikasi di tandatangani oleh petugas itu dan diberi nomor registrasi penerimaan dan nomor telepon. Tau gitu ga usah dibuat 4 rangkap ya? cukup saya buat 3 rangkap aja. Untuk tanda penerimaan alangkah lebih praktis, efisien dan ekonomis jika cukup dengan kertas selembar yang berisi informasi nomor registrasi penerimaan, nomor telepon dan nama petugas yang bisa dihubungi dan kapan waktu Surat Keterangan bisa diambil.

Aplikasi permohonan

Aplikasi permohonan

Si petugas memberikan berkas copy aplikasi itu sambil katakan: “ini berkas dibawa sebagai tanda pengambilan dan nomor telepon untuk menanyakan apakah Surat Keterangan sudah selesai”. Jadi mereka tidak bisa memastikan kapan surat keterangan itu selesai. Saya disuruh menelpon untuk tanyakan apakah surat sudah selesai.

 

SURAT KETERANGAN AKHIRNYA SELESAI

Setelah Selasa 6 Desember 2016 saya masukkan permohonan maka Kamis saya tanyakan melalui nomor telepon yang diberikan apakah surat keterangan sudah jadi. Dari penjelasan di telepon disebutkan bahwa Bagian Umum sudah meneruskan permohonan itu ke Panitera Pengadilan Niaga. Tapi mereka tidak tau sampai sejauh mana sudah ditindaklanjuti. Telepon saya kemudian dialihkan ke bagian Panitera Niaga, ternyata yang bersangkutan sedang rapat.

Saya pikir ya sudah tidak perlu saya kejar-kejar deh. Biar aja saya tunggu toh instansi yang meminta belum mendesak dan meminta. Jadi saya pikir hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 saya bisa ambil karena hari Senin tanggal 12 Desember 2016 adalah hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW.

Ternyata saya salah, hari Jumat siang masuk pesan di Whatsapp bahwa Surat Keterangan itu harus diserahkan hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Jam 10.00 WIB. Wadooohh… terpaksa detik itu juga saya meluncur ke PN Niaga JakPus untuk menanyakan surat saya. Gapake telepon, langsung aja deh saya todong udah jadi atau belum.

Sampai di PN jakpus sudah sore, Saya langsung ke lantai 6 bertemu ibu petugas di bagian Panitera PN Niaga. Ternyata ketika bertemu beliau disampaikan bahwa sampai saat ini surat keterangan belum selesai, hal ini disebabkan pak Ketua PN Jakpus sedang rapat di Mahkamah Agung dan belum kembali. Saya disarankan menunggu sampai jam 5 sore di ruang pelayanan utama di lantai dasar. Ternyata di ruang pelayanan utama sudah banyak teman “senasib” peserta seleksi dari institusi yang sama yang juga sedang menunggu. Syukurlah saya jadi punya teman untuk ngobrol.

Ruang Pelayanan Utama

Ruang Pelayanan Utama

Sampai jam 05.00 kami menunggu belum ada tanda-tanda juga Surat Keterangan tersebut selesai. Akhirnya si ibu petugas dari PN Niaga turun dan menemui kami. Beliau sampaikan permohonan maaf karena surat keterangan tersebut belum selesai dan Bapak Ketua PN Jakpus nampaknya belum ada tanda-tanda kembali ke kantor.

Ruang Pelayanan Utama

Ruang Pelayanan Utama

Selanjutnya si ibu petugas itu janjikan bahwa Surat Keterangan itu akan siap Selasa pagi jam 08.00. Hal ini setelah dikonsultasikan dengan Staff pak Ketua PN Jakpus yang janjikan bahwa Surat Keterangan itu akan di tandatangani malam ini setelah Pak Ketua PN kembali dari rapat di Mahkamah Agung. Ya sudah mau bagaimana lagi, kami pun pulang sore itu.

Ruang Pelayanan Utama

Ruang Pelayanan Utama

Hari Selasa pagi kami kembali ke ruangan pelayanan utama menunggu si ibu petugas dari PN Niaga. Sekitar pukul 08.00 Surat keterangan kami sudah dibagikan. Setiap pemohon dipanggil satu persatu dan diminta untuk menunjukkan KTP nya. Jadi berkas aplikasi yang diberikan ke saya oleh petugas tempo hari tidak berguna sama sekali :) Tau gitu bener deh, mending tanda terima nya cukup kertas selembar aja dari pihak PN, jangan berkas aplikasi saya yang komplit. Untungnya berkas aplikasi itu walo sudah di streples masih bisa saya pake lagi. Sayang soalnya fotocopy-an SKCK dan KTP nya masih bisa dipake lagi.

Oh ya untuk pengurusan Surat Keterangan ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA alias GRATIS! Tapi yang mahal ongkos jalannya … hehehehe :)
Setelah saya menerima Surat Keterangan tersebut maka saya langsung antarkan ke panitia seleksi, karena tenggat nya adalah jam 10.00 WIB. Beruntung sekali saya masih bisa mengejar tenggat waktu tersebut.

 

Berikut ini adalah penampakan Surat Keterangan yang keramat tersebut :)

Surat Keterangan Tidak Pailit

Surat Keterangan Tidak Pailit

 

TIPS MENUJU PN. JAKPUS

Buat yang belum tau lokasi PN Jakarta Pusat yang baru adalah di: Jalan Bungur Besar No 24,26,28 Kemayoran, Jakarta Pusat. Kantor PN Jakpus ini adalah pindahan dari kantor lama di Jl. Gajah Mada yang sekarang sementara digunakan untuk PN Jakarta Utara.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Saya mau cerita akses ke lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Kereta Commuter Line (KCL) dan Transjakarta. Kalo pengguna kendaraan pribadi sih abaikan saja, tinggal buka GPS juga ketemu kok.

Dengan KCL

Untuk Pengguna Kereta Commuter Line bisa turun di Stasiun Kemayoran untuk kemudian bisa jalan kaki ke Pengadilan Negeri. Memang lumayan sih kalo jalan kaki.

Atau jika sulit untuk ke stasiun Kemayoran karena dari arah Bogor atau Manggarai maka bisa juga turun di Stasiun Djuanda kemudian lanjut dengan ojek online ke PN Jakpus.

Pulang dari PN Jakpus jika ingin naik Kereta Commuter Line arah Manggarai maka bisa kembali ke stasiun Djuanda atau bisa juga ke stasiun Sawah Besar.

Dengan Trans-Jakarta (TJ)

Untuk menuju ke lokasi PN Jakpus, gunakan TJ rute Koridor 5 rute Kampung Melayu – Ancol atau 5E rute PGC – Ancol. Pokoknya Koridor 5 yang tujuannya ke Ancol. Kemudian turun di Halte Pasar baru Timur. Turun di Halte TJ kemudian jalan ke arah Golden Truly Farmers Market.

Sebenarnya bangunan gedung PN Jakpus ada di belakang SPBU Shell, sayangnya di SPBU itu tidak ada jalan tembus ke PN jakpus, jadi jalan paling cepet menurut saya potong jalan aja dari Golden Truly. Masuk ke Golden Truly atau Ruko disebelah Golden Truly, kemudian keluar lewat parkiran mobil di area belakang. Kenapa saya sarankan motong jalan lewat Golden Truly, karena kalo jalan kaki lewat jalan besar akan memutar dan jadi lebih jauh.

Saya hanya memberikan tips menuju ke PN Jakpus dengan KCL dan TJ, sedangkan untuk angkutan umum lainnya saya tidak mengetahui dan menguasai. Hanya saja memang lokasi Kantor PN Jakpus ini tidak jauh juga dari Terminal Senen. Sehingga seharusnya ada angkot yang lewat depan PN Jakpus.

 

Demikian cerita pengalaman saya membuat Surat Keterangan Tidak Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta, semoga bermanfaat.

 

Photo courtesy: penulisbiru.blogspot.com

Mengurus Surat Keterangan Tidak Terlibat Pidana di PN Depok

Saya mau share pengalaman saya dalam mengurus Surat Keterangan Tidak di Pidana di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana ini diberikan oleh Pengadilan Negeri di wilayah domisili seseorang. Surat Keterangan ini berbeda dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang dahulu  dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). SKCK sesuai dengan namanya diterbitkan oleh Kepolisian.

Untuk lebih jelas bagaimana mengurus SKCK silahkan lihat ditautan (link) ini: PENGURUSAN SKCK

Harus dibedakan antara Surat Keterangan dengan Surat Pernyataan Tidak dan Tidak Pernah Di Pidana. Kalau Surat Keterangan ini diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan di tandatangani oleh Ketua PN. Sedangkan Surat Pernyataan adalah surat yang dibuat oleh individu yang bersangkutan itu sendiri. Biasanya dalam Surat Pernyataan tersebut dibubuhi dengan Materai.

Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana diperlukan untuk berbagai macam keperluan atau tujuan. Misalnya untuk keperluan melamar pekerjaan yang mensyaratkan Surat Keterangan ini, atau ikut mendaftar dalam kegiatan tertentu yang mensyaratkan Surat Keterangan ini atau keperluan lainnya misalnya terkait Korporasi.

Sehubungan dengan suatu hal yang membutuhkan surat keterangan ini maka saya pun mengurus ke PN Depok dilokasi saya tinggal untuk mendapatkannya. Sebelumnya saya sudah mengurus SKCK namun ternyata untuk keperluan saya ini ternyata SKCK saja tidak cukup.

Photo courtesy: penulisbiru.blogspot.com

Kantor PN Depok (Photo courtesy: penulisbiru.blogspot.com)

 

Proses Pengurusan

Setelah selesai mengurus SKCK 26 April 2016 saya langsung mencari informasi tentang pembuatan Surat Keterangan ini, saya bergegas menuju ke kantor PN Depok, saya googling dimana lokasinya. Ternyata PN Depok berada di:
Jl. Boulevard Sektor Anggrek, Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Jawa Barat. Telepon:(021) 77829167

Sampai disana saya tanya petugas di lobby depan kemudian diarahkan ke ruangan no 111 yang ada papan dipintu tulisannya Panitera Muda Hukum. Di loket saya diterima oleh anak perempuan SMA yang sepertinya sedang magang. Saya sampaikan bahwa saya ingin mengurus Surat Keterangan Tidak dan Tidak Pernah di Pidana. Mbak itu kemudian memberikan saya secarik kertas yang isinya persyaratan pengurusan Surat Keterangan tsb, yaitu:

  1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok
  2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan (bisa diganti dengan KTP dan KK yang telah dilegalisir oleh Kelurahan)
  3. Fotocopy SKCK
  4. Pas Foto 4×6 (2 lembar/latar belakang warna Merah)
  5. Surat Pernyataan diatas materai yang pada intinya tidak pernah dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah mendapat list persyaratan itu maka sayapun pulang, karena dalam persyaratan itu hanya Foto Copy SKCK, Foto Copy KTP dan Pas Foto yang saya bawa, sisanya masih perlu dilengkapi lagi dan disiapkan.

Oh ya menurut si mbak anak SMA di loket itu biaya administrasinya nanti Rp 50.000,00

 

Di rumah kemudian saya persiapkan satu persatu persyaratan tersebut.

  1. Saya selanjutnya membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok. Surat ini saya buat dengan mengacu surat permohonan yang berlaku pada umumnya. Jika berminat untuk menggunakan surat tersebut sebagai acuan silahkan saja unduh di: Surat Permohonan
  2. Untuk syarat yang ke 2 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan (bisa diganti dengan KTP dan KK yang telah dilegalisir oleh Kelurahan) ternyata tidak perlu sekaku itu. Kata petugas di PN Depok cukup disertai dengan Fotocopy KTP dan KK saja.
  3. Syarat Fotocopy SKCK juga tidak ada masalah, karena saya baru mengurus nya jadi tinggal fotocopy saja.
  4. Untuk persyaratan Pas foto 4×6 juga tidak ada masalah, saya sudah siap pas foto kebetulan dengan latar belakang merah juga.
  5. Nah untuk syarat terakhir ini yang paling kocak: “Surat Pernyataan diatas materai yang pada intinya tidak pernah dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih“.
    Tujuan saya minta surat keterangan ke Pengadilan kan untuk dinyatakan tidak pernah dan tidak sedang dipidana, lha kok malah disuruh bikin surat pernyataan yang menyatakan saya tidak pernah dipidana? Bingung ga?? ;)
    Kalo menurut saya hal ini tidak beda dengan saat kita mengurus SKCK, yang harusnya tau dan menyatakan kita tidak terlibat peristiwa kriminal kan polisi, tapi pada kenyataan nya kita harus mengisi formulir berlembar-lembar yang pada intinya kita menyatakan tidak terlibat kriminalitas. Lha padahal itu kan yang tau Polisi dan justru itu yang dibutuhkan dengan SKCK yang menyatakan bahwa kita bebas dari catatan kriminal di kepolisian :)
    Hal ini menunjukkan bahwa memang sistem administrasi dan pencatatan di Indonesia itu belum terintegrasi secara on-line. Semua masih dicatat terpisah-pisah dan belum terkoneksi satu sama lain. Jika saja sistem di Indonesia itu sudah terintegrasi secara on-line dan semua institusi sudah terkoneksi, maka pengurusan surat semacam ini akan sangat mudah sekali.
    Untuk memenuhi persyaratan maka saya buat surat permohonan tersebut, adapun formatnya adalah sebagai berikut: Surat Pernyataan Tidak Pidana

 

Setelah semuanya siap, maka esoknya 27 April 2016 saya antarkan berkas tersebut ke PN Depok. Saya dijanjikan bahwa surat keterangan tersebut akan selesai besok.

Esoknya 28 April 2016 saya kembali ke PN Depok. Ternyata surat keterangan tersebut masih belum selesai, karena ternyata Ketua PN Depok sedang tidak ditempat maka surat keterangan belum ditandatangani. Akhirnya saya minta no telepon salah seorang yang bertanggungjawab di loket tersebut. Dengan tujuan sebelum saya ambil ke PN Depok saya akan pastikan dahulu melalui telepon.

Karena saya ngga yakin bisa selesai cepat, maka saya kembali lagi ke PN Depok 04 Mei 2016. Dengan harapan jika saya berikan waktu lebih lama kemungkinan benar-benar sudah selesai tuntas.
Sebelum ke lokasi saya pun menelpon untuk konfirmasi dengan petugas di PN Depok apakah Surat Keterangan saya sudah selesai. Kata petugas tersebut, sudah pak sudah bisa diambil. Saya pun menuju ke lokasi, dan mengambil surat tersebut. Setelah saya tunggu lumayan lama karena hari itu banyak yang melegalisir surat, entah untuk keperluan apa, maka surat keterangan saya terima.

Masalahnya adalaaahhh…. setelah surat keterangan tersebut diberikan ke saya dan saya cek, ternyata keterangan peruntukan atau tujuan dalam surat keterangan tersebut tidak sama dengan surat permohonan saya, alias salah. Aduh, mana saya udah bayar lagi uang administrasinya. Saya pun kembali lagi ke loket tersebut dan sampaikan kepada mbak yg ada di loket. Saya sampaikan bahwa tujuan surat keterangan ini bukan seperti apa yang tertulis yaitu “Pengangkatan Sumpah Advokat”. Saya sampaikan bahwa tujuan surat ini sudah saya tulis di surat permohonan . Si Mbak itu kemudian mengusulkan untuk dirubah saja. Saya disuruh untuk menunggu.

Saya tunggu sekitar 2 jam surat tersebut tidak kunjung selesai. Saya kemudian bilang ke mbak nya jika lama sebaiknya saya tinggal saja. Ternyata benar, katanya Ketua Pengadilan sedang rapat, lha si mbak kenapa ga bilang dari tadi. Ya udah saya tinggal saja sambil saya minta no HP mbak nya. Karena esoknya libur panjang, mbaknya janjikan hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sudah selesai. Saya tetap akan telpon dulu ke si mbak nya ini buat memastikan sebelum datang kembali.

10 Mei 2016 saya kembali ke PN Depok, setelah memastikan sebelumnya melalui telepon bahwa Surat Keterangan saya sudah selesai. Setibanya di lokasi saya langsung menuju ke loket pembuatan Surat Keterangan tersebut dan syukurlah surat tersebut sudah selesai. Setelah saya cek dan baca tidak ada kesalahan maka saya pun pulang. Kali ini tentu tidak bayar karena waktu itu saya sudah bayar.

Berikut penampakan dari Surat Keterangan tersebut (dalam format fotokopi dilegalisir, karena aslinya sudah terlanjur dikirim kepada yang meminta) :

Surat Keterangan Tidak Terlibat Pidana

Surat Keterangan Tidak Terlibat Pidana

 

Berdasarkan pengalaman saya ini, sepertinya tidak ada biaya atau pungutan resmi dalam pembuatan Surat Keterangan ini. Berbeda dengan SKCK yang menerapkan pungutan secara jelas dan transparan. Sehingga jika mengurus Surat Keterangan ke Pengadilan saya pikir tidak perlu memberikan uang administrasi.

Setelah saya amati tidak ada keterangan pungutan di Pengadilan dan tidak ada bukti terima untuk pembayaran saya itu. Yah itung-itung saya tidak tau dan terlalu baik saja. Lain kali jika mengurus Surat Keterangan tersebut sepertinya tidak perlu keluar biaya.

 

PS. Karena saya tidak sempat mengambil foto PN Depok, maka saya menggunakan foto dari web penulisbiru.blogspot.com Terimakasih.