banner-artikelsk

Surat Kuasa dan Contoh-contohnya

Notes: Contoh-contoh akan terus bertambah (di update)

 

I. Pengertian

Surat Kuasa pada prinsipnya adalah suatu dokumen dimana seseorang menunjuk dan memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama dirinya.

Dalam KUHPer Pasal 1792: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andereae Belanda-Indonesia, Bandung: Binacipta, 1983, hlm 260, disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah:
“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/lasthebber), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu.”

Dalam kamus Black’s Law Dictionary Surat Kuasa atau Power of Attorney adalah:
The instrument by which authority of one person to act in place and stead of another as attorney in fact is set forth“.

Pasal 123 HIR mensyaratkan pemberian kuasa harus dengan surat kuasa khusus kecuali pemberi kuasa itu hadir sendiri dalam persidangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 bahwa:
Surat Kuasa itu harus mencantumkan nama para pihak dan apa yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang bersengkata dan jika diinginkan dengan tambahan untuk mengajukan banding dan kasasi.

Surat Kuasa harus bermaterai dan materainya harus diberi tanggal dan apabila tidak diberi tanggal maka dianggap tidak bermaterai. (R. Soeroso, Contoh Bentuk-bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata, Praktik Hukum Acara Perdata Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 1999 hlm.302).

 

II. Bentuk dan Lingkup Surat Kuasa

Pemberian Kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPer.
Hal-hal yang diatur dalam ketentuan itu, meliputi:

  1. pengertian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPer)
  2. cara terjadinya pemberian kuasa (Pasal 1793 sd 1799 KUHPer)
  3. kewajiban-kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa (pasal 1800 sd 1812 KUHPer)
  4. Berakhirnya pemberian kuasa.

Pasal 1793 KUHPer pemberian kuasa dibedakan menjadi:

1. Secara Tertulis

  • Dalam suatu akta umum (akta notaris), surat kuasa yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
  • Dalam suatu tulisan dibawah tangan, surat kuasa yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum kekuatan pembuktiannya berada pada putusan hakim.
  • Dalam sepucuk surat.

2. Secara Lisan
Cara pemberian kuasa yang diucapkan didepan hakim dalam proses persidangan di Pengadilan.

Selain pemberian kuasa secara tertulis dan lisa juga terdapat pemberian kuasa secara tegas dan diam-diam.

Ruang lingkup dan luas pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1795 dan 1796 KUHPer yaitu:
1. Pemberian kuasa secara khusus, hanya mengenai satu kepentingan atau lebih.
2. Pemberian kuasa umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

 

III. Pemberian Surat Kuasa

Untuk dapat bertindak sebagai kuasa khusus atau wakil dari penggugat atau tergugat seseorang harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

  1. Harus mempunyai surat kuasa khusus sesuai dengan (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg).
  2. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatannya (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg)
  3. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg)
  4. Ditunjuk sebagai penggugat sebagai kuasa atau wakil dipersidangan (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg)
  5. Telah terdaftar sebagai seorang advokat sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003.

Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa: hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan.

Surat kuasa khusus hanya dapat digunakan dalam beracara untuk satu perkara saja. Tidak bisa digunakan untuk keperluan lain diluar perkara tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah:

  1. Identitas pemberi dan penerima kuasa.
  2. Nama pengadilan tempat beracara
  3. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara
  4. Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.
  5. Memuat hak Substitusi, di sini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada orang lain.

 

IV. Jenis-Jenis Surat Kuasa

Pemberian Kuasa dibedakan menjadi tujuh macam yaitu: (Pasal 1793 sd 1796 KUHPer)

  1. Akta Umum
  2. Surat Dibawah Tangan
  3. Lisan
  4. Diam-diam
  5. Cuma-cuma
  6. Kuasa Khusus
  7. Umum

 

1. Akta Umum

Akta adalah “Surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan atau keputusan) yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 17)

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah: “Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta notariel”.
Sehingga pemberian kuasa itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menurut Salim HS, Akta pemberian kuasa merupakan:
“Bukti tertulis, yang dibuat di muka dan di hadapan notaris, memuat aturan-aturan atau klausula-klausula tentang hak dan kewajiban antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana pemberi kuasa memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, baik yang bersifat umum maupun khusus, sedangkan penerima kuasa berhak untuk menerima prestasi”.

 

2. Surat Dibawah Tangan

Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah:
“Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak, tanpa keterlibatan dari notaris atau PPAT”.

 

3. Lisan

Pemberian kuasa secara lisan adalah:
“Suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa”.

 

4. Diam-diam

Pemberian kuasa secara diam-diam adalah:
“Suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa”.

 

5. Cuma-cuma

Pemberian kuasa secara cuma-cuma adalah:
“Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa”.

 

6. Kuasa Khusus

Pemberian kuasa secara khusus adalah:
“Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa”.

 

7. Umum

Pemberian kuasa umum adalah:
“Pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dimana isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan dari pemberi kuasa”.

 

V. Berakhirnya Kuasa

Menurut Pasal 1813 KUHPer terdapat lima cara berakhirnya pemberian kuasa, kelima cara itu meliputi:
1. penarikan kembali kuasa penerima kuasa.
2. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa.
3. meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
4. kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

 

VI. Legalisasi Surat Kuasa

Patut diingat bahwa untuk setiap Surat Kuasa yang dibuat untuk dipergunakan di Luar Negeri atau surat kuasa yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu.

Perihal legalisasi dokumen yang dibuat untuk dipergunakan di Luar Negeri atau yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01.

Dalam Permenlu tersebut, terutama dalam lampiran ketentuan angka 68 – 71, diatur bahwa:

68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.  

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.  

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

Terkait surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:

“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

 

Sumber Referensi:

  1. Fauzie Yusuf Hasibuan, Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, Jakarta: Penerbit Fauzie & Partners, 2007.
  2. R. Soeroso, Contoh Bentuk-bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata, Praktik Hukum Acara Perdata Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 1999 hlm. 302.
  3. Salim HS., Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

 

Berbagai contoh Surat Kuasa:

  1. SK mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani perjanjian sewa (POA to represent the Principal to sign a lease agreement) – Bilingual.
  2. SK untuk mengurus dan menerima pembayaran atas sewa-menyewa sebuah bangunan (POA to handle and to receive payment upon the building lease) -Bilingual.
  3. SK untuk mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) – (POA to handle IMB permit) – Bilingual
  4. SK untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (POA To represent the undersigned to sign Binding of Sale and Purchase Agreements) – Bilingual
  5. SK untuk menjual (Bahasa Indonesia).
  6. SK untuk menghadap notaris guna menandatangani semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sewa menyewa (Bahasa Indonesia).
  7. SK untuk mengurus dan menghadap Instansi Pemerintah atas pengajuan informasi tata ruang (Bahasa Indonesia).
  8. SK untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk meminta dan mengambil dokumen-dokumen (Bahasa Indonesia).

 

Surat Kuasa Khusus di Pengadilan

  1. SK khusus untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (Bahasa Indonesia).
  2. SK khusus mewakili tergugat (Bahasa Indonesia).
  3. SK untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai PENGGUGAT (Bahasa Indonesia).
  4. SK Limpahan-1 (Bahasa Indonesia).
  5. SK Limpahan-2 (Bahasa Indonesia).
  6. SK Limpahan-3 (Bahasa Indonesia).
  7. SK Limpahan-4 (Bahasa Indonesia).
  8. SK sebagai Penggugat untuk perkara Perceraian (Bahasa Indonesia).
  9. SK untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai pembanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi (Bahasa Indonesia).
  10. SK untuk melakukan upaya hukum Banding (Bahasa Indonesia)

Notes: Contoh-contoh akan terus bertambah (di update)

 

 

 

Share this:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>