bannerdpd

Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung …

Tulisan ini adalah makalah kecil  ke 2 dari tugas Mata Kuliah Politik Hukum pada kelas Program Magister Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dosen mata kuliah ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H

Judul makalah ini adalah: “Kewenangan Judicial Review Dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”. Makalah saya tulis di bulan April 2017.

Daftar Isi makalah ini adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Pokok permasalahan
3. Maksud dan Tujuan Penelitian
4. Metodologi Penelitian

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA
1. Latar Belakang Judicial Review
2. Sejarah Judicial Review
3. Judicial Review di Indonesia
4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi
5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
1. DPD di Indonesia
2. Kewenangan DPD
3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung
a. Permasalahan Internal DPD
b. Mengajukan Uji Materi ke MK
c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung
d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

 

Berikut adalah isi dari makalah kecil tersebut:

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DAN
INDEPENDENSI
MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

 

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Parlemen Indonesia kembali mempertontonkan perilaku yang memalukan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 3 April 2017 diwarnai aksi interupsi dan bahkan saling dorong. Kericuhan terjadi saat salah satu Anggota DPD dari Jawa Timur, Ahmad Nawardi, maju ke atas podium dan mengambil alih pengeras suara. Anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo, tak terima Nawardi mengambil alih podium, Ia pun bergegas ke podium. Langkah Afnan yang naik ke atas podium terhenti karena ia sempat ditarik hingga terjatuh dari atas panggung podium oleh Anggota DPD dari Sulawesi Utara Benny Rhamdani. Suasana pun menjadi semakin memanas.[1]

Kericuhan semacam ini bukan kali pertama terjadi dalam rapat sidang paripurna DPD. Sebelumnya kericuhan serupa terjadi dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD pada tanggal 16 Maret 2017. Perilaku kekanak-kanakan para anggota parlemen ini sangat menyedihkan dan ironis sekali mengingat saat ini kinerja para wakil rakyat tersebut masih sangat jauh dari harapan. Terlebih persoalan yang diributkan tersebut bukanlah persoalan yang penting dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, akan tetapi hanya menyangkut kepentingan sekelompok orang di DPD.

Kericuhan tersebut terjadi akibat adanya konflik berkepanjangan di dalam internal DPD. Konflik itu terkait adanya keinginan sebagian anggota DPD untuk merubah Tata Tertib DPD yang ingin merubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2.5 tahun. DPD terbelah menjadi dua kelompok akibat adanya keinginan ini.

Pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD tanggal 16 Maret 2017 Pimpinan DPD saat itu yaitu Irman Gusman tidak bersedia menandatangani Revisi Tata Tertib DPD RI, yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya suasana menjadi ricuh dan menjadi panas karena ada anggota yang melakukan interupsi dan berteriak meminta pimpinan menandatangani Revisi Tata Tertib DPD. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD. Irman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.[2]

Persoalan kisruh di internal DPD ini kemudian berlanjut dengan dibawanya permasalahan ini untuk judicial review di Mahkamah Agung. Hasil putusan judicial review Mahkamah Agung tersebut ternyata menimbulkan sejumlah masalah. Terdapat perbedaan penafsiran atas isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga putusan ini kembali menimbulkan perdebatan di rapat paripurna DPD tanggal 3 April 2017.

Dari persoalan ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya terdapat persinggungan atau bahkan kaitan yang erat antara politik dan hukum. Bahkan Prof. Moh Mahfud Md berpendapat bahwa ada intervensi politik dalam hukum. Hukum ternyata tidak steril dari subsistem kemasayarakatan lainnya. Politik seringkali melakukan intervensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum.[3]

Munculnya sejumlah permasalahan terkait putusan judicial review Mahkamah Agung dan konflik yang terjadi di internal DPD tersebut menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut maka makalah ini mengambil judul: “Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”.

 

2. Pokok permasalahan

Dalam penulisan makalah ini pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah untuk mengkaji kewenangan judicial review di Indonesia, kemudian untuk mengetahui tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga mengkaji putusan judicial review dan Independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjelaskan dan menguraikan kewenangan judicial review di Indonesia, menganalisis tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan menganalisis putusan judicial review dan independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.[4]

 

B. KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

1. Latar Belakang Judicial Review

Di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan. Meskipun sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang Undang, telah diproses sesuai dengan prolegnas[5], namun demikian masih dimungkinkan untuk dilakukan uji konsistensinya dengan UUD atau dengan peraturan yang lebih tinggi melalui judicial review.

Judicial review adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[6] Judicial review merupakan instrumen hukum yang dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.[7]

Mauro Capelletti, secara substantif mengartikan judicial review sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu.[8] Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan questio juris para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (judex factie), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (judex juris).

Istilah judicial review sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan ini diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak dikenal istilah judicial review, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (toetsingensrecht).[9] Judicial review dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Pengujian oleh hakim itu dapat dilakukan dalam bentuk institutional-formal dan dapat pula dalam bentuk substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara ‘judicial review’ itu dalam persidangan yang tersendiri, inilah bentuknya yang secara institutional-formal.

Dapat juga terjadi pengujian yang dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja, hakim dapat saja atau ber-wenang mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu, baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai ‘judicial review’ yang bersifat prosessual, atau ‘judicial review’ yang bersifat substansial.[10]

 

2. Sejarah Judicial Review

Awal mula konsep judicial review ini bermula saat muncul kemarahan dari seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Richard Dobbs Spaight, yang meneriakkan: “Judicial Review adalah perampasan wewenang!”. Teriakan inilah yang kemudian dicatat oleh Levy sebagai awal mula kemunculan konsep judicial review.[11] Teriakan Spaight pada tahun 1787 adalah penanda penolakannya terhadap usulan para hakim yang menginginkan keputusan Kongres untuk bisa diamandemen. Oleh Spaight, konsep tersebut dianggap merampas kekuasaan Kongres.

Selanjutnya sejarah berkembangnya konsep atau ide adanya ‘constitutional review’ (pengujian konstitusional) atau ‘judicial review’ (pengujian oleh hakim) dapat dilihat dari kasus di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Tepatnya ketika muncul kasus pertama yang melahirkan ide besar dalam sejarah hukum dan peradilan di dunia, yang kemudian kita kenal dengan mekanisme peradilan konstitusi, yaitu dalam perkara Marbury versus Madison yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. Sejak itu ide ‘constitutional review’ dan ‘judicial review’ mengundang perdebatan kontroversial di dunia dan pada akhirnya diterima sebagai keniscayaan dalam praktik di seluruh negara demokrasi modern di dunia sampai sekarang.[12]

Chief Justice John Marshall adalah orang pertama dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu UU dalam bentuk judicial review. John Marshall adalah secretary of state dari Presiden John Adams yang diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung atau Chief Justice.[13]

Kisahnya berawal ketika Presiden John Quincy Adams kalah dari Thomas Jefferson dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1800. Sebelum secara resmi menyerahkan jabatannya kepada presiden baru, John Adams mengangkat pejabat-pejabat penting yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap sebagai upaya menyelamatkan kedudukan teman-temannya agar mereka tetap menduduki jabatan penting. Bahkan, sampai tengah malam di hari terakhir sebelum meninggalkan jabatannya (3 Maret 1801), Presiden John Adams, dengan dibantu oleh John Marshall masih terus menyiapkan dan menandatangi surat-surat pengangkatan pejabat, termasuk beberapa orang diangkat menjadi duta besar dan hakim. Di antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan William Harper yang diangkat menjadi hakim perdamaian (justices of peace). Karena mendesaknya waktu, maka surat-surat pengangkatan untuk pejabat-pejabat yang disebut sebagai “the midnight judges” itu tak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan sampai Adams melepaskan jabatannya secara resmi.[14]

Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserahterimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1801, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Begitu memegang jabatannya secara efektif, Presiden Thomas Jefferson memerintahkan Secretary of State yang baru, James Madison, untuk menahan atau tidak menyerahkan surat pengangkatan Marbury dan kawan-kawan sebagai hakim perdamaian yang telah dikeluarkan oleh John Adams itu.[15]

Atas dasar penahanan surat itulah maka Willaim Marbury dkk melalui kuasa hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Federal, mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas yang dikenal sebagai ‘writ of mandamus’ sebagaimana diatur di dalam Section 13 Judiaciary Act 1789, yakni memerintahkan kepada pemerintah untuk segera menyerahkan surat-surat pengangkatan oleh John Adams yang telah disetujui oleh Kongres.[16]

Pemerintah baru di bawah Jefferson menolak untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan itu, bahkan mengatakan bahwa writ of mandamus itu tak dapat dikeluarkan. Namun, pemerintah Jefferson juga menolak untuk menjelaskan dan memberikan bukti-bukti mengapa pihaknya menyatakan writ of mandamus tak dapat dikeluarkan. Bahkan, Kongres baru yang kemudian dikuasai oleh kubu Jefferson dari kaum Republik (Lawan John Adams yang dari kaum Federalis) mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan MA selama lebih dari setahun sehingga persidangan MA tentang itu baru bisa dilangsungkan kembali pada bulan Februari 1803.[17]

Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro-kontra muncul dalam masyarakat Amerika Serikat mengenai hal ini. Dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. [18]

Meski demikan, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.[19]

Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus Madison itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act Tahun 1789 tersebut, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannnya dari konstitusi. Dari sinilah kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.[20]

Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai ‘the supreme law of the land’ harus dinyatakan ‘null and void’. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin ‘judicial review’ sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia.

Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan bahwa hak Marbury dkk adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dkk ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang mengeluarkan ‘writ of mandamus’ seperti yang diminta. Namun demikian, yang lebih penting lagi putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang ‘writ of mandamus’ itu sendiri, yang dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan Section 2 Article III Konstitusi Amerika Serikat.

Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak termaktub dalam UUD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru bahkan dalam sejarah hukum di dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan untuk menilai, tetapi tidak sampai membatalkan sebagaimana dilakukan oleh John Marshall. Sebelumnya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai kewenangan tradisional untuk menyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan dengan cara tidak menjadikannya referensi dalam perkara yang sedangkan diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya mirip dengan “judicial review” juga.[21]

Apa yang dilakukan Marshall untuk memutus kasus itu adalah luar biasa karena keputusannya itu merupakan produk pertama tentang judicial review atas sebuah UU terhadap konstitusi di sepanjang sejarah ketatanegaran dan konstitusi dunia. Karena besarnya pengaruhnya di kemudian hari, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini biasa disebut oleh para ahli dengan istilah-istilah bermacam-macam, seperti ‘a landmark decision’ atau ‘the most brilliant innovation’, atau bahkan seperti disebut oleh Erwin Chemerinsky sebagai “the single most important decision in American Constitutional Law”.[22]

 

3. Judicial Review di Indonesia

Mohammad Yamin adalah tokoh pertama yang memiliki pemikiran tentang judicial review. Pemikiran itu ia sampaikan dalam sebuah forum resmi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan keberadaan sebuah mahkamah yang bisa memutuskan, apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD.[23]

Usulan ini menegaskan bahwa pemikiran tentang judicial review telah muncul pada awal pembentukan negeri ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia.[24]

Hal ini dapat dimengerti mengingat Judicial Review dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sejajar. Alasan lainya adalah menyangkut kesiapan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum terkait pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[25] Ada semacam keraguan dalam benak Soepomo menyangkut skill hakim yang nantinya akan memutuskan masalah ketatanegaraan ini.

Pasca perbedaan pendapat antara Yamin dan Soepomo tersebut, wacana judicial review masih tetap ada. Tahun 1956 beberapa hakim menyusun seperangkat usulan untuk pasal-pasal konstitusi yang berkenaan dengan organisasi kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal tersebut diantaranya memuat ketentuan tentang organisasi kehakiman yang mandiri, dipimpin dan dikelola oleh Mahkamah Agung dengan pengangkatan sebagai hakim seumur hidup. Usulan yang paling radikal adalah bahwa Mahkamah Agung hendaknya diberi wewenang konstitusional untuk meninjau kembali semua undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.[26]

Agung Wirjono Prodjodikoro yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, kemudian mengajukan usulan peningkatan kewenangan tersebut saat bertemu dengan Majelis Konstituante, Agung mendukung penuh kewenangan hakim yang merujuk pada hukum tata negara Amerika Serikat itu.[27]

Usulan ini mendapat tanggapan positif oleh Majelis Konstituante. Namun, sebelum Majelis Konstituante bisa merampungkan pekerjaannya untuk membuat konstitusi baru, lembaga ini dibubarkan karena situasi politik Indonesia yang berubah. Sejalan dengan bubarnya Majelis Konstituante maka gagasan judicial review tidak dapat terwujud.

Selanjutnya pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan:[28]

(1) Hak menguji materiil ada pada Mahkamah Agung.
(2) Hak menguji materiil dapat dilakukan terhadap peraturan per-undangundangan yang lebih rendah dari undang-undang.
(3) Pelaksanaan hak menguji materiil itu hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
(4) Apabila Mahkamah Agung telah melaksanakan hak uji materiilnya, maka yang mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diuji adalah instansi yang telah menetapkan atau yang telah mengeluarkan.

Sedangkan pada Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa:[29]

(1)   Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang.
(2)   Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
(3)   Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Meski telah diakomodasi namun tidak ada produk dari peraturan tersebut hingga terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan momentum reformasi pada tahun 1998. Meski pada tataran normatifnya, ketentuan ini juga dimasukkan dalam Tap MPR No. VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi dalam Tap MPR No. III/MPR/1978, serta dalam berbagai peraturan yang terkait.[30]

 

4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi

Sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (constitutional review) baru diadopsi ke dalam sistem konstitusi Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem hukum dan konstitusi negara ini.

Kewenangan pengujian ini baru muncul setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memberikan MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelumnya, prosedur pengujian (judicial review) oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, pengujian oleh Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan.

Pengujian aktif (active review) yang seyogianya akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan TAP No. III/MPR/2000 tersebut, sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut berakhir, tidak pernah dilaksanakan karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan.

Pengujian konstitusional dalam arti ‘judicial review on the constitutionality of law’ atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan kita setelah diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana di Indonesia, tidak seperti negara-negara dengan tradisi ‘common law’ seperti Amerika Serikat, maka Indonesia dengan tradisi ‘civil law’, mengikuti pola Kelsenian atau model Eropa Kontinental dalam mendirikan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung.

Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003.[31]

Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003.

Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Mahkamah Konstitusi telah dengan baik menjalankan fungsinya sebagai:[32]

  1. pengawal konstitusi (the guardian of the constitution),
  2. pengawal demokrasi (the guardian of democracy),
  3. pelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (the protector of human rights and the citizens’ constitutional rights), dan
  4. penafsir final konstitusi negara (the final interpreter of the constitution).

Fungsi-fungsi itu dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu memeriksa dan memutus permohonan:[33]

  1. pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review of the constitutionality of law),
  2. perselisihan hasil pemilihan umum,
  3. sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara,
  4. pembubaran partai politik, dan
  5. perkara ‘impeachment’ terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dasar hukum yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi hingga saat ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi paling penting adalah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Kewenangan pengujian atas konstitusionalitas UU dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan. Pengujian atas UU dilakukan dengan tolok ukur UUD. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak.[34]

 

5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung terkait dengan judicial review diatur sebagai berikut:[35]

  1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislative). Struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah  ‘court  of  justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’. Mahakamah Agung mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan  keadilan,  sedangkan  Mahkamah Konstitusi mengadili  sistem  hukum  dan  sistem keadilan itu sendiri.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung juga terkait dengan materi perkara pengujian undang-undang. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi  dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Untuk saat ini menurut ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara.

 

C. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

1. DPD di Indonesia

Reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 telah mengubah kehidupan bangsa Indonesia secara fundamental. Konfigurasi tata negara mengalami perubahan dan berkembang hingga melahirkan beragam teori dan praktik sistem  ketatanegaraan  baru.

Perubahan yang nyata adalah hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) selain juga lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai amanah dari perubahan UUD 1945. Menurut ketentuan UUD RI 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewe-nangan langsung dari UUD. Kesembilan organ tersebut adalah: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.[36]

DPD pada prinsipnya merupakan wujud perwakilan rakyat di parlemen. Lahirnya DPD merupakan perwujudan dari konsep atau ide sistem bikameral yang diusulkan saat proses amandemen UUD 1945.[37] DPD pada awalnya dimaksudkan untuk mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double-check” dimana representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR dalam hal ini merupakan cerminan representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).[38]

Ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang seperti saat ini. Dimana rumusan ini menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tidak dapat disebut menganut sistem bikmaeral sama sekali.[39] Dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Pelembagaan fungsi legislature disebut sebagi parlemen. Ada negara yang melembagakannya dalam satu forum saja (unicameral atau monocameral), ada pula yang dua forum (bicameral) ada pula yang multi kameral, terdiri atas lebih dari dua kamar atau lebih dari dua institusi. Indonesia dalam hal ini memiliki tiga institusi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR.

DPR berfungsi untuk membentuk undang-undang, DPD memberkan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang, sedang-kan MPR menetapkan UUD sebagai kebijakan tertinggi. DPD atau yang biasa disebut Senat, dinegara lain biasanya berperan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang-undang atau undang-undang tertentu. Sementara berdasarkan UUD 1945 yang berlaku sekarang, DPD tidak menentukan dalam proses pembentukan undang-undang itu. Peranan DPD hanya bersifat advisoris terhadap DPR.[40]

Bahkan jika dibandingkan dengan praktek di banyak negara serta diperkuat dengan teori legislatif yang ada maka sesungguhnya peran dan kewenangan DPD di parlemen ini sangatlah terbatas.[41]

 

2. Kewenangan DPD

Kewenangan DPD diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 22D, yaitu:[42]

(1)   Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)   Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3)   Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4)   Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, jelas bahwa fungsi DPD saat ini hanya sebagai ‘co-legislator’ selain DPR. Sifat tugas DPD hanya menunjang (auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Dengan demikian, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (regional representatives).[43]

 

3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung

a. Permasalahan Internal DPD

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang yang dimiliki oleh DPD belum setara seperti apa yang dimiliki oleh DPR. Contohnya dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur peran DPD ikut membahas RUU tertentu dalam pembahasan tingkat I, akan tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. DPD punya hak bertanya namun tidak sama dengan hak mengajukan pertanyaan seperti yang dimiliki anggota DPR.

Ironisnya bukannya memperjuangkan dan mengupayakan untuk memperkuat kewenangan DPD, justru di dalam internal DPD sendiri terjadi konflik. Konflik internal ini disebabkan oleh adanya rancangan perubahan tata tertib (tatib) DPD. Dimana pada salah satu poin dalam tatib tersebut merubah masa kepemimpinan di DPD yang seharusnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Rancangan ini kemudian dianggap sebagian anggota DPD telah menyalahi UU. Sementara sebagian anggota DPD lainnya setuju dengan rancangan tersebut, sehingga menghendaki pimpinan menandatangani rancangan tatib karena telah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD. DPD terbelah menjadi dua kelompok.

Sebelumnya dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 16 Maret 2016, perdebatan tentang masa kepemimpinan akhirnya diselesaikan dengan voting. Voting tersebut dimenangi anggota yang mendukung pengurangan masa kepemimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Perpecahan ini semakin memanas ketika dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan III Dewan Perwakilan Daerah tahun 2015-2016, Kamis 17 Maret 2016 di Ruang Nusantara V Gedung MPR/DPR/DPD, Ketua DPD Irman Gusman dan dua wakilnya menolak menandatangani Revisi Tata Tertib DPD yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya terjadi kericuhan dan anggota DPD kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan.[44]

Sejumlah anggota yang tidak menerima sikap Irman berteriak meminta Irman menandatangani Revisi Tata Tertib DPD, yang sudah disetujui dalam rapat sebelumnya, yang juga ditinggalkan pimpinan. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman Gusman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD.

Suasana menjadi semakin panas dan terdapat anggota yang berteriak meminta rapat paripurna dilanjutkan. Irman Gusman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota tetap berteriak mempertanyakan soal sidang yang ditutup itu. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.

Dengan demikian pimpinan DPD menolak menandatangani draf revisi tata tertib hasil rekomendasi panitia khusus DPD tersebut. Penolakan tersebut disebabkan karena tidak setuju dengan poin pada draf yang akan memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Selain itu, pimpinan DPD juga berpendapat bahwa mereka tidak ingin menandatangani sebuah aturan yang melanggar UU.

 

b. Mengajukan Uji Materi ke MK

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sejumlah anggota DPD diantaranya Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pimpinan DPD yang diatur tiga pasal UU No. 17  tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah UU No. 42 No. 2014. Tiga pasal yang mereka persoalkan adalah pasal 260 ayat (1) tentang metode pemilihan pimpinan DPD, pasal 261 ayat (1) terkait tugas pimpinan DPD, dan pasal 300 ayat (2) mengenai tata tertib internal.[45]

Pada tanggal 28 Februari 2017 MK melalui putusan MK Nomor 109/PUU-XIV/2016 menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. MK menilai, meskipun memiliki kedudukan hukum, para pemohon mengajukan uji materi yang bersifat internal, bukan pertentangan aturan hukum dengan konstitusi. MK menilai, pengaturan masa jabatan Ketua DPD diatur dalam tata tertib, sehingga bukan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.

Menurut MK, permasalahan yang diajukan pemohon tersebut pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 tahun diubah menjadi 2 tahun enam bulan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan ketua DPD. Oleh karena itu, MK tidak berwenang mengadili. Hal demikian adalah substansi yang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib, bukan pada UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang diajukan pemohon. [46]

 

c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung

Setelah permohonan anggota DPD tersebut tidak dapat diterima oleh MK maka kemudian mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, mereka diwakili Kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin mengatakan, masa jabatan ketua DPD seharusnya diatur dengan jelas. Selama ini, masa jabatan diatur dalam tata tertib yang disepakati oleh para anggota. Hal ini memimbulkan ketidakpastian hukum.[47]

Terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 menyatakan mengabulkan Permohonan keberatan hak uji materiil oleh Pemohon, artinya Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji permohonan tersebut berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.[48] Sedangkan Peraturan DPD merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang posisinya berada dibawah Undang-Undang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan demikian Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 sah menurut hukum.[49]

Permasalahan berikutnya adalah terkait penafsiran keberlakuan dari putusan MA tersebut, apakah serta merta ataukah sebaliknya?

Pendapat pertama menyatakan bahwa Putusan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat (final and binding), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.[50] Akan tetapi pendapat kedua, memandang bahwa terdapat kelemahan dari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012. Dimana Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak.

Putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Kalau lembaga itu tidak mencabutnya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.

Hal ini berbeda dengan MK, jika MK memutuskan norma undang-undang, sebagian atau seluruhnya, bertentangan dengan UUD 45 maka putusan itu berlaku seketika yakni ketika palu sudah diketok oleh Ketua MK dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan MK itu final dan mengikat, tak seorangpun boleh membantahnya.[51]

Persoalan berikutnya adalah adanya salah ketik dalam diktum putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu. Amar putusannya bukannya memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib yang dibatalkan itu, melainkan ditulis: “memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib DPD yang dinyatakan batal oleh MA itu.

Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa MA telah salah dalam membuat putusan, dan kesalahan seperti itu dalam sebuah putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah pula dimuat dalam website MA, tidaklah dapat dikoreksi begitu saja dengan mengatakannya sebagai salah ketik belaka.

Jika MA menulis salah nama orang yang dijatuhi pidana dalam perkara tingkat kasasi, maka untuk memperbaikinya tidak bisa diralat begitu saja, melainkan harus melalui putusan Peninjauan Kembali (PK), atau putusan itu menjadi “non executable” yakni putusan yang tidak dapat dieksekusi. Permasalahannya Putusan MK yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD itu adalah putusan yang “final and binding” artinya putusan terakhir yang tidak ada upaya hukum lagi, termasuk Peninjauan Kembali.[52]

Padangan sebaliknya adalah adanya salah ketik dalam berkas putusan MA tidak berarti merubah substansi isi putusan Mahkamah Agung. Meski terjadi salah ketik, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperbolehkan perubahan terhadap kesalahan redaksional dalam Keputusan.[53]

Lebih jauh lagi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf L, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 merupakan bagian dari pengabaian terhadap perintah Undang-Undang.

 

d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

Permasalahan internal DPD belum selesai. Dalam sidang paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan DPD yang digelar sejak Senin 3 April 2017 sempat ricuh terkait dengan perbedaan tafsir tentang putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 20 P/HUM/2017. Hingga pada akhirnya pada dini hari tanggal 4 April 2017 dalam sidang DPD yang dipimpin AM Fatwa, sebagai anggota tertua, terpilihlah Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, dengan Nono Sampono dan Darmayanti Lubis masing-masing sebagai wakil ketua DPD.

Kontroversi berikutnya adalah hadirnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang memandu pengucapan sumpah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan DPD. Sementara dalam Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 menyatakan Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini kemudian membuat MA menjadi tampak inkonsisten dan tidak independen.

Terkait kontroversi ini Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat meski Peraturan Tata Tertib itu sudah dibatalkan MA, tetapi peraturan itu masih tetap berlaku sebelum dieksekusi, dalam makna belum dicabut oleh Pimpinan DPD atau belum lewat waktu 90 hari sejak putusan dibacakan. Putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu tergolong sebagai putusan yang “non executable” atau putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dalam amar putusannya, MA memerintahkan Pimpinan DPRD (yang juga tidak jelas DPRD yang mana) untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD yang dibatalkannya itu.[54]

Sebaliknya Saiful Anam[55] berpendapat berbeda, dimana masih terdapat persoalan secara hukum, hal itu mengingat dasar hukum keabsahan untuk melakukan pemilihan dalam hal ini Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 telah dibatalkan oleh MA. Sedangkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan atas terpilihnya Pimpinan DPD pada tanggal 4 April 2017 dapat melakukan gugatan kepada Pegadilan Tata Usaha Negara. Selain itu perlu diingat bahwa yang berhak dan berwenang melakukan penyumpahan terhadap pimpinan DPD terpilih adalah Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 260 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sehingga Ketua MA dalam hal ini juga berhati-hati dalam hal akan mengambil sumpah jabatan pimpinan DPD terpilih.[56]

 

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai judicial review. Judicial review tersebut dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.

Pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Selanjutnya telah diketahui bahwa DPD adalah salah satu lembaga yang lahir sebagai implikasi dari reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Sebagai amanah dari perubahan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari UUD.

Sayangnya, dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Bukannya fokus memperkuat kelembagaannya DPD justru malah terjebak dalam kisruh/konflik internal berkepanjangan. Persoalan utama yang terjadi di DPD adalah adanya keinginan dari sebagian anggota untuk mengamandemen Tata Tertib DPD dan mengurangi masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Hal ini kemudian dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung.

Permasalahan berikutnya adalah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan putusan atas permohonan judicial review justru menimbulkan permasalahan baru. Tidak seperti halnya putusan Mahkamah Konstitusi yang serta merta dapat dieksekusi maka putusan Mahkamah Agung dapat ditafsirkan lain. Kemudian sistem administrasi di Mahkamah Agung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menurunkan wibawa Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian hukum, malah ditambah lagi dengan hadirnya Wakil Ketua MA dan mengangkat pimpinan DPD yang baru, yang diangkat dengan menggunakan Tata Tertib DPD yang justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan independensi dan profesionalitas Mahkamah Agung.

 

2. Saran

Saran yang dapat kiranya disampaikan dalam makalah ini yaitu:

a. DPD hendaknya fokus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanat UUD 1945. DPD memiliki kewenangan yang terbatas dan harus diperkuat, maka DPD sejatinya harus fokus kepada perkuatan kelembagaan tersebut. UU yang ada belum memberikan peran dan kewenangan kepada DPD secara optimal. Inilah pekerjaan rumah yang perlu diperjuangkan DPD daripada mengurusi konflik internal.

b. Mahkamah Agung sudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, Mahkamah Agung harus lebih tegas dalam memberikan putusan sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Adanya usulan untuk merubah Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 perlu dipertimbangkan. Dimana dalam PERMA tersebut Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak. Maksudnya putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Jika lembaga itu tidak melaksanakannya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Hal ini dapat menjadi “celah” yang dapat dipergunakan oleh para aktor-aktor politik.

c. Terkait kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam melantik pimpinan DPD sangatlah disesalkan. Seharusnya MA menjaga posisinya untuk tetap berada pada posisi yang netral dan independen. Dengan kehadiran dan melantik pimpinan DPD tersebut muncul kesan seolah-olah MA tidak konsisten dengan putusannya yang membatalkan Tata Tertib DPD. Seharusnya MA tegas untuk meminta DPD menjalankan/melaksanakan perintah MA terlebih dahulu dan baru kemudian memilih pimpinan baru. Langkah MA ini sangat disesalkan dan dapat menurunkan wibawa MA.

 

 


[1] Nabilla Tashandra, “Ricuh Rapat DPD, Anggota Ini Tarik Rekannya dari Podium hingga Jatuhnasional.kompas.com/read/2017/04/03/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggota.ini.tarik.rekannya .dari.podium.hingga.jatuh, diakses pada tanggal 10 Aprtil 2017.

[2] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/17/078754643/masa-jabatan-pimpinan-dikurangi-2-5-tahun-sidang-dpd-ricuh diakses pada tanggal 10 April 2017.

[3] Moh. Mahfud Mahmudin (Md), Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 1 dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, cet-4 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 239-240.

[4] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.

[5] Prolegnas adalah Program Legislasi Nasional yaitu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 9, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Prolegnas berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus selalu sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara.

[6] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 37.

[7] Ibid., hal. 122.

[8] Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective (Clarendon Press-Oxford, 1989), hlm. 120. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 6.

[9] M. Irham Roihan, Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia, http:// irhamroihan.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perkembangan-judicial-review-di.html, diakses pada tanggal 20 April 2017.

[10] Ibid., Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia.

[11] Leonard W. Levy, Judicial Review, Sejarah dan Demokrasi; Sebuah Pengantar, dalam Leonard W. Levy (ed), Judicial Review; Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, cetakan pertama (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2005), hlm. 2.

[12] Jimly Asshiddiqie, Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan pada The Three “E” Lecture Series, @america, Pacific Place, Level 3, Jakarta 18 Juni 2012. Lihat juga William H. Rehnquist, The Supreme Court: How It Was, How It Is (New York: William Morrow, 1989), hlm. 99-114.

[13] Ibid., The Supreme Court, hlm. 102.

[14] Ibid., The Supreme Court, hlm. 105 dan M. Irham Roihan, Op.Cit.

[15] Op.cit. hlm. 105-106.

[16] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[17] M. Irham Roihan, Op.cit.

[18] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[19] M. Irham Roihan, Op.cit.

[20] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[21] Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[22] Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies (Aspen Law & Business, New York, 1997), hlm. 36.

[23] Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 2.

[24] Nurainun Simangunsong, Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945, cetakan I (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 7 dalam Puguh Windrawan, Ibid., hlm. 7.

[25] Ibid.

[26] Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan, cetakan pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 46 dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9.

[27] Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, cetakan pertama (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 84-85. dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9

[28] Indonesia, Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Ps. 26.

[29] Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 31.

[30] Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 11.

[31] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Ps. 24 ayat (2), Ps. 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6), dan Ps  III Aturan Peralihan.

[32] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[33] Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PERPU Nomor 1 Tahun 2013, LN No. 167 Tahun 2013, TLN No. 5456. Ps.1 angka (3). Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[34] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[35] Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 31 ayat (1) dan (2).

[36] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011.

[37] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 186-187 dan Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 59-60.

[38] Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 139 dan Jimly Asshiddiqie, Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat, www.jimly.com/makalah/namafile/40/ Trikameralisme_DPD.doc diakses pada tanggal 10 April 2017.

[39] Ibid.,

[40] Ibid.,

[41] Fatmawati, “Analysis on the Control Function of the Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council) the Republic of Indonesia”, Indonesia Law Review (Year 2 Vol. 2, May – August 2012), hlm. 210.

[42] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 22D.

[43] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit.

[44] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, Op.Cit.

[45] abm/yul, “MK Tolak Uji Materi Batasan Masa Jabatan Pimpinan DPD”, http://www.cnn-indonesia.com/nasional/20170228135510-12-196759/mk-tolak-uji-materi-batasan-masa-jabatan-pimpinan-dpd/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[46] Fachri Fachrudin, “Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA”, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/15221491/uji.materi.masa. jabatan.ketua.dpd.ditolak.mk.hemas.berharap.ke.ma diakses pada tanggal 10 April 2017.

[47] Ibid.

[48] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 24A Ayat (1).

[49] Saiful Anam, “Perebutan Pucuk Pimpinan DPD”, http://www.rmoljabar.com/read/ 2017/04/04/39593/Perebutan-Pucuk-Pimpinan-DPD-, diakses pada tanggal 10 April 2017.

[50] Ibid.

[51] Yusril Ihza Mahendra, “Pelantikan Pimpinan DPD, Kelemahan Sistem Uji Materiil Mahkamah Agung dan Dilema Negara Kitahttps://seruji.co.id/kolom/catatan-yusril/ pelantikan-pimpinan-dpd-kelemahan-sistem-uji-materiil-mahkamah-agung-dan-dilema-negara-kita/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[52] Ibid.,

[53] Saiful Anam,Op.Cit.,

[54] Yusril Ihza Mahendra, Op.Cit.,

[55] Saiful Anam, Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute; Praktisi & Akademisi Hukum Tata Negara;Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

[56] Saiful Anam, Op.Cit.,

 

 

 

BAS, April 2017

Share this:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>