Legal Opinion

Contoh Legal Opinion

Legal Opinion atau Opini Hukum/Pendapat Hukum

 

Dalam bahasa latin disebut dengan Ius Opinio.

Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon).

Tidak ada definisi yang baku mengenai Legal Opinion di Indonesia. Mengacu pada Black’s Law Dictionary, Edisi VII, Henry Campbell Black, definisi Legal Opinion adalah :

A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental antity”. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion”.

 

Berikut ini adalah contoh Legal Opinion:

Contoh 1 – Klik Disini

Contoh 2 – Klik Disini

 

 

Legal Audit

Contoh Laporan Hasil Legal Audit

Legal Audit

adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

 

Tujuan Legal Audit

  1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap  dokumen yang diaudit atau diperiksa;
  2. Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
  3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha;
  4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

 

Dokumen Audit

Sehubungan dengan proses Legal Audit terdapat beberapa dokumen penting yang harus diperiksa antara lain sebagai berikut:
1. Anggaran dasar perusahaan, antara lain berupa:

  •  akta pendirian perusahaan
  •  berita acara rapat pemegang umum saham
  •  daftar pemegang saham perusahaan
  •  struktur organisasi perusahaan
  •  daftar bukti penyetoran modal perusahaan
  •  anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan, antara lain berupa:

  •  sertifikat-sertifikat tanah
  •  surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor
  •  dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain

3. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga, antara lain berupa:

  • perjanjian hutang piutang
  • perjanjian kerja sama
  • perjanjian dengan (para) pemegang saham
  • perjanjian-perjanjian dengan supplier

4. Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan, antara lain berupa:

  • surat keterangan domisili perusahaan
  • tanda daftar perusahaan
  • perijinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

5. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan, antara lain berupa:

  • peraturan perusahaan,
  • dokumen mengenai jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek),
  • dokumen mengenai ijin tenaga kerja asing,
  • dokumen mengenai perijinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian,
  • dokumen mengenai upah tenaga kerja,
  • dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan sebagainya;

6. Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan, antara lain berupa:

  •  polis asuransi gedung,
  •  polis kendaraan,
  •  polis mengenai gangguan usaha,
  •  polis untuk pihak ketiga (misalnya konsumen),
  •  polis koperasi,
  •  polis dana yang tersimpan, dan sebagainya;

7. Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan, antara lain berupa:

  •  nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan,
  •  dokumen mengenai pajak bumi bangunan,
  •  dokumen mengenai pajak-pajak terhutang, dan sebagainya;

8. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

 

Contoh Legal Audit untuk Perseroan Terbatas:

  1. Anggaran Dasar Perusahan
  2. Direksi dan Komisaris
  3. Struktur Permodalan
  4. Perijinan
  5. Aset Perusahaan
  6. Asuransi
  7. Ketenagakerjaan
  8. Perjanjian-Perjanjian
  9. Pajak
  10. Proses Hukum

 

CONTOH LAPORAN HASIL LEGAL AUDIT:

  1. CONTOH 1
  2. CONTOH 2

 

 

Sumber:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl507/legal-audit-(2)

https://konsultanhukum.web.id/tujuan-legal-audit/

 

 

 

bannerdpd

Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung …

Tulisan ini adalah makalah kecil  ke 2 dari tugas Mata Kuliah Politik Hukum pada kelas Program Magister Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dosen mata kuliah ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H

Judul makalah ini adalah: “Kewenangan Judicial Review Dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”. Makalah saya tulis di bulan April 2017.

Daftar Isi makalah ini adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Pokok permasalahan
3. Maksud dan Tujuan Penelitian
4. Metodologi Penelitian

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA
1. Latar Belakang Judicial Review
2. Sejarah Judicial Review
3. Judicial Review di Indonesia
4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi
5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
1. DPD di Indonesia
2. Kewenangan DPD
3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung
a. Permasalahan Internal DPD
b. Mengajukan Uji Materi ke MK
c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung
d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

 

Berikut adalah isi dari makalah kecil tersebut:

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DAN
INDEPENDENSI
MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

 

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Parlemen Indonesia kembali mempertontonkan perilaku yang memalukan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 3 April 2017 diwarnai aksi interupsi dan bahkan saling dorong. Kericuhan terjadi saat salah satu Anggota DPD dari Jawa Timur, Ahmad Nawardi, maju ke atas podium dan mengambil alih pengeras suara. Anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo, tak terima Nawardi mengambil alih podium, Ia pun bergegas ke podium. Langkah Afnan yang naik ke atas podium terhenti karena ia sempat ditarik hingga terjatuh dari atas panggung podium oleh Anggota DPD dari Sulawesi Utara Benny Rhamdani. Suasana pun menjadi semakin memanas.[1]

Kericuhan semacam ini bukan kali pertama terjadi dalam rapat sidang paripurna DPD. Sebelumnya kericuhan serupa terjadi dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD pada tanggal 16 Maret 2017. Perilaku kekanak-kanakan para anggota parlemen ini sangat menyedihkan dan ironis sekali mengingat saat ini kinerja para wakil rakyat tersebut masih sangat jauh dari harapan. Terlebih persoalan yang diributkan tersebut bukanlah persoalan yang penting dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, akan tetapi hanya menyangkut kepentingan sekelompok orang di DPD.

Kericuhan tersebut terjadi akibat adanya konflik berkepanjangan di dalam internal DPD. Konflik itu terkait adanya keinginan sebagian anggota DPD untuk merubah Tata Tertib DPD yang ingin merubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2.5 tahun. DPD terbelah menjadi dua kelompok akibat adanya keinginan ini.

Pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD tanggal 16 Maret 2017 Pimpinan DPD saat itu yaitu Irman Gusman tidak bersedia menandatangani Revisi Tata Tertib DPD RI, yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya suasana menjadi ricuh dan menjadi panas karena ada anggota yang melakukan interupsi dan berteriak meminta pimpinan menandatangani Revisi Tata Tertib DPD. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD. Irman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.[2]

Persoalan kisruh di internal DPD ini kemudian berlanjut dengan dibawanya permasalahan ini untuk judicial review di Mahkamah Agung. Hasil putusan judicial review Mahkamah Agung tersebut ternyata menimbulkan sejumlah masalah. Terdapat perbedaan penafsiran atas isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga putusan ini kembali menimbulkan perdebatan di rapat paripurna DPD tanggal 3 April 2017.

Dari persoalan ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya terdapat persinggungan atau bahkan kaitan yang erat antara politik dan hukum. Bahkan Prof. Moh Mahfud Md berpendapat bahwa ada intervensi politik dalam hukum. Hukum ternyata tidak steril dari subsistem kemasayarakatan lainnya. Politik seringkali melakukan intervensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum.[3]

Munculnya sejumlah permasalahan terkait putusan judicial review Mahkamah Agung dan konflik yang terjadi di internal DPD tersebut menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut maka makalah ini mengambil judul: “Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”.

 

2. Pokok permasalahan

Dalam penulisan makalah ini pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah untuk mengkaji kewenangan judicial review di Indonesia, kemudian untuk mengetahui tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga mengkaji putusan judicial review dan Independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjelaskan dan menguraikan kewenangan judicial review di Indonesia, menganalisis tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan menganalisis putusan judicial review dan independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.[4]

 

B. KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

1. Latar Belakang Judicial Review

Di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan. Meskipun sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang Undang, telah diproses sesuai dengan prolegnas[5], namun demikian masih dimungkinkan untuk dilakukan uji konsistensinya dengan UUD atau dengan peraturan yang lebih tinggi melalui judicial review.

Judicial review adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[6] Judicial review merupakan instrumen hukum yang dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.[7]

Mauro Capelletti, secara substantif mengartikan judicial review sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu.[8] Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan questio juris para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (judex factie), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (judex juris).

Istilah judicial review sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan ini diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak dikenal istilah judicial review, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (toetsingensrecht).[9] Judicial review dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Pengujian oleh hakim itu dapat dilakukan dalam bentuk institutional-formal dan dapat pula dalam bentuk substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara ‘judicial review’ itu dalam persidangan yang tersendiri, inilah bentuknya yang secara institutional-formal.

Dapat juga terjadi pengujian yang dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja, hakim dapat saja atau ber-wenang mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu, baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai ‘judicial review’ yang bersifat prosessual, atau ‘judicial review’ yang bersifat substansial.[10]

 

2. Sejarah Judicial Review

Awal mula konsep judicial review ini bermula saat muncul kemarahan dari seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Richard Dobbs Spaight, yang meneriakkan: “Judicial Review adalah perampasan wewenang!”. Teriakan inilah yang kemudian dicatat oleh Levy sebagai awal mula kemunculan konsep judicial review.[11] Teriakan Spaight pada tahun 1787 adalah penanda penolakannya terhadap usulan para hakim yang menginginkan keputusan Kongres untuk bisa diamandemen. Oleh Spaight, konsep tersebut dianggap merampas kekuasaan Kongres.

Selanjutnya sejarah berkembangnya konsep atau ide adanya ‘constitutional review’ (pengujian konstitusional) atau ‘judicial review’ (pengujian oleh hakim) dapat dilihat dari kasus di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Tepatnya ketika muncul kasus pertama yang melahirkan ide besar dalam sejarah hukum dan peradilan di dunia, yang kemudian kita kenal dengan mekanisme peradilan konstitusi, yaitu dalam perkara Marbury versus Madison yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. Sejak itu ide ‘constitutional review’ dan ‘judicial review’ mengundang perdebatan kontroversial di dunia dan pada akhirnya diterima sebagai keniscayaan dalam praktik di seluruh negara demokrasi modern di dunia sampai sekarang.[12]

Chief Justice John Marshall adalah orang pertama dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu UU dalam bentuk judicial review. John Marshall adalah secretary of state dari Presiden John Adams yang diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung atau Chief Justice.[13]

Kisahnya berawal ketika Presiden John Quincy Adams kalah dari Thomas Jefferson dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1800. Sebelum secara resmi menyerahkan jabatannya kepada presiden baru, John Adams mengangkat pejabat-pejabat penting yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap sebagai upaya menyelamatkan kedudukan teman-temannya agar mereka tetap menduduki jabatan penting. Bahkan, sampai tengah malam di hari terakhir sebelum meninggalkan jabatannya (3 Maret 1801), Presiden John Adams, dengan dibantu oleh John Marshall masih terus menyiapkan dan menandatangi surat-surat pengangkatan pejabat, termasuk beberapa orang diangkat menjadi duta besar dan hakim. Di antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan William Harper yang diangkat menjadi hakim perdamaian (justices of peace). Karena mendesaknya waktu, maka surat-surat pengangkatan untuk pejabat-pejabat yang disebut sebagai “the midnight judges” itu tak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan sampai Adams melepaskan jabatannya secara resmi.[14]

Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserahterimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1801, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Begitu memegang jabatannya secara efektif, Presiden Thomas Jefferson memerintahkan Secretary of State yang baru, James Madison, untuk menahan atau tidak menyerahkan surat pengangkatan Marbury dan kawan-kawan sebagai hakim perdamaian yang telah dikeluarkan oleh John Adams itu.[15]

Atas dasar penahanan surat itulah maka Willaim Marbury dkk melalui kuasa hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Federal, mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas yang dikenal sebagai ‘writ of mandamus’ sebagaimana diatur di dalam Section 13 Judiaciary Act 1789, yakni memerintahkan kepada pemerintah untuk segera menyerahkan surat-surat pengangkatan oleh John Adams yang telah disetujui oleh Kongres.[16]

Pemerintah baru di bawah Jefferson menolak untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan itu, bahkan mengatakan bahwa writ of mandamus itu tak dapat dikeluarkan. Namun, pemerintah Jefferson juga menolak untuk menjelaskan dan memberikan bukti-bukti mengapa pihaknya menyatakan writ of mandamus tak dapat dikeluarkan. Bahkan, Kongres baru yang kemudian dikuasai oleh kubu Jefferson dari kaum Republik (Lawan John Adams yang dari kaum Federalis) mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan MA selama lebih dari setahun sehingga persidangan MA tentang itu baru bisa dilangsungkan kembali pada bulan Februari 1803.[17]

Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro-kontra muncul dalam masyarakat Amerika Serikat mengenai hal ini. Dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. [18]

Meski demikan, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.[19]

Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus Madison itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act Tahun 1789 tersebut, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannnya dari konstitusi. Dari sinilah kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.[20]

Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai ‘the supreme law of the land’ harus dinyatakan ‘null and void’. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin ‘judicial review’ sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia.

Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan bahwa hak Marbury dkk adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dkk ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang mengeluarkan ‘writ of mandamus’ seperti yang diminta. Namun demikian, yang lebih penting lagi putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang ‘writ of mandamus’ itu sendiri, yang dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan Section 2 Article III Konstitusi Amerika Serikat.

Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak termaktub dalam UUD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru bahkan dalam sejarah hukum di dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan untuk menilai, tetapi tidak sampai membatalkan sebagaimana dilakukan oleh John Marshall. Sebelumnya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai kewenangan tradisional untuk menyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan dengan cara tidak menjadikannya referensi dalam perkara yang sedangkan diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya mirip dengan “judicial review” juga.[21]

Apa yang dilakukan Marshall untuk memutus kasus itu adalah luar biasa karena keputusannya itu merupakan produk pertama tentang judicial review atas sebuah UU terhadap konstitusi di sepanjang sejarah ketatanegaran dan konstitusi dunia. Karena besarnya pengaruhnya di kemudian hari, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini biasa disebut oleh para ahli dengan istilah-istilah bermacam-macam, seperti ‘a landmark decision’ atau ‘the most brilliant innovation’, atau bahkan seperti disebut oleh Erwin Chemerinsky sebagai “the single most important decision in American Constitutional Law”.[22]

 

3. Judicial Review di Indonesia

Mohammad Yamin adalah tokoh pertama yang memiliki pemikiran tentang judicial review. Pemikiran itu ia sampaikan dalam sebuah forum resmi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan keberadaan sebuah mahkamah yang bisa memutuskan, apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD.[23]

Usulan ini menegaskan bahwa pemikiran tentang judicial review telah muncul pada awal pembentukan negeri ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia.[24]

Hal ini dapat dimengerti mengingat Judicial Review dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sejajar. Alasan lainya adalah menyangkut kesiapan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum terkait pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[25] Ada semacam keraguan dalam benak Soepomo menyangkut skill hakim yang nantinya akan memutuskan masalah ketatanegaraan ini.

Pasca perbedaan pendapat antara Yamin dan Soepomo tersebut, wacana judicial review masih tetap ada. Tahun 1956 beberapa hakim menyusun seperangkat usulan untuk pasal-pasal konstitusi yang berkenaan dengan organisasi kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal tersebut diantaranya memuat ketentuan tentang organisasi kehakiman yang mandiri, dipimpin dan dikelola oleh Mahkamah Agung dengan pengangkatan sebagai hakim seumur hidup. Usulan yang paling radikal adalah bahwa Mahkamah Agung hendaknya diberi wewenang konstitusional untuk meninjau kembali semua undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.[26]

Agung Wirjono Prodjodikoro yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, kemudian mengajukan usulan peningkatan kewenangan tersebut saat bertemu dengan Majelis Konstituante, Agung mendukung penuh kewenangan hakim yang merujuk pada hukum tata negara Amerika Serikat itu.[27]

Usulan ini mendapat tanggapan positif oleh Majelis Konstituante. Namun, sebelum Majelis Konstituante bisa merampungkan pekerjaannya untuk membuat konstitusi baru, lembaga ini dibubarkan karena situasi politik Indonesia yang berubah. Sejalan dengan bubarnya Majelis Konstituante maka gagasan judicial review tidak dapat terwujud.

Selanjutnya pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan:[28]

(1) Hak menguji materiil ada pada Mahkamah Agung.
(2) Hak menguji materiil dapat dilakukan terhadap peraturan per-undangundangan yang lebih rendah dari undang-undang.
(3) Pelaksanaan hak menguji materiil itu hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
(4) Apabila Mahkamah Agung telah melaksanakan hak uji materiilnya, maka yang mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diuji adalah instansi yang telah menetapkan atau yang telah mengeluarkan.

Sedangkan pada Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa:[29]

(1)   Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang.
(2)   Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
(3)   Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Meski telah diakomodasi namun tidak ada produk dari peraturan tersebut hingga terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan momentum reformasi pada tahun 1998. Meski pada tataran normatifnya, ketentuan ini juga dimasukkan dalam Tap MPR No. VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi dalam Tap MPR No. III/MPR/1978, serta dalam berbagai peraturan yang terkait.[30]

 

4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi

Sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (constitutional review) baru diadopsi ke dalam sistem konstitusi Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem hukum dan konstitusi negara ini.

Kewenangan pengujian ini baru muncul setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memberikan MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelumnya, prosedur pengujian (judicial review) oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, pengujian oleh Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan.

Pengujian aktif (active review) yang seyogianya akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan TAP No. III/MPR/2000 tersebut, sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut berakhir, tidak pernah dilaksanakan karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan.

Pengujian konstitusional dalam arti ‘judicial review on the constitutionality of law’ atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan kita setelah diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana di Indonesia, tidak seperti negara-negara dengan tradisi ‘common law’ seperti Amerika Serikat, maka Indonesia dengan tradisi ‘civil law’, mengikuti pola Kelsenian atau model Eropa Kontinental dalam mendirikan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung.

Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003.[31]

Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003.

Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Mahkamah Konstitusi telah dengan baik menjalankan fungsinya sebagai:[32]

  1. pengawal konstitusi (the guardian of the constitution),
  2. pengawal demokrasi (the guardian of democracy),
  3. pelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (the protector of human rights and the citizens’ constitutional rights), dan
  4. penafsir final konstitusi negara (the final interpreter of the constitution).

Fungsi-fungsi itu dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu memeriksa dan memutus permohonan:[33]

  1. pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review of the constitutionality of law),
  2. perselisihan hasil pemilihan umum,
  3. sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara,
  4. pembubaran partai politik, dan
  5. perkara ‘impeachment’ terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dasar hukum yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi hingga saat ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi paling penting adalah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Kewenangan pengujian atas konstitusionalitas UU dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan. Pengujian atas UU dilakukan dengan tolok ukur UUD. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak.[34]

 

5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung terkait dengan judicial review diatur sebagai berikut:[35]

  1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislative). Struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah  ‘court  of  justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’. Mahakamah Agung mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan  keadilan,  sedangkan  Mahkamah Konstitusi mengadili  sistem  hukum  dan  sistem keadilan itu sendiri.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung juga terkait dengan materi perkara pengujian undang-undang. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi  dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Untuk saat ini menurut ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara.

 

C. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

1. DPD di Indonesia

Reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 telah mengubah kehidupan bangsa Indonesia secara fundamental. Konfigurasi tata negara mengalami perubahan dan berkembang hingga melahirkan beragam teori dan praktik sistem  ketatanegaraan  baru.

Perubahan yang nyata adalah hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) selain juga lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai amanah dari perubahan UUD 1945. Menurut ketentuan UUD RI 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewe-nangan langsung dari UUD. Kesembilan organ tersebut adalah: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.[36]

DPD pada prinsipnya merupakan wujud perwakilan rakyat di parlemen. Lahirnya DPD merupakan perwujudan dari konsep atau ide sistem bikameral yang diusulkan saat proses amandemen UUD 1945.[37] DPD pada awalnya dimaksudkan untuk mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double-check” dimana representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR dalam hal ini merupakan cerminan representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).[38]

Ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang seperti saat ini. Dimana rumusan ini menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tidak dapat disebut menganut sistem bikmaeral sama sekali.[39] Dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Pelembagaan fungsi legislature disebut sebagi parlemen. Ada negara yang melembagakannya dalam satu forum saja (unicameral atau monocameral), ada pula yang dua forum (bicameral) ada pula yang multi kameral, terdiri atas lebih dari dua kamar atau lebih dari dua institusi. Indonesia dalam hal ini memiliki tiga institusi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR.

DPR berfungsi untuk membentuk undang-undang, DPD memberkan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang, sedang-kan MPR menetapkan UUD sebagai kebijakan tertinggi. DPD atau yang biasa disebut Senat, dinegara lain biasanya berperan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang-undang atau undang-undang tertentu. Sementara berdasarkan UUD 1945 yang berlaku sekarang, DPD tidak menentukan dalam proses pembentukan undang-undang itu. Peranan DPD hanya bersifat advisoris terhadap DPR.[40]

Bahkan jika dibandingkan dengan praktek di banyak negara serta diperkuat dengan teori legislatif yang ada maka sesungguhnya peran dan kewenangan DPD di parlemen ini sangatlah terbatas.[41]

 

2. Kewenangan DPD

Kewenangan DPD diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 22D, yaitu:[42]

(1)   Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)   Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3)   Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4)   Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, jelas bahwa fungsi DPD saat ini hanya sebagai ‘co-legislator’ selain DPR. Sifat tugas DPD hanya menunjang (auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Dengan demikian, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (regional representatives).[43]

 

3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung

a. Permasalahan Internal DPD

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang yang dimiliki oleh DPD belum setara seperti apa yang dimiliki oleh DPR. Contohnya dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur peran DPD ikut membahas RUU tertentu dalam pembahasan tingkat I, akan tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. DPD punya hak bertanya namun tidak sama dengan hak mengajukan pertanyaan seperti yang dimiliki anggota DPR.

Ironisnya bukannya memperjuangkan dan mengupayakan untuk memperkuat kewenangan DPD, justru di dalam internal DPD sendiri terjadi konflik. Konflik internal ini disebabkan oleh adanya rancangan perubahan tata tertib (tatib) DPD. Dimana pada salah satu poin dalam tatib tersebut merubah masa kepemimpinan di DPD yang seharusnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Rancangan ini kemudian dianggap sebagian anggota DPD telah menyalahi UU. Sementara sebagian anggota DPD lainnya setuju dengan rancangan tersebut, sehingga menghendaki pimpinan menandatangani rancangan tatib karena telah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD. DPD terbelah menjadi dua kelompok.

Sebelumnya dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 16 Maret 2016, perdebatan tentang masa kepemimpinan akhirnya diselesaikan dengan voting. Voting tersebut dimenangi anggota yang mendukung pengurangan masa kepemimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Perpecahan ini semakin memanas ketika dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan III Dewan Perwakilan Daerah tahun 2015-2016, Kamis 17 Maret 2016 di Ruang Nusantara V Gedung MPR/DPR/DPD, Ketua DPD Irman Gusman dan dua wakilnya menolak menandatangani Revisi Tata Tertib DPD yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya terjadi kericuhan dan anggota DPD kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan.[44]

Sejumlah anggota yang tidak menerima sikap Irman berteriak meminta Irman menandatangani Revisi Tata Tertib DPD, yang sudah disetujui dalam rapat sebelumnya, yang juga ditinggalkan pimpinan. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman Gusman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD.

Suasana menjadi semakin panas dan terdapat anggota yang berteriak meminta rapat paripurna dilanjutkan. Irman Gusman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota tetap berteriak mempertanyakan soal sidang yang ditutup itu. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.

Dengan demikian pimpinan DPD menolak menandatangani draf revisi tata tertib hasil rekomendasi panitia khusus DPD tersebut. Penolakan tersebut disebabkan karena tidak setuju dengan poin pada draf yang akan memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Selain itu, pimpinan DPD juga berpendapat bahwa mereka tidak ingin menandatangani sebuah aturan yang melanggar UU.

 

b. Mengajukan Uji Materi ke MK

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sejumlah anggota DPD diantaranya Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pimpinan DPD yang diatur tiga pasal UU No. 17  tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah UU No. 42 No. 2014. Tiga pasal yang mereka persoalkan adalah pasal 260 ayat (1) tentang metode pemilihan pimpinan DPD, pasal 261 ayat (1) terkait tugas pimpinan DPD, dan pasal 300 ayat (2) mengenai tata tertib internal.[45]

Pada tanggal 28 Februari 2017 MK melalui putusan MK Nomor 109/PUU-XIV/2016 menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. MK menilai, meskipun memiliki kedudukan hukum, para pemohon mengajukan uji materi yang bersifat internal, bukan pertentangan aturan hukum dengan konstitusi. MK menilai, pengaturan masa jabatan Ketua DPD diatur dalam tata tertib, sehingga bukan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.

Menurut MK, permasalahan yang diajukan pemohon tersebut pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 tahun diubah menjadi 2 tahun enam bulan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan ketua DPD. Oleh karena itu, MK tidak berwenang mengadili. Hal demikian adalah substansi yang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib, bukan pada UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang diajukan pemohon. [46]

 

c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung

Setelah permohonan anggota DPD tersebut tidak dapat diterima oleh MK maka kemudian mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, mereka diwakili Kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin mengatakan, masa jabatan ketua DPD seharusnya diatur dengan jelas. Selama ini, masa jabatan diatur dalam tata tertib yang disepakati oleh para anggota. Hal ini memimbulkan ketidakpastian hukum.[47]

Terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 menyatakan mengabulkan Permohonan keberatan hak uji materiil oleh Pemohon, artinya Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji permohonan tersebut berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.[48] Sedangkan Peraturan DPD merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang posisinya berada dibawah Undang-Undang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan demikian Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 sah menurut hukum.[49]

Permasalahan berikutnya adalah terkait penafsiran keberlakuan dari putusan MA tersebut, apakah serta merta ataukah sebaliknya?

Pendapat pertama menyatakan bahwa Putusan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat (final and binding), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.[50] Akan tetapi pendapat kedua, memandang bahwa terdapat kelemahan dari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012. Dimana Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak.

Putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Kalau lembaga itu tidak mencabutnya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.

Hal ini berbeda dengan MK, jika MK memutuskan norma undang-undang, sebagian atau seluruhnya, bertentangan dengan UUD 45 maka putusan itu berlaku seketika yakni ketika palu sudah diketok oleh Ketua MK dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan MK itu final dan mengikat, tak seorangpun boleh membantahnya.[51]

Persoalan berikutnya adalah adanya salah ketik dalam diktum putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu. Amar putusannya bukannya memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib yang dibatalkan itu, melainkan ditulis: “memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib DPD yang dinyatakan batal oleh MA itu.

Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa MA telah salah dalam membuat putusan, dan kesalahan seperti itu dalam sebuah putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah pula dimuat dalam website MA, tidaklah dapat dikoreksi begitu saja dengan mengatakannya sebagai salah ketik belaka.

Jika MA menulis salah nama orang yang dijatuhi pidana dalam perkara tingkat kasasi, maka untuk memperbaikinya tidak bisa diralat begitu saja, melainkan harus melalui putusan Peninjauan Kembali (PK), atau putusan itu menjadi “non executable” yakni putusan yang tidak dapat dieksekusi. Permasalahannya Putusan MK yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD itu adalah putusan yang “final and binding” artinya putusan terakhir yang tidak ada upaya hukum lagi, termasuk Peninjauan Kembali.[52]

Padangan sebaliknya adalah adanya salah ketik dalam berkas putusan MA tidak berarti merubah substansi isi putusan Mahkamah Agung. Meski terjadi salah ketik, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperbolehkan perubahan terhadap kesalahan redaksional dalam Keputusan.[53]

Lebih jauh lagi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf L, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 merupakan bagian dari pengabaian terhadap perintah Undang-Undang.

 

d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

Permasalahan internal DPD belum selesai. Dalam sidang paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan DPD yang digelar sejak Senin 3 April 2017 sempat ricuh terkait dengan perbedaan tafsir tentang putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 20 P/HUM/2017. Hingga pada akhirnya pada dini hari tanggal 4 April 2017 dalam sidang DPD yang dipimpin AM Fatwa, sebagai anggota tertua, terpilihlah Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, dengan Nono Sampono dan Darmayanti Lubis masing-masing sebagai wakil ketua DPD.

Kontroversi berikutnya adalah hadirnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang memandu pengucapan sumpah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan DPD. Sementara dalam Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 menyatakan Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini kemudian membuat MA menjadi tampak inkonsisten dan tidak independen.

Terkait kontroversi ini Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat meski Peraturan Tata Tertib itu sudah dibatalkan MA, tetapi peraturan itu masih tetap berlaku sebelum dieksekusi, dalam makna belum dicabut oleh Pimpinan DPD atau belum lewat waktu 90 hari sejak putusan dibacakan. Putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu tergolong sebagai putusan yang “non executable” atau putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dalam amar putusannya, MA memerintahkan Pimpinan DPRD (yang juga tidak jelas DPRD yang mana) untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD yang dibatalkannya itu.[54]

Sebaliknya Saiful Anam[55] berpendapat berbeda, dimana masih terdapat persoalan secara hukum, hal itu mengingat dasar hukum keabsahan untuk melakukan pemilihan dalam hal ini Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 telah dibatalkan oleh MA. Sedangkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan atas terpilihnya Pimpinan DPD pada tanggal 4 April 2017 dapat melakukan gugatan kepada Pegadilan Tata Usaha Negara. Selain itu perlu diingat bahwa yang berhak dan berwenang melakukan penyumpahan terhadap pimpinan DPD terpilih adalah Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 260 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sehingga Ketua MA dalam hal ini juga berhati-hati dalam hal akan mengambil sumpah jabatan pimpinan DPD terpilih.[56]

 

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai judicial review. Judicial review tersebut dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.

Pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Selanjutnya telah diketahui bahwa DPD adalah salah satu lembaga yang lahir sebagai implikasi dari reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Sebagai amanah dari perubahan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari UUD.

Sayangnya, dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Bukannya fokus memperkuat kelembagaannya DPD justru malah terjebak dalam kisruh/konflik internal berkepanjangan. Persoalan utama yang terjadi di DPD adalah adanya keinginan dari sebagian anggota untuk mengamandemen Tata Tertib DPD dan mengurangi masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Hal ini kemudian dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung.

Permasalahan berikutnya adalah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan putusan atas permohonan judicial review justru menimbulkan permasalahan baru. Tidak seperti halnya putusan Mahkamah Konstitusi yang serta merta dapat dieksekusi maka putusan Mahkamah Agung dapat ditafsirkan lain. Kemudian sistem administrasi di Mahkamah Agung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menurunkan wibawa Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian hukum, malah ditambah lagi dengan hadirnya Wakil Ketua MA dan mengangkat pimpinan DPD yang baru, yang diangkat dengan menggunakan Tata Tertib DPD yang justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan independensi dan profesionalitas Mahkamah Agung.

 

2. Saran

Saran yang dapat kiranya disampaikan dalam makalah ini yaitu:

a. DPD hendaknya fokus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanat UUD 1945. DPD memiliki kewenangan yang terbatas dan harus diperkuat, maka DPD sejatinya harus fokus kepada perkuatan kelembagaan tersebut. UU yang ada belum memberikan peran dan kewenangan kepada DPD secara optimal. Inilah pekerjaan rumah yang perlu diperjuangkan DPD daripada mengurusi konflik internal.

b. Mahkamah Agung sudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, Mahkamah Agung harus lebih tegas dalam memberikan putusan sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Adanya usulan untuk merubah Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 perlu dipertimbangkan. Dimana dalam PERMA tersebut Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak. Maksudnya putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Jika lembaga itu tidak melaksanakannya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Hal ini dapat menjadi “celah” yang dapat dipergunakan oleh para aktor-aktor politik.

c. Terkait kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam melantik pimpinan DPD sangatlah disesalkan. Seharusnya MA menjaga posisinya untuk tetap berada pada posisi yang netral dan independen. Dengan kehadiran dan melantik pimpinan DPD tersebut muncul kesan seolah-olah MA tidak konsisten dengan putusannya yang membatalkan Tata Tertib DPD. Seharusnya MA tegas untuk meminta DPD menjalankan/melaksanakan perintah MA terlebih dahulu dan baru kemudian memilih pimpinan baru. Langkah MA ini sangat disesalkan dan dapat menurunkan wibawa MA.

 

 


[1] Nabilla Tashandra, “Ricuh Rapat DPD, Anggota Ini Tarik Rekannya dari Podium hingga Jatuhnasional.kompas.com/read/2017/04/03/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggota.ini.tarik.rekannya .dari.podium.hingga.jatuh, diakses pada tanggal 10 Aprtil 2017.

[2] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/17/078754643/masa-jabatan-pimpinan-dikurangi-2-5-tahun-sidang-dpd-ricuh diakses pada tanggal 10 April 2017.

[3] Moh. Mahfud Mahmudin (Md), Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 1 dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, cet-4 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 239-240.

[4] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.

[5] Prolegnas adalah Program Legislasi Nasional yaitu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 9, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Prolegnas berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus selalu sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara.

[6] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 37.

[7] Ibid., hal. 122.

[8] Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective (Clarendon Press-Oxford, 1989), hlm. 120. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 6.

[9] M. Irham Roihan, Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia, http:// irhamroihan.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perkembangan-judicial-review-di.html, diakses pada tanggal 20 April 2017.

[10] Ibid., Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia.

[11] Leonard W. Levy, Judicial Review, Sejarah dan Demokrasi; Sebuah Pengantar, dalam Leonard W. Levy (ed), Judicial Review; Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, cetakan pertama (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2005), hlm. 2.

[12] Jimly Asshiddiqie, Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan pada The Three “E” Lecture Series, @america, Pacific Place, Level 3, Jakarta 18 Juni 2012. Lihat juga William H. Rehnquist, The Supreme Court: How It Was, How It Is (New York: William Morrow, 1989), hlm. 99-114.

[13] Ibid., The Supreme Court, hlm. 102.

[14] Ibid., The Supreme Court, hlm. 105 dan M. Irham Roihan, Op.Cit.

[15] Op.cit. hlm. 105-106.

[16] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[17] M. Irham Roihan, Op.cit.

[18] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[19] M. Irham Roihan, Op.cit.

[20] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[21] Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[22] Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies (Aspen Law & Business, New York, 1997), hlm. 36.

[23] Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 2.

[24] Nurainun Simangunsong, Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945, cetakan I (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 7 dalam Puguh Windrawan, Ibid., hlm. 7.

[25] Ibid.

[26] Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan, cetakan pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 46 dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9.

[27] Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, cetakan pertama (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 84-85. dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9

[28] Indonesia, Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Ps. 26.

[29] Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 31.

[30] Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 11.

[31] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Ps. 24 ayat (2), Ps. 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6), dan Ps  III Aturan Peralihan.

[32] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[33] Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PERPU Nomor 1 Tahun 2013, LN No. 167 Tahun 2013, TLN No. 5456. Ps.1 angka (3). Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[34] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[35] Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 31 ayat (1) dan (2).

[36] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011.

[37] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 186-187 dan Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 59-60.

[38] Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 139 dan Jimly Asshiddiqie, Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat, www.jimly.com/makalah/namafile/40/ Trikameralisme_DPD.doc diakses pada tanggal 10 April 2017.

[39] Ibid.,

[40] Ibid.,

[41] Fatmawati, “Analysis on the Control Function of the Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council) the Republic of Indonesia”, Indonesia Law Review (Year 2 Vol. 2, May – August 2012), hlm. 210.

[42] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 22D.

[43] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit.

[44] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, Op.Cit.

[45] abm/yul, “MK Tolak Uji Materi Batasan Masa Jabatan Pimpinan DPD”, http://www.cnn-indonesia.com/nasional/20170228135510-12-196759/mk-tolak-uji-materi-batasan-masa-jabatan-pimpinan-dpd/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[46] Fachri Fachrudin, “Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA”, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/15221491/uji.materi.masa. jabatan.ketua.dpd.ditolak.mk.hemas.berharap.ke.ma diakses pada tanggal 10 April 2017.

[47] Ibid.

[48] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 24A Ayat (1).

[49] Saiful Anam, “Perebutan Pucuk Pimpinan DPD”, http://www.rmoljabar.com/read/ 2017/04/04/39593/Perebutan-Pucuk-Pimpinan-DPD-, diakses pada tanggal 10 April 2017.

[50] Ibid.

[51] Yusril Ihza Mahendra, “Pelantikan Pimpinan DPD, Kelemahan Sistem Uji Materiil Mahkamah Agung dan Dilema Negara Kitahttps://seruji.co.id/kolom/catatan-yusril/ pelantikan-pimpinan-dpd-kelemahan-sistem-uji-materiil-mahkamah-agung-dan-dilema-negara-kita/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[52] Ibid.,

[53] Saiful Anam,Op.Cit.,

[54] Yusril Ihza Mahendra, Op.Cit.,

[55] Saiful Anam, Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute; Praktisi & Akademisi Hukum Tata Negara;Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

[56] Saiful Anam, Op.Cit.,

 

 

 

BAS, April 2017

catkeu_input

Tips Membuat Catatan Keuangan Pribadi

Kali ini saya ingin men-share bagaimana saya mencatat keuangan pribadi. Saya ini termasuk orang yang sangat senang mencatat, mengkompilasikan, atau mendokumentasikan banyak hal. Termasuk salah satunya mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan saya.

Entah mengapa saya suka sekali dengan segala sesuatu yang tertata, terdata dan terarsip dengan baik. Selain rasanya memberikan kepuasaan tersendiri juga memberikan rasa tenang, senang dan puas bagi diri pribadi.

Salah satu yang saya suka catat adalah dalam hal keuangan, saya suka mencatat pemasukan dan pengeluaran saya. Selain itu saya juga suka menyimpan kwitansi, struk belanja, bon-bon, receipt dan lain-lain. Aktivitas ini mulai saya lakukan secara lebih sistematis sejak saya bekerja di tahun 2002. Hal itu mungkin karena selain saya sudah mulai memiliki pemasukan yang pasti juga karena lingkungan kerja saya di bank membuat saya semakin senang mencatat dan mengarsipkan.

Selain itu pencatatan keuangan ini sangat berguna buat saya pribadi dalam merencanakan dan mengalokasikan penggunaan dana saya setiap bulan. Selain itu ini juga salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan diri saya, karena jika suatu saat saya perlu mempertanggungjawabkan keuangan saya, maka saya dapat pertanggungjawabkan semuanya dengan transparan. Dari catatan saya itu saya bisa mengetahui kemana uang saya dipergunakan dan darimana saja sumber nya, tidak ada yang disembunyikan.

Dalam mencatatkan keuangan saya itu, saya gunakan aplikasi Microsoft Excel. Saya memiliki rencana untuk membuat aplikasi khusus guna pencatatan keuangan ini, tapi waktunya belum ada untuk pelajari atau mengembangkannya. Jadi hingga kini saya masih gunakan saja yang sederhana dan mudah . Namun demikian file yang tersaji saat ini sudah merupakan bentuk penyempurnaan dan perbaikan dari tahun ke tahun.

 

Jika berminat untuk menggunakan file catatan keuangan tersebut, maka silahkan diunduh DISINI.

 

Selanjutnya bagaimana menggunakan file catatan keuangan ini?

Buka file Catatan Keuangan tersebut kemudian isi nama, Bulan dan Tahun periode keuangan yang ingin dicatat.

catkeu_input

 

Dalam sistem Catatan Keuangan yang saya kembangkan ini sebenarnya terdiri atas 2 bagian besar yaitu:
I. Posisi KEUANGAN dan
II. PENGELUARAN

Untuk Bagian I yaitu Posisi Keuangan terdiri dari 2 bagian yaitu:
A. Saldo Bulan Sebelumnya
B. Pemasukan

A. Saldo Bulan Sebelumnya pada intinya mencatatkan jumlah uang kas dan setara kas di bulan sebelumnya. Termasuk disini posisi catatan keuangan pada rekening di bulan sebelumnya, yang tercatat di akhir bulan bersangkutan (misalnya tanggal 30 atau 31). Khusus untuk Bulan Januari awal tahun, maka Saldo Bulan Sebelumnya menggunakan saldo posisi 31 Desember tahun sebelumnya.

Adapun untuk jumlah rekening yang akan dicatatkan dapat disesuaikan dengan jumlah rekening yang dimiliki. Jika masih diperlukan tambahan baris untuk rekening lain maka bisa ditambahan baris (row) baru.

Selanjutnya bagian B. Pemasukan, adalah mencatatkan sumber-sumber pemasukan yang diperoleh setiap bulan. Bisa berupa pemasukan tetap seperti Gaji dan bunga Bank (jika memiliki rekening tabungan), atau pemasukan tidak tetap  seperti honor dan lain-lain. Jika masih kurang dan terdapat sumber pemasukan lainnya, maka bisa ditambahan baris (row) baru.

catkeu_pemasukan

 

Untuk Catatan Keuangan per bulan di bagian II. PENGELUARAN, terdiri atas 6 pos pengeluaran, yaitu:
C. Rutin Rumah Tangga
D. Personal
E. Transport
F. Kesehatan
G. Debt/Hutang
H. Lain-Lain/Non Rutin

Dimana untuk  pengeluaran “C. Rutin Rumah Tangga” merupakan catatan pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga rutin setiap bulan. Isi nya dapat berupa pencatatan seperti pos Belanja Harian, SPP anak, Transport & makan Anak, Listrik, Telepon Rumah, Gaji Pembantu, Iuran Keamanan, Iuran Kebersihan, Belanja Bulanan dll yang tentunya pos tersebut dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kondisi anda masing-masing.

Saya membuat contoh dalam catatan keuangan ini untuk keluarga dengan istri dan anak. Sedangkan untuk saya sendiri yang masih lajang, tentu pos pengeluarannya makin lebih sederhana dan lebih simpel. Sehingga bagi yang lajang seperti saya bisa dikurangi jumlah pos-posnya.

Untuk pos Belanja Harian ini maksudnya adalah catatan atas pengeluaran rutin belanja rumah tangga harian seperti untuk kebutuhan masak. Di contoh saya masukkan belanja harian setiap harinya Rp. 100 ribu. Tentunya ini akan bervariasi di setiap keluarga dan juga berubah-ubah setiap harinya, tergantung belanjanya. Silahkan di input sesuai kondisi belanja sehari-hari di lajur kolom sebelah kanan catatan keuangan dibawah kolom “Belanja Harian”.

Mengapa saya buat ada kolom khusus? karena belanja setiap hari bisa berbeda jumlahnya. Sehingga untuk pos di catatan keuangan per bulan adalah hasil penjumlahan kumulatif dalam satu bulan.

Demikian pula untuk pos “Transport dan jajan anak” saya buatkan kolom serupa dengan Belanja Harian yang merupakan hasil penjumlahan kumulatif satu bulan dan akan masuk ke pos “Transport dan jajan anak”.

catkeu_pengeluaran

Untuk pos lain seperti SPP Anak, Listrik, Telepon Rumah, Gaji Pembantu dll menurut saya itu dilakukan sekali pembayaran, sehingga tidak perlu dibuat kolom seperti pos Belanja Harian dan Transport & jajan Anak.

bagi yang lajang biasanya ada yang tinggal di tempat kos atau ngontrak, saya biasanya memasukkan pos pengeluaran ini di bagian “C. Rutin Rumah Tangga”

 

Kemudian untuk bagian pengeluaran “D. Personal” adalah catatan pengeluaran untuk keperluan pribadi/diri sendiri. Misalnya adalah pos untuk Makan Siang, Belanja Kecil, Pulsa Ponsel, Zakat/Sadakah, Biaya Bank dan lain-lain.

Pos pengeluaran personal ini tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Anda dapat menambah atau mengurangi sesuai kebutuhan.

Khusus untuk pos pengeluaran makan siang, jika mungkin anda bekerja dan ada pengeluaran makan siang, karena pos ini bervariasi setiap hari maka kembali kita buat kolom di sebelah kanan yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran makan siang setiap hari. Sehingga pos makan siang di catatan keuangan adalah penjumlahan atau sudah kumulatif selama sebulan.

Sedangkan untuk pos Ponsel tidak perlu di isi di kolomnya akan tetapi diisi di kolom SIM Card di bawahnya. Misalnya anda memiliki 2 SIM Card maka isikan masing-masing SIM Card berapa pengeluarannya. Nanti di Kolom Ponsel akan langsung menjumlahkan. Jika memiliki lebih dari 2 SIM Card atau misalnya SIM Card anak anda dibayarkan oleh anda, maka dapat ditambahkan baris baru untuk mencatatkan SIM Card yang lain.

catkeu_DE

Pos pengeluaran selanjutnya adalah “E. Transport”. Pos ini merupakan catatan yang terkait masalah transportasi atau kendaraan yang dimiliki. Komponen di dalam pos ini adalah pos Gaji Supir, Bensin, Parkir, biaya tol, Perawatan Cuci dll, Bengkel atau mungkin biaya tansportasi Umum.

Kembali semua pos tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan, Jika anda tidak punya supir maka pos tersebut dapat dibuang. Kemudian jika kendaraan yang dimiliki adalah sepeda motor tentunya tidak ada pengeluaran untuk Tol. Jika ada pengeluaran lain yang belum dimasukkan silahkan ditambahkan.

Khusus untuk Pos Transportasi Umum mengingat pengeluarannya adalah harian maka kembali lagi untuk dibuat kolom pencatatan harian agar dicatatkan per hari kemudian dijumlahkan selama satu bulan. Hasil penjumlahan selama satu bulan itulah yang akan masuk dalam pos Transportasi Umum.

 

Pos pengeluaran berikutnya adalah “F. Kesehatan”. Pos ini untuk mencatat pengeluaran terkait dengan kesehatan. Diantaranya biaya Dokter, pengeluaran untuk Obat-obatan / Vitamin, perawatan Gigi dan mungkin Premi Asuransi. Dalam contoh disini biaya BPJS Kesehatan saya asumsikan sudah ditanggung perusahaan, sehingga saya tidak masukkan disini.

Silahkan untuk melakukan modifikasi di pos ini, anda dapat menambahkan dan mengurangi pos sesuai kebutuhan.

catkeu_F

Bagian berikutnya adalah pos yang “sangat” penting yaitu “G. Debt/Hutang”. Pos ini mencatat pengeluaran untuk pembayaran hutang atau pinjaman yang dimiliki. Diantaranya bisa berupa Kartu Kredit, Pinjaman KTA. Cicilan Rumah, Cicilan Mobil dan lain-lain.

Ada pribadi yang tidak mau memiliki hutang atau tidak memiliki kartu kredit, dengan demikian pos untuk ini dapat dikosongkan saja. Akan tetapi dalam kehidupan seperti jaman sekarang ini, jarang sekali ada pribadi yang terbebas dari pinjaman atau hutang. Sehingga pos ini perlu dicatat dan menjadi perhatian serius.

Berdasarkan pengalaman saya dan referensi yang saya baca, pengeluaran untuk membayar hutang sebaiknya tidak boleh lebih dari 30% pendapatan/pemasukan. Dengan kata lain, sebaiknya dari pendapatan anda sebaiknya 30% dialokasikan untuk Simpanan atau saving.

catkeu_G

 

Pos pengeluaran terakhir adalah “H. Lain-Lain/Non Rutin “ dimana dalam pos ini menampung pencatatan pengeluaran di luar semua item yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu sifat dari pengeluaran yang dicatat dalam pos ini bersifat non-rutin.

catkeu_H

 

Bagian terakhir adalah I. Total dari seluruh pengeluaran (C + D +E +F +G +H). Kemudian Total Pemasukan (B) dikurangi dengan Total Pengeluaran (I)  maka hasilnya adalah Saldo Bulan tersebut.

Sementara untuk mendapatkan Saldo total dana yang dimiliki hingga akhir bulan tersebut maka Saldo Bulan Sebelumnya (A) + Pemasukan (B) – Total Pengeluaran (I).

 

Jangan lupa untuk memastikan perhitungan sudah benar, terutama untuk persentase, maka setiap angka persentase disetiap sub total per pos harus selalu sama seperti berikut ini:

catkeu_sama

 

Demikian file catatan keuangan saya yang dibuat secara sederhana, semoga dapat membantu dan berguna bagi anda yang ingin mencatatkan keuangannya dengan lebih sistematis dan terarsip dengan baik.

 

 

 

Me & Geisha

Opini: Urgensi Larangan Konsumsi Daging Anjing

Urgensi Larangan Konsumsi Daging Anjing

Oleh: Harri Baskoro Adiyanto *)

 

Anjing bagi sebagian besar masyarakat adalah binatang setia sahabat manusia, sehingga tidak heran banyak dipelihara. Sementara bagi sebagian masyarakat lainnya daging anjing justru dikonsumsi. Hal ini sesungguhnya mengkhawatirkan bukan hanya karena alasan kesehatan namun juga dampak sosial yang ditimbulkan. Hingga kini belum ada regulasi yang mengatur masalah konsumsi daging anjing. Padahal sangat mendesak dan penting untuk segera diatur oleh pemerintah.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat ini 40.000 ekor anjing masuk ke DKI Jakarta per hari untuk diperdagangkan. Sementara menurut Animal Friends Jogja (AFJ) perdagangan daging anjing di Jawa Tengah mencapai 2000 ekor per minggu. Selain di 2 Propinsi tersebut tingginya konsumsi daging anjing juga tersebar di daerah lain seperti Bandung, Bali, Medan, dan Manado.

Perlunya pelarangan konsumsi daging anjing bukanlah tanpa alasan. Walaupun menurut ajaran  agama Islam diharamkan mengkonsumsi daging anjing, namun konsumsi daging tersebut tetap tinggi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena yang mengkonsumsi daging anjing kemungkinan besar adalah masyarakat non Muslim. Sehingga alasan kesehatan kemudian menjadi alasan utama yang harus dipertimbangkan. Selain itu terdapat ekses sosial lainnya yang ditimbulkan dari perdagangan dan konsumsi daging anjing tersebut.

Telah banyak penelitian kesehatan yang dilakukan diberbagai negara terkait konsumsi daging anjing ini. Hasilnya sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2011 Seoul Health Enviromental Research Center di Korea Selatan melakukan penelitian terhadap daging anjing. Sebanyak 17 sampel daging anjing diperiksa, hasilnya ditemukan 7 sampel yang berisi 6 jenis kuman biasa, 4 jenis basilus usus besar (colon bacillus) dan 1 jenis stafilokokus kuning yang jumlahnya diatas batas standar.

Daging anjing juga menjadi perantara penularan berbagai penyakit seperti kolera, trikinelosis (radang saluran tenggorokan) dan juga rabies. Beragam jenis penyakit dari bakteri seperti anthrax, brucellosis, hepatitis, serta leptospirosis juga dapat ditularkan lewat daging anjing yang dikonsumsi manusia. Bahkan mengkonsumsi daging anjing dapat meningkatkan potensi terinfeksi bakteri sampai 20 kali lipat.

Contoh yang menonjol adalah kasus di Vietnam dimana konsumsi daging anjing dalam jumlah besar mengakibatkan meluasnya wabah kolera. Selain itu penelitian lainnya di Vietnam, China, dan Filipina, menyimpulkan bahwa rabies ditularkan melalui penyembelihan dan proses masak daging anjing yang tidak higienis.

Tantangan terbesar dalam membatasi konsumsi daging anjing di Indonesia adalah masih terdapat budaya lokal di daerah tertentu yang mendukung konsumsi daging anjing. Budaya tersebut didukung pula oleh sejumlah mitos bahwa daging anjing bermanfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan vitalitas pria, anti radang dan penghangat tubuh.

Ekses sosial dari perdagangan anjing tersebut juga mengkhawatirkan. Akhir-akhir ini, terutama di media sosial, banyak pengumuman pemilik anjing yang kehilangan anjingnya. Jumlah kehilangan ini meningkat cukup signifikan dan sangat meresahkan. Banyak lembaga penyayang binatang, khususnya anjing, yang melakukan penelitian dan kuat dugaan bahwa anjing-anjing yang hilang tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi.

Ekses lainnya adalah kesejahteraan anjing dan ketentraman masyarakat disekitarnya. Anjing yang diternakkan untuk diperdagangkan ditempatkan di kandang yang sempit serta tidak higienis, layak dan sehat. Proses pemindahan mereka pun jauh dari kenyamanan. Belum lagi proses eksekusi anjing-anjing tersebut sebelum dimasak yang sangat menyeramkan. Masyarakat disekitar peternakkan anjing juga sangat terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan oleh gonggongan anjing dan suara raungan/lolongan penyiksaan anjing tersebut.

Dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan tidak mengatur mengenai larangan mengkonsumsi daging anjing. Demikian pula Peraturan Daerah (Perda) di berbagai provinsi tidak mengatur hal tersebut. Provinsi DKI Jakarta misalnya, hanya mengatur pengawasan masuknya anjing ke Ibu Kota, sebagaimana diatur dalam Perda No 11 Tahun 2005. Perlu aturan di tingkat nasional yang secara tegas melarang konsumsi daging anjing.

Jika aturan tersebut belum dimungkinkan di tingkat nasional maka sebaiknya dapat dimulai melalui Perda di masing-masing daerah. Pemprov DKI Jakarta misalnya dapat mengikuti langkah yang telah dilakukan sebelumnya dengan melarang perdagangan daging sirip Hiu. Selain itu terdapat pula larangan pertunjukan topeng monyet. Seharusnya aturan seperti ini bisa ditiru oleh daerah lain atau ditingkatkan menjadi regulasi ditingkat nasional.

Larangan mengkonsumsi daging anjing sesungguhnya sudah diterapkan diberbagai negara. Di Australia secara tegas melarang perdagangan daging anjing di seluruh negara bagian. Demikian pula dengan Taiwan yang melarang perdagangan daging anjing. Sementara negara lain sedang menyusul, seperti Swiss dan Amerika Serikat di beberapa negara bagiannya sudah melarang perdagangan daging anjing tersebut.

Pemerintah harus segera menyusun aturan yang melarang konsumsi daging anjing mengingat potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan. Selain itu perlunya hal ini bagi perlindungan kesejahteraan hewan, terutama anjing, dari perlakuan yang kejam. Peraturan ini juga diperlukan mengingat dampak penyakit yang timbul dan diderita masyarakat luas pada akhirnya akan menjadi beban dan tanggungan negara.

“A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.” ― Josh Billings

 

*) Tulisan ini adalah tugas penulisan untuk Kelas Pelatihan Penulisan Opini di Tempo Institute 15 Maret – 12 April 2016 yang dimuat pula di INDONESIANA

 

 

Foto: Antara

Opini: Revolusi Sepak Bola Indonesia

Revolusi Sepak Bola Indonesia
Oleh: Harri Baskoro Adiyanto *)

 

Sepak bola Indonesia memang sangat ramai, kontroversial dan penuh drama, namun sayangnya bukan atas prestasi yang ditorehkan. Sanksi pembekuan PSSI oleh pemerintah yang sudah berlangsung hampir setahun, ternyata belum mampu merubah wajah sepak bola Indonesia. Sehingga sangat mendesak untuk mencari jalan keluar guna merevolusi sepak bola Indonesia.

Pemerintah yaitu Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) sejak April 2015 melalui Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 telah membekukan PSSI. Pemerintah kemudian membentuk tim independen yang dikenal dengan Tim Transisi (Tim). Tim diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia. Namun hingga kini belum terlihat langkah konkret perbaikan tersebut.

Langkah pemerintah membentuk Tim mirip kondisi di Australia pada tahun 2003. Menteri Olah Raga Australia Rod Kemp membentuk Independent Soccer Review Committee (Komite). Hal ini akibat merosotnya prestasi sepak bola Australia, dugaan korupsi, pengaturan skor  dan perjudian. Komite ini dipimpin David Crawford, seorang profesional di dunia bisnis. Hasil dari komite tersebut adalah “Crawford Report” yang memuat 53 solusi dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola sepak bola di Australia.

Australia berhasil melakukan perubahan tata kelola sepak bola. Soccer Australia, organisasi sepak bola Australia saat itu yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki akhirnya diganti oleh Australian Soccer Association, yang selanjutnya pada 2004 berubah menjadi Football Federation of Australia (FFA). Hasil dari perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata, Liga sepak bola di Australia kembali bergairah dan tim nasional mereka masuk putaran final Piala Dunia.

Berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh Australia seharusnya Indonesia mampu membenahi sepak bola nasional. Apalagi langkah pemerintah Indonesia mirip dengan Australia yaitu dengan membentuk Tim. Namun demikian Indonesia tentu berbeda dengan Australia, problem dan permasalahan pengelolaan sepak bola di Indonesia selain unik juga teramat rumit. Sehingga dibutuhkan keberanian dan ketegasan pemerintah untuk mengambil langkah yang progresif dan revolusioner.

Perbedaan antara Indonesia dengan di Australia diantaranya adalah adanya kerelaan dan kemauan Soccer Australia untuk berubah dan berbenah. Soccer Australia bersedia menerima investigasi yang dilakukan oleh Komite. Walaupun pada awalnya sempat ada keenganan, mereka bersedia untuk terbuka dan bekerjasama. Hal ini diwujudkan dengan adanya “Cooperative Agreement” antara Soccer Australia dengan pihak pemerintah Australia. Adanya kesepakatan ini membuat Australia terhindar dari sanksi FIFA, dimana Soccer Australia dipandang tetap independen dan tidak diintervensi pemerintah.

Kondisi di Indonesia berbeda, Pemerintah terpaksa membekukan PSSI lalu kemudian Tim dibentuk sebagai pengganti sementara atas fungsi dan peran PSSI. PSSI tidak dapat menerima pembekuan tersebut dan juga adanya Tim. Sahingga tidak ada “Cooperative Agreement” dan selanjutnya Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA, dimana pemerintah dianggap telah mengintervensi PSSI.

Dalam kasus Indonesia ini sulit rasanya meminta pengurus PSSI untuk “menerima” tim independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Resistensi pengurus PSSI kerap dilakukan dengan berlindung pada statuta FIFA. Sehingga PSSI sulit diawasi pihak manapun dengan alasan bahwa hal tersebut akan dianggap sebagai bentuk intervensi. Contohnya PSSI tidak mentaati putusan Komisi Informasi Publik (KIP) agar PSSI membuka informasi terkait laporan keuangannya walaupun hal ini sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan.

Perbedaan berikutnya adalah komposisi Tim Independen. Komite di Australia terdiri dari profesional, unsur pemerintah dan parlemen Australia. Soccer Australia dapat menerima susunan tim independen tersebut. Selain itu Komite tersebut diberikan kewenangan yang besar untuk penyelidikan, memberikan rekomendasi dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas sepakbola Australia.

Komposisi Tim Transisi sesungguhnya memiliki latar belakang yang cukup lengkap, baik dari kalangan professional, birokrat dan atlet sepakbola. Sayangnya Tim tidak memiliki kewenangan seperti Komite di Australia. Sehingga tidak ada output dalam bentuk rekomendasi atau langkah konkret untuk pembenahan sepak bola. Bahkan Tim justru terfokus pada pengurusan turnamen sepak bola.

Saat pengurus Soccer Australia menerima “Crawford Report” mereka sadar tidak akan mampu melaksanakan rekomendasi tersebut, dengan sukarela mereka mengundurkan diri. Hal semacam ini akan sangat kecil kemungkinannya dapat terjadi di Indonesia. PSSI pernah dipimpin oleh ketua umumnya dari balik penjara sebagai terpidana kasus korupsi. Bahkan saat ini Ketum PSSI yang dibekukan, sudah menjadi tersangka di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan buron. Padahal Statuta FIFA jelas melarang seorang yang tersangkut perkara hukum menjadi pengurus sepak bola.

Dibutuhkan upaya revolusioner dalam membenahi organisasi dan tata kelola sepak bola Indonesia. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara “biasa”. Harus ditempuh cara “luar biasa”. Apalagi sebenarnya cara biasa mirip apa yang dilakukan oleh negara lain sudah pernah ditempuh pemerintah dan hasilnya tidak nampak.

Pemerintah seharusnya melakukan langkah revolusioner dengan membubarkan PSSI dan membentuk Federasi Sepak Bola baru. Federasi baru tersebut harus memenuhi syarat dan regulasi yang ditetapkan oleh FIFA. Informasikan kepada FIFA bahwa pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk memperbaiki PSSI namun tidak berhasil, sehingga ini adalah upaya terakhir dan terbaik.

FIFA diyakini dapat mengerti dan menerima langkah pemerintah tersebut. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB untuk kemudian bergabung kembali. Terlebih Indonesia dengan 250 juta penduduknya merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi klub-klub sepak bola di mancanegara. Bagi FIFA hal tersebut juga merupakan pasar yang sangat potensial.

Dengan kondisi Ketum PSSI sebagai tersangka korupsi dana hibah dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius melakukan revolusi sepak bola di Indonesia. Lahirnya federasi baru sebagai pengganti PSSI yang diisi oleh pengurus yang lebih professional dan dikelola secara transparan diyakini dapat memberikan semangat baru bagi sepak bola nasional sehingga dapat lebih berprestasi.

 

*) Tulisan ini adalah tugas penulisan untuk Kelas Pelatihan Penulisan Opini di Tempo Institute 15 Maret – 12 April 2016 yang dimuat pula di INDONESIANA

 

Spanduk yang berisikan tandatangan dukungan

Dari Aksi Satu Timnas Indonesia – 28 Oktober 2012

Pada tanggal 28 Oktober 2012 saya diajak rekan saya mas Abi untuk menggalang aksi damai untuk mendukung satu Timnas untuk Piala AFF 2012. Hal ini dilakukan akibat terjadi perpecahan di tubuh PSSI dengan adanya KPSI. Sehingga Timnas juga terpecah dua.

Pose dulu ah

Pose dulu ah

Tentunya hal ini sangat tidak menguntungkan bagi Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2012. Oleh sebab itu saya sebagai pecinta bola terutama Timnas Indonesia sangat prihatin akan hal ini.

 

Artikel liputan media terkait kegiatan ini diantaranya adalah:

Topskor
Artikel di Harian Olah Raga TopSkor

Artikel di Harian Olah Raga TopSkor

Berita PSSI

Aksi Dukungan Satu Timnas

Ditulis Pada

Kemarin, Minggu 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sekitar 50 orang pencinta timnas Indonesia berkumpul mendatangi  pintu X Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.  Sekitar pukul 07.45 mereka dengan sigap membentangkan sapunduk besar bertuliskan  “Kami Disini Karena Cinta Timnas Indonesia”.

“Pagi ini kami berkumpul untuk menyatakan keprihatinan atas kondisi persepakbolaan  nasional.  Padahal didepan mata sudah ada agenda besar piala AFF” kata Harry Baskoro Adiyanto, Koordinator aksi.

Karena itu , menurut Baskoro, masyarakat harus menyadarkan para pemangku kepentingan sepak bola di Tanah Air demi terciptanya timnas yang satu yaitu timnas  PSSI dan yang telah ditetapkan AFF mewakili Indonesia di event piala AFF 2012.

Aksi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan spirit persatuan.  “sudah sewajarnya masyarakat bersatu mendukung timnas.  Semua pemain yang dipanggil juga harus sadar.  Mereka tidak perlu takut dilarang klub atau kelompok tertentu.  Rakyat berada dibelakang anda,” tutur Baskoro.

Disaat orasi berlangsung, ratusan warga yang berlalu-lalang berolahraga berhenti dan mulai berkerumun.   Mereka antusias menyaksikan aksi yang digalang hanya lewat media sosial, seperti twitter dan facebook.

Puncak dari aksi itu adalah mengumpulkan tanda tangan di spanduk yang telah disiapkan.  Dalam sekejap spanduk sudah dipenuhi tanda tangan.  Tidak ada lagi ruang kosong.

Sekjen PSSI Halim Mahfudz dan Usman Hamid Koordinator Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) tidak ketinggalan mengikuti aksi ini.  “Insya Allah, timnas milik bangsa Indonesia bisa juara di piala AFF” ujar Halim.  “Aksi ini tidak boleh berhenti.  Harus ada petisi untuk lebih menggelorakan semangat,” kata Usman Hamid.  (tim media)

URL:  http://www.pssi.or.id/dev/post/detail/137/Aksi-Dukungan-Satu-Timnas

detik.com
Minggu 28 Oct 2012, 13:40 WIB

Suporter Gelar Aksi Dukung Timnas

– detikSport
detiksport/Amalia Dwi Septi
Jakarta - Sejumlah suporter mengelar aksi damai untuk mendukung timnas Indonesia. Mereka juga mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan moral kepada pemain yang akan mengikuti Piala AFF.Aksi tersebut digelar di area Stadion Gelora Bung Karno Pintu X Senayan, Jakarta, Minggu (28\/10\/2012) pagi. Dengan mengusung #KitaDisiniKarenaTimnasIndonesia, aksi tersebut melibatkan ratusan suporter.Para suporter mulai mendatangi kawasan stadion sejak pukul 07.00 pagi. Mereka memakai atribut dominasi merah-putih. Selain itu, mereka juga secara khusus membawa spanduk berukuran 5 x 10 meter untuk ditandatangani sebagai bentuk dukungan.Masyarakat yang berada di sekitar Senayan pun diberi kesempatan untuk membubuhkan tandatangannya dan menuliskan kalimat semangat untuk para pemain. Mereka juga sesekali menyanyikan lagu Indonesia Raya.<\/em>Menurut ketua koordinator aksi #KitaDisiniKarenaTimnas, Harri Baskoro Adiyanto, aksi dukungan tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas konflik sepakbola selama ini. Untuk itulah, ia meminta kepada masyarakat pendukung timnas untuk memberi semangat kepada pemain.

“Pertama, kami di sini berkumpul sebagai bentuk keprihatinan yang terjadi di sepakbola Indonesia. Bukan semakin membaik, malah semakin parah. Sehingga kami berkumpul bebas dari apapun, tidak memandang apapun ini kepentingan nasional. Mendukung timnas memberikan semangat. Timnas yang satu, bukan kelompok,” ujarnya.

“Tidak tertutup kemungkinan kami akan terus mengelar aksi ini, juga di daerah-daerah lain membuat satu gerakan serupa. Dengan seperti ini, kami berharap para pemain tidak ragu lagi, karena kami selalu mendukung mereka,” sambungnya.

Aksi penandatangan tersebut dikatakan Harri tidak dilakukan hari ini saja. Ia dan rekan-rekan suporernya lainnya akan mengelar aksi yang sama di sejumlah daerah di Indonesia. Nantinya, spanduk tersebut juga ditunjukan kepada pemain-pemain timnas di Bali saat ujicoba, dan juga saat Piala AFF berlangsung, di mana Indonesia memainkan babak grupnya di Malaysia.

(a2s/a2s)

Bola.net

Dualisme Timnas Semakin Membuat Suporter Prihatin

28-10-2012 21:52

Dualisme Timnas Semakin Membuat Suporter Prihatin

Kenapa sampai harus ada dua Timnas? © Bola.net

Bola.net – Gabungan suporter sepak bola Indonesia membuat aksi damai untuk mendukung Tim Nasional Indonesia di depan Pintu X kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10).

Upaya yang dilakukan yakni membentangkan spanduk berukuran 5X10 meter, kemudian dibubuhi tanda tangan para suporter dan pengunjung di lingkungan SUGBK. Spanduk tersebut bertuliskan # Kita Di Sini Karena Cinta Timnas Indonesia.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia Harri Baskoro Adiyanto mengatakan, jika hal tersebut merupakan sikap spontanitas karena perihatin melihat kondisi sepak bola Indonesia.

“Konflik sepak bola yang berkepanjangan membuat prestasi Timnas Indonesia menurun. Konflik semakin diperparah dengan dibentuknya dua Timnas menjelang berlangsungnya Piala AFF 2012. Seharusnya, masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,” tuturnya.

Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) sama-sama membentuk Timnas untuk tampil di Piala AFF 2012. Seolah tidak ingin kalah dengan PSSI, pihak KPSI begitu semangat membangun Timnas lantaran optimis jika dapat mengirimkan skuadnya di pentas Piala AFF. Jika Timnas PSSI dilatih Nil Maizar, tim KPSI dibesut Alfred Riedl.

Padahal, dalam rapat Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) di Yangoon, Myanmar, beberapa waktu lalu, diputuskan bahwa hanya Timnas di bawah PSSI yang berhak mewakili Indonesia ke Piala AFF 2012.

“Melihat keputusan tersebut dan berkaca pada kesepakatan komite bersama/Joint Committee (JC), seharusnya Timnas dibentuk atas kesepakatan bersama antara PSSI dan KPSI. Apabila terwujud, pemain juga tidak takut untuk bermain di Timnas. Sebab, prestasi terbesar seorang pemain adalah membela negaranya,” ujar Harri Baskoro Adiyanto.

“Aksi akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan Nopember kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup. Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa daerah Indonesia,” tuturnya.

“Apabila terwujud, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF seperti yang diimpi-impikan selama ini,” pungkasnya. (esa/gia)

URL: http://www.bola.net/tim_nasional/dualisme-timnas-semakin-membuat-suporter-prihatin-ebace4.html

Sidomi

Timnas Indonesia Tak Juga Beres, Suporter Gelar Aksi Protes

By Raditya / Published on Monday, 29 Oct 2012

Suporter Demo

Dualisme yang melanda Timnas Indonesia akhirnya memaksa pecinta tim Garuda turun ke jalan dan melancarkan aksi protes. Para suporter timnas menggelar gerakan damai di depan Pintu X, Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012) kemarin.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia, Harri Baskoro Adiyanto, mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kisruh sepakbola Indonesia yang tak kunjung usai, dan justru berlarut-larut hingga memunculkan dua timnas.

Akibat polemik yang semakin parah, Timnas Indonesia semakin kering prestasi. Tak hanya itu, di peringkat FIFA, ranking Indonesia juga terus-menerus anjlok. Inilah yang membuat para pecinta sepakbola Indonesia menjadi cemas sekaligus geram.

Apalagi, pada akhir November 2012 mendatang, Timnas Indonesia akan berlaga di ajang bergengsi se-Asia Tenggara, yakni AFF Cup 2012 yang bakal digelar Thailand dan Malaysia. Para suporter tidak ingin Indonesia menjadi macan ompong di ajang tersebut.

“Konflik sepakbola yang berkepanjangan membuat prestasi Timnas Indonesia menurun. Konflik itu semakin diperparah dengan dibentuknya dua timnas menjelang berlangsungnya Turnamen Piala AFF 2012,” keluh Harri Baskoro Adiyanto.

Harri Baskoro Adiyanto melanjutkan, kedua kubu yang sedang bertikai, yakni PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin dengan timnas asuhan Nil Maizar dan KPSI pimpinan La Nyalla Mattalitti yang membentuk timnas tandingan di bawah komando Alfred Riedl, seharusnya tidak mementingkan ego sendiri dan berpikir demi kemajuan sepakbola nasional.

”Seharusnya masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,” tandas Harri Baskoro Adiyanto.

“Melihat keputusan tersebut dan berkaca pada kesepakatan Joint Committee, seharusnya Timnas Indonesia dibentuk atas kesepakatan bersama antara PSSI dan KPSI. Apabila ini terwujud, pemain juga tidak takut untuk bermain di timnas, sebab prestasi terbesar seorang pemain adalah membela negaranya,” lanjutnya.

Harri Baskoro Adiyanto menambahkan, pihaknya akan menggelar aksi lagi di Bali saat Timnas Indonesia PSSI berlaga di turnamen Bali Devata Cup 2012 nanti. Selain itu, Harri Baskoro Adiyanto juga akan menggerakkan aksi di berbagai daerah.

“Aksi ini akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup,” ujar Harri Baskoro Adiyanto.

”Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa daerah Indonesia,” tutupnya.

URL: http://sidomi.com/138801/timnas-indonesia-tak-juga-beres-suporter-gelar-aksi-protes/

tribunnews.com

Protes, Suporter Timnas Indonesia Bentangkan Spanduk di SUGBK

Protes, Suporter Timnas Indonesia Bentangkan Spanduk di SUGBK

TRIBUN JAKARTA/GLERY LAZUARDI
Sejumlah Suporter Indonesia melakukan aksi damai dalam rangka mendukung Timnas Indonesia. Aksi damai itu dilakukan di depan Pintu X, lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012)

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah Suporter Indonesia melakukan aksi damai dalam rangka mendukung Timnas Indonesia. Aksi damai itu dilakukan di depan Pintu X, lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Satu dari bentuk aksi damai yang dilakukan oleh para suporter adalah membentangkan spanduk berukuran 5 X 10 meter yang kemudian dibubuhi tanda tangan oleh suporter dan pengunjung yang hadir di lingkungan SUGBK. Spanduk itu bertuliskan # Kita di sini karena cinta timnas Indonesia.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia, Harri Baskoro Adiyanto mengatakan, dia bersama dengan para suporter yang lain berinisiatif untuk melakukan aksi itu, karena perihatin melihat kondisi sepakbola Indonesia yang terjadi sekarang.

“Konflik sepakbola yang berkepanjangan membuat prestasi Timnas Indonesia menurun. Konflik itu semakin diperparah dengan dibentuknya dua timnas menjelang berlangsungnya Turnamen Piala AFF 2012.
Seharusnya masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,”tuturnya.

Sebelumnya, dualisme federasi sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki kewenangan untuk membentuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia versi PSSI dilatih oleh Nil Maizar, sementara Timnas Indonesia versi KPSI
dilatih oleh Alferd Riedl.

Dalam rapat Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) yang telah dilangsungkan di Yangoon, Myanmar, beberapa waktu lalu diputuskan bahwa Timnas Indonesia di bawah PSSI yang berhak mewakili Indonesia ke Piala AFF 2012.

Kemudian, PSSI telah mendaftarkan 35 nama pemain yang di dalamnya tercantum para pemain yang bermain di kompetisi Indonesia Super League (ISL), Indonesia Premier League (IPL) dan Liga Luar Negeri.

“Melihat keputusan tersebut dan berkaca pada kesepakatan Joint Committee, seharusnya Timnas Indonesia dibentuk atas kesepakatan bersama antara PSSI dan KPSI. Apabila ini terwujud, pemain juga tidak takut untuk bermain di timnas. Sebab prestasi terbesar seorang pemain adalah membela negaranya,”ujar Harri Baskoro Adiyanto.

Aksi damai tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada siang hari. Selain mengumpulkan tanda tangan, para suporter juga melakukan pawai keliling Stadion Utama Gelora Bung Karno.

“Aksi ini akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup. Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa
daerah Indonesia,”katanya.

Harri Baskoro Adiyanto dan para suporter berharap, Timnas Indonesia bersatu dan diisi oleh pemain-pemain terbaik. “Apabila itu terwujud bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF, seperti yang diimpi-impikan selama ini.

Para suporter yang melakukan aksi itu tidak berasal dari kelompok suporter pendukung klub-klub peserta kompetisi Liga Indonesia ataupun kelompok lainnya. Mereka berasal dari individu-individu yang ingin melihat Timnas Indonesia meraih prestasi di kancah internasional.

URL: http://www.tribunnews.com/superball/2012/10/28/protes-suporter-timnas-indonesia-bentangkan-spanduk-di-sugbk?page=2

Juara.net

Suporter Timnas Gelar Aksi Damai di SUGBK

Minggu, 28 Oktober 2012 | 14:47 WIB

Sejumlah masyarakat yang mengaku sebagai pendukung tim nasional Indonesia melakukan aksi damai di lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (28/10). Menurut Koordinator Aksi, Harri Baskoro Adiyanto, aksi damai tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi sepak bola Indonesia.

“Konflik sepak bola yang berkepanjangan sebenarnya justru membuat prestasi timnas Indonesia menurun. Konflik itu semakin diperparah dengan dibentuknya dua timnas menjelang Piala AFF 2012. Seharusnya masing-masing pihak menyadari pentingnya kebersamaan dan memahami bahwa Timnas Indonesia akan kuat apabila bersatu,” kata Harri.

Selain itu, aksi juga dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2012. Tercatat, selama kurang lebih lima jam berada di lingkungan SUGBK, Harri mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan lebih dari 100 tanda tangan di dalam spanduk putih bertuliskan “Kita di sini karena cinta timnas Indonesia”.

“Semua hasil tanda tangan ini kami anggap bisa membantu memberikan semangat kepada pemain timnas agar tidak ragu dan risau. Masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada para pemain. Kami sebenarnya menginginkan pemain bersatu dan federasi bersikap tegas kepada kelompok-kelompok yang tidak mendukung. Rencananya semua tanda tangan ini kami akan berikan kepada timnas sebelum keberangkatan ke Piala AFF nanti,” jelas Harri.

URL: http://www.juara.net/read/sepakbola/indonesia/19409-suporter.timnas.gelar.aksi.damai.di.sugbk

Lensa

Prihatin Kondisi Sepakbola Indonesia, Ratusan Suporter Gelar Aksi di GBK

Editor : Rudi

LENSAINDONESIA.COM: Bentuk kepedulian suporter Indonesia dalam membangun sepak bola, sejumlah suporter Indonesia melakukan aksi damai dalam rangka mendukung Timnas Indonesia.

Aksi damai itu dilakukan di depan Pintu X, lingkungan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2012).

Satu dari bentuk aksi damai yang dilakukan oleh para suporter adalah membentangkan spanduk berukuran 5 X 10 meter yang kemudian dibubuhi tanda tangan oleh suporter dan pengunjung yang hadir di lingkungan SUGBK. Spanduk itu bertuliskan “Kita di sini karena cinta timnas Indonesia”.

Ketua Koordinator Aksi Damai Mendukung Timnas Indonesia, Harri Baskoro Adiyanto yang memegang kordinator aksi damai ini mengatakan, dia bersama dengan para suporter yang lain berinisiatif untuk melakukan aksi itu, karena perihatin melihat kondisi sepakbola Indonesia yang terjadi sekarang.

Sebelumnya, dualisme federasi sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki kewenangan untuk membentuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia versi PSSI dilatih oleh Nil Maizar, sementara Timnas Indonesia versi KPSI dilatih oleh Alferd Riedl.

Aksi damai tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada siang hari. Selain mengumpulkan tanda tangan, para suporter juga melakukan pawai keliling Stadion Utama Gelora Bung Karno.

“Aksi ini akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November kami akan menunjukkan spanduk yang telah ditandatangani itu kepada Timnas Indonesia saat bertanding di Turnamen Bali Devata Cup. Kami juga akan mengkoordinir aksi serupa untuk dilakukan di beberapa daerah Indonesia,” katanya.

Para suporter yang melakukan aksi itu tidak berasal dari kelompok suporter pendukung klub-klub peserta kompetisi Liga Indonesia ataupun kelompok lainnya. Mereka yang perihatin melihat perkembangan sepak bola semakin terpuruk dalam prestasi. @taufik

URL: http://www.lensaindonesia.com/2012/10/29/prihatin-kondisi-sepakbola-indonesia-ratusan-suporter-gelar-aksi-di-gbk.html

 

 

 

ilustrasi

Sertifikasi Mediator di PMN

Sehubungan dengan tugas saya sebagai anggota Badan Regulator PAM DKI Jakarta periode 2012 -2015, yang salah satunya adalah melakukan Mediasi maka saya pikir saya perlu mengikuti pelatihan Mediasi dan menempuh sertifikasi sebagai Mediator.

Setelah saya ajukan dalam rapat Anggota BR PAM DKI, akhirnya disetujui usulan saya untuk mengikuti training ini. Saya kemudian mencari tau informasi seputar Mediasi dan lembaga yang meyelenggarakan training dan sertifikasi tersebut.

Akhirnya setelah saya browse di internet saya menemukan lembaga Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang beralamat di ADI PURI, WISMA SUBUD, Jl. RS. Fatmawati No. 52, Cilandak Barat, Jakarta 12430 Telephone: (021) 7691 466. (www.pmn.or.id)

 

Apa itu Mediasi?

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (sebelumnya diatur dalam PERMA NO. 2 tahun 2003), disebutkan bahwa:
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Dalam Kode Etik Mediator PMN dijelaskan bahwa:
Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen yaitu Mediator yang membantu Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

 

Lalu siapa Mediator itu?
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari penjelasan diatas dapat digarisbawahi bahwa:

  • Negosiasi (perundingan) dilakukan oleh para pihak yang bersengketa
  • Negosiasi tersebut dibantu pihak netral yaitu Mediator
  • Mediasi tidak bersifat memutus dan memaksakan penyelesaian
  • Mediasi menghasilkan kesepakatan antara para pihak

Dalam Kode Etik Mediator PMN dijelaskan bahwa:
Mediator adalah seseorang yang independen dalam Mediasi dan bertugas membantu dan mendorong Para Pihak yang bersengketa untuk:

  1. berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikad baik;
  2. mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lainnya;
  3. menciptakan, mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian;
  4. mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan implikasinya; dan
  5. menyelesaikan persengketaannya secara suka rela.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Mediator harus Independen atau tidak memihak, dimana mediator bersikap dan tidak menunjukkan sikap memihak terhadap pihak tertentu, terhadap kepentingan pihak tertentu, dan terhadap usulan alternatif penyelesaian dari pihak tertentu.

ilustrasi

ilustrasi

 

Mengapa Mediasi dipilih?

  • Pengadilan yang memakan waktu, mahal/biaya besar dan ketidakpastian sistem hukum.
  • Mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel dimana profesional terlatih membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak.
  • Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
  • Mediasi lebih fleksibel, efektif dan efisien daripada proses pengadilan umum.

Meskipun semua perkara tidak cocok dengan mediasi lebih dari 80% dari semua permasalahan yang mengarah pada mediasi berhasil diselesaikan.

 

Dimana dilakukan Mediasi?

Mediasi dilakukan baik dalam proses berperkara dipengadilan atau diluar Pengadilan. PERMA No. 1 tahun 2008 mengatur mediasi yang dilakukan dalam proses perkara di Pengadilan. Sedangkan untuk Mediasi di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Mediator bersertifikat dan tidak mengacu ke PERMA No 1 tahun 2008.

 

Apa itu Mediator Bersertifikat?
Mediator bersertifikat adalah Mediator yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Saat ini lembaga yang telah diakreditasi oleh MA tersebut yang saya tau diantaranya adalah:
1. PMN (www.pmn.or.id)
2. IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation)

 

Mengapa saya memilih PMN?

Ada sejumlah alasan mengapa saya memilih PMN, yaitu:

  • PMN Diakreditasi Mahkamah Agung (MA-RI) sejak tahun 2004;
  • PMN merupakan anggota pendiri Asian Mediation Association (AMA) dan aktif dalam setiap konferensi untuk mengikuti perkembangan dunia mediasi di kawasan;
  • PMN memiliki kode etik dan dewan kehormatan etik, memiliki kontrol terhadap semua pemegang Sertifikat Mediator yang berlaku 2 tahun (dapat diperpanjang);
  • PMN selain melakukan pelatihan juga melakukan mediasi baik di luar pengadilan maupun di pengadilan;
  • PMN melakukan program-program penyegaran bagi alumni;
  • PMN merupakan anggota Pokja mediasi di MA-RI yaitu paska terbitnya PerMA 2/2003 dan juga Pokja mediasi untuk revisi PerMA 1/2008.

Saya pun mendaftarkan diri dengan difasilitasi oleh instansi saya bekerja untuk mengikuti training Training Mediasi 40 Jam pada tanggal 6,7,13 dan 14 Juli 2012 dan ujian tanggal 15 Juli 2012 untuk mendapatkan sertifikasi Mediator. Training yang saya ikuti ini adalah training Mediasi PMN Angkatan 41.

Saya mengikuti training bersama puluhan peserta lainnya, yang berasal dari berbagai instansi dan profesi. Ada yang Dokter, Pengacara, Akuntan, LSM, Pendeta, Auditor, Polisi dan lain-lain. Pesertanya sangat beragam dan tentunya sangat bermanfaat dalam menambah ilmu dan pengalaman yang berbeda di setiap bidang.

Alhamdulillah saya lulus dan berhak mendapatkan sertifikat sebagai Mediator.

Pelatihan Mediasi 40-jam di PMN tersebut menggunakan silabus yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung RI, difokuskan pada simulasi dan diskusi, mencakup:

  1. Alternatif Penyelesaian Sengketa
  2. Analisis Konflik
  3. Negosiasi
  4. Tahapan dan Pengantar Mediasi
  5. Mediator’s Skills
  6. Mediasi dalam Situasi Khusus : menghadapi kebuntuan & pihak yang beremosi
  7. Kode Etik Mediator
  8. Merancang Dokumen Kesepakatan
  9. Prosedur Mediasi Pengadilan
  10. Simulasi Mediasi (Role Play)

 

Dokumen:

  1. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PDF)
  2. Buku Tanya Jawab PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PDF)
  3. Kode Etik Mediator PMN (Kode Etik PMN)

 

Dalam kesempatan lain saya akan menjelaskan lebih lanjut seputar Mediasi ini.

ilustrasi

ilustrasi

sejuta-2

Seputar Ketentuan Rahasia Perbankan

SEPUTAR KETENTUAN RAHASIA PERBANKAN
Harri Baskoro Adiyanto & Nasri Hajerat
Divisi Kepatuhan

 

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kejahatan yang melibatkan nasabah Bank sebagai tersangkanya bahkan kemudian menjadi terdakwa. Akibatnya Bank sebagai lembaga keuangan tempat nasabah menyimpan dana sering terkena imbasnya. Salah satu dampak yang sering dialami oleh Bank adalah adanya permintaan informasi atas nasabah oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum.

Sementara pada dunia Perbankan informasi atas nasabah tidak dapat diberikan atau dibuka begitu saja, hal ini disebabkan karena terdapat ketentuan Rahasia Perbankan yang mengatur akan hal tersebut. Oleh sebab itu akan bermanfaat sekali apabila seluruh aparat perbankan mengetahui dan memahami hal-hal seputar Rahasia Bank tersebut, sehingga dapat menghindarkan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul jika suatu saat terdapat permintaan informasi atas nasabah oleh pihak ketiga.

 

Rahasia Bank

Sesuai dengan Undang Undang (UU) No. 07/1992 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank ditegaskan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya.” Sehingga keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kategori Rahasia Bank.

Kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tersebut dikecualikan untuk :

  1. Kepentingan perpajakan.
  2. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN).
  3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
  4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya.
  5. Tukar menukar informasi antar Bank.
  6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis.
  7. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Untuk kepentingan perpajakan, BUPLN/PUPN dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana  sebagimana butir  a sampai dengan c, maka Bank dan Pihak terafiliasi dengan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia (BI). Sedangkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir d sampai dengan g maka tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan BI.

 

Kepentingan Perpajakan

Untuk kepentingan perpajakan tata cara pemberian izin dan perintah tertulis untuk membuka Rahasia Bank diawali oleh adanya permintaan tertulis dari Menteri Keuangan yang harus menyebutkan :

  • Nama pejabat pajak.
  • Nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
  • Nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.

Selanjutnya Deputi Gubernur Senior  atau salah satu Deputi Gubernur BI (Pimpinan BI) akan mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

 

Kepentingan Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/ PUPN

Untuk kepentingan ini Pimpinan BI memberikan izin tertulis kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur. Izin tertulis dari pimpinan BI tersebut diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN yang  harus menyebutkan:

  • Nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN.
  • Nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.
  • Nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.

 

Kepentingan Peradilan dalam perkara pidana

Untuk kepentingan ini Pimpinan BI dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank. Izin tertulis dari Pimpinan BI tersebut diberikan atas permintaan tertulis dari:

  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  • Jaksa Agung Republik Indonesia.
  • Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permintaan tersebut harus menyebutkan :

  • Nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim.
  • Nama tersangka atau terdakwa.
  • Nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai Simpanan.
  • Keterangan yang diminta.
  • Alasan diperlukannya keterangan.
  • Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

 

Selain itu untuk pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan BI. Dalam hal polisi, jaksa, atau hakim bermaksud memperoleh keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang diblokir dan atau disita pada Bank, berlaku ketentuan mengenai Rahasia Bank.

 

Selain dalam rangka perkara pidana pada umumnya sebagaimana disebutkan diatas, maka pembukaan Rahasia Bank dapat dilakukan pula dalam rangka perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

 

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada UU No. 15/2002 sebagaimana telah terakhir dirubah dengan UU No. 25/2003.  Dalam ketentuan ini diatur bahwa setiap orang yang menyediakan jasa bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk Bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpan dan penyelesaian, pedagang valas, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos atau yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk hal-hal sebagai berikut:

  • Transaksi keuangan mencurigakan.
  • Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.

 

Bagi PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud, di pidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

 

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk Bank, dikecualikan dari ketentuan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam UU No. 07/1992 dan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. PBI No. 2/19/PBI/2000. Namun demikian, mengenai kerahasiaan terdapat ketentuan UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur  sebagai berikut :

  • Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
  • Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
  • Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.
  • Jika pelanggaran terhadap ketentuan ini dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

 

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai beberapa tugas, yang salah satunya adalah melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

 

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada PJK untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perintah tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  • Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
  • Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa.
  • Alasan pemblokiran.
  • Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
  • Tempat Harta Kekayaan berada.

 

Setelah menerima surat perintah pemblokiran dari penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut maka PJK wajib melaksanakan pemblokiran. PJK juga diwajibkan menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Bagi PJK yang melanggar ketentuan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada PJK yang bersangkutan.

 

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Dalam meminta keterangan tersebut terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam UU No. 07/1992 dan UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. PBI No. 2/19/PBI/2000. Permintaan keterangan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  • Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
  • Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
  • Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
  • Tempat Harta Kekayaan berada.

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh:

  • Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik.
  • Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum.
  • Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

 

Terkait dengan kewajiban merahasiakan identitas pelapor maka diatur bahwa:

  • PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.
  • Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
  • Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan tersebut.
  • Ditegaskan bahwa jika PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.

 

Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang dan Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

 

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur pada UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 20/2001. Dalam Ketentuan tersebut perlu diperhatikan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

 

Dalam hal ini Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Rekening simpanan yang diblokir dimaksud, termasuk didalamnya bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan.Jika hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

 

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

 

Adapun pelaksanaan tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

 

KPK ini dibentuk sesuai dengan UU No. 30/2002, salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya Pasal 12 menegaskan bahwa dalam melaksanakan hal-hal tersebut KPK berwenang diantaranya untuk :

  • Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
  • Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

 

Sesuai dengan Pertimbangan Mahkamah Agung maka prosedur izin membuka Rahasia Bank untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan oleh KPK tidak memerlukan perintah atau izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur BI.

 

Dalam UU No. 07/1992 jo. UU No. 10/1998 diatur pula ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Rahasia Bank tersebut yaitu :

  • Dalam hal polisi, jaksa, hakim atau pihak lainnya tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan BI, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar.
  • Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar .
  • Demikian pula halnya apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (guna kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank dan kepentingan peradilan dalam rangka perkara pidana) diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp 15. miliar.

 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meskipun keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan adalah bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank, namun demikian apabila Bank akan memberikan keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan perlu kiranya tetap disikapi dengan hati-hati. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan Bank sebagai financial intermediary, yang menjalankan fungsinya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Nasabah (Nasabah Penyimpan dan atau selain Nasabah Penyimpan).

 

Sumber Pustaka:

  1. Center for Finance, Investment & Securities Law (CFISEL), “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”, 2007.
  2. Berbagai Peraturan & Perundangundangan lainnya.

 

Artikel ini pernah dimuat di Majalah “Warta Bukopin” edisi No.

 

 

kerja

Tips Menjaga Komputer Tetap Sehat

TIPS MENJAGA KOMPUTER TETAP SEHAT
Harri Baskoro Adiyanto
Officer Kepatuhan Bisnis

 

Hampir sebagian besar masyarakat saat ini terutama karyawan dan mahasiswa dalam bekerja sehari-hari menggunakan perangkat komputer. Hal tersebut tentunya dengan intensitas yang berbeda-beda (bervariasi). Sering kali kita menghadapi kondisi dimana komputer yang akan digunakan tersebut ternyata tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan rusak.

Jika sudah begini mungkin beberapa pengguna diantaranya dapat segera mengetahui penyebabnya dan mampu mengatasi sendiri persoalan tersebut. Namun demikian, tidak sedikit pula beberapa diantaranya yang tidak dapat mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasinya biasanya mereka akan menghubungi dan meminta bantuan Technical Support. Dampak dari perbaikan ini tidak jarang akan menyita waktu. Hal inilah yang dapat menyebabkan kekesalan, kejengkelan atau ‘membuat be’te,’ sebab pekerjaan yang sudah direncanakan atau perlu segera diselesaikan ternyata menjadi terganggu.

Secara sederhana komputer adalah suatu perangkat ataupun sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan (Edmon Makarim, 2005: 60). Pada dasarnya komputer tersebut terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara terpadu yang dijalankan berdasarkan perintah-perintah khusus yang telah diolah dengan bahasa program tertentu. Dengan demikian untuk dapat bekerja dengan baik maka kondisi fisik setiap komponen tersebut harus selalu dalam kondisi prima. Komponen penting dalam sebuah komputer diantaranya adalah Motherboard, Processor, Data Storage (Harddisk) dan Memory.

Seperti halnya manusia maka agar komputer tersebut dapat senantiasa bekerja dengan prima perlu pula dijaga “kesehatannya”. Bukankah menjaga kesehatan untuk mencegah kerusakan lebih baik daripada harus mengobati (memperbaiki)? Oleh sebab itu untuk menjaga kesehatan komputer tersebut dapat kiranya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Tempatkan Central Processing Unit (CPU) — bagi yang mempergunakan Personal Computer (PC) — atau Notebook/Laptop, dalam ruang yang cukup terbuka dan dengan sirkulasi udara yang cukup. Memang sebagian besar ruangan sudah menggunakan penyejuk udara (Air Conditioning – AC) namun demikian penempatan CPU komputer yang kurang tepat dapat menyebabkan sirkulasi udara kedalam komputer menjadi terganggu. Sementara beberapa komponen dalam komputer sangat rentan terhadap suhu yang tinggi, dimana jika terjadi peningkatan suhu maka terdapat kemungkinan komputer akan menjadi hang atau tidak bekerja. Oleh sebab itu pada beberapa komputer yang digunakan untuk tingkat lanjut (seperti diantaranya untuk pekerjaan grafis atau editing) sering menggunakan alat pendingin tambahan seperti misalnya dengan menggunakan pendingin air (water cooling). Selain itu kerap dijumpai pada beberapa pengguna yang menempatkan CPU komputernya di kolong meja kerja dengan jarak antara CPU dengan dinding cukup rapat, ditambah pula ditumpuki dan ditutupi dengan berbagai macam barang seperti file-file, kardus sepatu dan lain-lain. Tentunya hal ini kurang baik bagi sirkulasi udara ke dalam komputer tersebut.

2. Sebaiknya hindari mematikan komputer tanpa melalui prosedur yang benar atau dimatikan secara paksa. Hal ini dapat menyebabkan komputer menjadi rentan akan kerusakan, terutama pada bagian Data Storage (Harddisk). Sebab dengan mematikan komputer tanpa melalui prosedur yang benar maka harddisk tersebut belum siap untuk berhenti bekerja dan kembali pada kondisi normal. Sehingga hal ini dapat memicu timbulnya bad sector pada harddisk tersebut. Jika sudah muncul bad sector tersebut maka usia pakai harddisk tersebut dapat diperkirakan tidak akan lama lagi atau akan segera rusak. Hal ini tentu sangat riskan dan berbahaya, terutama bagi pengguna yang memiliki data penting dalam harddisk-nya, maka langkah pertama setelah mengetahui adanya bad sector dalam harddisk tersebut adalah dengan melakukan back-up atau meng-copy data-data yang penting ke dalam harddisk lain yang masih sehat.Hendaknya sebelum menggunakan  perangkat lunak (software) atau perangkat keras (hardware) tambahan lainnya agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Technical Support atau otoritas yang berwenang dalam mengelola komputer. Hal ini guna menghindari terjadinya benturan (conflict) antar perangkat tersebut sehingga dapat merubah konfigurasi atau menyebabkan gangguan kinerja bahkan merusak komputer tersebut.

3. Setting (atur) layar monitor komputer dengan mode hybernate (hibernasi) atau standby jika ditinggalkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini selain bermanfaat dalam menjaga usia pakai komputer juga menghemat konsumsi energi yang digunakan. Pengaturan semacam ini berguna bagi pengguna yang sering meninggalkan komputernya dalam waktu yang cukup lama, seperti misalnya untuk rapat atau bertemu klien tanpa perlu mematikan komputer. Untuk mengatur layar monitor seperti dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

Klik Start à lalu masuk ke Control Panel à lalu pilih menu Display à selanjutnya pilih tab Sreen saver. Dalam tab ini terdapat menu monitor power à klik pada button power. Selanjutnya tentukan jangka waktu yang diinginkan agar monitor akan berada pada mode standby jika tidak digunakan.

4. Sebaiknya lakukan proses harddisk scan dan harddisk defragmentation. Hal ini merupakan salah satu bagian proses pencegahan kerusakan yang cukup penting serta sebagai upaya menjaga kondisi harddisk dan data didalamnya. Jika dianalogikan dengan sebuah perpustakaan maka proses defragmentation ini merupakan sebuah proses yang mirip dengan proses untuk mengembalikan buku-buku yang telah dibaca kembali ke dalam rak-raknya sesuai kelompoknya masing-masing. Data-data dalam harddisk yang tidak tersusun secara tepat dan teratur akan menyebabkan komputer menjadi terasa lambat ketika digunakan. Selain itu dua proses ini berguna pula untuk mengetahui adanya bad sector (sebagaimana telah disampaikan sebelumnya). Oleh sebab itu lakukan kedua proses ini minimal satu kali dalam sebulan atau dapat lebih cepat jika dipandang perlu. Proses ini dapat dilakukan dengan cara :

 Klik My Computer pada desktop à klik kanan pada harddisk yang ingin di scan dan di defrag (misalnya C:\harddisk) à lalu klik properties à pada tab Tools pilih menu yang diinginkan. Jalankan Scan now untuk proses scanning dan selanjutnya jika proses ini selesai beralih ke pilihan Defragment now untuk melakukan proses Defragmentation.

 Mengingat untuk melakukan aktivitas ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka proses ini dapat dilakukan untuk selanjutnya dapat ditinggalkan, misalnya untuk menghadiri rapat atau bertemu klien. Agar proses ini dilakukan secara rutin atau tidak terlewat, pada sekitar monitor komputer dapat ditempelkan sebuah catatan atau check-list kecil sebagai media untuk mengingatkan apakah proses ini telah dilakukan.

5. Pastikan bahwa pada komputer yang digunakan telah di install perangkat lunak (software) antivirus. Walaupun secara fisik sebuah perangkat komputer telah dirawat dan dijaga dengan baik, namun dalam keseharian bekerja tidak dapat dihindari bahwa komputer tersebut akan berinteraksi dengan komputer atau perangkat lain. Interaksi tersebut dapat terjadi melalui jaringan, menerima atau menyalin data melalui berbagai media penyimpan (disket, flash memory dll), menerima dan mengirim email atau bahkan mengakses jaringan diluar kantor melalui internet. Seluruh aktivitas tersebut akan menimbulkan potensi masuknya virus, berupa program yang dapat mengganggu atau bahkan merusak, ke dalam komputer. Oleh sebab itu agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu di install antivirus yang memadai. Saat ini telah tersedia berbagai macam antivirus dan technical support biasanya telah meng-install-kan sebuah perangkat lunak antivirus dalam setiap perangkat komputer. Hal yang perlu pula diperhatikan adalah walaupun perangkat lunak antivirus tersebut telah di install, perlu senantiasa dilakukan pengkinian (updating) antivirus tersebut secara berkala. Hal ini cukup penting  mengingat setiap saat selalu muncul jenis/varian baru dari virus yang dapat menginfeksi komputer. Proses pengkinian tersebut dapat dilakukan dengan men-download (mengunduh) langsung melalui website resmi antivirus yang bersangkutan atau dapat pula diperoleh dengan meminta bantuan dari technical support yang berwenang.

Demikianlah beberapa langkah yang perlu kiranya dilakukan guna menjaga kinerja komputer anda agar selalu tetap prima. Semoga tidak be’te lagi… :)

Sumber Pustaka :

  1. Edmon Makarim, “Pengantar Hukum Telematika – Suatu Kompilasi Kajian”, 2005.
  2. PT. ANT – IT Training Center, “Practical Guide to Security Policy and Awareness for Managers: Defending Your Physical and Digital Asset Against Hacker, Crackers, Spies & Thieves”, 2007.

 

Artikel ini pernah dimuat di Majalah “Warta Bukopin” edisi …