reformasi

Hukum dan Demokrasi Di Indonesia (Tinjauan …)

Artikel ini adalah tugas makalah kecil 1 Mata Kuliah Politik Hukum di kelas Program Magister Ilmu Hukum jurusan Hukum Bisnis, yang diselesaikan pada bulan Maret 2017.

Dosen Mata Kuliah Politik Hukum ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H. Tugas makalah kecil 1 ini berjudul: “Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Tinjauan Sembilan Belas Tahun Pasca Reformasi).

Daftar isi dari makalah ini adalah sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Pokok permasalahan
3. Maksud dan Tujuan Penelitian
4. Metodologi Penelitian

B. DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
1. Konsep Demokrasi
2. Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

C. HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Hubungan antara Hukum dan Demokrasi
2. Pembangunan Hukum Nasional

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

Sedangkan isi makalah tersebut adalah sebagai berikut:

Hukum dan Demokrasi di Indonesia

(Tinjauan Sembilan Belas Tahun Pasca Reformasi)

 

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia memasuki era “baru” demokrasi dimulai sejak era reformasi di tahun 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru (ORBA) yang berkuasa selama 32 tahun ditandai dengan peristiwa bersejarah yaitu berhentinya Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.[1] Sejak saat itu kehidupan demokrasi di Indonesia memasuki tahapan baru di era reformasi.

Saat era rezim orde baru berkuasa demokrasi di Indonesia dapat dikatakan praktis hanya sebatas apa yang termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45), dalam kenyataannya seperti diketahui bersama, kehidupan bangsa di era itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Saat itu seluruh sendi kehidupan bangsa sebenarnya berada dalam kontrol pemerintah. Rezim ORBA berkuasa dengan memanfaatkan 3 “mesin” kekuatannya yaitu ABG (A adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), B adalah Birokrasi (PNS/ Pemerintahan) dan G adalah Golongan Karya).[2]

Kehidupan di era orde baru yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum saat itu sangat sarat dengan budaya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif merupakan kekuatan penyeimbang yang semu, karena pada dasarnya diisi oleh orang yang dipilih atau ditunjuk oleh eksekutif. Sehingga praktis tidak ada suara kritis yang keluar dari gedung DPR ditujukan kepada eksekutif.[3]

Contoh konkrit yang penulis alami adalah aktivitas atau kehidupan berorganisasi mahasiswa yang pada era tersebut berada dalam kontrol dan pengawasan ketat pemerintah. Hal ini tidak lain dampak dari diberlakukannya NKK/BKK [4] di era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef. Penerapan NKK/BKK tersebut kerap dituding sebagai upaya Pemerintah Soeharto dalam “mematikan” daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah.[5] Upaya “pengekangan” sikap kritis mahasiswa ini kemudian berlanjut hingga tahun 1998 dan puncaknya pecah menjadi reformasi berdarah.

Peristiwa tragedi Trisakti [6] dan kemudian terjadi kerusuhan ‘98 [7]  adalah momen puncak yang selanjutnya membawa bangsa Indonesia  menuju peralihan/transisional, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan berbangsa utamanya demokrasi. Setelah melewati prahara nasional tersebut kemudian bangsa Indonesia memasuki babak baru sebagai negara demokrasi.

Seperti lazimnya negara yang berubah dari rezim otoriter menjadi negara demokratis maka masyarakat demokrasi yang baru berusaha untuk memutuskan kaitan dengan pemerintahan otoriter dan mulai membangun. Pembangunan ini tidak hanya di sektor ekonomi, akan tetapi juga diakukan di bidang hukum. Antara demokrasi dan hukum itu sendiri terdapat kaitan yang erat dan menarik untuk diulas lebih lanjut.

Dalam makalah ini akan diulas beberapa hal terkait konsep negara hukum, konsep negara demokrasi dan hubungan antara hukum dan demokrasi, yang seluruhnya dikaji dari sudut dan kondisi perkembangan di Indonesia saat ini.

 

2. Pokok permasalahan

Dalam penulisan makalah ini pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah untuk melihat secara umum gambaran perkembangan demokrasi dan negara hukum serta hubungan antara hukum dan demokrasi di Indonesia.

 

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjelaskan dan menguraikan perkembangan demokrasi dan negara hukum serta menguraikan hubungan hukum dan demokrasi di Indonesia.

 

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat pengum-pulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.[8]

 

B.   DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari asal kata “demos” yang berarti rakyat dan “cratos” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan.[9] Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi ini lahir di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 SM sampai dengan abad ke-6 SM.

Sedangkan secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:[10]

  1. Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
  2. Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Sedangkan Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[11]

Menurut Miriam Budiardjo terdapat dua kelompok aliran yang paling utama dalam Demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan diri “demokrasi”, tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya kepada komunisme. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.[12]

Demokrasi di Indonesia dikenal dengan Demokrasi Pancasila dimana demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).[13]

Sementara menurut Sri Soemantri Martosoewignjo demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial.[14]

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain adalah “Rule of Law”. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

 

2. Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum

Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Untuk membatasi kekuasaan tersebut maka kemudian diatur dalam Konstitusi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (constitutionalism). Dimana negara yang menganut gagasan ini disebut Constitutional State atau Rechstaat.

Pembatasan kekuasaan secara yuridis ini oleh ahli hukum Eropa Barat Kontinental disebut dengan Rechstaat, sedangkan ahli hukum Anglo Saxon memakai istilah “Rule of Law”. Menurut Stahl ada 4 (empat) unsur Rechstaat yaitu: [15]

  1. Hak-hak manusia
  2. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (disebut trias politica).
  3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan unsur-unsur Rule of Law menurut A.V Dicey adalah:[16]

  1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law).
  2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law).
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan).

Pada perkembangannya kemudian International Commision of Jurists kemudian mengemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law yaitu:[17]

  1. Perlindungan konstitusional
  2. Badan Kehakiman yang independen dan tidak memihak
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
  5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
  6. Pendidikan kewarganegaraan.

 

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam 3 (tiga) masa atau era yaitu:

a. Era 1959 – 1966

Era ini dapat disebut dengan era atau masa Orde Lama (Orla) dimana ciri dari demokrasi pada masa ini adalah dengan apa yang disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. [18]

Semangat dasar dari demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dipimpin dengan sila-sila Pancasila. Namun demikian dalam implementasinya terjadi penyimpangan yaitu dengan terjadinya stagnasi dalam menjalankan roda demokrasi/pemerintahan, pengkultusan individu sebagai pemimpin negara dan tidak berfungsinya lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

b. Era 1966 – 1998

Era ini adalah masa berkuasanya rezim Orde Baru (Orba) dimana demokrasi pada masa ini menganut demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi bangsa Indonesia. Demokrasi di era ini bertekad untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Tekad tersebut dalam perjalanannya kemudian kembali menyimpang dan sekedar hanya menjadi jargon. Seperti halnya di era demokrasi terpimpin, meski tidak secara tegas namun sesungguhnya kekuasaan negara sangat sentralistis berada ditangan Soeharto sebagai Presiden. Lebih dari itu tidak hanya politik dan keamanan yang sangat sentralistis dibawah komando Soeharto akan tetapi kekuatan ekonomi dan kegiatan bisnis secara tertutup masih terkait dengan kroni-kroninya.[19]

Sehingga tidaklah mengherankan ketika rezim orde baru runtuh dan digantikan oleh era reformasi maka penyimpangan yang dilakukan rezim tersebut menjadi terlihat dan menjadi sorotan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Yayasan Supersemar, dimana Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto. Hingga kemudian Mahkamah Agung pada Juli 2015 telah memutuskan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa dan menolak PK Yayasan Supersemar sehingga keluarga Soeharto selaku ahli waris harus membayar ganti rugi Rp4,4 triliun kepada negara.[20]

c. Era 1998 – sekarang

Era 1998 ini adalah era yang dikenal sebagai era Reformasi. Era ini lahir setelah tumbangnya rezim orde baru. Lahirnya era ini ditandai pula dengan munculnya tuntutan-tuntunan dari berbagai elemen masyarakat sebagai berikut:[21]

1) Amandemen 1945.
2) Penghapusan Dwifungsi ABRI.
3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM).
4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
5) Mewujudkan kebebasan pers.
6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dimasa awal era reformasi kehidupan demokrasi Indonesia seperti bergairah kembali setelah sekian lama dikungkung oleh rezim “quasi otoriter”. Dimana masyarakat seperti menemukan kembali bentuk kebebasannya untuk berekspresi, berpendapat dan berkumpul/berorganisasi.

Dari berbagai tuntutan-tuntutan yang diajukan masyarakat maka perlahan namun pasti hampir seluruhnya dapat diwujudkan. Proses amandemen 1945 tercatat sudah 4 (empat) kali dilakukan.[22]

Kemudian penghapusan Dwifungsi ABRI yang ditandai dengan selesainya fungsi sosial politik ABRI pada tanggal 20 April 2000.[23]

Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang masih terus berlangsung (akan dibahas khusus dalam sub bahasan tentang hukum di Indonesia).

Sementara terkait desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah) telah diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaiki dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk kebebasan pers yang lebih baik, era reformasi jelas memberikan kebebasan untuk pers untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga tidaklah mengherankan ketika era reformasi banyak lahir dan bermunculan media dan pers di Indonesia.

Sementara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang semakin baik maka pemerintah bersama dengan DPR telah membuat dan menerbitkan berbagai undang-undang terkait partai politik dan sistem pemilihan umum.

 

C.   HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1.      Hubungan antara Hukum dan Demokrasi

Sistem konfigurasi politik yang demokrasi adalah bagian penting dalam menentukan sistem politik sebuah negara. Negara yang menganut sistem demokratis diyakini akan memiliki karakter produk hukum yang lebih responsif dan populis dibandingkan negara otoriter yang karakter produk hukumnya akan bersifat konservatif, elitis dan ortodoks.

Hukum merupakan produk politik, melalui institusi politik lah hukum akan disusun dan diciptakan. Dewan legislatif sebagai penyusun undang-undang merupakan representasi politik dari masyarakat, dimana mereka memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dan mewakili suara mereka serta menyusun undang-undang.

Disisi lain hukum juga merupakan salah satu alat politik, dimana penguasa dapat mewujudkan kebijakannya. Suatu kebijakan politik yang sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk pada hukum. Dari sini jelaslah terlihat hubungan yang saling terkait antara hukum dengan politik.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum dan keadilan liberalisasi, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda dalam kaitan bahwa hukum harus menunjang demokrasi, yaitu pandangan kelompok realis dan kelompok idealis. Dalam pandangan keduanya terdapat perbedaan pandangan bahwa politik dianggap penting sebagai syarat dalam penegakan aturan hukum sementara sebaliknya hukum justru diperlukan untuk melakukan perubahan politik.[24]

Hubungan yang erat antara hukum dan politik menurut Moh. Mahfud Md dapat dilihat dengan adanya intervensi politik dalam hukum. Dalam kenyataan ternyata hukum tidak steril dari pengaruh subsistem kemasyarakatan lainnya. Untuk kemudian menentukan mana yang lebih suprematif antara hukum dan politik maka hal tersebut sudah memasuki wilayah politik hukum.[25]

Dalam kaitan dengan politik hukum tersebut kemudian Mahfud mengemukakan dua pengertian politik hukum yaitu:[26]

  1. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.
  2. Bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

 

2. Pembangunan Hukum Nasional

Era reformasi sudah berjalan selama kurang lebih 19 tahun sejak terjadi di tahun 1998.  Sudah banyak perubahan yang terjadi, baik disektor ekonomi, sosial dan hukum. Namun khusus untuk bidang hukum masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan terutama terkait pembangunan hukum nasional.

Permasalahan utama terkait politik pembangunan hukum nasional adalah sebagai berikut:[27]

  1. Memperbarui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945.
  2. Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dalam era globalisasi.

Kedua permasalahan diatas adalah agenda besar bangsa ini setelah 71 tahun merdeka. Masih digunakannya hukum kolonial peninggalan penjajah Belanda, dimana di negara asalnya produk hukum tersebut sudah tidak digunakan lagi atau sudah mengalami amandemen, sungguhlah memprihatinkan bagi dunia hukum di Indonesia.

Pemerintah masih memfokuskan pembangunan kepada sektor ekonomi utamanya infrastruktur, ditambah rendahnya kinerja fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu gagal mencapai target dalam program legislasi nasional (Prolegnas) setiap tahunnya, maka makin membuat proses penggantian hukum dan penciptaan hukum baru semakin tersendat.

Secara politis hubungan antara eksekutif dan legislatif relatif stabil. Tidak terdapat konflik yang signifikan antara dua lembaga negara ini. Koalisi antar partai politik di DPR yang sebelumnya terbagi atas dua kubu yaitu “Koalisi Indonesia Hebat (KIH)” dengan “Koalisi Merah Putih (KMP)” sudah tidaklah relevan lagi, seiring dengan pembubaran koalisi KMP dan semakin cairnya hubungan antar partai.

Meski demikian proses penyusunan kebijakan, dalam hal ini penyusunan undang-undang, di DPR bukan berarti bebas dari tarik menarik kepentingan. Seperti pendapat Soltau, bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.[28]

Kondisi demikian memang wajar dan akan senantiasa mewarnai kehidupan politik sebuah bangsa. Sejalan dengan pendapat John Locke yang menyatakan bahwa negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat, maka kekuasaan negara berasal dari rakyat, kekuasaan negara tersebut dijalankan oleh para pejabat negara, dan agar kekuasaan para pejabat negara tidak absolut maka kekuasaan negara dipisah menjadi tiga (trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif) agar tidak ada kesempatan bagi seorang penguasa pun menjadi diktator. Sebab jika terjadi monopoli kekuasaan pada satu orang, maka hal itu akan menjadi sebab utama untuk berbuat tidak adil, untuk korupsi dan menindas orang lain.[29]

 

D.   PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut Demokrasi Pancasila dimana artinya pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Sehingga  sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain adalah Rule of Law. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Semenjak reformasi hingga sekarang ini maka bangsa Indonesia sudah berada dijalur yang konsisten dalam penegakan prinsip “Rule of Law”.

Namun demikian terdapat 2 (dua) permasalahan utama di bidang hukum yang perlu kiranya menjadi perhatian serius agar pembenahan sistem hukum nasional Indonesia dapat maksimal dan tercapai sesuai program yang digariskan.

 

2. Saran

Saran yang dapat kiranya disampaikan dalam makalah ini yaitu:

  1. Pemerintah agar lebih fokus dalam menjalankan program perencanaan hukum dan program pembentukan hukum sebagaimana yang sudah diamanatkan sebelumnya. Hendaknya fokus pembangunan tidak hanya pada sektor ekonomi akan tetapi juga kepada sektor hukum. Karena sesungguhnya pembangunan hukum nasional akan berperan penting dan menunjang bagi pembangunan ekonomi.
  2. Anggota DPR dan partai politik harus lebih produktif dalam bekerja menyusun undang-undang bagi kepentingan rakyat. Anggota DPR memiliki hak inisiatif yang seharusnya dimanfaatkan dan digunakan dalam menyusun dan membentuk hukum. Rendahnya fungsi legislasi saat ini yang selalu gagal dalam mencapai target Prolegnas adalah hal yang sangat ironis.


[1] “Kronologi reformasi indonesia tahun 1998”, http://www.sejarah-negara.com/2014/04/ kronologi-reformasi-indonesia-tahun-1998.html diakses 27 Maret 2017. Lihat juga “Sejarah Reformasihttp://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/kerusuhan.html diakses 27 Maret 2017.

[2] Femi Adi Soempeno, “Mereka Mengkhianati Saya” (Jakarta: GalangPress Group, 2008), Hlm 27 lihat juga Muslim Mufti. “Kekuatan Politik di Indonesia” (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

[3] Uraian mengenai Parlemen saat era orde baru ini dapat dilihat dalam Isharyanto. “Hukum Kelembagaan Negara” (Yogyakarta: Deeppublish, 2016), hal. 54.

[4] Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan NKK/BKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Ini menyebabkan kampus jadi kawasan “steril” dari aktivitas politik. Kebijakan itu pun disertai pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi. Ini ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus.

[5] Bayu Galih. “Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto…http://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontrover-si.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto.?page=all. Diakses 27 Maret 2017.

[6] Pada Maret 1998 Soeharto kembali dilantik sebagai Presiden RI setelah 32 tahun berkuasa. Hal ini menimbulkan gejolak amarah masyarakat, apalagi kondisi ekonomi yang saat itu semakin terpuruk akibat krisis. Penyusunan Kabinet Pembangunan VII buatan Soeharto pada saat itu yang berisi anggota keluarga dan kroni-kroni Soeharto, semakin membuat marah rakyat. Sebelum terjadi kerusuhan di Jakarta, Medan telah terlebih dahulu menyalakan api kebencian akan pemerintahan Soeharto. Pada awal Mei dimulai, para pelajar sudah mulai menjalankan aksi demonstrasi di kampus-kampus sekitaran Medan selama dua bulan. Hal yang membuat mahasiswa semakin marah saat pemerintah memutuskan menaikkan harga minyak sebesar 70% dan 300% untuk biaya listrik. Pada tanggal 9 Mei, presiden Soeharto terbang menuju group of 15 summit di Kairo, Mesir. Sebelum berangkat, Soeharto berkata pada masyarakat untuk menghentikan protes mereka. Kericuhan di Jakarta mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei ketika pihak kepolisian dan tentara mulai menembaki mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi protes damai. Tragedi ini menewaskan 4 orang, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Belasan orang juka terluka sebagai hasil dari tragedi ini. Tragedi inilah yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Lihat Sejarah Kelam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, http://www.portalsejarah.com/sejarah-kelam-tragedi-trisakti-12-mei-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

[7] Kerusuhan Mei 1998 adalah yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Lihat https://id. wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998 dan Sejarah Reformasi  http://semanggipeduli.com /Sejarah/frame/kerusuhan.html diakses 27 Maret 2017.

[8]  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.

[9]  Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik” (Jakarta: PT Gramedia, 1995) hal. 50. Lihat juga Saiful Arif. “Demokrasi: sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran” (Malang: Averroes Press, 2006) hal. 1.

[10] Gatot Subiyakto dkk, “Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan”, (Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007). Hal. 69.

[11] Henry B. Mayo, “An Introduction to Democratic Theory” (New York: Oxford University Press, 1960) hal. 70.

[12] Miriam Budiardjo, Op.cit.hal. 51-52

[13] Gatot Subiyakto. Op.cit. hal. 158

[14] Ibid. hal. 159

[15] Oemar Seno Ajdi. “Prasaran: Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945” (Jakarta: PT Penerbit Seruling Masa, 1966) hal. 24 dalam Miriam Budiardjo, Op.cit.hal. 58.

[16] E.C.S Wade and G. Godfrey Phillips. “Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law). (London: Longmans, 1963) hal. 50-51.

[17] South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok February 15-19, 1965. “The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Modern Age”. (Bangkok: International Commision of Jurists, 1965). hal. 39-50.

[18] Untuk uraian komprehensif tentang era demokrasi terpimpin dapat dibaca Herbert Feith. “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, 2007) dan Daniel S. Lev. ”The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959” (Singapore: Equinox Publishing, 2009).

[19] Michael R.J. Vatikiotis. “Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order.” (London: Routledge, 1998).

[20] Untuk kronologis lengkap kasus Yayasan Supersemar ini dapat dilihat Sandy Indra Pratama dan Anggi Kusumadewi. “Kronologi Kasus Supersemar Rp4,4 Triliun Soeharto”. CNN Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto/ diakses 27 Maret 2017.

[21] Satya Arinanto. “Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi”. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

[22] 4 kali amandemen yang telah dilakukan atas UUD 1945 yaitu:

  1. Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999.
  2. Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus.
  3. Perubahan Ketiga, Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001.
  4. Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002.

[23] Hasil rapat pimpinan ABRI menyatakan bahwa ABRI tidak lagi memiliki fungsi sosial politik, karena lebih memusatkan perhatiannya pada peran dan tugas utama pertahanan, itu berarti ABRI telah meninggalkan doktrin Dwi Fungsi. Hal ini sejalan dengan konsep redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran ABRI sebagaimana yang telah dirumuskan pada tahun 1998. Lihat pula Wahyu A. Permana. “Melangkah ditengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jendral TNI Wiranto.”(Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999). hal. 26 dan Ikrar Nusa Bakti. “Tentara Yang Gelisah.” (Bandung: Penerbit Mizan, 1999).

[24] Teitel, Transtitional Justice, dalam Satya Arinanto. “Hak Asasi Manusia dalam Transisi politik di Indonesia”. (Jakarta: Pusata Studi Hukum Tata Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal. 234.

[25] Moh. Mahmud Mahmudin (Md). “Politik Hukum di Indonesia” (Jakarta: LP3ES Indonesia, 1998), hal. 1.

[26] Ibid. hal 1-2.

[27] Satya Arinanto. Op.cit. hal. 27.

[28] Carl J. Friendrich (1967) dalam Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 148.

[29] Locke, John. “Second Treatise of Government”. London: Oxford University Press, 1989. Hal. 75-77

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

A. Buku

Arif, Saiful. Demokrasi: Sejarah, Praktik, dan Dnamika Pemikiran. Malang: Averroes Press, 2006.

Arinanto, Satya. Constitutional Law and Democratization in Indonesia. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2000.

Bakti, Ikrar Nusa. Tentara Yang Gelisah. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Barendt, Eric. An Introduction to Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1995.

Crouch, Harold. Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration”. Southeast Asian Affairs 2000. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.

Dias, R.M.W. Jurispudence. London: Butterworths, 1985.

Elster, Jon and Rune Slagstad, eds. Constitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, 2007.

Gatot Subiyakto dkk. Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007.

Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Deeppublish, 2016.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel. 1961.

Lev, Daniel S. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Singapore: Equinox Publishing, 2009.

Lijjphart, Arend. Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Governement in Twenty-One Countries. New Haven: Yale University Press, 1984.

Locke, John. The Second Treatise of Government. Indianapolis: The Liberal Art Press, Inc. 1952

Mahmudin (Md), Moh. Mahmud. “Politik Hukum di Indonesia” (Jakarta: LP3ES Indonesia, 1998).

Mayo, Henry B. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press, 1960.

Mufti, Muslim. Kekuatan Politik di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nonet, Philippe and Philip Selznik. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row, 1978.

Permana, Wahyu A. Melangkah ditengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jendral TNI Wiranto. Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Soempeno, Femi Adi. Mereka Mengkhianati Saya. Jakarta: GalangPress Group, 2008.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Vatikiotis, Michael R.J. Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order. London: Routledge, 1998.

Wade, E.C.S and G. Godfrey Phillips. Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law. London: Longmans, 1963.

 

B. Jurnal

Arinanto, Satya. Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djiwandono, J. Soedjati. Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievements and Expectations. The Indonesian Quarterly Vol. XV No. 4 1987.

Kommers, Donald P. German Constitutionalism: “A Prolegomenon”. Emory Law Journal Vol. 40, No. 3 Summer 1991.

South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok February 15-19, 1965. The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Modern Age. (Bangkok: International Commision of Jurists, 1965).

 

C. Internet

Galih, Bayu. “Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto…http://nasional.kompas.com/read/ 2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontroversi.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto.?page=all. Diakses 27 Maret 2017.

Pratama, Sandy Indra dan Anggi Kusumadewi. “Kronologi Kasus Supersemar Rp4,4 Triliun Soeharto”. CNN Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto/. Diakses 27 Maret 2017.

Kronologi Reformasi Indonesia Tahun 1998”. http://www.sejarah-negara.com/2014/04/ kronologi-reformasi-indonesia-tahun-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

Sejarah Kelam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. http://www.portalsejarah.com/sejarah-kelam-tragedi-trisakti-12-mei-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

Sejarah Reformasi”. http://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/ kerusuhan.html. Diakses 27 Maret 2017.

Wikipedia. https://id. wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998. Diakses 27 Maret 2017.

 

 

 

BAS. Maret 2017

Share this:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>