Photo courtesy: penulisbiru.blogspot.com

Mengurus Surat Keterangan Tidak Terlibat Pidana di PN Depok

Saya mau share pengalaman saya dalam mengurus Surat Keterangan Tidak di Pidana di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana ini diberikan oleh Pengadilan Negeri di wilayah domisili seseorang. Surat Keterangan ini berbeda dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang dahulu  dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). SKCK sesuai dengan namanya diterbitkan oleh Kepolisian.

Untuk lebih jelas bagaimana mengurus SKCK silahkan lihat ditautan (link) ini: PENGURUSAN SKCK

Harus dibedakan antara Surat Keterangan dengan Surat Pernyataan Tidak dan Tidak Pernah Di Pidana. Kalau Surat Keterangan ini diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan di tandatangani oleh Ketua PN. Sedangkan Surat Pernyataan adalah surat yang dibuat oleh individu yang bersangkutan itu sendiri. Biasanya dalam Surat Pernyataan tersebut dibubuhi dengan Materai.

Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana diperlukan untuk berbagai macam keperluan atau tujuan. Misalnya untuk keperluan melamar pekerjaan yang mensyaratkan Surat Keterangan ini, atau ikut mendaftar dalam kegiatan tertentu yang mensyaratkan Surat Keterangan ini atau keperluan lainnya misalnya terkait Korporasi.

Sehubungan dengan suatu hal yang membutuhkan surat keterangan ini maka saya pun mengurus ke PN Depok dilokasi saya tinggal untuk mendapatkannya. Sebelumnya saya sudah mengurus SKCK namun ternyata untuk keperluan saya ini ternyata SKCK saja tidak cukup.

Photo courtesy: penulisbiru.blogspot.com

Kantor PN Depok (Photo courtesy: penulisbiru.blogspot.com)

 

Proses Pengurusan

Setelah selesai mengurus SKCK 26 April 2016 saya langsung mencari informasi tentang pembuatan Surat Keterangan ini, saya bergegas menuju ke kantor PN Depok, saya googling dimana lokasinya. Ternyata PN Depok berada di:
Jl. Boulevard Sektor Anggrek, Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Jawa Barat. Telepon:(021) 77829167

Sampai disana saya tanya petugas di lobby depan kemudian diarahkan ke ruangan no 111 yang ada papan dipintu tulisannya Panitera Muda Hukum. Di loket saya diterima oleh anak perempuan SMA yang sepertinya sedang magang. Saya sampaikan bahwa saya ingin mengurus Surat Keterangan Tidak dan Tidak Pernah di Pidana. Mbak itu kemudian memberikan saya secarik kertas yang isinya persyaratan pengurusan Surat Keterangan tsb, yaitu:

  1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok
  2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan (bisa diganti dengan KTP dan KK yang telah dilegalisir oleh Kelurahan)
  3. Fotocopy SKCK
  4. Pas Foto 4×6 (2 lembar/latar belakang warna Merah)
  5. Surat Pernyataan diatas materai yang pada intinya tidak pernah dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah mendapat list persyaratan itu maka sayapun pulang, karena dalam persyaratan itu hanya Foto Copy SKCK, Foto Copy KTP dan Pas Foto yang saya bawa, sisanya masih perlu dilengkapi lagi dan disiapkan.

Oh ya menurut si mbak anak SMA di loket itu biaya administrasinya nanti Rp 50.000,00

 

Di rumah kemudian saya persiapkan satu persatu persyaratan tersebut.

  1. Saya selanjutnya membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok. Surat ini saya buat dengan mengacu surat permohonan yang berlaku pada umumnya. Jika berminat untuk menggunakan surat tersebut sebagai acuan silahkan saja unduh di: Surat Permohonan
  2. Untuk syarat yang ke 2 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan (bisa diganti dengan KTP dan KK yang telah dilegalisir oleh Kelurahan) ternyata tidak perlu sekaku itu. Kata petugas di PN Depok cukup disertai dengan Fotocopy KTP dan KK saja.
  3. Syarat Fotocopy SKCK juga tidak ada masalah, karena saya baru mengurus nya jadi tinggal fotocopy saja.
  4. Untuk persyaratan Pas foto 4×6 juga tidak ada masalah, saya sudah siap pas foto kebetulan dengan latar belakang merah juga.
  5. Nah untuk syarat terakhir ini yang paling kocak: “Surat Pernyataan diatas materai yang pada intinya tidak pernah dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih“.
    Tujuan saya minta surat keterangan ke Pengadilan kan untuk dinyatakan tidak pernah dan tidak sedang dipidana, lha kok malah disuruh bikin surat pernyataan yang menyatakan saya tidak pernah dipidana? Bingung ga?? ;)
    Kalo menurut saya hal ini tidak beda dengan saat kita mengurus SKCK, yang harusnya tau dan menyatakan kita tidak terlibat peristiwa kriminal kan polisi, tapi pada kenyataan nya kita harus mengisi formulir berlembar-lembar yang pada intinya kita menyatakan tidak terlibat kriminalitas. Lha padahal itu kan yang tau Polisi dan justru itu yang dibutuhkan dengan SKCK yang menyatakan bahwa kita bebas dari catatan kriminal di kepolisian :)
    Hal ini menunjukkan bahwa memang sistem administrasi dan pencatatan di Indonesia itu belum terintegrasi secara on-line. Semua masih dicatat terpisah-pisah dan belum terkoneksi satu sama lain. Jika saja sistem di Indonesia itu sudah terintegrasi secara on-line dan semua institusi sudah terkoneksi, maka pengurusan surat semacam ini akan sangat mudah sekali.
    Untuk memenuhi persyaratan maka saya buat surat permohonan tersebut, adapun formatnya adalah sebagai berikut: Surat Pernyataan Tidak Pidana

 

Setelah semuanya siap, maka esoknya 27 April 2016 saya antarkan berkas tersebut ke PN Depok. Saya dijanjikan bahwa surat keterangan tersebut akan selesai besok.

Esoknya 28 April 2016 saya kembali ke PN Depok. Ternyata surat keterangan tersebut masih belum selesai, karena ternyata Ketua PN Depok sedang tidak ditempat maka surat keterangan belum ditandatangani. Akhirnya saya minta no telepon salah seorang yang bertanggungjawab di loket tersebut. Dengan tujuan sebelum saya ambil ke PN Depok saya akan pastikan dahulu melalui telepon.

Karena saya ngga yakin bisa selesai cepat, maka saya kembali lagi ke PN Depok 04 Mei 2016. Dengan harapan jika saya berikan waktu lebih lama kemungkinan benar-benar sudah selesai tuntas.
Sebelum ke lokasi saya pun menelpon untuk konfirmasi dengan petugas di PN Depok apakah Surat Keterangan saya sudah selesai. Kata petugas tersebut, sudah pak sudah bisa diambil. Saya pun menuju ke lokasi, dan mengambil surat tersebut. Setelah saya tunggu lumayan lama karena hari itu banyak yang melegalisir surat, entah untuk keperluan apa, maka surat keterangan saya terima.

Masalahnya adalaaahhh…. setelah surat keterangan tersebut diberikan ke saya dan saya cek, ternyata keterangan peruntukan atau tujuan dalam surat keterangan tersebut tidak sama dengan surat permohonan saya, alias salah. Aduh, mana saya udah bayar lagi uang administrasinya. Saya pun kembali lagi ke loket tersebut dan sampaikan kepada mbak yg ada di loket. Saya sampaikan bahwa tujuan surat keterangan ini bukan seperti apa yang tertulis yaitu “Pengangkatan Sumpah Advokat”. Saya sampaikan bahwa tujuan surat ini sudah saya tulis di surat permohonan . Si Mbak itu kemudian mengusulkan untuk dirubah saja. Saya disuruh untuk menunggu.

Saya tunggu sekitar 2 jam surat tersebut tidak kunjung selesai. Saya kemudian bilang ke mbak nya jika lama sebaiknya saya tinggal saja. Ternyata benar, katanya Ketua Pengadilan sedang rapat, lha si mbak kenapa ga bilang dari tadi. Ya udah saya tinggal saja sambil saya minta no HP mbak nya. Karena esoknya libur panjang, mbaknya janjikan hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sudah selesai. Saya tetap akan telpon dulu ke si mbak nya ini buat memastikan sebelum datang kembali.

10 Mei 2016 saya kembali ke PN Depok, setelah memastikan sebelumnya melalui telepon bahwa Surat Keterangan saya sudah selesai. Setibanya di lokasi saya langsung menuju ke loket pembuatan Surat Keterangan tersebut dan syukurlah surat tersebut sudah selesai. Setelah saya cek dan baca tidak ada kesalahan maka saya pun pulang. Kali ini tentu tidak bayar karena waktu itu saya sudah bayar.

Berikut penampakan dari Surat Keterangan tersebut (dalam format fotokopi dilegalisir, karena aslinya sudah terlanjur dikirim kepada yang meminta) :

Surat Keterangan Tidak Terlibat Pidana

Surat Keterangan Tidak Terlibat Pidana

 

Berdasarkan pengalaman saya ini, sepertinya tidak ada biaya atau pungutan resmi dalam pembuatan Surat Keterangan ini. Berbeda dengan SKCK yang menerapkan pungutan secara jelas dan transparan. Sehingga jika mengurus Surat Keterangan ke Pengadilan saya pikir tidak perlu memberikan uang administrasi.

Setelah saya amati tidak ada keterangan pungutan di Pengadilan dan tidak ada bukti terima untuk pembayaran saya itu. Yah itung-itung saya tidak tau dan terlalu baik saja. Lain kali jika mengurus Surat Keterangan tersebut sepertinya tidak perlu keluar biaya.

 

PS. Karena saya tidak sempat mengambil foto PN Depok, maka saya menggunakan foto dari web penulisbiru.blogspot.com Terimakasih.

 

 

 

Share this:

16 replies
      • Ida
        Ida says:

        Cerita yg menarik, mengurus surat keterangan di pengadilan sebenarnya bisa cepat hanya 1 atau 2 hari saja, namun prosesnya memang tdk bs langsung dibuatkan, harus disposisi dulu ke pimpinan lalu pimpinan memerintahkan kepaniteraan hukum untuk membuatkan. Sebelum membuat harus cek dulu register di kepaniteraan pidana, apakah benar memang orang tsb tdk pernah dipindana min 5th atau lebih, kalau sekarang sudah ada aplikasi online jd membantu mempercepat dalam proses pengecekan. Biaya setau saya ada yakni untuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sebesar Rp. 5000,- saja, namun ada beberapa PN yg menerapkan biaya lebih atas kebijakan pimpinan, dan biasanya ada bukti pembayaran.

        Reply
        • Baskoro
          Baskoro says:

          Terimakasih bu Ida sudah mampir di website saya dan sudah berbagi informasi.
          Betul sekali bu, jika ada pungutan PNBP seharusnya kan ada kuitansi, nah saat mengurus Surat Keterangan ini tidak ada kuitansi atau penjelasan apapun. Saya curiga memang itu adalah pungutan yang dilakukan oleh oknum di PN saja.

          Reply
  1. Ekky
    Ekky says:

    Mau tanya mas.. untuk syarat nomor 2 itu benar tidak apa-apa kalau hanya fotocopy KTP & KK nya tanpa harus dilegalisir?
    trus untuk syarat SKCK nya, itu SKCK dari polsek atau harus dari polres yaa? terima kasih.

    Reply
    • Baskoro
      Baskoro says:

      Bro Ekky,
      Yang saya alami sih untuk fotocopy KTP & KK boleh tidak dilegalisir. Tapi saya ga tau kebijakan di PN lain.
      Kemudian untuk syarat SKCK saya lupa apakah harus dari Polres atau Polsek. Saya sih ga pernah ada masalah ama SKCK sebab saya selalu buat SKCK di Polres ga pernah buat SKCK di Polsek.
      Terimakasih.

      Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply to mochamad hana Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>