catkeu_input

Tips Membuat Catatan Keuangan Pribadi

Kali ini saya ingin men-share bagaimana saya mencatat keuangan pribadi. Saya ini termasuk orang yang sangat senang mencatat, mengkompilasikan, atau mendokumentasikan banyak hal. Termasuk salah satunya mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan saya.

Entah mengapa saya suka sekali dengan segala sesuatu yang tertata, terdata dan terarsip dengan baik. Selain rasanya memberikan kepuasaan tersendiri juga memberikan rasa tenang, senang dan puas bagi diri pribadi.

Salah satu yang saya suka catat adalah dalam hal keuangan, saya suka mencatat pemasukan dan pengeluaran saya. Selain itu saya juga suka menyimpan kwitansi, struk belanja, bon-bon, receipt dan lain-lain. Aktivitas ini mulai saya lakukan secara lebih sistematis sejak saya bekerja di tahun 2002. Hal itu mungkin karena selain saya sudah mulai memiliki pemasukan yang pasti juga karena lingkungan kerja saya di bank membuat saya semakin senang mencatat dan mengarsipkan.

Selain itu pencatatan keuangan ini sangat berguna buat saya pribadi dalam merencanakan dan mengalokasikan penggunaan dana saya setiap bulan. Selain itu ini juga salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan diri saya, karena jika suatu saat saya perlu mempertanggungjawabkan keuangan saya, maka saya dapat pertanggungjawabkan semuanya dengan transparan. Dari catatan saya itu saya bisa mengetahui kemana uang saya dipergunakan dan darimana saja sumber nya, tidak ada yang disembunyikan.

Dalam mencatatkan keuangan saya itu, saya gunakan aplikasi Microsoft Excel. Saya memiliki rencana untuk membuat aplikasi khusus guna pencatatan keuangan ini, tapi waktunya belum ada untuk pelajari atau mengembangkannya. Jadi hingga kini saya masih gunakan saja yang sederhana dan mudah . Namun demikian file yang tersaji saat ini sudah merupakan bentuk penyempurnaan dan perbaikan dari tahun ke tahun.

 

Jika berminat untuk menggunakan file catatan keuangan tersebut, maka silahkan diunduh DISINI.

 

Selanjutnya bagaimana menggunakan file catatan keuangan ini?

Buka file Catatan Keuangan tersebut kemudian isi nama, Bulan dan Tahun periode keuangan yang ingin dicatat.

catkeu_input

 

Dalam sistem Catatan Keuangan yang saya kembangkan ini sebenarnya terdiri atas 2 bagian besar yaitu:
I. Posisi KEUANGAN dan
II. PENGELUARAN

Untuk Bagian I yaitu Posisi Keuangan terdiri dari 2 bagian yaitu:
A. Saldo Bulan Sebelumnya
B. Pemasukan

A. Saldo Bulan Sebelumnya pada intinya mencatatkan jumlah uang kas dan setara kas di bulan sebelumnya. Termasuk disini posisi catatan keuangan pada rekening di bulan sebelumnya, yang tercatat di akhir bulan bersangkutan (misalnya tanggal 30 atau 31). Khusus untuk Bulan Januari awal tahun, maka Saldo Bulan Sebelumnya menggunakan saldo posisi 31 Desember tahun sebelumnya.

Adapun untuk jumlah rekening yang akan dicatatkan dapat disesuaikan dengan jumlah rekening yang dimiliki. Jika masih diperlukan tambahan baris untuk rekening lain maka bisa ditambahan baris (row) baru.

Selanjutnya bagian B. Pemasukan, adalah mencatatkan sumber-sumber pemasukan yang diperoleh setiap bulan. Bisa berupa pemasukan tetap seperti Gaji dan bunga Bank (jika memiliki rekening tabungan), atau pemasukan tidak tetap  seperti honor dan lain-lain. Jika masih kurang dan terdapat sumber pemasukan lainnya, maka bisa ditambahan baris (row) baru.

catkeu_pemasukan

 

Untuk Catatan Keuangan per bulan di bagian II. PENGELUARAN, terdiri atas 6 pos pengeluaran, yaitu:
C. Rutin Rumah Tangga
D. Personal
E. Transport
F. Kesehatan
G. Debt/Hutang
H. Lain-Lain/Non Rutin

Dimana untuk  pengeluaran “C. Rutin Rumah Tangga” merupakan catatan pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga rutin setiap bulan. Isi nya dapat berupa pencatatan seperti pos Belanja Harian, SPP anak, Transport & makan Anak, Listrik, Telepon Rumah, Gaji Pembantu, Iuran Keamanan, Iuran Kebersihan, Belanja Bulanan dll yang tentunya pos tersebut dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kondisi anda masing-masing.

Saya membuat contoh dalam catatan keuangan ini untuk keluarga dengan istri dan anak. Sedangkan untuk saya sendiri yang masih lajang, tentu pos pengeluarannya makin lebih sederhana dan lebih simpel. Sehingga bagi yang lajang seperti saya bisa dikurangi jumlah pos-posnya.

Untuk pos Belanja Harian ini maksudnya adalah catatan atas pengeluaran rutin belanja rumah tangga harian seperti untuk kebutuhan masak. Di contoh saya masukkan belanja harian setiap harinya Rp. 100 ribu. Tentunya ini akan bervariasi di setiap keluarga dan juga berubah-ubah setiap harinya, tergantung belanjanya. Silahkan di input sesuai kondisi belanja sehari-hari di lajur kolom sebelah kanan catatan keuangan dibawah kolom “Belanja Harian”.

Mengapa saya buat ada kolom khusus? karena belanja setiap hari bisa berbeda jumlahnya. Sehingga untuk pos di catatan keuangan per bulan adalah hasil penjumlahan kumulatif dalam satu bulan.

Demikian pula untuk pos “Transport dan jajan anak” saya buatkan kolom serupa dengan Belanja Harian yang merupakan hasil penjumlahan kumulatif satu bulan dan akan masuk ke pos “Transport dan jajan anak”.

catkeu_pengeluaran

Untuk pos lain seperti SPP Anak, Listrik, Telepon Rumah, Gaji Pembantu dll menurut saya itu dilakukan sekali pembayaran, sehingga tidak perlu dibuat kolom seperti pos Belanja Harian dan Transport & jajan Anak.

bagi yang lajang biasanya ada yang tinggal di tempat kos atau ngontrak, saya biasanya memasukkan pos pengeluaran ini di bagian “C. Rutin Rumah Tangga”

 

Kemudian untuk bagian pengeluaran “D. Personal” adalah catatan pengeluaran untuk keperluan pribadi/diri sendiri. Misalnya adalah pos untuk Makan Siang, Belanja Kecil, Pulsa Ponsel, Zakat/Sadakah, Biaya Bank dan lain-lain.

Pos pengeluaran personal ini tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Anda dapat menambah atau mengurangi sesuai kebutuhan.

Khusus untuk pos pengeluaran makan siang, jika mungkin anda bekerja dan ada pengeluaran makan siang, karena pos ini bervariasi setiap hari maka kembali kita buat kolom di sebelah kanan yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran makan siang setiap hari. Sehingga pos makan siang di catatan keuangan adalah penjumlahan atau sudah kumulatif selama sebulan.

Sedangkan untuk pos Ponsel tidak perlu di isi di kolomnya akan tetapi diisi di kolom SIM Card di bawahnya. Misalnya anda memiliki 2 SIM Card maka isikan masing-masing SIM Card berapa pengeluarannya. Nanti di Kolom Ponsel akan langsung menjumlahkan. Jika memiliki lebih dari 2 SIM Card atau misalnya SIM Card anak anda dibayarkan oleh anda, maka dapat ditambahkan baris baru untuk mencatatkan SIM Card yang lain.

catkeu_DE

Pos pengeluaran selanjutnya adalah “E. Transport”. Pos ini merupakan catatan yang terkait masalah transportasi atau kendaraan yang dimiliki. Komponen di dalam pos ini adalah pos Gaji Supir, Bensin, Parkir, biaya tol, Perawatan Cuci dll, Bengkel atau mungkin biaya tansportasi Umum.

Kembali semua pos tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan, Jika anda tidak punya supir maka pos tersebut dapat dibuang. Kemudian jika kendaraan yang dimiliki adalah sepeda motor tentunya tidak ada pengeluaran untuk Tol. Jika ada pengeluaran lain yang belum dimasukkan silahkan ditambahkan.

Khusus untuk Pos Transportasi Umum mengingat pengeluarannya adalah harian maka kembali lagi untuk dibuat kolom pencatatan harian agar dicatatkan per hari kemudian dijumlahkan selama satu bulan. Hasil penjumlahan selama satu bulan itulah yang akan masuk dalam pos Transportasi Umum.

 

Pos pengeluaran berikutnya adalah “F. Kesehatan”. Pos ini untuk mencatat pengeluaran terkait dengan kesehatan. Diantaranya biaya Dokter, pengeluaran untuk Obat-obatan / Vitamin, perawatan Gigi dan mungkin Premi Asuransi. Dalam contoh disini biaya BPJS Kesehatan saya asumsikan sudah ditanggung perusahaan, sehingga saya tidak masukkan disini.

Silahkan untuk melakukan modifikasi di pos ini, anda dapat menambahkan dan mengurangi pos sesuai kebutuhan.

catkeu_F

Bagian berikutnya adalah pos yang “sangat” penting yaitu “G. Debt/Hutang”. Pos ini mencatat pengeluaran untuk pembayaran hutang atau pinjaman yang dimiliki. Diantaranya bisa berupa Kartu Kredit, Pinjaman KTA. Cicilan Rumah, Cicilan Mobil dan lain-lain.

Ada pribadi yang tidak mau memiliki hutang atau tidak memiliki kartu kredit, dengan demikian pos untuk ini dapat dikosongkan saja. Akan tetapi dalam kehidupan seperti jaman sekarang ini, jarang sekali ada pribadi yang terbebas dari pinjaman atau hutang. Sehingga pos ini perlu dicatat dan menjadi perhatian serius.

Berdasarkan pengalaman saya dan referensi yang saya baca, pengeluaran untuk membayar hutang sebaiknya tidak boleh lebih dari 30% pendapatan/pemasukan. Dengan kata lain, sebaiknya dari pendapatan anda sebaiknya 30% dialokasikan untuk Simpanan atau saving.

catkeu_G

 

Pos pengeluaran terakhir adalah “H. Lain-Lain/Non Rutin “ dimana dalam pos ini menampung pencatatan pengeluaran di luar semua item yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu sifat dari pengeluaran yang dicatat dalam pos ini bersifat non-rutin.

catkeu_H

 

Bagian terakhir adalah I. Total dari seluruh pengeluaran (C + D +E +F +G +H). Kemudian Total Pemasukan (B) dikurangi dengan Total Pengeluaran (I)  maka hasilnya adalah Saldo Bulan tersebut.

Sementara untuk mendapatkan Saldo total dana yang dimiliki hingga akhir bulan tersebut maka Saldo Bulan Sebelumnya (A) + Pemasukan (B) – Total Pengeluaran (I).

 

Jangan lupa untuk memastikan perhitungan sudah benar, terutama untuk persentase, maka setiap angka persentase disetiap sub total per pos harus selalu sama seperti berikut ini:

catkeu_sama

 

Demikian file catatan keuangan saya yang dibuat secara sederhana, semoga dapat membantu dan berguna bagi anda yang ingin mencatatkan keuangannya dengan lebih sistematis dan terarsip dengan baik.

 

 

 

Me & Geisha

Opini: Urgensi Larangan Konsumsi Daging Anjing

Urgensi Larangan Konsumsi Daging Anjing

Oleh: Harri Baskoro Adiyanto *)

 

Anjing bagi sebagian besar masyarakat adalah binatang setia sahabat manusia, sehingga tidak heran banyak dipelihara. Sementara bagi sebagian masyarakat lainnya daging anjing justru dikonsumsi. Hal ini sesungguhnya mengkhawatirkan bukan hanya karena alasan kesehatan namun juga dampak sosial yang ditimbulkan. Hingga kini belum ada regulasi yang mengatur masalah konsumsi daging anjing. Padahal sangat mendesak dan penting untuk segera diatur oleh pemerintah.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat ini 40.000 ekor anjing masuk ke DKI Jakarta per hari untuk diperdagangkan. Sementara menurut Animal Friends Jogja (AFJ) perdagangan daging anjing di Jawa Tengah mencapai 2000 ekor per minggu. Selain di 2 Propinsi tersebut tingginya konsumsi daging anjing juga tersebar di daerah lain seperti Bandung, Bali, Medan, dan Manado.

Perlunya pelarangan konsumsi daging anjing bukanlah tanpa alasan. Walaupun menurut ajaran  agama Islam diharamkan mengkonsumsi daging anjing, namun konsumsi daging tersebut tetap tinggi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena yang mengkonsumsi daging anjing kemungkinan besar adalah masyarakat non Muslim. Sehingga alasan kesehatan kemudian menjadi alasan utama yang harus dipertimbangkan. Selain itu terdapat ekses sosial lainnya yang ditimbulkan dari perdagangan dan konsumsi daging anjing tersebut.

Telah banyak penelitian kesehatan yang dilakukan diberbagai negara terkait konsumsi daging anjing ini. Hasilnya sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2011 Seoul Health Enviromental Research Center di Korea Selatan melakukan penelitian terhadap daging anjing. Sebanyak 17 sampel daging anjing diperiksa, hasilnya ditemukan 7 sampel yang berisi 6 jenis kuman biasa, 4 jenis basilus usus besar (colon bacillus) dan 1 jenis stafilokokus kuning yang jumlahnya diatas batas standar.

Daging anjing juga menjadi perantara penularan berbagai penyakit seperti kolera, trikinelosis (radang saluran tenggorokan) dan juga rabies. Beragam jenis penyakit dari bakteri seperti anthrax, brucellosis, hepatitis, serta leptospirosis juga dapat ditularkan lewat daging anjing yang dikonsumsi manusia. Bahkan mengkonsumsi daging anjing dapat meningkatkan potensi terinfeksi bakteri sampai 20 kali lipat.

Contoh yang menonjol adalah kasus di Vietnam dimana konsumsi daging anjing dalam jumlah besar mengakibatkan meluasnya wabah kolera. Selain itu penelitian lainnya di Vietnam, China, dan Filipina, menyimpulkan bahwa rabies ditularkan melalui penyembelihan dan proses masak daging anjing yang tidak higienis.

Tantangan terbesar dalam membatasi konsumsi daging anjing di Indonesia adalah masih terdapat budaya lokal di daerah tertentu yang mendukung konsumsi daging anjing. Budaya tersebut didukung pula oleh sejumlah mitos bahwa daging anjing bermanfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan vitalitas pria, anti radang dan penghangat tubuh.

Ekses sosial dari perdagangan anjing tersebut juga mengkhawatirkan. Akhir-akhir ini, terutama di media sosial, banyak pengumuman pemilik anjing yang kehilangan anjingnya. Jumlah kehilangan ini meningkat cukup signifikan dan sangat meresahkan. Banyak lembaga penyayang binatang, khususnya anjing, yang melakukan penelitian dan kuat dugaan bahwa anjing-anjing yang hilang tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi.

Ekses lainnya adalah kesejahteraan anjing dan ketentraman masyarakat disekitarnya. Anjing yang diternakkan untuk diperdagangkan ditempatkan di kandang yang sempit serta tidak higienis, layak dan sehat. Proses pemindahan mereka pun jauh dari kenyamanan. Belum lagi proses eksekusi anjing-anjing tersebut sebelum dimasak yang sangat menyeramkan. Masyarakat disekitar peternakkan anjing juga sangat terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan oleh gonggongan anjing dan suara raungan/lolongan penyiksaan anjing tersebut.

Dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan tidak mengatur mengenai larangan mengkonsumsi daging anjing. Demikian pula Peraturan Daerah (Perda) di berbagai provinsi tidak mengatur hal tersebut. Provinsi DKI Jakarta misalnya, hanya mengatur pengawasan masuknya anjing ke Ibu Kota, sebagaimana diatur dalam Perda No 11 Tahun 2005. Perlu aturan di tingkat nasional yang secara tegas melarang konsumsi daging anjing.

Jika aturan tersebut belum dimungkinkan di tingkat nasional maka sebaiknya dapat dimulai melalui Perda di masing-masing daerah. Pemprov DKI Jakarta misalnya dapat mengikuti langkah yang telah dilakukan sebelumnya dengan melarang perdagangan daging sirip Hiu. Selain itu terdapat pula larangan pertunjukan topeng monyet. Seharusnya aturan seperti ini bisa ditiru oleh daerah lain atau ditingkatkan menjadi regulasi ditingkat nasional.

Larangan mengkonsumsi daging anjing sesungguhnya sudah diterapkan diberbagai negara. Di Australia secara tegas melarang perdagangan daging anjing di seluruh negara bagian. Demikian pula dengan Taiwan yang melarang perdagangan daging anjing. Sementara negara lain sedang menyusul, seperti Swiss dan Amerika Serikat di beberapa negara bagiannya sudah melarang perdagangan daging anjing tersebut.

Pemerintah harus segera menyusun aturan yang melarang konsumsi daging anjing mengingat potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan. Selain itu perlunya hal ini bagi perlindungan kesejahteraan hewan, terutama anjing, dari perlakuan yang kejam. Peraturan ini juga diperlukan mengingat dampak penyakit yang timbul dan diderita masyarakat luas pada akhirnya akan menjadi beban dan tanggungan negara.

“A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.” ― Josh Billings

 

*) Tulisan ini adalah tugas penulisan untuk Kelas Pelatihan Penulisan Opini di Tempo Institute 15 Maret – 12 April 2016 yang dimuat pula di INDONESIANA

 

 

Foto: Antara

Opini: Revolusi Sepak Bola Indonesia

Revolusi Sepak Bola Indonesia
Oleh: Harri Baskoro Adiyanto *)

 

Sepak bola Indonesia memang sangat ramai, kontroversial dan penuh drama, namun sayangnya bukan atas prestasi yang ditorehkan. Sanksi pembekuan PSSI oleh pemerintah yang sudah berlangsung hampir setahun, ternyata belum mampu merubah wajah sepak bola Indonesia. Sehingga sangat mendesak untuk mencari jalan keluar guna merevolusi sepak bola Indonesia.

Pemerintah yaitu Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) sejak April 2015 melalui Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 telah membekukan PSSI. Pemerintah kemudian membentuk tim independen yang dikenal dengan Tim Transisi (Tim). Tim diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia. Namun hingga kini belum terlihat langkah konkret perbaikan tersebut.

Langkah pemerintah membentuk Tim mirip kondisi di Australia pada tahun 2003. Menteri Olah Raga Australia Rod Kemp membentuk Independent Soccer Review Committee (Komite). Hal ini akibat merosotnya prestasi sepak bola Australia, dugaan korupsi, pengaturan skor  dan perjudian. Komite ini dipimpin David Crawford, seorang profesional di dunia bisnis. Hasil dari komite tersebut adalah “Crawford Report” yang memuat 53 solusi dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola sepak bola di Australia.

Australia berhasil melakukan perubahan tata kelola sepak bola. Soccer Australia, organisasi sepak bola Australia saat itu yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki akhirnya diganti oleh Australian Soccer Association, yang selanjutnya pada 2004 berubah menjadi Football Federation of Australia (FFA). Hasil dari perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata, Liga sepak bola di Australia kembali bergairah dan tim nasional mereka masuk putaran final Piala Dunia.

Berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh Australia seharusnya Indonesia mampu membenahi sepak bola nasional. Apalagi langkah pemerintah Indonesia mirip dengan Australia yaitu dengan membentuk Tim. Namun demikian Indonesia tentu berbeda dengan Australia, problem dan permasalahan pengelolaan sepak bola di Indonesia selain unik juga teramat rumit. Sehingga dibutuhkan keberanian dan ketegasan pemerintah untuk mengambil langkah yang progresif dan revolusioner.

Perbedaan antara Indonesia dengan di Australia diantaranya adalah adanya kerelaan dan kemauan Soccer Australia untuk berubah dan berbenah. Soccer Australia bersedia menerima investigasi yang dilakukan oleh Komite. Walaupun pada awalnya sempat ada keenganan, mereka bersedia untuk terbuka dan bekerjasama. Hal ini diwujudkan dengan adanya “Cooperative Agreement” antara Soccer Australia dengan pihak pemerintah Australia. Adanya kesepakatan ini membuat Australia terhindar dari sanksi FIFA, dimana Soccer Australia dipandang tetap independen dan tidak diintervensi pemerintah.

Kondisi di Indonesia berbeda, Pemerintah terpaksa membekukan PSSI lalu kemudian Tim dibentuk sebagai pengganti sementara atas fungsi dan peran PSSI. PSSI tidak dapat menerima pembekuan tersebut dan juga adanya Tim. Sahingga tidak ada “Cooperative Agreement” dan selanjutnya Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA, dimana pemerintah dianggap telah mengintervensi PSSI.

Dalam kasus Indonesia ini sulit rasanya meminta pengurus PSSI untuk “menerima” tim independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Resistensi pengurus PSSI kerap dilakukan dengan berlindung pada statuta FIFA. Sehingga PSSI sulit diawasi pihak manapun dengan alasan bahwa hal tersebut akan dianggap sebagai bentuk intervensi. Contohnya PSSI tidak mentaati putusan Komisi Informasi Publik (KIP) agar PSSI membuka informasi terkait laporan keuangannya walaupun hal ini sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan.

Perbedaan berikutnya adalah komposisi Tim Independen. Komite di Australia terdiri dari profesional, unsur pemerintah dan parlemen Australia. Soccer Australia dapat menerima susunan tim independen tersebut. Selain itu Komite tersebut diberikan kewenangan yang besar untuk penyelidikan, memberikan rekomendasi dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas sepakbola Australia.

Komposisi Tim Transisi sesungguhnya memiliki latar belakang yang cukup lengkap, baik dari kalangan professional, birokrat dan atlet sepakbola. Sayangnya Tim tidak memiliki kewenangan seperti Komite di Australia. Sehingga tidak ada output dalam bentuk rekomendasi atau langkah konkret untuk pembenahan sepak bola. Bahkan Tim justru terfokus pada pengurusan turnamen sepak bola.

Saat pengurus Soccer Australia menerima “Crawford Report” mereka sadar tidak akan mampu melaksanakan rekomendasi tersebut, dengan sukarela mereka mengundurkan diri. Hal semacam ini akan sangat kecil kemungkinannya dapat terjadi di Indonesia. PSSI pernah dipimpin oleh ketua umumnya dari balik penjara sebagai terpidana kasus korupsi. Bahkan saat ini Ketum PSSI yang dibekukan, sudah menjadi tersangka di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan buron. Padahal Statuta FIFA jelas melarang seorang yang tersangkut perkara hukum menjadi pengurus sepak bola.

Dibutuhkan upaya revolusioner dalam membenahi organisasi dan tata kelola sepak bola Indonesia. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara “biasa”. Harus ditempuh cara “luar biasa”. Apalagi sebenarnya cara biasa mirip apa yang dilakukan oleh negara lain sudah pernah ditempuh pemerintah dan hasilnya tidak nampak.

Pemerintah seharusnya melakukan langkah revolusioner dengan membubarkan PSSI dan membentuk Federasi Sepak Bola baru. Federasi baru tersebut harus memenuhi syarat dan regulasi yang ditetapkan oleh FIFA. Informasikan kepada FIFA bahwa pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk memperbaiki PSSI namun tidak berhasil, sehingga ini adalah upaya terakhir dan terbaik.

FIFA diyakini dapat mengerti dan menerima langkah pemerintah tersebut. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB untuk kemudian bergabung kembali. Terlebih Indonesia dengan 250 juta penduduknya merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi klub-klub sepak bola di mancanegara. Bagi FIFA hal tersebut juga merupakan pasar yang sangat potensial.

Dengan kondisi Ketum PSSI sebagai tersangka korupsi dana hibah dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius melakukan revolusi sepak bola di Indonesia. Lahirnya federasi baru sebagai pengganti PSSI yang diisi oleh pengurus yang lebih professional dan dikelola secara transparan diyakini dapat memberikan semangat baru bagi sepak bola nasional sehingga dapat lebih berprestasi.

 

*) Tulisan ini adalah tugas penulisan untuk Kelas Pelatihan Penulisan Opini di Tempo Institute 15 Maret – 12 April 2016 yang dimuat pula di INDONESIANA

 

Spanduk yang berisikan tandatangan dukungan

Dari Aksi Satu Timnas Indonesia – 28 Oktober 2012

Pada tanggal 28 Oktober 2012 saya diajak rekan saya mas Abi untuk menggalang aksi damai untuk mendukung satu Timnas untuk Piala AFF 2012. Hal ini dilakukan akibat terjadi perpecahan di tubuh PSSI dengan adanya KPSI. Sehingga Timnas juga terpecah dua.

Pose dulu ah

Pose dulu ah

Tentunya hal ini sangat tidak menguntungkan bagi Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2012. Oleh sebab itu saya sebagai pecinta bola terutama Timnas Indonesia sangat prihatin akan hal ini.

 

Artikel liputan media terkait kegiatan ini diantaranya adalah:

Topskor
Artikel di Harian Olah Raga TopSkor

Artikel di Harian Olah Raga TopSkor

Berita PSSI

Aksi Dukungan Satu Timnas

Ditulis Pada

Kemarin, Minggu 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sekitar 50 orang pencinta timnas Indonesia berkumpul mendatangi  pintu X Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.  Sekitar pukul 07.45 mereka dengan sigap membentangkan sapunduk besar bertuliskan  “Kami Disini Karena Cinta Timnas Indonesia”.

“Pagi ini kami berkumpul untuk menyatakan keprihatinan atas kondisi persepakbolaan  nasional.  Padahal didepan mata sudah ada agenda besar piala AFF” kata Harry Baskoro Adiyanto, Koordinator aksi.

Karena itu , menurut Baskoro, masyarakat harus menyadarkan para pemangku kepentingan sepak bola di Tanah Air demi terciptanya timnas yang satu yaitu timnas  PSSI dan yang telah ditetapkan AFF mewakili Indonesia di event piala AFF 2012.

Aksi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan spirit persatuan.  “sudah sewajarnya masyarakat bersatu mendukung timnas.  Semua pemain yang dipanggil juga harus sadar.  Mereka tidak perlu takut dilarang klub atau kelompok tertentu.  Rakyat berada dibelakang anda,” tutur Baskoro.

Disaat orasi berlangsung, ratusan warga yang berlalu-lalang berolahraga berhenti dan mulai berkerumun.   Mereka antusias menyaksikan aksi yang digalang hanya lewat media sosial, seperti twitter dan facebook.

Puncak dari aksi itu adalah mengumpulkan tanda tangan di spanduk yang telah disiapkan.  Dalam sekejap spanduk sudah dipenuhi tanda tangan.  Tidak ada lagi ruang kosong.

Sekjen PSSI Halim Mahfudz dan Usman Hamid Koordinator Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) tidak ketinggalan mengikuti aksi ini.  “Insya Allah, timnas milik bangsa Indonesia bisa juara di piala AFF” ujar Halim.  “Aksi ini tidak boleh berhenti.  Harus ada petisi untuk lebih menggelorakan semangat,” kata Usman Hamid.  (tim media)

URL:  http://www.pssi.or.id/dev/post/detail/137/Aksi-Dukungan-Satu-Timnas

detik.com
Minggu 28 Oct 2012, 13:40 WIB

Suporter Gelar Aksi Dukung Timnas

– detikSport
detiksport/Amalia Dwi Septi
Jakarta - Sejumlah suporter mengelar aksi damai untuk mendukung timnas Indonesia. Mereka juga mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan moral kepada pemain yang akan mengikuti Piala AFF.Aksi tersebut digelar di area Stadion Gelora Bung Karno Pintu X Senayan, Jakarta, Minggu (28\/10\/2012) pagi. Dengan mengusung #KitaDisiniKarenaTimnasIndonesia, aksi tersebut melibatkan ratusan suporter.Para suporter mulai mendatangi kawasan stadion sejak pukul 07.00 pagi. Mereka memakai atribut dominasi merah-putih. Selain itu, mereka juga secara khusus membawa spanduk berukuran 5 x 10 meter untuk ditandatangani sebagai bentuk dukungan.Masyarakat yang berada di sekitar Senayan pun diberi kesempatan untuk membubuhkan tandatangannya dan menuliskan kalimat semangat untuk para pemain. Mereka juga sesekali menyanyikan lagu Indonesia Raya.<\/em>Menurut ketua koordinator aksi #KitaDisiniKarenaTimnas, Harri Baskoro Adiyanto, aksi dukungan tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas konflik sepakbola selama ini. Untuk itulah, ia meminta kepada masyarakat pendukung timnas untuk memberi semangat kepada pemain.

“Pertama, kami di sini berkumpul sebagai bentuk keprihatinan yang terjadi di sepakbola Indonesia. Bukan semakin membaik, malah semakin parah. Sehingga kami berkumpul bebas dari apapun, tidak memandang apapun ini kepentingan nasional. Mendukung timnas memberikan semangat. Timnas yang satu, bukan kelompok,” ujarnya.

“Tidak tertutup kemungkinan kami akan terus mengelar aksi ini, juga di daerah-daerah lain membuat satu gerakan serupa. Dengan seperti ini, kami berharap para pemain tidak ragu lagi, karena kami selalu mendukung mereka,” sambungnya.

Aksi penandatangan tersebut dikatakan Harri tidak dilakukan hari ini saja. Ia dan rekan-rekan suporernya lainnya akan mengelar aksi yang sama di sejumlah daerah di Indonesia. Nantinya, spanduk tersebut juga ditunjukan kepada pemain-pemain timnas di Bali saat ujicoba, dan juga saat Piala AFF berlangsung, di mana Indonesia memainkan babak grupnya di Malaysia.

(a2s/a2s)

Bola.net

Dualisme Timnas Semakin Membuat Suporter Prihatin

28-10-2012 21:52

Dualisme Timnas Semakin Membuat Suporter Prihatin

Kenapa sampai harus ada dua Timnas? © Bola.net

Bola.net – Gabungan suporter sepak bola Indonesia membuat aksi damai untuk mendukung Tim Nasional Indonesia di depan Pintu X kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10).

Upaya yang dilakukan yakni membentangkan spanduk berukuran 5X10 meter, kemudian dibubuhi tanda tangan para suporter dan pengunjung di lingkungan SUGBK. Spanduk tersebut bertuliskan # Kita Di Sini Karena Cinta Timnas Indonesia.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia Harri Baskoro Adiyanto mengatakan, jika hal tersebut merupakan sikap spontanitas karena perihatin melihat kondisi sepak bola Indonesia.

“Konflik sepak bola yang berkepanjangan membuat prestasi Timnas Indonesia menurun. Konflik semakin diperparah dengan dibentuknya dua Timnas menjelang berlangsungnya Piala AFF 2012. Seharusnya, masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,” tuturnya.

Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) sama-sama membentuk Timnas untuk tampil di Piala AFF 2012. Seolah tidak ingin kalah dengan PSSI, pihak KPSI begitu semangat membangun Timnas lantaran optimis jika dapat mengirimkan skuadnya di pentas Piala AFF. Jika Timnas PSSI dilatih Nil Maizar, tim KPSI dibesut Alfred Riedl.

Padahal, dalam rapat Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) di Yangoon, Myanmar, beberapa waktu lalu, diputuskan bahwa hanya Timnas di bawah PSSI yang berhak mewakili Indonesia ke Piala AFF 2012.

“Melihat keputusan tersebut dan berkaca pada kesepakatan komite bersama/Joint Committee (JC), seharusnya Timnas dibentuk atas kesepakatan bersama antara PSSI dan KPSI. Apabila terwujud, pemain juga tidak takut untuk bermain di Timnas. Sebab, prestasi terbesar seorang pemain adalah membela negaranya,” ujar Harri Baskoro Adiyanto.

“Aksi akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan Nopember kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup. Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa daerah Indonesia,” tuturnya.

“Apabila terwujud, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF seperti yang diimpi-impikan selama ini,” pungkasnya. (esa/gia)

URL: http://www.bola.net/tim_nasional/dualisme-timnas-semakin-membuat-suporter-prihatin-ebace4.html

Sidomi

Timnas Indonesia Tak Juga Beres, Suporter Gelar Aksi Protes

By Raditya / Published on Monday, 29 Oct 2012

Suporter Demo

Dualisme yang melanda Timnas Indonesia akhirnya memaksa pecinta tim Garuda turun ke jalan dan melancarkan aksi protes. Para suporter timnas menggelar gerakan damai di depan Pintu X, Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012) kemarin.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia, Harri Baskoro Adiyanto, mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kisruh sepakbola Indonesia yang tak kunjung usai, dan justru berlarut-larut hingga memunculkan dua timnas.

Akibat polemik yang semakin parah, Timnas Indonesia semakin kering prestasi. Tak hanya itu, di peringkat FIFA, ranking Indonesia juga terus-menerus anjlok. Inilah yang membuat para pecinta sepakbola Indonesia menjadi cemas sekaligus geram.

Apalagi, pada akhir November 2012 mendatang, Timnas Indonesia akan berlaga di ajang bergengsi se-Asia Tenggara, yakni AFF Cup 2012 yang bakal digelar Thailand dan Malaysia. Para suporter tidak ingin Indonesia menjadi macan ompong di ajang tersebut.

“Konflik sepakbola yang berkepanjangan membuat prestasi Timnas Indonesia menurun. Konflik itu semakin diperparah dengan dibentuknya dua timnas menjelang berlangsungnya Turnamen Piala AFF 2012,” keluh Harri Baskoro Adiyanto.

Harri Baskoro Adiyanto melanjutkan, kedua kubu yang sedang bertikai, yakni PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin dengan timnas asuhan Nil Maizar dan KPSI pimpinan La Nyalla Mattalitti yang membentuk timnas tandingan di bawah komando Alfred Riedl, seharusnya tidak mementingkan ego sendiri dan berpikir demi kemajuan sepakbola nasional.

”Seharusnya masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,” tandas Harri Baskoro Adiyanto.

“Melihat keputusan tersebut dan berkaca pada kesepakatan Joint Committee, seharusnya Timnas Indonesia dibentuk atas kesepakatan bersama antara PSSI dan KPSI. Apabila ini terwujud, pemain juga tidak takut untuk bermain di timnas, sebab prestasi terbesar seorang pemain adalah membela negaranya,” lanjutnya.

Harri Baskoro Adiyanto menambahkan, pihaknya akan menggelar aksi lagi di Bali saat Timnas Indonesia PSSI berlaga di turnamen Bali Devata Cup 2012 nanti. Selain itu, Harri Baskoro Adiyanto juga akan menggerakkan aksi di berbagai daerah.

“Aksi ini akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup,” ujar Harri Baskoro Adiyanto.

”Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa daerah Indonesia,” tutupnya.

URL: http://sidomi.com/138801/timnas-indonesia-tak-juga-beres-suporter-gelar-aksi-protes/

tribunnews.com

Protes, Suporter Timnas Indonesia Bentangkan Spanduk di SUGBK

Protes, Suporter Timnas Indonesia Bentangkan Spanduk di SUGBK

TRIBUN JAKARTA/GLERY LAZUARDI
Sejumlah Suporter Indonesia melakukan aksi damai dalam rangka mendukung Timnas Indonesia. Aksi damai itu dilakukan di depan Pintu X, lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012)

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah Suporter Indonesia melakukan aksi damai dalam rangka mendukung Timnas Indonesia. Aksi damai itu dilakukan di depan Pintu X, lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Satu dari bentuk aksi damai yang dilakukan oleh para suporter adalah membentangkan spanduk berukuran 5 X 10 meter yang kemudian dibubuhi tanda tangan oleh suporter dan pengunjung yang hadir di lingkungan SUGBK. Spanduk itu bertuliskan # Kita di sini karena cinta timnas Indonesia.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia, Harri Baskoro Adiyanto mengatakan, dia bersama dengan para suporter yang lain berinisiatif untuk melakukan aksi itu, karena perihatin melihat kondisi sepakbola Indonesia yang terjadi sekarang.

“Konflik sepakbola yang berkepanjangan membuat prestasi Timnas Indonesia menurun. Konflik itu semakin diperparah dengan dibentuknya dua timnas menjelang berlangsungnya Turnamen Piala AFF 2012.
Seharusnya masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,”tuturnya.

Sebelumnya, dualisme federasi sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki kewenangan untuk membentuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia versi PSSI dilatih oleh Nil Maizar, sementara Timnas Indonesia versi KPSI
dilatih oleh Alferd Riedl.

Dalam rapat Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) yang telah dilangsungkan di Yangoon, Myanmar, beberapa waktu lalu diputuskan bahwa Timnas Indonesia di bawah PSSI yang berhak mewakili Indonesia ke Piala AFF 2012.

Kemudian, PSSI telah mendaftarkan 35 nama pemain yang di dalamnya tercantum para pemain yang bermain di kompetisi Indonesia Super League (ISL), Indonesia Premier League (IPL) dan Liga Luar Negeri.

“Melihat keputusan tersebut dan berkaca pada kesepakatan Joint Committee, seharusnya Timnas Indonesia dibentuk atas kesepakatan bersama antara PSSI dan KPSI. Apabila ini terwujud, pemain juga tidak takut untuk bermain di timnas. Sebab prestasi terbesar seorang pemain adalah membela negaranya,”ujar Harri Baskoro Adiyanto.

Aksi damai tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada siang hari. Selain mengumpulkan tanda tangan, para suporter juga melakukan pawai keliling Stadion Utama Gelora Bung Karno.

“Aksi ini akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup. Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa
daerah Indonesia,”katanya.

Harri Baskoro Adiyanto dan para suporter berharap, Timnas Indonesia bersatu dan diisi oleh pemain-pemain terbaik. “Apabila itu terwujud bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF, seperti yang diimpi-impikan selama ini.

Para suporter yang melakukan aksi itu tidak berasal dari kelompok suporter pendukung klub-klub peserta kompetisi Liga Indonesia ataupun kelompok lainnya. Mereka berasal dari individu-individu yang ingin melihat Timnas Indonesia meraih prestasi di kancah internasional.

URL: http://www.tribunnews.com/superball/2012/10/28/protes-suporter-timnas-indonesia-bentangkan-spanduk-di-sugbk?page=2

Juara.net

Suporter Timnas Gelar Aksi Damai di SUGBK

Minggu, 28 Oktober 2012 | 14:47 WIB

Sejumlah masyarakat yang mengaku sebagai pendukung tim nasional Indonesia melakukan aksi damai di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (28/10). Menurut Koordinator Aksi, Harri Baskoro Adiyanto, aksi damai tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi sepak bola Indonesia.

“Konflik sepak bola yang berkepanjangan sebenarnya justru membuat prestasi timnas Indonesia menurun. Konflik itu semakin diperparah dengan dibentuknya dua timnas menjelang Piala AFF 2012. Seharusnya masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,” kata Harri.

Selain itu, aksi juga dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2012. Tercatat, selama kurang lebih lima jam berada di lingkungan SUGBK, Harri mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan lebih dari 100 tanda tangan di dalam spanduk putih bertuliskan “Kita di sini karena cinta timnas Indonesia”.

“Semua hasil tanda tangan ini kami anggap bisa membantu memberikan semangat kepada pemain timnas agar tidak ragu dan risau. Masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada para pemain. Kami sebenarnya menginginkan pemain bersatu dan federasi bersikap tegas kepada kelompok-kelompok yang tidak mendukung. Rencananya semua tanda tangan ini kami akan berikan kepada timnas sebelum keberangkatan ke Piala AFF nanti,” jelas Harri.

URL: http://www.juara.net/read/sepakbola/indonesia/19409-suporter.timnas.gelar.aksi.damai.di.sugbk

Lensa

Prihatin Kondisi Sepakbola Indonesia, Ratusan Suporter Gelar Aksi di GBK

Editor : Rudi

LENSAINDONESIA.COM: Bentuk kepedulian suporter Indonesia dalam membangun sepak bola, sejumlah suporter Indonesia melakukan aksi damai dalam rangka mendukung Timnas Indonesia.

Aksi damai itu dilakukan di depan Pintu X, lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Satu dari bentuk aksi damai yang dilakukan oleh para suporter adalah membentangkan spanduk berukuran 5 X 10 meter yang kemudian dibubuhi tanda tangan oleh suporter dan pengunjung yang hadir di lingkungan SUGBK. Spanduk itu bertuliskan “Kita di sini karena cinta timnas Indonesia”.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia, Harri Baskoro Adiyanto yang memegang kordinator aksi damai ini mengatakan, dia bersama dengan para suporter yang lain berinisiatif untuk melakukan aksi itu, karena perihatin melihat kondisi sepakbola Indonesia yang terjadi sekarang.

Sebelumnya, dualisme federasi sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki kewenangan untuk membentuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia versi PSSI dilatih oleh Nil Maizar, sementara Timnas Indonesia versi KPSI dilatih oleh Alferd Riedl.

Aksi damai tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada siang hari. Selain mengumpulkan tanda tangan, para suporter juga melakukan pawai keliling Stadion Utama Gelora Bung Karno.

“Aksi ini akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup. Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa daerah Indonesia,” katanya.

Para suporter yang melakukan aksi itu tidak berasal dari kelompok suporter pendukung klub-klub peserta kompetisi Liga Indonesia ataupun kelompok lainnya. Mereka yang perihatin melihat perkembangan sepak bola semakin terpuruk dalam prestasi. @taufik

URL: http://www.lensaindonesia.com/2012/10/29/prihatin-kondisi-sepakbola-indonesia-ratusan-suporter-gelar-aksi-di-gbk.html

 

 

 

ilustrasi

Sertifikasi Mediator di PMN

Sehubungan dengan tugas saya sebagai anggota Badan Regulator PAM DKI Jakarta periode 2012 -2015, yang salah satunya adalah melakukan Mediasi maka saya pikir saya perlu mengikuti pelatihan Mediasi dan menempuh sertifikasi sebagai Mediator.

Setelah saya ajukan dalam rapat Anggota BR PAM DKI, akhirnya disetujui usulan saya untuk mengikuti training ini. Saya kemudian mencari tau informasi seputar Mediasi dan lembaga yang meyelenggarakan training dan sertifikasi tersebut.

Akhirnya setelah saya browse di internet saya menemukan lembaga Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang beralamat di ADI PURI, WISMA SUBUD, Jl. RS. Fatmawati No. 52, Cilandak Barat, Jakarta 12430 Telephone: (021) 7691 466. (www.pmn.or.id)

 

Apa itu Mediasi?

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (sebelumnya diatur dalam PERMA NO. 2 tahun 2003), disebutkan bahwa:
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Dalam Kode Etik Mediator PMN dijelaskan bahwa:
Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen yaitu Mediator yang membantu Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

 

Lalu siapa Mediator itu?
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari penjelasan diatas dapat digarisbawahi bahwa:

  • Negosiasi (perundingan) dilakukan oleh para pihak yang bersengketa
  • Negosiasi tersebut dibantu pihak netral yaitu Mediator
  • Mediasi tidak bersifat memutus dan memaksakan penyelesaian
  • Mediasi menghasilkan kesepakatan antara para pihak

Dalam Kode Etik Mediator PMN dijelaskan bahwa:
Mediator adalah seseorang yang independen dalam Mediasi dan bertugas membantu dan mendorong Para Pihak yang bersengketa untuk:

  1. berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikad baik;
  2. mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lainnya;
  3. menciptakan, mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian;
  4. mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan implikasinya; dan
  5. menyelesaikan persengketaannya secara suka rela.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Mediator harus Independen atau tidak memihak, dimana mediator bersikap dan tidak menunjukkan sikap memihak terhadap pihak tertentu, terhadap kepentingan pihak tertentu, dan terhadap usulan alternatif penyelesaian dari pihak tertentu.

ilustrasi

ilustrasi

 

Mengapa Mediasi dipilih?

  • Pengadilan yang memakan waktu, mahal/biaya besar dan ketidakpastian sistem hukum.
  • Mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel dimana profesional terlatih membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak.
  • Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
  • Mediasi lebih fleksibel, efektif dan efisien daripada proses pengadilan umum.

Meskipun semua perkara tidak cocok dengan mediasi lebih dari 80% dari semua permasalahan yang mengarah pada mediasi berhasil diselesaikan.

 

Dimana dilakukan Mediasi?

Mediasi dilakukan baik dalam proses berperkara dipengadilan atau diluar Pengadilan. PERMA No. 1 tahun 2008 mengatur mediasi yang dilakukan dalam proses perkara di Pengadilan. Sedangkan untuk Mediasi di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Mediator bersertifikat dan tidak mengacu ke PERMA No 1 tahun 2008.

 

Apa itu Mediator Bersertifikat?
Mediator bersertifikat adalah Mediator yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Saat ini lembaga yang telah diakreditasi oleh MA tersebut yang saya tau diantaranya adalah:
1. PMN (www.pmn.or.id)
2. IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation)

 

Mengapa saya memilih PMN?

Ada sejumlah alasan mengapa saya memilih PMN, yaitu:

  • PMN Diakreditasi Mahkamah Agung (MA-RI) sejak tahun 2004;
  • PMN merupakan anggota pendiri Asian Mediation Association (AMA) dan aktif dalam setiap konferensi untuk mengikuti perkembangan dunia mediasi di kawasan;
  • PMN memiliki kode etik dan dewan kehormatan etik, memiliki kontrol terhadap semua pemegang Sertifikat Mediator yang berlaku 2 tahun (dapat diperpanjang);
  • PMN selain melakukan pelatihan juga melakukan mediasi baik di luar pengadilan maupun di pengadilan;
  • PMN melakukan program-program penyegaran bagi alumni;
  • PMN merupakan anggota Pokja mediasi di MA-RI yaitu paska terbitnya PerMA 2/2003 dan juga Pokja mediasi untuk revisi PerMA 1/2008.

Saya pun mendaftarkan diri dengan difasilitasi oleh instansi saya bekerja untuk mengikuti training Training Mediasi 40 Jam pada tanggal 6,7,13 dan 14 Juli 2012 dan ujian tanggal 15 Juli 2012 untuk mendapatkan sertifikasi Mediator. Training yang saya ikuti ini adalah training Mediasi PMN Angkatan 41.

Saya mengikuti training bersama puluhan peserta lainnya, yang berasal dari berbagai instansi dan profesi. Ada yang Dokter, Pengacara, Akuntan, LSM, Pendeta, Auditor, Polisi dan lain-lain. Pesertanya sangat beragam dan tentunya sangat bermanfaat dalam menambah ilmu dan pengalaman yang berbeda di setiap bidang.

Alhamdulillah saya lulus dan berhak mendapatkan sertifikat sebagai Mediator.

Pelatihan Mediasi 40-jam di PMN tersebut menggunakan silabus yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung RI, difokuskan pada simulasi dan diskusi, mencakup:

  1. Alternatif Penyelesaian Sengketa
  2. Analisis Konflik
  3. Negosiasi
  4. Tahapan dan Pengantar Mediasi
  5. Mediator’s Skills
  6. Mediasi dalam Situasi Khusus : menghadapi kebuntuan & pihak yang beremosi
  7. Kode Etik Mediator
  8. Merancang Dokumen Kesepakatan
  9. Prosedur Mediasi Pengadilan
  10. Simulasi Mediasi (Role Play)

 

Dokumen:

  1. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PDF)
  2. Buku Tanya Jawab PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PDF)
  3. Kode Etik Mediator PMN (Kode Etik PMN)

 

Dalam kesempatan lain saya akan menjelaskan lebih lanjut seputar Mediasi ini.

ilustrasi

ilustrasi

sejuta-2

Seputar Ketentuan Rahasia Perbankan

SEPUTAR KETENTUAN RAHASIA PERBANKAN
Harri Baskoro Adiyanto & Nasri Hajerat
Divisi Kepatuhan

 

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kejahatan yang melibatkan nasabah Bank sebagai tersangkanya bahkan kemudian menjadi terdakwa. Akibatnya Bank sebagai lembaga keuangan tempat nasabah menyimpan dana sering terkena imbasnya. Salah satu dampak yang sering dialami oleh Bank adalah adanya permintaan informasi atas nasabah oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum.

Sementara pada dunia Perbankan informasi atas nasabah tidak dapat diberikan atau dibuka begitu saja, hal ini disebabkan karena terdapat ketentuan Rahasia Perbankan yang mengatur akan hal tersebut. Oleh sebab itu akan bermanfaat sekali apabila seluruh aparat perbankan mengetahui dan memahami hal-hal seputar Rahasia Bank tersebut, sehingga dapat menghindarkan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul jika suatu saat terdapat permintaan informasi atas nasabah oleh pihak ketiga.

 

Rahasia Bank

Sesuai dengan Undang Undang (UU) No. 07/1992 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank ditegaskan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya.” Sehingga keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kategori Rahasia Bank.

Kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tersebut dikecualikan untuk :

  1. Kepentingan perpajakan.
  2. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN).
  3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
  4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya.
  5. Tukar menukar informasi antar Bank.
  6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis.
  7. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Untuk kepentingan perpajakan, BUPLN/PUPN dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana  sebagimana butir  a sampai dengan c, maka Bank dan Pihak terafiliasi dengan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia (BI). Sedangkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir d sampai dengan g maka tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan BI.

 

Kepentingan Perpajakan

Untuk kepentingan perpajakan tata cara pemberian izin dan perintah tertulis untuk membuka Rahasia Bank diawali oleh adanya permintaan tertulis dari Menteri Keuangan yang harus menyebutkan :

  • Nama pejabat pajak.
  • Nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
  • Nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.

Selanjutnya Deputi Gubernur Senior  atau salah satu Deputi Gubernur BI (Pimpinan BI) akan mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

 

Kepentingan Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/ PUPN

Untuk kepentingan ini Pimpinan BI memberikan izin tertulis kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur. Izin tertulis dari pimpinan BI tersebut diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN yang  harus menyebutkan:

  • Nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN.
  • Nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.
  • Nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.

 

Kepentingan Peradilan dalam perkara pidana

Untuk kepentingan ini Pimpinan BI dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank. Izin tertulis dari Pimpinan BI tersebut diberikan atas permintaan tertulis dari:

  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  • Jaksa Agung Republik Indonesia.
  • Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permintaan tersebut harus menyebutkan :

  • Nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim.
  • Nama tersangka atau terdakwa.
  • Nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.
  • Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

 

Selain itu untuk pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan BI. Dalam hal polisi, jaksa, atau hakim bermaksud memperoleh keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang diblokir dan atau disita pada Bank, berlaku ketentuan mengenai Rahasia Bank.

 

Selain dalam rangka perkara pidana pada umumnya sebagaimana disebutkan diatas, maka pembukaan Rahasia Bank dapat dilakukan pula dalam rangka perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

 

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada UU No. 15/2002 sebagaimana telah terakhir dirubah dengan UU No. 25/2003.  Dalam ketentuan ini diatur bahwa setiap orang yang menyediakan jasa bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk Bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpan dan penyelesaian, pedagang valas, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos atau yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk hal-hal sebagai berikut:

  • Transaksi keuangan mencurigakan.
  • Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.

 

Bagi PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud, di pidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

 

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk Bank, dikecualikan dari ketentuan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam UU No. 07/1992 dan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. PBI No. 2/19/PBI/2000. Namun demikian, mengenai kerahasiaan terdapat ketentuan UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur  sebagai berikut :

  • Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
  • Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
  • Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.
  • Jika pelanggaran terhadap ketentuan ini dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

 

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai beberapa tugas, yang salah satunya adalah melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

 

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada PJK untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perintah tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  • Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
  • Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa.
  • Alasan pemblokiran.
  • Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
  • Tempat Harta Kekayaan berada.

 

Setelah menerima surat perintah pemblokiran dari penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut maka PJK wajib melaksanakan pemblokiran. PJK juga diwajibkan menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Bagi PJK yang melanggar ketentuan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada PJK yang bersangkutan.

 

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Dalam meminta keterangan tersebut terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam UU No. 07/1992 dan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. PBI No. 2/19/PBI/2000. Permintaan keterangan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  • Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
  • Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
  • Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
  • Tempat Harta Kekayaan berada.

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh:

  • Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik.
  • Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum.
  • Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

 

Terkait dengan kewajiban merahasiakan identitas pelapor maka diatur bahwa:

  • PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.
  • Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
  • Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan tersebut.
  • Ditegaskan bahwa jika PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.

 

Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang dan Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

 

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur pada UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 20/2001. Dalam Ketentuan tersebut perlu diperhatikan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

 

Dalam hal ini Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Rekening simpanan yang diblokir dimaksud, termasuk didalamnya bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan.Jika hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

 

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

 

Adapun pelaksanaan tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

 

KPK ini dibentuk sesuai dengan UU No. 30/2002, salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya Pasal 12 menegaskan bahwa dalam melaksanakan hal-hal tersebut KPK berwenang diantaranya untuk :

  • Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
  • Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

 

Sesuai dengan Pertimbangan Mahkamah Agung maka prosedur izin membuka Rahasia Bank untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan oleh KPK tidak memerlukan perintah atau izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur BI.

 

Dalam UU No. 07/1992 jo. UU No. 10/1998 diatur pula ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Rahasia Bank tersebut yaitu :

  • Dalam hal polisi, jaksa, hakim atau pihak lainnya tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan BI, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar.
  • Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar .
  • Demikian pula halnya apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (guna kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank dan kepentingan peradilan dalam rangka perkara pidana) diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp 15. miliar.

 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meskipun keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan adalah bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank, namun demikian apabila Bank akan memberikan keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan perlu kiranya tetap disikapi dengan hati-hati. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan Bank sebagai financial intermediary, yang menjalankan fungsinya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Nasabah (Nasabah Penyimpan dan atau selain Nasabah Penyimpan).

 

Sumber Pustaka:

  1. Center for Finance, Investment & Securities Law (CFISEL), “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”, 2007.
  2. Berbagai Peraturan & Perundangundangan lainnya.

 

Artikel ini pernah dimuat di Majalah “Warta Bukopin” edisi No.

 

 

kerja

Tips Menjaga Komputer Tetap Sehat

TIPS MENJAGA KOMPUTER TETAP SEHAT
Harri Baskoro Adiyanto
Officer Kepatuhan Bisnis

 

Hampir sebagian besar masyarakat saat ini terutama karyawan dan mahasiswa dalam bekerja sehari-hari menggunakan perangkat komputer. Hal tersebut tentunya dengan intensitas yang berbeda-beda (bervariasi). Sering kali kita menghadapi kondisi dimana komputer yang akan digunakan tersebut ternyata tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan rusak.

Jika sudah begini mungkin beberapa pengguna diantaranya dapat segera mengetahui penyebabnya dan mampu mengatasi sendiri persoalan tersebut. Namun demikian, tidak sedikit pula beberapa diantaranya yang tidak dapat mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasinya biasanya mereka akan menghubungi dan meminta bantuan Technical Support. Dampak dari perbaikan ini tidak jarang akan menyita waktu. Hal inilah yang dapat menyebabkan kekesalan, kejengkelan atau ‘membuat be’te,’ sebab pekerjaan yang sudah direncanakan atau perlu segera diselesaikan ternyata menjadi terganggu.

Secara sederhana komputer adalah suatu perangkat ataupun sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan (Edmon Makarim, 2005: 60). Pada dasarnya komputer tersebut terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara terpadu yang dijalankan berdasarkan perintah-perintah khusus yang telah diolah dengan bahasa program tertentu. Dengan demikian untuk dapat bekerja dengan baik maka kondisi fisik setiap komponen tersebut harus selalu dalam kondisi prima. Komponen penting dalam sebuah komputer diantaranya adalah Motherboard, Processor, Data Storage (Harddisk) dan Memory.

Seperti halnya manusia maka agar komputer tersebut dapat senantiasa bekerja dengan prima perlu pula dijaga “kesehatannya”. Bukankah menjaga kesehatan untuk mencegah kerusakan lebih baik daripada harus mengobati (memperbaiki)? Oleh sebab itu untuk menjaga kesehatan komputer tersebut dapat kiranya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Tempatkan Central Processing Unit (CPU) — bagi yang mempergunakan Personal Computer (PC) — atau Notebook/Laptop, dalam ruang yang cukup terbuka dan dengan sirkulasi udara yang cukup. Memang sebagian besar ruangan sudah menggunakan penyejuk udara (Air Conditioning – AC) namun demikian penempatan CPU komputer yang kurang tepat dapat menyebabkan sirkulasi udara kedalam komputer menjadi terganggu. Sementara beberapa komponen dalam komputer sangat rentan terhadap suhu yang tinggi, dimana jika terjadi peningkatan suhu maka terdapat kemungkinan komputer akan menjadi hang atau tidak bekerja. Oleh sebab itu pada beberapa komputer yang digunakan untuk tingkat lanjut (seperti diantaranya untuk pekerjaan grafis atau editing) sering menggunakan alat pendingin tambahan seperti misalnya dengan menggunakan pendingin air (water cooling). Selain itu kerap dijumpai pada beberapa pengguna yang menempatkan CPU komputernya di kolong meja kerja dengan jarak antara CPU dengan dinding cukup rapat, ditambah pula ditumpuki dan ditutupi dengan berbagai macam barang seperti file-file, kardus sepatu dan lain-lain. Tentunya hal ini kurang baik bagi sirkulasi udara ke dalam komputer tersebut.

2. Sebaiknya hindari mematikan komputer tanpa melalui prosedur yang benar atau dimatikan secara paksa. Hal ini dapat menyebabkan komputer menjadi rentan akan kerusakan, terutama pada bagian Data Storage (Harddisk). Sebab dengan mematikan komputer tanpa melalui prosedur yang benar maka harddisk tersebut belum siap untuk berhenti bekerja dan kembali pada kondisi normal. Sehingga hal ini dapat memicu timbulnya bad sector pada harddisk tersebut. Jika sudah muncul bad sector tersebut maka usia pakai harddisk tersebut dapat diperkirakan tidak akan lama lagi atau akan segera rusak. Hal ini tentu sangat riskan dan berbahaya, terutama bagi pengguna yang memiliki data penting dalam harddisk-nya, maka langkah pertama setelah mengetahui adanya bad sector dalam harddisk tersebut adalah dengan melakukan back-up atau meng-copy data-data yang penting ke dalam harddisk lain yang masih sehat.Hendaknya sebelum menggunakan  perangkat lunak (software) atau perangkat keras (hardware) tambahan lainnya agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Technical Support atau otoritas yang berwenang dalam mengelola komputer. Hal ini guna menghindari terjadinya benturan (conflict) antar perangkat tersebut sehingga dapat merubah konfigurasi atau menyebabkan gangguan kinerja bahkan merusak komputer tersebut.

3. Setting (atur) layar monitor komputer dengan mode hybernate (hibernasi) atau standby jika ditinggalkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini selain bermanfaat dalam menjaga usia pakai komputer juga menghemat konsumsi energi yang digunakan. Pengaturan semacam ini berguna bagi pengguna yang sering meninggalkan komputernya dalam waktu yang cukup lama, seperti misalnya untuk rapat atau bertemu klien tanpa perlu mematikan komputer. Untuk mengatur layar monitor seperti dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

Klik Start à lalu masuk ke Control Panel à lalu pilih menu Display à selanjutnya pilih tab Sreen saver. Dalam tab ini terdapat menu monitor power à klik pada button power. Selanjutnya tentukan jangka waktu yang diinginkan agar monitor akan berada pada mode standby jika tidak digunakan.

4. Sebaiknya lakukan proses harddisk scan dan harddisk defragmentation. Hal ini merupakan salah satu bagian proses pencegahan kerusakan yang cukup penting serta sebagai upaya menjaga kondisi harddisk dan data didalamnya. Jika dianalogikan dengan sebuah perpustakaan maka proses defragmentation ini merupakan sebuah proses yang mirip dengan proses untuk mengembalikan buku-buku yang telah dibaca kembali ke dalam rak-raknya sesuai kelompoknya masing-masing. Data-data dalam harddisk yang tidak tersusun secara tepat dan teratur akan menyebabkan komputer menjadi terasa lambat ketika digunakan. Selain itu dua proses ini berguna pula untuk mengetahui adanya bad sector (sebagaimana telah disampaikan sebelumnya). Oleh sebab itu lakukan kedua proses ini minimal satu kali dalam sebulan atau dapat lebih cepat jika dipandang perlu. Proses ini dapat dilakukan dengan cara :

 Klik My Computer pada desktop à klik kanan pada harddisk yang ingin di scan dan di defrag (misalnya C:\harddisk) à lalu klik properties à pada tab Tools pilih menu yang diinginkan. Jalankan Scan now untuk proses scanning dan selanjutnya jika proses ini selesai beralih ke pilihan Defragment now untuk melakukan proses Defragmentation.

 Mengingat untuk melakukan aktivitas ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka proses ini dapat dilakukan untuk selanjutnya dapat ditinggalkan, misalnya untuk menghadiri rapat atau bertemu klien. Agar proses ini dilakukan secara rutin atau tidak terlewat, pada sekitar monitor komputer dapat ditempelkan sebuah catatan atau check-list kecil sebagai media untuk mengingatkan apakah proses ini telah dilakukan.

5. Pastikan bahwa pada komputer yang digunakan telah di install perangkat lunak (software) antivirus. Walaupun secara fisik sebuah perangkat komputer telah dirawat dan dijaga dengan baik, namun dalam keseharian bekerja tidak dapat dihindari bahwa komputer tersebut akan berinteraksi dengan komputer atau perangkat lain. Interaksi tersebut dapat terjadi melalui jaringan, menerima atau menyalin data melalui berbagai media penyimpan (disket, flash memory dll), menerima dan mengirim email atau bahkan mengakses jaringan diluar kantor melalui internet. Seluruh aktivitas tersebut akan menimbulkan potensi masuknya virus, berupa program yang dapat mengganggu atau bahkan merusak, ke dalam komputer. Oleh sebab itu agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu di install antivirus yang memadai. Saat ini telah tersedia berbagai macam antivirus dan technical support biasanya telah meng-install-kan sebuah perangkat lunak antivirus dalam setiap perangkat komputer. Hal yang perlu pula diperhatikan adalah walaupun perangkat lunak antivirus tersebut telah di install, perlu senantiasa dilakukan pengkinian (updating) antivirus tersebut secara berkala. Hal ini cukup penting  mengingat setiap saat selalu muncul jenis/varian baru dari virus yang dapat menginfeksi komputer. Proses pengkinian tersebut dapat dilakukan dengan men-download (mengunduh) langsung melalui website resmi antivirus yang bersangkutan atau dapat pula diperoleh dengan meminta bantuan dari technical support yang berwenang.

Demikianlah beberapa langkah yang perlu kiranya dilakukan guna menjaga kinerja komputer anda agar selalu tetap prima. Semoga tidak be’te lagi… :)

Sumber Pustaka :

  1. Edmon Makarim, “Pengantar Hukum Telematika – Suatu Kompilasi Kajian”, 2005.
  2. PT. ANT – IT Training Center, “Practical Guide to Security Policy and Awareness for Managers: Defending Your Physical and Digital Asset Against Hacker, Crackers, Spies & Thieves”, 2007.

 

Artikel ini pernah dimuat di Majalah “Warta Bukopin” edisi …

 

 

GB-01

Bankir Asing Vs Bankir Lokal (Regulasi dan Implikasinya)

BANKIR ASING VS BANKIR LOKAL (REGULASI DAN IMPLIKASINYA)
Harri Baskoro Adiyanto
Divisi Kepatuhan Bisnis

Masuknya investor asing dalam dunia perbankan nasional cenderung meningkat dengan pesat. Jika diamati dengan seksama, bank-bank yang dahulu murni dimiliki oleh investor lokal saat ini sudah dimiliki oleh investor asing dalam jumlah yang besar. Bahkan pada beberapa bank sulit untuk mengatakan bahwa bank tersebut adalah bank ”nasional”, mengingat sebagian besar pemiliknya adalah investor asing.

Fenomena ini tentunya memiliki dampak terhadap bank-bank yang telah dimiliki oleh investor asing tersebut, maupun terhadap bank-bank lainnya. Salah satu dampak yang menjadi trend saat ini dan menarik untuk dikaji adalah masuknya sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA). Mereka menduduki berbagai macam posisi mulai dari level Senior Eksekutif hingga level teknis operasional.

Melihat judul diatas, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan sikap nasionalisme yang sempit dan terkesan anti asing sehingga ulasannya menjadi keluar dari konteksnya dan hanya terbatas membahas pada asing vs lokal. Tulisan ini lebih berupaya untuk memberikan sedikit gambaran dan penjelasan mengapa para bankir, khususnya bankir asing,  seyogyanya perlu diatur dan bagaimana para bankir lokal menyikapi hal tersebut.

 

Regulasi TKA

Masuknya TKA sesungguhnya tidak hanya terjadi pada industri perbankan saja melainkan terjadi pula pada industri lain. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan mengingat saat ini perkembangan dunia yang sudah mengglobal sehingga seolah tidak ada sekat-sekat batas antar negara. Hal ini semakin didukung oleh regulasi internasional yang mendorong setiap negara untuk lebih terbuka tidak hanya terhadap produk asing melainkan juga terhadap TKA atau SDM asing.

Indonesia sesungguhnya telah mengantisipasi dan mengatur mengenai masalah TKA tersebut. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII Pasal 42 s/d 49 dan Kepmen No. Kep.-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Pekerjaan Tenaga Kerja Asing dan Kepmen No. Kep.-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun demikian, pengaturan mengenai TKA yang khusus mengatur pada sektor industri perbankan hingga tulisan ini dibuat belum diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).

BI sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan telah menyikapi persoalan ini. Sehingga dalam waktu dekat direncanakan akan segera diterbitkan peraturan BI yang mengatur hal tersebut. Meski terbitnya peraturan ini dipandang sebagian kalangan cukup terlambat namun demikian hal ini tetap tidak mengurangi urgensi terbitnya peraturan tersebut.

Saat ini TKA pada perbankan nasional telah menduduki berbagai posisi dalam bank dan berjalan tanpa aturan yang jelas. Bahkan kerap ditemui TKA yang bekerja pada posisi teknis operasional perbankan dimana SDM lokal sudah banyak yang mampu menangani dan menguasainya. BI memandang perlu agar hal ini diatur secara lebih jelas, sehingga penggunaan TKA menjadi lebih tertib dan ketat. Oleh sebab itu dalam draft peraturan tersebut TKA hanya akan diperkenankan pada posisi-posisi tertentu, yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi, treasury, investor relation & kredit. Sehingga pada posisi selain posisi tersebut penggunaan TKA sudah tidak diperkenankan lagi.

Selanjutnya TKA yang diperbolehkan pada posisi yang telah ditetapkan tersebut diharuskan pula memiliki tenaga pendamping yaitu SDM lokal. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi sebuah proses transfer knowledge dan proses kaderisasi dalam bank tersebut. Dengan adanya alih pengetahuan tersebut diharapkan pula ketergantungan pada bankir asing dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu dengan adanya regulasi dari BI tersebut maka diharapkan kualitas/mutu dari Bankir asing yang bekerja di Indonesia juga dapat terjaga. Sehingga sejalan dengan proses alih pengetahuan itu maka SDM lokal juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas.

Hal lain yang perlu dicatat adalah walaupun TKA diperbolehkan pada beberapa posisi sebagaimana disampaikan sebelumnya, terdapat pula larangan yang tegas dalam draft ini dimana untuk posisi Direktur yang menangani masalah Personalia berikut posisi dibawahnya tidak diperkenankan diisi oleh TKA, hal ini sejalan dengan ketentuan Ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara dalam kaitannya dengan industri perbankan, draft peraturan BI ini menegaskan bahwa posisi Direktur Kepatuhan juga tidak diperkenankan diisi oleh TKA.

Munculnya rencana untuk menerbitkan regulasi ini bagi beberapa pihak menimbulkan pertanyaan. Jika bankir asing (TKA) diatur sedemikian ketat, bagaimana dengan bank yang memiliki kebijakan untuk merotasi karyawannya sehingga terdapat kemungkinan Bankir yang bekerja di Indonesia adalah TKA sementara SDM Indonesia justru ditempatkan pada kantor perwakilan bank tersebut di luar negeri.

Menurut Elvyn G. Massasya, pengaturan tersebut sesungguhnya tidak perlu dilihat sebagai kendala baik bagi bank asing maupun lokal. Lebih lanjut menurut beliau masalah preferensi kebutuhan SDM berdasarkan kebangsaan masih dapat ditolerir sepanjang tidak membuat aturan yang justru menutup diri dari pergaulan internasional. Lebih jauh Alvin memandang bahwa selama 3 tahun terakhir masuknya investor asing plus TKA ke Indonesia secara bebas tidak dibarengi dengan sumbangan peningkatan pertumbuhan kredit secara signifikan. Sehingga menurutnya yang terpenting bukanlah pada persoalan asing atau lokal melainkan siapa (person) yang menjadi bankir dan bagaimana komitmennya dalam memajukan perekonomian nasional. Oleh karenanya adanya regulasi ini diharapkan tidak menjadikan persoalan ini dipolitisasi sehingga menjadi terkesan asing vs lokal, yang lebih penting adalah bahwa bagaimana SDM lokal dapat menyikapi peluang dari terbitnya regulasi ini.

 

Implikasi

Menyikapi adanya regulasi tersebut serta perkembangan dunia perbankan yang semakin mengglobal maka hal ini menuntut Bankir lokal untuk segera menata diri. Disatu sisi, hal ini tentunya menghadirkan peluang namun disisi lain juga sekaligus memberikan sejumlah tantangan.

Menurut sejumlah pengamat, penunjukkan Bankir asing oleh para investor untuk duduk dalam berbagai posisi kunci (penting) saat ini masih lebih banyak didominasi oleh faktor rasa percaya. Dimana hal tersebut dipandang tidak sehat dan tidak profesional. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya banyak Bankir lokal yang memiliki kompetensi, kapabilitas dan komitmen yang lebih baik daripada bankir asing. Terkadang bankir asing tersebut tidak memahami iklim dunia usaha di Indonesia yang lebih fokus pada usaha kecil dan mikro. Oleh sebab itu hadirnya regulasi ini diharapkan dapat mendorong pihak pemilik bank agar menunjuk para bankir yang duduk  posisi tertentu berdasarkan kriteria yang lebih sehat, profesional dan proporsional.

Hal yang penting untuk disikapi selanjutnya oleh bankir lokal saat ini adalah bagaimana dapat senantiasa memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi, kapabilitas & komitmen tinggi, sehingga dapat bersaing dengan TKA tersebut. Hadirnya regulasi ini akan menjadi kurang berarti tanpa disertai dengan peningkatan basic/core skill dan regenerasi SDM lokal dibidang industri perbankan. Oleh sebab itu pengembangan SDM secara jelas dan terarah menjadi sangat mendesak.

Saat ini masalah pengembangan skill (kemampuan) SDM terkait perbankan dipandang masih lemah. Hal ini dapat dilihat dengan belum terintegrasinya dunia pendidikan  dengan industri perbankan itu sendiri. Sejumlah pengamat bahkan memberikan catatan khusus pada SDM di bidang perbankan yang justru bukan berasal dari sekolah perbankan. Bahkan banyak industri perbankan yang tidak memandang penting pengelolaan SDM tersebut, sehingga pada berbagai posisi pekerjaan di industri perbankan banyak dialihdayakan (outsource) atau menggunakan karyawan tidak tetap. Padahal untuk mencetak SDM yang berpengalaman di bidang perbankan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Lebih lanjut Muliaman D. Hadad, Deputi Gubernur BI, menegaskan bahwa dimasa mendatang pengembangan SDM ini perlu menjadi perhatian serius bagi dunia perbankan. Bahkan Serikat Pekerja (SP) harus lebih aktif dalam memastikan bahwa perusahaan telah memiliki rencana pengembangan SDM yang terencana dengan rinci dan baik. Hal ini sebagai bagian guna menyiapkan SDM perbankan yang handal dan siap dalam menghadapi konsolidasi perbankan dan persaingan yang ketat dimasa mendatang.

Hal lain yang dikhawatirkan oleh para praktisi perbankan adalah tingginya angka perpindahan SDM dari satu bank ke bank lain, sehingga proses pendidikan serta regenerasi SDM sebagaimana yang diharapkan tersebut seolah menjadi sia-sia. Hal tersebut memang sulit untuk dihindari, namun demikian untuk memperkecil risiko ini maka peningkatan kesejahteraan SDM di dunia perbankan dapat menjadi salah satu solusi pemecahan.

Semoga dengan adanya regulasi ini diharapkan SDM bankir-bankir lokal dapat melihat peluang untuk terus meningkatkan skill dan kompetensi sehingga mampu bersaing tidak hanya ditingkat lokal akan tetapi juga ditingkat global.

Tepat kiranya apa yang disampaikan oleh Peter Drucker bahwa inovasi adalah jantung organisasi bisnis masa kini untuk dapat sukses dalam jangka panjang. Akar bagi inovasi tak lain knowledge creation yang bersumber dari the knowledge worker.

 

(Tulisan ini disarikan dari Banker’s Panel Discussion : ”Knowledge Transfer : How the National Bankers Tap the Opportunities from BI’s Policy Draft on Limiting the Number of Foreign Bankers”, J.W Marriot Jakarta 12 April 2007.)

 

Artikel ini pernah dimuat di Majalah “Warta Bukopin” edisi …