Studi Banding BRPAM DKI Jakarta ke Manila 22-26 Oktober 2012

Studi Banding BR PAM DKI Jakarta ke Manila

STUDI BANDING BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DKI JAKARTA KE MANILA (FILIPINA)
(DIFASILITASI OLEH ASIAN DEVELOPMENT BANK – ADB)
TANGGAL 22 – 26 OKTOBER 2012

 

Sesuai dengan undangan yang dikirimkan oleh Asian Development Bank (“ADB”) pada tanggal 1 Oktober 2012 dimana Badan Regulator PAM DKI Jakarta diundang untuk mengunjungi Manila Water Supply Services Regulatory Office and Concessionaires pada tanggal 22-26 October 2012, maka 3 (tiga) orang Anggota Badan Regulator PAM  DKI Jakarta memenuhi undangan tersebut.

Ketiga anggota Badan Regulator PAM DKI yang memenuhi undangan tersebut adalah:

  1. Harri Baskoro Adiyanto (Sekretaris/Anggota Bidang Hukum).
  2. Tano Baya (Anggota Bidang Teknik).
  3. Dedi Pujasumedi (Anggota Bidang Pelanggan dan Humas).

Pada kesempatan ini Badan Regulator PAM DKI Jakarta dengan difasilitasi oleh ADB mengunjungi:

  • Manila Water Company (23 Oktober 2012)
  • Metropolitan Waterworks and Sewerage System Board Chair (23 Oktober 2012)
  • Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Board (23 Oktober 2012)
  • Subic Bay Water Regulatory Board (24 Oktober 2012)
  • Maynilad Water Services (25 Oktober 2012)
  • South East Department – ADB (25 Oktober 2012).

 

I. Manila Water Company

Manila Water 23 Oktober 2012

Manila Water 23 Oktober 2012

Dalam kunjungan ke Manila Water Company BR PAM DKI Jakarta diterima dengan baik oleh jajaran Direksi, Manajemen dan Staf MWC, yaitu:

  • Luis Juan B. Oreta (Chief Finance Officer and Treasurer Corporate Finance and Governance Group)
  • Ferdinand M. Dela Cruz (Group Director East Zone Business Operation)
  • Abelardo P. Basilio (Group Director Strategic Asset Management)
  • Geodino V. Carpio (Group Director Operations)
  • Estelita C. Orodio (Director, Project Management Concurrently OIC, Project Delivery Group)
  • Loida S. Dino (Director, Regulatory Affairs and Development)
  • Arnold Jether A. Mortera (Chief Technical Officer New Business Development Corporate Strategy & Development Group)
  • Ronnie D. Lim (Senior Manager/Department Head New Business Development)

Adapun dalam kesempatan ini MWC menjelaskan kepada BR PAM DKI beberapa hal sebagai berikut

Pada tahun 1997 sejalan dengan lahirnya “National Water Crisis Act” maka Metropolitan Water & Sewerage System (MWSS) melakukan Perjanjian Konsesi (Concession Agreement) dengan 2 operator swasta yaitu Manila Water Company dan Maynilad Water Services.

Tujuan dari pengaturan konsesi ini adalah: Meningkatkan pelayanan, Meningkatkan efisiensi operasi dan Meningkatkan cakupan layanan

Manila Water Company menangani konsesi untuk wilayah timur Manila. Dimana hal tersebut meliputi:

  • 24 Kota and municipal
  • Termasuk pusat bisnis utama di Metro Manila
  • Meliputi wilayah seluas 1,400 km2
  • Dengan pelanggan berjumlah +/- 6.1 juta

Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam Concession Agreement yaitu:

  • Mekanisme penetapan tarif yaitu Full Cost Recovery
  • Penilaian berdasarkan kinerja (Key Performance Indicators/Business Efficiency Measures)
  • Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

Hal ini merupakan bagian dari Regulation by Contract dimana pengaturan lahir berdasarkan kontrak.

Selain itu beberapa hal penting lainnya dalam Concession Agreement yaitu:

  • Pihak konsesioner yang diwarisi hutang MWSS
  • Kewajiban konsesioner untuk menyerap karyawan MWSS
  • Surat penjaminan pemerintah
  • MWSS tetap sebagai pemilik asset
  • Konsesioner adalah operator/kontraktor
  • Terdapat kewajiban/insentif untuk investasi

Susunan kepemilikan saham pada Manila Water Company terdiri atas:

  • Ayala Corp                   43.2%
  • Mitsubishi Corp             7.0%
  • IFC                                 5.0%
  • Public                           44.8%

Grup usaha/bisnis dari Ayala Group terdiri atas:

  • Ayala Land (53.6%) yaitu pengembang properti terbesar di Filipina.
  • BPI (33.5%) yaitu salah satu Bank terkemuka di Filipina.
  • Globe (30.5%) yaitu perusahaan telekomunikasi yang menguasai 35% pendapatan di industri telekomunikasi.
  • Manila Water (43.2%) yaitu perintis pengembang infrastuktur air bersih.
  • Ayala Auto (100%) yaitu perusahaan automotif yang menguasai pasar nasional untuk penjualan merek Honda sebesar 47% dan Isuzu sebesar 30%.
  • IMI (67.9%) yaitu perusahaan manufaktur elektronik.
  • Liveit (100%) yaitu “… the holding company for Ayala Corporation’s investments in business process outsourcing (BPO) sector.”
  • AG Holdings (100%) yaitu perusahaan real estate internasional.
  • AC Energy Holdings Corp (100%) yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi pembangkit tenaga.

Dalam mengelola pelayanan air bersih di wilayah timur Manila, Manila Water Company memiliki tugas utama yaitu:

  • Pengolahan Air
  • Penyaluran/Perpipaan
  • Distribusi Air
  • Pengelolaan Limbah dan Sanitasi

Visi dari Manila Water Company adalah “… to become a leader in the provision of water, wastewater, and other environmental services which will Empower People Protect the Environment and Enhance Sustainable Development.”

 

II. Regulatory Office of Metropolitan Waterworks and Sewerage System

Regulatory Office of Metropolitan Waterworks & Sewerage System (MWSS) 23 Oktober 2014

Regulatory Office of Metropolitan Waterworks & Sewerage System (MWSS) 23 Oktober 2014

Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) Regulatory Board saat menerima Badan Regulator PAM DKI Jakarta sedang dalam proses transisi untuk pergantian pejabat Anggota. Oleh sebab itu BR PAM DKI Jakarta dalam kesempatan ini diterima oleh Pejabat/Anggota Sementara Ketua Regulatory Board (Pada periode sebelumnya adalah Anggota Bidang Hukum). Dalam kesempatan ini dipaparkan sejumlah hal diantaranya sebagai berikut:

Latar belakang lahirnya Perjanjian Konsesioner di Manila:

Diawali dengan MWSS Charter RA 6234 tanggal 19 Juni 1971, dimana:

  • Perusahaan Negara diamanatkan untuk menyediakan layanan air bersih dan limbah.
  • Pengembangan sumber-sumber air.
  • Menetapkan rates & fees dengan tingkat pengembalian tidak lebih dari 12%.
  • Memiliki jurisdiksi, pengawasan dan kontrol atas semua hal terkait sistem air dan limbah.

Kemudian lahir Water Crisis Act (RA 8041, 07 Juni 1995) dimana hal ini bertujuan untuk:

  • Mengatasi ancaman krisis air
  • Memastikan kelangsungan dan efektifitas pasokan air
  • Mulai untuk dinegosiasikan kontrak pembiayaan, konstruksi, perbaikan, rehabilitasi, peningkatan dan operasional fasilitas air.

Alasan-alasan perlunya dilakukan Perjanjian Konsesioner dalam pengelolaan pelayanan air adalah:

  • Untuk meningkatkan dan memperluas distribusi dan cakupan layanan air dan limbah.
  • Pengalihan tanggungjawab keuangan terkait dengan penyediaan air kepada sektor swasta.
  • Meningkatkan efisiensi operasional.

Alasan mengapa dibagi ke dalam 2 (dua) wilayah konsesioner:

  • Agar terdapat kompetisi pada saat proses tender
  • Terdapat tolak ukur (benchmark) kinerja yang independen
  • Fleksibelitas dalam memilih alternatif operator sementara manakala 1 konsesioner gagal.

Sekelumit mengenai MWSS Regulatory Office (MWSS RO) adalah sebagai berikut:

  • Didirikan dibawah jurisdiksi / kewenangan MWSS Board of Trustees.
  • Tidak ada perubahan terhadap Akta MWSS sehubungan dengan pendirian MWSS RO.
  • Terdiri atas 5 anggota dengan jangka waktu kerja tertentu.
  • Anggota MWSS RO tidak berasal dari kalangan atau yang berhubungan dengan MWSS atau konsesioner.
  • Pergantian anggota akan diperlakukan seperti Sengketa Utama (major dispute) dan memerlukan persetujuan mayoritas dari Panel Banding (Appeals Panel).
  • Lokasi fisik harus terpisah dari MWSS dan atau konsesioner (kenyataannya berada dalam satu gedung walaupun lantai terpisah).
  • MWSS RO akan berfungsi sebagai Komite.

Fungsi MWSS RO berdasarkan Perjanjian Konsesioner (Concessionaire Agreement) adalah:

1. Monitoring

  • Kepatuhan atas standar kulitas air dan air limbah
  • Cakupan Pelanggan (Population Coverage)
  • Manajemen Aset
  • NRW
  • Efisiensi Koleksi (Collection Efficiency)
  • Biaya Operasional
  • Standar Layanan Pelanggan

2. Menetapkan

  • CPI, EPA, Rate Rebasing, FCDA

EPA = Extraordinary Price Adjustment

FCDA = Foreign Currency Differential Adjustment

  • Jumlah nominal dalam hal terjadi Terminasi Dini (Early Termination Amount)
  • Penilaian Penalti

Dalam mengimplementasikan praktek penerapan peraturan dengan baik dilakukan dengan:

1. Memperkuat akuntabilitas dari konsesioner atas

  • Rencana bisnis
  • Menyelaraskan rencana investasi dengan keinginan MWSS dan konsumen
  • Tingkat layanan sejalan dengan tarif

2. Penerapan Pedoman Monitoring CAPEX
3. Fleksibelitas dalam amandemen Perjanjian Konsesioner (misal: FOREX losses/gains, biaya sambungan air, rasionalisasi biaya saluran limbah/sanitasi, perpanjangan konsesi)
4. Melakukan Public Assessment for Water Services (PAWS)
5. Membuat Project Management Committee (PMC)
6. Tarif yang bertingkat
7. Proses pengaturan yang transparan
8. Peningkatan atas isu terkait hubungan pelanggan
9. Menghindari penanganan hal-hal mikro yang ditangani konsesioner
10. Kerjasama Publik-Swasta-LGU-NGO yang solid/erat (misalnya: dalam rangka implementasi moratorium FCDA dan 11. pemutusan sambungan pelanggan pada Oktober 2009 terkait topan Ketsana/Ondoy)

Tantangan yang dihadapi adalah:

  • Mempertahankan jalannya privatisasi
  • Meningkatkan investasi saluran limbah/sanitasi
  • Membangun sumber mata air baru
  • Mengelola birokrasi amandemen dari Perjanjian Konsesioner

 

III. Subic Bay Water Regulatory Board

Subic Bay Water Regulatory Board 24 Oktober 2014

Subic Bay Water Regulatory Board 24 Oktober 2014

Pada pertemuan dengan Subic Bay Water Regulatory Board (SBWRB) tanggal 24 Oktober 2012 dijelaskan beberapa hal terkait aspek Technical Regulation, Financial Regulation, Customer Service Regulation dan General Info. Namun dalam paparan ini Bidang Hukum hanya akan menyampaikan informasi umum (general info) yang disampaikan oleh SBWRB.

Sejarah berdirinya SBWRB diawali dengan lahirnya Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) yang didirikan melalui Republic Act No. 7227. SBMA mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan mengatur pendirian, operasi dan perawatan dari utilitas-utilitas dan layanan di Subic Bay Freeport Zone.

Adapun kondisi SBMA sebelum tahun 1997 adalah:

  • Memiliki Suplai air yang besar
  • Tekanan besar
  • Koneksi masih sedikit

Sedangkan kondisi Kota Olongapo sebelum tahun 1997 adalah:

  • Fasilitas air yang usang dimana penyedia jasa tidak memiliki dana dan tidak dapat meminjam dana.
  • Didominasi tekanan air yang rendah, air yang keruh dan suplai air yang rendah.
  • Terbatasnya sumber air di sekitar kota.

Oleh sebab itu diputuskan bahwa kedua kota ini agar saling melengkapi, dimana Kota Olongapo memiliki 18.000 sambungan sementara SBMA memiliki air.

Kemudian pada November 1996 didirikan Subic Water melalui perjanjian kerjasama patungan antara:

  • Pihak Swasta         70%
  • SBMA                    20%
  • Kota Olongapo      10%

Perjanjian ini mulai beroperasi di bulan April 1997. Subic Water melakukan perjanjian franchise dengan SBMA untuk jangka waktu 25 tahun.

Menindaklanjuti lahirnya kerjasama tersebut maka dibentuklah SBWRB, melalui SBMA Resolution No. 99-10-344 tanggal 8 Oktober 1999 dan secara resmi berkumpul pada 10 November 2000.

Kewenangan dari SBWRB adalah: “Regulate the business of appropriating, transporting, processing, refining, marketing and distributing, using, and treating water resources within the jurisdiction or operational control of the SBMA.

Sedangkan Fungsi dan Tugas dari SBWRB adalah: “Develop policies, guidelines, plans and programs on water appropriation, transport, processing, refining, marketing and distribution, use and treatment”.

Fungsi SBWRB adalah sebagai berikut:

  • Menetapkan dan mengatur daftar harga pengelolaan air dan limbah;
  • Menentukan dan menjaga standar kualitas air dan sistem efisiensi yang dibutuhkan dalam water franchisee;
  • Memonitor kondisi asset-asset;
  • Meminta dan menerima laporan berkala dari water franchisee;
  • Memonitor standar layanan, menyelidiki dan menanggapi keluhan dari pelanggan water franchisee;
  • Merumuskan aturan dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan Tujuan SBWRB adalah untuk:

  • Mengembangkan dan melindungi kepentingan pelanggan
  • Memastikan operator utilitas air dapat beroperasi secara berke-sinambungan.

Susunan Direksi dari SBWRB adalah sebagai berikut:

  • Ketua SBWRB (dipilih oleh SBMA): Engr. Antonio R. De Vera
  • 2 anggota Dewan dari SBMA: Atty. MA. Cristina F. Millan dan Atty. Ramon O. Agregado
  • 2 anggota Dewan dari Kota Olongapo (dinominasikan oleh Pemerintah Kota Olongapo dan kemudian dipilih oleh SBMA): Jaime L. Mendoza dan Neal C. Perez.

 

IV. Maynilad Water Services

Maynilad 25 Oktober 2014

Maynilad 25 Oktober 2014

Maynilad Water Services menerima Anggota BR PAM DKI pada tanggal 25 Oktober 2012. Dalam kesempatan ini BR PAM DKI Jakarta diterima oleh Mr. Ricky P. Vargas (Presiden dan CEO Maynilad Water Services), Mr. Herbert Consunji (Chief Operating Officer) dan Lourdes Marivic K. Punzalan Espiritu (VP Legal and Regulatory Affairs). Maynilad memaparkan beberapa hal sebagai berikut:

Kondisi MWSS dan kondisi pelayanan air di Manila sebelum privatisasi adalah sebagai berikut:

  • Total populasi                                         6.5 Juta
  • Populasi terlayani (55%)                       3.6 juta
  • Air tersedia 24 Jam                                26%
  • Tekanan minimal 7 psi                          30%
  • Total sambungan air                              449.403
  • NRW                                                          66%
  • Rasio Pegawai dengan sambungan     8.5/1.000

Maynilad mengelola wilayah barat dari Metropolitan Manila dengan kondisi yaitu:

  • Memiliki wilayah ekslusif di bagian barat Manila untuk mengelola air bersih dan limbah hingga tahun 2037
  • Konsesioner pengelolaan air terbesar (terutama dalam jumlah pelanggan) di Filipina
  • Meliputi 14 kota and 3 municipal.
  • The Carriedo Water System adalah sistem pengelolaan air di Asia Tenggara selama 130 tahun. Maynilad mewarisi jaringan air yang tidak efisien dan usang. Dari tahun 1997 hingga 2006 tidak terdapat investasi yang signifikan untuk memodernisasi perpipaan dan fasilitas air.
  • Pada tahun 2011 total populasi penduduk di wilayah barat adalah 9.4 juta orang

Dalam sejarahnya terdapat kejadian-kejadian yang perlu mendapat perhatian yaitu:

  • Krisis keuangan asia
  • Peso Filipina terdepresiasi terhadap US dollar
  • 1998 terjadi kesulitan air karena El Nino
  • Persoalan Peraturan yang berlaku
  • Restrukturisasi Hutang dan Modal pada April 2005
  • MWSS secara resmi mengambil alih Maynilad pada January 2006; dan melakukan penawaran tender atas kepemilikan saham Maynilad di bulan Agustus tahun yang sama.
  • MPIC dan DMCI memenangkan penawaran dan mengambil alih Maynilad pada Januari 2007.
  • Tidak seperti halnya Manila Water, Maynilad memiliki sejumlah masalah yang harus dihadapi baik masalah hukum, peraturan dan keuangan, dimana hal tersebut dapat dituntaskan di tahun 2007 ketika MPIC dan DMCI akhirnya mengambil laih perusahaan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi Maynilad (yang baru) setelah dilakukan re-privatisasi adalah:

  • Maynilad tidak dapat melakukan investasi untuk proyek infrastuktur besar sebelum membayar kewajiban kepada kreditor
  • Maynilad hanya dapat mengusulkan penyesuaian tariff dasar untuk mengembalikan investasi setelah melakukan perbaikan.
  • NRW hanya merupakan salah satu persoalan/kendala yang harus dihadapi oleh manajemen Maynilad yang baru.
  • Sebelum Maynilad yg baru dapat melakukan investasi untuk jaringan distribusi airnya maka harus terlebih dahulu menyelesaikan administrasi peradilan untuk rehabilitasi/penyelesaian kasus hukum.

Maynilad membuktikan tekad yang kuat untuk berubah hal ini diwujudkan dengan:

  • Setelah melalui negosisasi dan diskusi dengan para kreditor selama setahun maka Maynilad dapat membayar hutang sebesar USD 240 Juta di tahun 2008.
  • Menyelesaikan proses rehabilitasi lebih awal.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja maka Maynilad memiliki sejumlah strategi yang diantaranya adalah:

  • Membangun jaringan pipa baru dan memperbaiki yang lama, merenovasi fasilitas-fasilitas yang ada dan meningkatkan kemampuan database.
  • Membagi wilayah konsesi menjadi District Metered Areas, menetapkan program penurunan NRW yang signifikan.
  • Memperbaiki organisasi perusahaan dan melatih kembali karyawan yang masih bekerja.
  • Mengembangkan program cadet engineer.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas Layanan Pelanggan, yaitu dengan:

  • Mengalihdayakan (Outsourced) operator Call Center
  • Menetapkan database untuk monitoring laporan dan keluhan pelanggan (Customer Service Information System)
  • Meluncurkan Maynilad Text Tubig (INFOBOARD) sehingga pelanggan dapat memperoleh pesan real time, tips dan informasi lainnya langsung dari Maynilad.
  • Meningkatkan tingkat penyelesaian keluhan pelanggan dari 75% (2006) menjadi 98% (June 2011).
  • Meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dari 34.7% (2006) menjadi 94% (2012) (sumber: Public Assessment of Water Services Project PAWS).

 

Artikel tentang kunjungan BRPAM DKI Jakarta ke Maynilad di beberapa harian di Manila:

Artikel kunjungan BRPAM DKI Jakarta ke Maynilad di Harian Business Insight

Artikel kunjungan BRPAM DKI Jakarta ke Maynilad di Harian Business Insight

 

Artikel Kunjungan BRPAM ke Maynilad di Harian Philippine Star Business

Artikel Kunjungan BRPAM ke Maynilad di Harian Philippine Star Business

 

Photo-photo selama kunjungan:

 

Share this:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>