Posts

Banner

Catatan dari Peradilan Basuki Tjahaja Purnama

Saya menulis makalah untuk tugas akhir mata kuliah Politik Hukum di Program Magister Hukum Universitas Indonesia. Judul lengkap makalah itu adalah:

KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA, KAJIAN DARI PERSIDANGAN KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)”.

Ahok

Ahok

Saya umumkan perihal penulisan makalah ini di Facebook. Kemudian teman-teman banyak yang menghubungi saya, katanya ingin membaca makalah saya itu. Setelah nilainya keluar dan saya lulus mata kuliah tersebut, akhirnya saya putuskan untuk menayangkan sebagian isi makalah tersebut.

Tentunya untuk keperluan di halaman Blog ini agar lebih menarik saya berikan imbuhan photo-photo agar membacanya tidak membuat bosan dan lebih menarik. Biasanya jika membaca artikel dengan bergambar akan membuat lebih menarik daripada membaca tampilan “karya ilmiah” yang miskin photo atau gambar :)

Makalah ini secara keseluruhan terdiri dari 80 halaman, sehingga akan cukup panjang jika ditampilkan semua. Apalagi Bab I dan II merupakan bab pendahuluan dan pengantar teori tentang Kekuasaan Kehakiman. Materi tersebut “kurang” menarik bagi pembaca Non-Hukum. Oleh sebab itu dalam artikel ini saya putuskan hanya menampilkan bagian Bab III saja.

 

Bab III itu terdiri dari:

A.     Latar Belakang Kasus
B.     Kasus Tuduhan Penistaan Agama

  1. Kunjungan Kerja di Pulau Pramuka (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
  2. Video Rekaman yang Diedit dan Diunggah
  3. Gelombang Protes Massa

C.     Putusan Pengadilan
D.     Mempertanyakan Kemandirian Hakim

 

Tulisan ini saya buat untuk kepentingan akademis, bukan untuk debat kusir di dunia maya. Apalagi untuk saling caci, menghujat dan bersikap rasis. Jika tidak berkenan dengan tulisan ini silahkan gunakan jalur akademis dengan menulis makalah serupa. Sehingga perdebatan berada ditataran akademis bukan debat kusir di dunia maya.

Saya ucapkan selamat membaca … Terimakasih.

———————————————————————————————————————————————————–

A. LATAR BELAKANG KASUS

Sosok Basuki Tjahaja Purnama cukup fenomenal kiprahnya dalam kancah politik Indonesia sejak pertengahan tahun 2012. Ketika itu ia maju mendampingi Joko Widodo, yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama Lahir dengan nama Zhong Wan Xie di Manggar (Belitung Timur) pada 29 Juni 1966, anak pertama dari pasangan Zhong Kim Nam dan Nen Bun Caw. Politik hukum era orde baru yang rasis dan anti pluralisme mengakibatkan orang tua Zhong Wan Xie merubah namanya menjadi Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu Rezim orde baru menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967 yang pada pasal 5 menegaskan bahwa pada intinya warga Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa agar merubah namanya menjadi nama Indonesia.[1]

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dan dipanggil dengan nama panggilan Ahok, kemudian melambung namanya di tahun 2012 ketika mendampingi politisi Partai PDI-Perjuangan yang juga Walikota dari kota Surakarta, yaitu Joko Widodo untuk menjadi calon Gubernur di DKI Jakarta. Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012. Hasilnya tidak ada calon yang memperoleh suara 50%+1, sehingga harus dilakukan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 untuk putaran kedua pada tanggal 20 September 2012. Hasilnya diumumkan secara resmi pada 29 September 2012 oleh KPUD DKI Jakarta dengan hasil pasangan Joko Widodo dan Basuki TP keluar sebagai pemenang dan memperoleh 2.472.130 (53,82%) suara.[2]

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki T.P

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki T.P

Pada 15 Oktober 2012 akhirnya pasangan Joko Widodo dan Basuki TP dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.[3] Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program “blusukan” untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Sementara Basuki TP sebagai Wakil Gubernur lebih fokus pada masalah pembenahan di dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Keduanya sangat cocok, saling melengkapi dan cukup padu dalam mengelola DKI Jakarta.

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Perkembangan dinamika politik nasional kemudian membawa Joko Widodo yang belum menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya dicalonkan menjadi kandidat Presiden yang diusung oleh koalisi Partai PDI-Perjuangan dan partai lainnya.[4]

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Hasilnya sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 22 Juli 2014 pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85%.[5]

Basuki T.P dillantik sebagai Gubernur DKI Jakarta

Basuki T.P dillantik sebagai Gubernur DKI Jakarta

Sebagai konsekuensi dari terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI maka pada tanggal 19 November 2014  Basuki TP selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta akhirnya diangkat dan dilantik menjadi Gubernur untuk menggantikan Joko Widodo.[6] Demikian pula DPRD DKI Jakarta yang secara resmi menetapkan Basuki TP sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sidang paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta. Proses pelantikan dan penetapan ini tidaklah berlangsung dengan mulus. Pengangkatan Basuki TP sebagai Gubernur Jakarta, selain mendapat penentangan dari Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta, juga ditolak oleh sejumlah kelompok yang berbasis Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI). Beberapa kali FPI menggelar aksi protes menolak Ahok, dengan dukungan dari Partai Gerindra.[7]

 

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

 

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

 

Untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki TP maka kemudian ditunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur, seorang politisi PDI-Perjuangan yang pernah menjadi Walikota Blitar, Anggota DPRD Jawa Timur dan Anggota DPR RI. Sosok Djarot telah dikenal sejak lama oleh Basuki.[8]

Pasangan Basuki-Djarot

Pasangan Basuki-Djarot

 

B. KASUS TUDUHAN PENISTAAN AGAMA

1. Kunjungan Kerja di Pulau Pramuka (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)

Setelah diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2014, Basuki TP kemudian melaksanakan dan program kerja membangun DKI Jakarta sebagaimana yang dicanangkan oleh pendahulunya yang kemudian menjadi Presiden yaitu Joko Widodo.

Bertemu masyarakat penduduk Jakarta

Bertemu masyarakat penduduk Jakarta

Basuki T.P dapat dikatakan cukup sukses dalam membangun DKI Jakarta. Ia berhasil membangun sejumlah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) di DKI Jakarta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan dengan menggunakan dana dari pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana kontribusi tambahan sebagai implikasi kegiatan pembangunan pihak swasta yang menaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Dengan hasil dari dana CSR dan kontribusi tambahan itu, Pemprov DKI Jakarta dapat membangun rumah susun (rusun), normalisasi sungai dan waduk, pembangun RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak), pembangunan simpang susun Semanggi dan lain-lainnya. Selain itu program Pemprov DKI juga berhasil dalam hal implementasi program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Giat Bekerja untuk Jakarta

Giat Bekerja untuk Jakarta

Hasil pembangunan ini membuat mayoritas warga DKI Jakarta puas akan kinerja Pemprov DKI Jakarta terutama dengan sosok figur Basuki T.P. Hasil survei menunjukan bahwa:

  1. 67% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki T.P. Survei ini dilakukan oleh Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), survei dilakukan pada 5-10 Januari 2016.[9]
  2. 68.72% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki T.P. Survei ini dilakukan oleh Lembaga survei Poltracking Indonesia, survei dilakukan pada 6-9 September 2016.[10]
  3. 75% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki TP. Survei ini dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC), survei dilakukan Agustus 2016.[11]
Prestasi Basuki T.P

Prestasi Basuki T.P

Dengan modal kepuasan tersebut maka Basuki TP kemudian diusung oleh koalisi partai-partai untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai petahana (incumbent). Pada tanggal 21 September 2016 Basuki TP kemudian mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 dan kembali berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat (sebagai bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta).

Hingga September 2016 elektabilitas Basuki TP sebagai cagub belum tertandingi bahkan dapat dikatakan masih terbilang tinggi.[12] Sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2016 Basuki TP selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka tersebut adalah program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Pada kegiatan kunjungan kerja tersebut, Basuki TP selaku Gubernur DKI Jakarta berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat serta aparat setempat kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Materi pidato yang disampaikan Basuki TP antara lain tentang program budidaya ikan Kerapu.

Dalam pidato inilah terdapat materi muatan pidato yang kemudian menjadi masalah dan menimbulkan pergolakan politik tidak hanya di DKI Jakarta akan tetapi juga di Indonesia. Materi muatan pidato yang kemudian menjadi masalah tersebut dapat dikutipkan sebagian terutama pada bagian berikut:[13]

…jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke ”.

 

Sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejak era Joko Widodo-Basuki TP menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kegiatan-kegiatan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dilingkungan Pemprov DKI Jakarta diliput dan direkam oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Diskominfomas) Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta akan mempublikasikan rekaman kegiatan tersebut ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Hal yang sama berlaku bagi kegiatan kunjungan kerja pada tanggal 27 September 2016 tersebut, selain direkam oleh Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta, maka rekaman video kegiatan ini juga diunggah (upload) ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta dengan durasi 1 jam 48 menit, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

 

2. Video Rekaman yang di Edit dan di Unggah

Sejak acara kunjungan kerja tersebut yaitu tanggal 27 September 2016 dan juga sejak tanggal 28 September 2016 setelah Pemprov DKI mengunggah rekaman video kunjungan kerja Basuki T.P ke Pulau Pramuka, tidak ada masalah yang muncul. Hingga 9 hari kemudian yaitu pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 00:28 WIB seseorang bernama Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebook-nya, berjudul ‘Penistaan terhadap Agama?’ dengan transkripsi pidato dan video Ahok (yang telah dipotong ’30 detik dan menghapus kata ‘pakai’. Dalam status Facebook-nya Buni Yani menulis:[14]

“ ‘Penistaan Terhadap Agama?’
bapak ibu (pemilih muslim)… dibohongi Surat Al Maidah 51”… [dan] “masuk neraka (juga bapak ibu) dibodohi”.
Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini.”

Dari catatan penyuntingan pada akun Facebook-nya, Buni Yani telah melakukan 7 kali penyuntingan (editing) untuk menekankan pemelintiran dan kalimat yang provokatif (lihat foto).

 

Selanjutnya pada 6 Oktober 2016 Pukul 14:17 WIB Harian Republika menurunkan laporan dengan judul: “Video Ahok: Anda Dibohongi Al Quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos”[15]. Kemudian berita ini menjadi viral di media sosial (medsos). Selanjutnya pada pukul 19:55 WIB Jawa Pos menurunkan laporan dengan judul: “Sebut Warga Dibohongi Alquran, Ahok Besok Dipolisikan”.[16]

 

3. Gelombang Protes Massa

Persoalan ini terus bergulir dengan cepat. Hingga keesokan harinya tanggal 7 Oktober 2016 terdapat 5 (lima) laporan pengaduan (LP) terhadap kasus Basuki T.P ke pihak kepolisian. Hingga tanggal 7 November 2016 ada 14 laporan. Laporan-laporan pengaduan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada video rekaman dan transkrip yang diunggah Buni Yani, yang menghilangkan kata “pakai” dalam transkrip pidato Basuki TP. Opini publik kemudian berkembang liar melalui medsos. Bahkan telah terbentuk opini di media massa khususnya media online dan televisi bahwa “Ahok telah menistakan Al-Quran”.[17]

Akibat timbul keresahan di masyarakat yang begitu luas, maka pada tanggal 7 Oktober 2016 Basuki TP kemudian berinisiatif untuk meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51. Namun persoalan terus bergulir dan tidak berhenti meski telah adanya permintaan maaf tersebut. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Oktober 2016 mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan tentang Basuki TP yang dianggap telah menista Al-Quran dan ulama.[18]

Hal itu semakin membuat situasi sosial masyarakat semakin panas. Pada tanggal 14 Oktober 2016, ribuan orang dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Basuki TP agar segera dihukum. Pada tanggal 24 Oktober 2016 Basuki TP atas inisiatifnya sendiri kemudian mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapan-nya.[19]

Pada 4 November 2016 unjuk rasa anti-Ahok (Basuki TP) kembali terjadi. Kali ini aksi tersebut semakin besar, dihadiri ratusan ribu orang dari berbagai daerah tidak hanya dari DKI Jakarta. Hadir dalam aksi tersebut tokoh Front Pembeli Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Aksi ini menuntut agar Basuki TP dipidanakan dan dipenjarakan. Mereka juga menuntut bertemu Presiden Jokowi yang sedang tak berada di Istana. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla yang menjanjikan untuk menuntaskan kasus ini dalam dua pekan.[20]

Sebagai respon terhadap aksi tersebut maka Presiden Joko Widodo pada 5 November 2016 pukul  00:00 memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus ini segera, setransparan mungkin dan jika perlu dengan membuat gelar perkara terbuka. Bahkan Presiden berulangkali mengatakan ia tidak akan melindungi Basuki T.P meski juga tak bisa melakukan intervensi.[21]

Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan perintah Presiden dengan melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas, karena secara hukum tak dimungkinkan membuatnya terbuka pada publik, untuk menentukan status hukum Basuki T.P. Kemudian pada 16 November 2016 kemudian Polisi menetapkan Basuki T.P sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Basuki T.P menyatakan menerima keputusan polisi dan akan mengikuti proses hukum dengan tetap berkeyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Basuki T.P juga menegaskan tidak akan mundur dari pemilihan gubernur Jakarta, di bulan Februari 2017.[22]

Pada tanggal 25 November 2016 Kepolisian menyerahkan berkas kasus Basuki T.P ke pihak Kejaksaan. Selanjutnya 30 November 2016 Kejaksaan menyatakan berkas penyidikan Basuki T.P sebagai tersangka telah lengkap (P21). Kemudian pada 1 Desember 2016 berkas Kasus Basuki T.P diserahkan ke Pengadilan Jakarta Utara. Pengadilan Jakarta Utara kemudian menetapkan jadwal sidang pertama, Selasa 13 Desember 2016.

Meski desakan massa agar Basuki T.P diproses secara hukum telah dipenuhi namun massa kembali melakukan aksi demo. Tanggal 2 Desember 2016 Massa berkumpul untuk melakukan demonstrasi dengan melakukan ibadah shalat Jumat di Monas dan Patung Kuda yang dihadiri ratusan ribu orang. Rizieq Shihab yang menjadi khatib Jumat menegaskan ayat suci lebih tinggi dari Konstitusi. Presiden Joko Widodo sempat bergabung dalam shalat Jumat itu dan memberikan apresiasi dan berterima kasih karena aksi berlangsung aman, damai dan tertib.[23]

Berdasarkan seluruh uraian dan kronologis tersebut maka jelas sekali dapat disimpulkan bahwa proses untuk penetapan tersangka dan terdakwa atas Basuki TP ini sangat sarat dengan muatan politis dan juga tekanan massa. Hal lain yang perlu dicermati adalah adanya Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VI/2014 yang mengatur bahwa seluruh laporan terhadap calon kepala daerah yang menjadi terlapor saat memasuki tahapan Pilkada, proses hukumnya akan ditangguhkan sampai Pilkada selesai. Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah agar tidak terjadi politisasi atau terjadi kriminalisasi memanfaatkan penegak hukum.[24]

Presiden telah memerintahkan percepatan proses penuntasan kasus Basuki TP, sehingga Kepolisian Republik Indonesia kemudian menindaklanjuti perintah tersebut dan mengeyampingkan Surat Edaran yang sudah dibuat di tahun 2014 untuk memeriksa dan memproses Basuki TP, yang semestinya ditangguhkan hingga Pilkada selesai.

Sedemikian besarnya tekanan massa hingga akhirnya proses hukum berlangsung dan berada dibawah tekanan. Hukum menjadi  tidak berwibawa bahkan ketentuan yang sudah disepakati dan dibuat oleh Kepolisian, dapat diabaikan dan dicabut. Hal ini sangat memprihatinkan dan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum kedepan. Meski hal ini terjadi sebelum memasuki proses persidangan di pengadilan, namun Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan bagian dari Justice System, yang seharusnya juga bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun.

Keprihatinan senada disampaikan oleh Otto Hasibuan, yang mengatakan bahwa:

Meski tidak ada yang salah, percepatan proses hukum kasus ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak biasa. Memang tidak bisa dihindari, nuansa politis dalam kasus Ahok ini sangat kental. Apalagi ini mencuat disela masa kampanye pilkada DKI Jakarta“.[25]

 

C. PUTUSAN PENGADILAN

Setelah berkas penyidikan Basuki TP sebagai tersangka telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, maka pada 1 Desember 2016 berkas kasusnya diserahkan ke Pengadilan Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Dwiarso Budi Santiarto sebagai Hakim Ketua dan Jupriyadi, Abd. Rosyad, Didik Wuryanto, serta I Wayan Wirjana sebagai Hakim Anggota.[26]

Ahok dalam persidangan

Ahok dalam persidangan

Sidang pertama dilaksanakan pada Selasa 13 Desember 2016. Lokasi persidangan awalnya di Gedung Pengadilan Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, namun kemudian pada persidangan berikutnya dipindahkan ke Auditorium Gedung Departemen Pertanian di Jl. RM. Harsono. Aksi massa baik pro maupun kontra diluar ruang sidang mewarnai jalannya persidangan tersebut.

Pada tanggal 20 April 2017, setelah mengalami penundaan pembacaan tuntutan, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutannya yaitu: Menyatakan Basuki TP terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Serta Menjatuhkan pidana terhadap Basuki TP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. [27]

Basuki menjawab tuntutan tersebut dengan membacakan nota pembelaan berjudul “Tetap Melayani Walau difitnah” pada tanggal 25 April 2017. Rangkaian persidangan dilakukan untuk menyidangkan kasus ini. Persidangan berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dengan 23 kali sidang, selama proses persidangan itu Basuki T.P selalu hadir dalam persidangan.[28]

Pada 9 Mei 2017 Majelis Hakim akhirnya membacakan vonis, putusan hakim adalah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Pasal 156 a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan menyatakan Basuki TP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Basuki TP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun memerintahkan Basuki TP langsung ditahan.[29]

Vonis tersebut mengundang pro dan kontra. Tidak sedikit pihak yang kaget dan mempertanyakan keputusan hakim. Todung Mulya Lubis misalnya, melalui akun Twitter-nya berpendapat adanya pandangan bahwa putusan kasus Ahok seperti an overkill” tak keliru sama sekali. Todung Mulya Lubis mengatakan demikian karena sesungguhnya Jaksa tak menuntut Ahok untuk penistaan agama. Majelis Hakim lah yg menyeret Ahok menjadi penista agama. Normalnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada requisitor jaksa, adalah sangat tidak biasa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sendiri. Digunakannya pasal penistaan agama oleh majelis hakim adalah inisiatif majelis hakim untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama.[30]

Pendapat ini ditentang oleh Hotman Paris Hutapea, dalam press release yang disampaikan kepada media massa, dikatakan bahwa terlepas dari substansi perkara, vonis lebih besar/berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sah menurut hukum acara pidana dan hal tersebut bukanlah Overkill.[31]

 

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr terdapat beberapa hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan kontroversi, diantaranya adalah:

1. Putusan majelis hakim yang memerintahkan penahanan Basuki TP

Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena sejak penyidikan oleh Kepolisian, pelimpahan perkara ke Kejaksaan, hingga pemeriksaan persidangan di pengadilan oleh majelis hakim sama sekali tidak dilakukan penahanan terhadap Basuki T.P.

Saat putusan selesai dibacakan Basuki T.P langsung menyatakan mengajukan banding. Dengan demikian status Ahok masih terdakwa karena sudah mengajukan banding sehingga putusan yang dijatuhkan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Jika mengacu pada KUHAP, jelas disebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, status hukum Basuki TP bukanlah seorang narapidana yang tengah menjalani masa hukuman. Penahanan Basuki TP tersebut dilakukan atas dasar kewenangan hakim melakukan penahanan. Penetapan penahanan Basuki TP tertuang dalam isi putusan, dengan mengacu Pasal 21, Pasal 193, dan pasal 197 KUHAP.[32]

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas terdakwa yang dinilai bersalah dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan mengacu pada Pasal 193 KUHAP. Hal demikian sepanjang ketentuan Pasal 21 KUHAP dipenuhi dan terdapat alasan yang cukup untuk itu. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah jika hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.[33]

Disini putusan majelis hakim menimbulkan pertanyaan, apakah majelis hakim memutuskan penahanan karena khawatir Basuki TP akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau-pun mengulangi tindak pidana lagi. Hakim tidak mempertimbangkan itikad baik Basuki T.P selama menjalani 23 kali sidang yang selalu hadir dan bersikap kooperatif.

 

2. Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian satu pihak

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan dapat dibaca pada halaman 587 sampai dengan halaman 616. Dalam pertimbangan tersebut majelis hakim cenderung lebih mempertimbangkan dan mendengar saksi-saksi dari pihak pelapor. Majelis hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) pendapat dari saksi-saksi dari pihak terdakwa (Basuki T.P).

 

3. Tidak mempertimbangkan kinerja Basuki TP untuk umat Muslim

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa Basuki T.P sudah mengetahui dan sudah memahami kalau Surat Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, akan tetapi Basuki T.P tetap menyebut Surat Al Maidah 51 bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”.

Sedangkan dari rekaman video saat Basuki T.P mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, Majelis hakim tidak melihat ada usaha dari Basuki T.P untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibodohi”.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pada saat Basuki T.P mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam.

Majelis hakim kembali tidak mempertimbangkan alasan Basuki T.P yang disampaikan dalam pembelaannya. Bahkan kesaksian saksi ahli terkait motif Basuki TP, rekam jejak kinerja Basuki T.P yang banyak membangun dan membantu umat Muslim sejak menjadi Bupati di Belitung dan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta latar belakang Basuki T.P yang memiliki keluarga angkat dari keluarga Muslim, seluruhnya tidak menjadi pertimbangan majelis hakim.

 

4. Tidak mempertimbangkan alat bukti rekaman pidato alm. Gus Dur

Majelis hakim berpendapat bahwa Basuki TP mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, adalah niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa ucapan yang sama diucapkan oleh alm. Gus Dur dalam kampanye Basuki TP dalam pencalonan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007. Padahal dalam daftar alat bukti terdapat flashdisk yang berisi video pidato Gus Dur saat kampanye tersebut.[34]

Alm. Gus Dur dan Basuki T.P

Alm. Gus Dur dan Basuki T.P

Anehnya kalimat yang sama diucapkan oleh alm. Gus Dur memiliki dampak yang berbeda bagi Basuki TP. Lalu dimana letak kepastian dan persamaan dihadapan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati.

 

5. Hakim mengabaikan unggahan video Buni Yani

Majelis hakim juga menolak pendapat Penuntut Umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buni Yani. Majelis hakim tidak sependapat dengan hal tersebut dengan alasan karena hal itu berada diluar konteks perkara ini. Selain itu dari seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani.

Adanya informasi yang beredar, bahwa video yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan Terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu.

Majelis hakim kembali mengabaikan fakta di masayarakat, bahkan hakim seolah telah mengambil alih peran penyidik. Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan bahwa awal mula keresahan adalah adanya unggahan video Buni Yani. Ironisnya Hakim tidak melihat keresahan sosial/masyarakat dari adanya unggahan video oleh Buni Yani tersebut. Fakta tersebut dapat ditemui dari kronologis rekam jejak pemberitaan berbagai media massa dan juga dari adanya laporan pengaduan terhadap Buni Yani ke pihak Kepolisian. Hakim juga tidak menggali adanya “hubungan” antara para saksi dengan Buni Yani. Seharusnya hal ini menimbulkan pertanyaan akan adanya “conflict of interest”. Hakim seharusnya bisa menggali lebih dalam akan hal ini, bukan justru mengabaikan adanya fakta unggahan video oleh Buni Yani.

 

6. Hakim menganggap kasus ini murni pidana

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang diberi judul “Terkoyaknya Kebhinnekaan”. Majelis hakim berpendapat bahwa kasus Basuki T.P ini adalah murni merupakan kasus pidana. Sehingga apa yang digambarkan oleh Penasihat Hukum seolah-olah Basuki T.P merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan.

Majelis hakim kembali tidak cermat melihat rentetan peristiwa dalam kasus ini. Jika dicermati maka jelas terlihat bahwa sejak video pidato Basuki TP diunggah tanggal 28 September 2016 hingga 6 Oktober 2016, selama 9 hari, sesungguhnya tidak ada gejolak atau masalah apapun di masyarakat. Keresahan di masyarakat muncul ketika tanggal 6 Oktober 2016 Buni Yani mengunggah video pidato yang telah diedit berikut transkripnya (Hal ini juga menjawab persoalan poin 5 sebelumnya).

Majelis hakim berpendapat kasus ini murni kasus pidana, tanpa melihat dan memperhitungkan fakta bahwa situasi di DKI Jakarta sangat panas menjelang Pilkada 2017. Selain itu serangan intimidasi berbau rasis di masyarakat terhadap Basuki T.P dan pendukungnya juga cukup marak. Hal itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan dapat dilihat dengan kasat mata.

Dapat dengan mudah dibuktikan, bahwa jika seseorang mengucapkan kalimat seperti apa yang diucapkan oleh Basuki T.P dan bukan sebagai kapasitasnya sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta, maka dapat dipastikan tidak akan menjadi masalah sebesar ini (bukti nyata adalah alm. Gus Dur). Sehingga jelas bahwa Basuki T.P adalah korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan atau dapat dikatakan diskriminasi SARA.

 

Demikianlah putusan majelis hakim yang menimbulkan kontroversi dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Apapun keputusan hakim memang harus tetap dihormati, namun bukan berarti tanpa kritik. Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka sulit sekali untuk dapat mengatakan bahwa hakim dalam persidangan ini telah menjalankan kewenangannya secara mandiri/ independen dan bebas dari tekanan.

Meski secara teori dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hakim adalah mandiri dalam menjalankan kekuasaannya namun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hal ini dapat dilihat pada kasus ini yang sejak awal sudah sarat sekali dengan muatan politis dan adanya tekanan dari beberapa organisasi masyarakat yang begitu kuat.

Hakim yang seharusnya bisa menggali fakta-fakta dalam persidangan nampak sebatas hanya memutus sesuai dengan tuntutan kelompok masyarakat tertentu. Pertimbangan majelis hakim pun sangat dangkal. Tidak terlihat adanya upaya untuk menggali fakta lebih jauh dan mendalam untuk mewujudkan rasa keadilan.

Terkait dengan putusan hakim, Gustaf Radbruch berpendapat bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung idee das recht, yaitu aspek keadilan (gerechtigkeid), aspek kepastian hukum (rechtssicherkeit) dan aspek kemanfaatan (zweechtmatigkeit).[35] Sayangnya dalam kasus ini nampaknya kualitas putusan tersebut masih jauh dari idee das recht.

Jika saja hakim lebih cermat dan jeli maka hakim dapat dengan baik menjalankan fungsinya untuk lebih aktif menggali kebenaran materiil sesuai dengan sifat peradilan pidana. Berbeda dengan peradilan perdata yang hanya menggali kebenaran formil.

 

D. Mempertanyakan Kemandirian Hakim

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Pada Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”[36]

Meski demikian kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas. Kemandirian tersebut senantiasa didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral. Meskipun hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD (Konstitusi), peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.[37]

Hakim memiliki Kode Etik profesi yang telah mengatur 10 (sepuluh) aturan perilaku hakim, yaitu:[38]

  1. Berperilaku  Adil,
  2. Berperilaku Jujur,
  3. Berperilaku Arif dan Bijaksana,
  4. Bersikap Mandiri,
  5. Berintegritas Tinggi,
  6. Bertanggung Jawab,
  7. Menjunjung Tinggi Harga Diri,
  8. Berdisiplin Tinggi,
  9. Berperilaku Rendah Hati,
  10. Bersikap Profesional.

Dari Kode etik hakim tersebut adalah kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Menilik dari persidangan kasus Basuki T.P maka muncul pertanyaan terkait kemandirian atau independensi hakim dalam kasus ini. Selain telah mengkaji isi putusan majelis hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang banyak menimbulkan pertanyaan dan kontroversi, ada hal lain terkait perilaku hakim yang menangani perkara, yaitu:

 

1. Hakim terindikasi sebagai simpatisan kelompok tertentu

Salah satu hakim anggota yang menangani perkara Basuki TP (inisial “AR”) diketahui dari akun sosmed Facebook miliknya ternyata pernah beberapa kali menyebarkan (share) tulisan-tulisan dari orang-orang (tokoh) yang kontroversial. Tulisan orang-orang tersebut seringkali kontroversial bahkan anti Pancasila dan UUD 1945. Demikian pula akun sosmed milik anak hakim tersebut juga menyebarkan berita-berita yang sama.

Di era yang serba terbuka dan transparan seperti saat ini maka informasi ini dapat dengan cepat beredar luas di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan. Kredibilitas seorang hakim kemudian dipertanyakan karena menyebarkan pemikiran dan tulisan dari orang-orang yang merupakan tokoh dari organisasi massa yang dilarang/ dibubarkan pemerintah karena fahamnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[39]

Sangat disayangkan jika seorang hakim yang seharusnya adalah sosok yang dihormati dan mulia, dalam bekerja juga seharusnya patuh dan setia pada Pancasila dan UUD 1945, namun pada kenyataannya adalah simpatisan ormas anti Pancasila yang dibubarkan pemerintah.

Dalam peristiwa ini ada beberapa pelanggaran terhadap aturan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik yaitu: Pertama, Berperilaku Adil, ada poin yang dilanggar dari aturan berperilaku adil yaitu: “Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.” Kedua, Berintegritas tinggi, dimana Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.”

 

2. Ketua Mahkamah Agung hadir dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik

Meski hal ini tidak terkait langsung dengan peradilan kasus Basuki T.P, namun hal ini lebih memprihatinkan yaitu adanya photo yang memperlihatkan hadirnya Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh politik dalam rangka menyaksikan hitung cepat Pilkada DKI Jakarta disebuah ruangan yang tidak diketahui lokasinya.[40]

Dalam photo tersebut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh lainnya. Ironisnya ikut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Mahkamah Agung. Hadirnya Ketua MA dalam pertemuan tersebut menjadi tanda tanya besar, mengapa dan dalam rangka apa Ketua MA hadir dalam pertemuan itu.

Salah satu aturan perilaku hakim di dalam Kode Etik Hakim adalah berperilaku arif dan bijaksana, dimana salah satunya mengatur bahwa “Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.”

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam photo tersebut tidak-lah tepat, karena pertemuan tersebut bukanlah pertemuan resmi (formal) antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Pertemuan tersebut informal, karena yang hadir lainnya tidak mewakili institusi resmi atau pejabat di institusi negara. Pertemuan tersebut adalah dalam rangka hitung cepat hasil Pilkada putaran ke 2.

Dalam aturan perilaku Kode Etik Hakim terutama berperilaku arif dan bijaksana, diatur pula bahwa: [41]

”Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.”

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam pertemuan tersebut dapat saja menimbulkan persangkaan beralasan bahwa yang bersangkutan mendukung suatu partai politik atau kelompok politik tertentu. Apalagi suasana Pilkada DKI Jakarta 2017 ini yang sangat panas. Seharusnya Ketua MA dapat menempatkan dirinya dengan baik. Apalagi MA sebelumnya sudah disorot dalam kasus pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga penuh kontroversi. [42]

Pertemuan Ketua MA dengan para politisi

Pertemuan Ketua MA dengan para politisi



Catatan Kaki:
[1] Agus Santosa, Hargaku Adalah Nyawaku – Basuki Tjahaja Purnama Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 5-10.
[2] Wikipedia, Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2012. Diakses tanggal 20 Mei 2017.
[3] Nina Susilo-Kompas.com, “Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober” tanggal 7 Oktober 2012. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/07/15200435/Pelantikan.Jokowi -Basuki.15.Oktober. Diakses 20 Mei 2017.
[4] Fabian Januarius Kuwado-Kompas.com, “Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P”, tanggal 14 Maret 2014. http://nasional.kompas.com/read/2014/03/14/1453471/Jokowi. Saya.Siap.Jadi.Capres.dari. PDI-P. Diakses 20 Mei 2017.
[5] Fransiska Ninditya-antaranews.com, “KPU tetapkan Jokowi-JK sebagai presiden-wapres terpilih”, tanggal 22 Juli 2014. http://www.antaranews.com/pemilu/berita/445322/kpu-tetapkan-jokowi-jk-sebagai-presiden-wapres-terpilih. Diakses 20 Mei 2017.
[6] Andylala Waluyo-VOAIndonesia.com, “Presiden Jokowi Lantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta” tanggal 19 November 2014. http://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik -ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html. Diakses 20 Mei 2017.
[7] hp/yf (kompas, detikcom)-DW.com, “DPRD Resmikan Ahok Jadi Gubernur DKI” tanggal 14 November 2011. http://www.dw.com/id/dprd-resmikan-ahok-jadi-gubernur-dki/a-18062177. Diakses 20 Mei 2017.
[8] Yopie/beritajakarta.com , “Djarot Saiful Hidayat Dilantik Sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta” tanggal 17 Desember 2014. http://www.beritajakarta.id/potret/albu/809/Djarot_Saiful_Hidayat_Dilantik_Sebagai_Wakil_Gubernur_Provinsi_DKI_Jakarta. Diakses 20 Mei 2017.
[9] Putri Adityo-Tempo.com, “Survei CSIS, Warga Jakarta Puas atas Kinerja Ahok” tanggal 25 Januari 2016. https://metro.tempo.co/read/news/2016/01/25/231739081/survei-csis-warga-jakarta-puas-atas-kinerja-ahok. Diakses 20 Mei 2017.
[10] David Oliver Purba-Kompas.com, “Survei Poltracking: Mayoritas Warga Jakarta Puas Kinerja Ahok-Djarot” tanggal 15 September 2016. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/09/15/17215661/survei.poltracking.mayoritas.warga.jakarta.puas.kinerja.ahok-djarot. Diakses 20 Mei 2017.
[11] Nibras Nada Nailufar-Kompas.com, “Survei SMRC: 75 Persen Warga DKI Puas dengan Kinerja Ahok” tanggal 20 Oktober 2016. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/ 10/20/20290451/survei.smrc.75.persen.warga.dki.puas.dengan.kinerja.ahok. Diakses 20 Mei 2017.
[12] Dari hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 5-10 Januari 2016 menunjukkan elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih cukup tinggi. Demikian pula hasil survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia  pada 15-20 Maret 2016 menunjukan hasil yang serupa, elektabilitas Ahok tetap tinggi. Lihat: wid/dil/jpnn,CSIS: Ahok Belum Tertandingi”, 25 Januari 2016. http://www.jpnn.com/news/csis-ahok-belum-tertandingi?page=1. Diakses 20 Mei 2017 dan Abdul Aziz – Tirto.id, “Survei: Ahok Masih Tak Tertandingi di Pilkada Jakarta”, 30 Maret 2016. https://tirto.id/survei-ahok-masih-tak-tertandingi-di-pilkada-jakarta-wDp. Diakses 20 Mei 2017.
 [13] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hlm. 588.
[14] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, “Kronologi Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)”, http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/. Diakses 20 Mei 2017. Lihat juga dokumentasi capture Facebook Buni Yani pada Lampiran 1.
[15] Agung Sasongko-Republika.com, “Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos” tanggal 6 Oktober 2016. http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/06/oem6xe313-video-ahok-anda-dibohongi-alquran-surat-almaidah-51-viral-di-medsos. Diakses 20 Mei 2017.
[16] ara/jpnn, “Sebut Warga Dibohongi Alquran, Ahok Besok Dipolisikan” tanggal 6 Oktober 2016. http://www.jpnn.com/news/sebut-warga-dibohongi-alquran-ahok-besok-dipolisikan. Diakses 20 Mei 2017.
[17] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, Op.cit.
[18] Indah Mutiara Kami – detikNews, “MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya”, tanggal 11 Oktober 2017. https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya. Diakses 20 Mei 2017.
[19] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, Op.cit.
[20] BBC.com, “Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka” tanggal 17 Oktober 2016. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601. Diakses 20 Mei 2017.
[21] Ibid.,
[22] Ibid.,
[23] Ibid.,
[24] Bartanius Dony – detikNews, “Kapolri Tegaskan Laporan Saat Pilkada Tetap Diproses”, tanggal 25 Januari 2017. https://news.detik.com/berita/3405008/kapolri-tegaskan-laporan-saat-pilkada-tetap-diproses. Diakses 20 Mei 2017. Lihat juga: Aulia Bintang Pratama-CNN Indonesia, “Kapolri: Proses Hukum Setiap Calon Kepala Daerah Ditangguhkan”, tanggal 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811123745-12-71364/kapolri-proses-hukum-setiap-calon-kepala-daerah-ditangguhkan/. Diakses 20 Mei 2017.
[25] Angelina Anjar Sawitri-Tempo.com, “Percepatan Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politis” tanggal 5 Desember 2016. https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/05/ 078825386/percepatan-kasus-ahok-dinilai-kental-nuansa-politis. Diakses 20 Mei 2017.
[26] Lihat surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/ PN.JKT.UTR. tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
[27] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 2.
[28] Lalu Rahadian-CNN Indonesia, “Akhir Drama Perkara Penodaan Agama Ahok”, tanggal 9 Mei 2017. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509072746-12-213320/ akhir-drama-perkara-penodaan-agama-ahok/. Diakses 20 Mei 2017.
[29] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 616.
[30] Rendy Adrikni Sadikin-TribunWow.com, ”Todung Sebut Kasus Ahok Overkill, Bukan Jaksa Malah Hakim yang Seret Ahok Jadi Penista Agama”, tanggal 10 Mei 2017. http://wow.tribunnews.com/2017/05/10/todung-sebut-kasus-ahok-overkill-bukan-jaksa-malah-hakim-yang-seret-ahok-jadi-penista-agama?page=1. Diakses 20 Mei 2017
[31] Hotman Paris Hutapea, “Press Release: Hukum Acara Berbeda Dengan Substansi Kasus” (Jakarta: Hotman Paris & Partners Law Firm, 15 Mei 2017) – Lihat Lampiran 3.
[32] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 615.
[33] Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 193 Juncto Ps. 21.
[34] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 619
[35] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (UII Press, Yogyakarta, 2005), hal. 86.
[36] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 24 ayat (1).
[37] Sudikno Mertokusumo, “Pemantapan Sistem Peradilan”, Op.cit.,
[38] Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 5.
[39] Aulia Bintang Pratama dan Aulia Bintang Pratama-CNN Indonesia, “Wiranto: Langkah Hukum Diambil untuk Bubarkan HTI” tanggal 8 Mei 2017, http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20170508140554-20-213154/wiranto-langkah-hukum-diambil-untuk-bubarkan-hti/. Diakses 20 Mei 2017.
[40] Photo pertemuan tokoh-tokoh politik yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.
[41] Keputusan Bersama …, Op.cit., hlm. 13
[42] Lihat makalah Harri Baskoro Adiyanto, “Kewenangan Judicial Review Dan Independensi Mahkamah Agung Dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum, 2017).
*) Photo-photo dari berbagai sumber.

08 Okt 2014 Wagub Basuki T. Purnama Membuka Sosialisasi Ketahanan Air di DKI Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2014, saya sebagai Anggota Badan Regulator PAM DKI Jakarta diundang untuk hadir dalam acara “Sosialisasi Ketahanan Air di Jakarta”. Acara tersebut diadakan di Balai Agung Balaikota Pemprov DKI Jakarta. Hadir dalam kesempatan ini Wagub DKI Jakarta Bpk. Ir. Basuki Thajaja Purnama MM yang memberikan keynote speech sekaligus membuka acara ini.

Oh ya saya sendiri ada di bagian terakhir video ini, yaitu saat sesi photo bersama :) #narsismode