sejuta-2

Seputar Ketentuan Rahasia Perbankan

SEPUTAR KETENTUAN RAHASIA PERBANKAN
Harri Baskoro Adiyanto & Nasri Hajerat
Divisi Kepatuhan

 

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kejahatan yang melibatkan nasabah Bank sebagai tersangkanya bahkan kemudian menjadi terdakwa. Akibatnya Bank sebagai lembaga keuangan tempat nasabah menyimpan dana sering terkena imbasnya. Salah satu dampak yang sering dialami oleh Bank adalah adanya permintaan informasi atas nasabah oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum.

Sementara pada dunia Perbankan informasi atas nasabah tidak dapat diberikan atau dibuka begitu saja, hal ini disebabkan karena terdapat ketentuan Rahasia Perbankan yang mengatur akan hal tersebut. Oleh sebab itu akan bermanfaat sekali apabila seluruh aparat perbankan mengetahui dan memahami hal-hal seputar Rahasia Bank tersebut, sehingga dapat menghindarkan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul jika suatu saat terdapat permintaan informasi atas nasabah oleh pihak ketiga.

 

Rahasia Bank

Sesuai dengan Undang Undang (UU) No. 07/1992 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank ditegaskan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya.” Sehingga keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kategori Rahasia Bank.

Kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tersebut dikecualikan untuk :

  1. Kepentingan perpajakan.
  2. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN).
  3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
  4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya.
  5. Tukar menukar informasi antar Bank.
  6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis.
  7. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Untuk kepentingan perpajakan, BUPLN/PUPN dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana  sebagimana butir  a sampai dengan c, maka Bank dan Pihak terafiliasi dengan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia (BI). Sedangkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir d sampai dengan g maka tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan BI.

 

Kepentingan Perpajakan

Untuk kepentingan perpajakan tata cara pemberian izin dan perintah tertulis untuk membuka Rahasia Bank diawali oleh adanya permintaan tertulis dari Menteri Keuangan yang harus menyebutkan :

  • Nama pejabat pajak.
  • Nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
  • Nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.

Selanjutnya Deputi Gubernur Senior  atau salah satu Deputi Gubernur BI (Pimpinan BI) akan mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

 

Kepentingan Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/ PUPN

Untuk kepentingan ini Pimpinan BI memberikan izin tertulis kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur. Izin tertulis dari pimpinan BI tersebut diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN yang  harus menyebutkan:

  • Nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN.
  • Nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.
  • Nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.

 

Kepentingan Peradilan dalam perkara pidana

Untuk kepentingan ini Pimpinan BI dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank. Izin tertulis dari Pimpinan BI tersebut diberikan atas permintaan tertulis dari:

  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  • Jaksa Agung Republik Indonesia.
  • Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permintaan tersebut harus menyebutkan :

  • Nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim.
  • Nama tersangka atau terdakwa.
  • Nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.
  • Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

 

Selain itu untuk pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan BI. Dalam hal polisi, jaksa, atau hakim bermaksud memperoleh keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang diblokir dan atau disita pada Bank, berlaku ketentuan mengenai Rahasia Bank.

 

Selain dalam rangka perkara pidana pada umumnya sebagaimana disebutkan diatas, maka pembukaan Rahasia Bank dapat dilakukan pula dalam rangka perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

 

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada UU No. 15/2002 sebagaimana telah terakhir dirubah dengan UU No. 25/2003.  Dalam ketentuan ini diatur bahwa setiap orang yang menyediakan jasa bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk Bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpan dan penyelesaian, pedagang valas, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos atau yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk hal-hal sebagai berikut:

  • Transaksi keuangan mencurigakan.
  • Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.

 

Bagi PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud, di pidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

 

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk Bank, dikecualikan dari ketentuan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam UU No. 07/1992 dan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. PBI No. 2/19/PBI/2000. Namun demikian, mengenai kerahasiaan terdapat ketentuan UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur  sebagai berikut :

  • Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
  • Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
  • Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.
  • Jika pelanggaran terhadap ketentuan ini dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

 

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai beberapa tugas, yang salah satunya adalah melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

 

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada PJK untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perintah tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  • Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
  • Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa.
  • Alasan pemblokiran.
  • Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
  • Tempat Harta Kekayaan berada.

 

Setelah menerima surat perintah pemblokiran dari penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut maka PJK wajib melaksanakan pemblokiran. PJK juga diwajibkan menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Bagi PJK yang melanggar ketentuan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada PJK yang bersangkutan.

 

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Dalam meminta keterangan tersebut terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam UU No. 07/1992 dan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. PBI No. 2/19/PBI/2000. Permintaan keterangan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  • Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
  • Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
  • Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
  • Tempat Harta Kekayaan berada.

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh:

  • Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik.
  • Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum.
  • Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

 

Terkait dengan kewajiban merahasiakan identitas pelapor maka diatur bahwa:

  • PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.
  • Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
  • Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan tersebut.
  • Ditegaskan bahwa jika PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.

 

Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang dan Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

 

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur pada UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 20/2001. Dalam Ketentuan tersebut perlu diperhatikan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

 

Dalam hal ini Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Rekening simpanan yang diblokir dimaksud, termasuk didalamnya bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan.Jika hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

 

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

 

Adapun pelaksanaan tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

 

KPK ini dibentuk sesuai dengan UU No. 30/2002, salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya Pasal 12 menegaskan bahwa dalam melaksanakan hal-hal tersebut KPK berwenang diantaranya untuk :

  • Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
  • Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

 

Sesuai dengan Pertimbangan Mahkamah Agung maka prosedur izin membuka Rahasia Bank untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan oleh KPK tidak memerlukan perintah atau izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur BI.

 

Dalam UU No. 07/1992 jo. UU No. 10/1998 diatur pula ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Rahasia Bank tersebut yaitu :

  • Dalam hal polisi, jaksa, hakim atau pihak lainnya tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan BI, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar.
  • Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar .
  • Demikian pula halnya apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (guna kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank dan kepentingan peradilan dalam rangka perkara pidana) diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp 15. miliar.

 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meskipun keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan adalah bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank, namun demikian apabila Bank akan memberikan keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan perlu kiranya tetap disikapi dengan hati-hati. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan Bank sebagai financial intermediary, yang menjalankan fungsinya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Nasabah (Nasabah Penyimpan dan atau selain Nasabah Penyimpan).

 

Sumber Pustaka:

  1. Center for Finance, Investment & Securities Law (CFISEL), “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”, 2007.
  2. Berbagai Peraturan & Perundangundangan lainnya.

 

Artikel ini pernah dimuat di Majalah “Warta Bukopin” edisi No.

 

 

Share this:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>