banner-artikelsk

Surat Kuasa dan Contoh-contohnya

Notes: Contoh-contoh akan terus bertambah (di update)

 

I. Pengertian

Surat Kuasa pada prinsipnya adalah suatu dokumen dimana seseorang menunjuk dan memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama dirinya.

Dalam KUHPer Pasal 1792: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andereae Belanda-Indonesia, Bandung: Binacipta, 1983, hlm 260, disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah:
“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/lasthebber), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu.”

Dalam kamus Black’s Law Dictionary Surat Kuasa atau Power of Attorney adalah:
The instrument by which authority of one person to act in place and stead of another as attorney in fact is set forth“.

Pasal 123 HIR mensyaratkan pemberian kuasa harus dengan surat kuasa khusus kecuali pemberi kuasa itu hadir sendiri dalam persidangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 bahwa:
Surat Kuasa itu harus mencantumkan nama para pihak dan apa yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang bersengkata dan jika diinginkan dengan tambahan untuk mengajukan banding dan kasasi.

Surat Kuasa harus bermaterai dan materainya harus diberi tanggal dan apabila tidak diberi tanggal maka dianggap tidak bermaterai. (R. Soeroso, Contoh Bentuk-bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata, Praktik Hukum Acara Perdata Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 1999 hlm.302).

 

II. Bentuk dan Lingkup Surat Kuasa

Pemberian Kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPer.
Hal-hal yang diatur dalam ketentuan itu, meliputi:

  1. pengertian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPer)
  2. cara terjadinya pemberian kuasa (Pasal 1793 sd 1799 KUHPer)
  3. kewajiban-kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa (pasal 1800 sd 1812 KUHPer)
  4. Berakhirnya pemberian kuasa.

Pasal 1793 KUHPer pemberian kuasa dibedakan menjadi:

1. Secara Tertulis

  • Dalam suatu akta umum (akta notaris), surat kuasa yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
  • Dalam suatu tulisan dibawah tangan, surat kuasa yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum kekuatan pembuktiannya berada pada putusan hakim.
  • Dalam sepucuk surat.

2. Secara Lisan
Cara pemberian kuasa yang diucapkan didepan hakim dalam proses persidangan di Pengadilan.

Selain pemberian kuasa secara tertulis dan lisa juga terdapat pemberian kuasa secara tegas dan diam-diam.

Ruang lingkup dan luas pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1795 dan 1796 KUHPer yaitu:
1. Pemberian kuasa secara khusus, hanya mengenai satu kepentingan atau lebih.
2. Pemberian kuasa umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

 

III. Pemberian Surat Kuasa

Untuk dapat bertindak sebagai kuasa khusus atau wakil dari penggugat atau tergugat seseorang harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

  1. Harus mempunyai surat kuasa khusus sesuai dengan (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg).
  2. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatannya (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg)
  3. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg)
  4. Ditunjuk sebagai penggugat sebagai kuasa atau wakil dipersidangan (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg)
  5. Telah terdaftar sebagai seorang advokat sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003.

Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa: hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan.

Surat kuasa khusus hanya dapat digunakan dalam beracara untuk satu perkara saja. Tidak bisa digunakan untuk keperluan lain diluar perkara tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah:

  1. Identitas pemberi dan penerima kuasa.
  2. Nama pengadilan tempat beracara
  3. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara
  4. Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.
  5. Memuat hak Substitusi, di sini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada orang lain.

 

IV. Jenis-Jenis Surat Kuasa

Pemberian Kuasa dibedakan menjadi tujuh macam yaitu: (Pasal 1793 sd 1796 KUHPer)

  1. Akta Umum
  2. Surat Dibawah Tangan
  3. Lisan
  4. Diam-diam
  5. Cuma-cuma
  6. Kuasa Khusus
  7. Umum

 

1. Akta Umum

Akta adalah “Surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan atau keputusan) yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 17)

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah: “Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta notariel”.
Sehingga pemberian kuasa itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menurut Salim HS, Akta pemberian kuasa merupakan:
“Bukti tertulis, yang dibuat di muka dan di hadapan notaris, memuat aturan-aturan atau klausula-klausula tentang hak dan kewajiban antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana pemberi kuasa memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, baik yang bersifat umum maupun khusus, sedangkan penerima kuasa berhak untuk menerima prestasi”.

 

2. Surat Dibawah Tangan

Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah:
“Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak, tanpa keterlibatan dari notaris atau PPAT”.

 

3. Lisan

Pemberian kuasa secara lisan adalah:
“Suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa”.

 

4. Diam-diam

Pemberian kuasa secara diam-diam adalah:
“Suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa”.

 

5. Cuma-cuma

Pemberian kuasa secara cuma-cuma adalah:
“Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa”.

 

6. Kuasa Khusus

Pemberian kuasa secara khusus adalah:
“Suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa”.

 

7. Umum

Pemberian kuasa umum adalah:
“Pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dimana isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan dari pemberi kuasa”.

 

V. Berakhirnya Kuasa

Menurut Pasal 1813 KUHPer terdapat lima cara berakhirnya pemberian kuasa, kelima cara itu meliputi:
1. penarikan kembali kuasa penerima kuasa.
2. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa.
3. meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
4. kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

 

VI. Legalisasi Surat Kuasa

Patut diingat bahwa untuk setiap Surat Kuasa yang dibuat untuk dipergunakan di Luar Negeri atau surat kuasa yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu.

Perihal legalisasi dokumen yang dibuat untuk dipergunakan di Luar Negeri atau yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01.

Dalam Permenlu tersebut, terutama dalam lampiran ketentuan angka 68 – 71, diatur bahwa:

68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.  

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.  

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

Terkait surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:

“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

 

Sumber Referensi:

  1. Fauzie Yusuf Hasibuan, Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, Jakarta: Penerbit Fauzie & Partners, 2007.
  2. R. Soeroso, Contoh Bentuk-bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata, Praktik Hukum Acara Perdata Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 1999 hlm. 302.
  3. Salim HS., Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

 

Berbagai contoh Surat Kuasa:

  1. SK mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani perjanjian sewa (POA to represent the Principal to sign a lease agreement) – Bilingual.
  2. SK untuk mengurus dan menerima pembayaran atas sewa-menyewa sebuah bangunan (POA to handle and to receive payment upon the building lease) -Bilingual.
  3. SK untuk mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) – (POA to handle IMB permit) – Bilingual
  4. SK untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (POA To represent the undersigned to sign Binding of Sale and Purchase Agreements) – Bilingual
  5. SK untuk menjual (Bahasa Indonesia).
  6. SK untuk menghadap notaris guna menandatangani semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sewa menyewa (Bahasa Indonesia).
  7. SK untuk mengurus dan menghadap Instansi Pemerintah atas pengajuan informasi tata ruang (Bahasa Indonesia).
  8. SK untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk meminta dan mengambil dokumen-dokumen (Bahasa Indonesia).

 

Surat Kuasa Khusus di Pengadilan

  1. SK khusus untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (Bahasa Indonesia).
  2. SK khusus mewakili tergugat (Bahasa Indonesia).
  3. SK untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai PENGGUGAT (Bahasa Indonesia).
  4. SK Limpahan-1 (Bahasa Indonesia).
  5. SK Limpahan-2 (Bahasa Indonesia).
  6. SK Limpahan-3 (Bahasa Indonesia).
  7. SK Limpahan-4 (Bahasa Indonesia).
  8. SK sebagai Penggugat untuk perkara Perceraian (Bahasa Indonesia).
  9. SK untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai pembanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi (Bahasa Indonesia).
  10. SK untuk melakukan upaya hukum Banding (Bahasa Indonesia)

Notes: Contoh-contoh akan terus bertambah (di update)

 

 

 

banner-artikelsp

Contoh Surat Lamaran dan Pernyataan

Berikut ini adalah contoh surat lamaran dan surat pernyataan yang dibutuhkan dalam mengikuti atau mendaftar proses seleksi dalam posisi/jabatan tertentu.

Adakalanya format surat sudah ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) namun kadang format surat tersebut tidak ditentukan atau ditetapkan. Berikut adalah contoh surat-surat tersebut:

 

  1. Contoh Surat Lamaran 1
  2. Contoh Surat Lamaran 2
  3. Contoh Daftar Riwayat Hidup
  4. Contoh Pengalaman Kerja
  5. Contoh Surat pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia (Selindo)
  6. Contoh Surat Pernyataan kesediaan mengganti biaya pendidikan dan pelatihan jika mengundurkan diri
  7. Contoh Surat Pernyataan bukan berstatus PNS, TNI dan POLRI
  8. Contoh Surat Pernyataan melepas jabatan struktural
  9. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Melepaskan Jabatan Apabila Diterima
  10. Contoh Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Parpol
  11. Contoh Surat Pernyataan tidak menjadi anggota dan pengurus Parpol
  12. Contoh Surat Pernyataan persetujuan atasan
  13. Contoh Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak di pidana
  14. Contoh Surat Pernyataan tidak pernah di pidana
  15. Contoh Surat Pernyataan tidak pernah dipailitkan
  16. Contoh Surat Rekomendasi
  17. Contoh Surat Pernyataan gabungan berbagai pernyataan dalam satu surat

 

Demikian contoh surat-surat tersebut, semoga bermanfaat.

Legal Opinion

Contoh Legal Opinion

Legal Opinion atau Opini Hukum/Pendapat Hukum

 

Dalam bahasa latin disebut dengan Ius Opinio.

Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon).

Tidak ada definisi yang baku mengenai Legal Opinion di Indonesia. Mengacu pada Black’s Law Dictionary, Edisi VII, Henry Campbell Black, definisi Legal Opinion adalah :

A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental antity”. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion”.

 

Berikut ini adalah contoh Legal Opinion:

Contoh 1 – Klik Disini

Contoh 2 – Klik Disini

 

 

Legal Audit

Contoh Laporan Hasil Legal Audit

Legal Audit

adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

 

Tujuan Legal Audit

  1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap  dokumen yang diaudit atau diperiksa;
  2. Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
  3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha;
  4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

 

Dokumen Audit

Sehubungan dengan proses Legal Audit terdapat beberapa dokumen penting yang harus diperiksa antara lain sebagai berikut:
1. Anggaran dasar perusahaan, antara lain berupa:

  •  akta pendirian perusahaan
  •  berita acara rapat pemegang umum saham
  •  daftar pemegang saham perusahaan
  •  struktur organisasi perusahaan
  •  daftar bukti penyetoran modal perusahaan
  •  anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan, antara lain berupa:

  •  sertifikat-sertifikat tanah
  •  surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor
  •  dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain

3. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga, antara lain berupa:

  • perjanjian hutang piutang
  • perjanjian kerja sama
  • perjanjian dengan (para) pemegang saham
  • perjanjian-perjanjian dengan supplier

4. Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan, antara lain berupa:

  • surat keterangan domisili perusahaan
  • tanda daftar perusahaan
  • perijinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

5. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan, antara lain berupa:

  • peraturan perusahaan,
  • dokumen mengenai jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek),
  • dokumen mengenai ijin tenaga kerja asing,
  • dokumen mengenai perijinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian,
  • dokumen mengenai upah tenaga kerja,
  • dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan sebagainya;

6. Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan, antara lain berupa:

  •  polis asuransi gedung,
  •  polis kendaraan,
  •  polis mengenai gangguan usaha,
  •  polis untuk pihak ketiga (misalnya konsumen),
  •  polis koperasi,
  •  polis dana yang tersimpan, dan sebagainya;

7. Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan, antara lain berupa:

  •  nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan,
  •  dokumen mengenai pajak bumi bangunan,
  •  dokumen mengenai pajak-pajak terhutang, dan sebagainya;

8. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

 

Contoh Legal Audit untuk Perseroan Terbatas:

  1. Anggaran Dasar Perusahan
  2. Direksi dan Komisaris
  3. Struktur Permodalan
  4. Perijinan
  5. Aset Perusahaan
  6. Asuransi
  7. Ketenagakerjaan
  8. Perjanjian-Perjanjian
  9. Pajak
  10. Proses Hukum

 

CONTOH LAPORAN HASIL LEGAL AUDIT:

  1. CONTOH 1
  2. CONTOH 2

 

 

Sumber:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl507/legal-audit-(2)

https://konsultanhukum.web.id/tujuan-legal-audit/

 

 

 

Banner

Catatan dari Peradilan Basuki Tjahaja Purnama

Saya menulis makalah untuk tugas akhir mata kuliah Politik Hukum di Program Magister Hukum Universitas Indonesia. Judul lengkap makalah itu adalah:

KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA, KAJIAN DARI PERSIDANGAN KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)”.

Ahok

Ahok

Saya umumkan perihal penulisan makalah ini di Facebook. Kemudian teman-teman banyak yang menghubungi saya, katanya ingin membaca makalah saya itu. Setelah nilainya keluar dan saya lulus mata kuliah tersebut, akhirnya saya putuskan untuk menayangkan sebagian isi makalah tersebut.

Tentunya untuk keperluan di halaman Blog ini agar lebih menarik saya berikan imbuhan photo-photo agar membacanya tidak membuat bosan dan lebih menarik. Biasanya jika membaca artikel dengan bergambar akan membuat lebih menarik daripada membaca tampilan “karya ilmiah” yang miskin photo atau gambar :)

Makalah ini secara keseluruhan terdiri dari 80 halaman, sehingga akan cukup panjang jika ditampilkan semua. Apalagi Bab I dan II merupakan bab pendahuluan dan pengantar teori tentang Kekuasaan Kehakiman. Materi tersebut “kurang” menarik bagi pembaca Non-Hukum. Oleh sebab itu dalam artikel ini saya putuskan hanya menampilkan bagian Bab III saja.

 

Bab III itu terdiri dari:

A.     Latar Belakang Kasus
B.     Kasus Tuduhan Penistaan Agama

  1. Kunjungan Kerja di Pulau Pramuka (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
  2. Video Rekaman yang Diedit dan Diunggah
  3. Gelombang Protes Massa

C.     Putusan Pengadilan
D.     Mempertanyakan Kemandirian Hakim

 

Tulisan ini saya buat untuk kepentingan akademis, bukan untuk debat kusir di dunia maya. Apalagi untuk saling caci, menghujat dan bersikap rasis. Jika tidak berkenan dengan tulisan ini silahkan gunakan jalur akademis dengan menulis makalah serupa. Sehingga perdebatan berada ditataran akademis bukan debat kusir di dunia maya.

Saya ucapkan selamat membaca … Terimakasih.

———————————————————————————————————————————————————–

A. LATAR BELAKANG KASUS

Sosok Basuki Tjahaja Purnama cukup fenomenal kiprahnya dalam kancah politik Indonesia sejak pertengahan tahun 2012. Ketika itu ia maju mendampingi Joko Widodo, yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama Lahir dengan nama Zhong Wan Xie di Manggar (Belitung Timur) pada 29 Juni 1966, anak pertama dari pasangan Zhong Kim Nam dan Nen Bun Caw. Politik hukum era orde baru yang rasis dan anti pluralisme mengakibatkan orang tua Zhong Wan Xie merubah namanya menjadi Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu Rezim orde baru menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967 yang pada pasal 5 menegaskan bahwa pada intinya warga Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa agar merubah namanya menjadi nama Indonesia.[1]

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dan dipanggil dengan nama panggilan Ahok, kemudian melambung namanya di tahun 2012 ketika mendampingi politisi Partai PDI-Perjuangan yang juga Walikota dari kota Surakarta, yaitu Joko Widodo untuk menjadi calon Gubernur di DKI Jakarta. Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012. Hasilnya tidak ada calon yang memperoleh suara 50%+1, sehingga harus dilakukan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 untuk putaran kedua pada tanggal 20 September 2012. Hasilnya diumumkan secara resmi pada 29 September 2012 oleh KPUD DKI Jakarta dengan hasil pasangan Joko Widodo dan Basuki TP keluar sebagai pemenang dan memperoleh 2.472.130 (53,82%) suara.[2]

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki T.P

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki T.P

Pada 15 Oktober 2012 akhirnya pasangan Joko Widodo dan Basuki TP dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.[3] Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program “blusukan” untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Sementara Basuki TP sebagai Wakil Gubernur lebih fokus pada masalah pembenahan di dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Keduanya sangat cocok, saling melengkapi dan cukup padu dalam mengelola DKI Jakarta.

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Perkembangan dinamika politik nasional kemudian membawa Joko Widodo yang belum menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya dicalonkan menjadi kandidat Presiden yang diusung oleh koalisi Partai PDI-Perjuangan dan partai lainnya.[4]

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Hasilnya sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 22 Juli 2014 pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85%.[5]

Basuki T.P dillantik sebagai Gubernur DKI Jakarta

Basuki T.P dillantik sebagai Gubernur DKI Jakarta

Sebagai konsekuensi dari terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI maka pada tanggal 19 November 2014  Basuki TP selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta akhirnya diangkat dan dilantik menjadi Gubernur untuk menggantikan Joko Widodo.[6] Demikian pula DPRD DKI Jakarta yang secara resmi menetapkan Basuki TP sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sidang paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta. Proses pelantikan dan penetapan ini tidaklah berlangsung dengan mulus. Pengangkatan Basuki TP sebagai Gubernur Jakarta, selain mendapat penentangan dari Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta, juga ditolak oleh sejumlah kelompok yang berbasis Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI). Beberapa kali FPI menggelar aksi protes menolak Ahok, dengan dukungan dari Partai Gerindra.[7]

 

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

 

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

 

Untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki TP maka kemudian ditunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur, seorang politisi PDI-Perjuangan yang pernah menjadi Walikota Blitar, Anggota DPRD Jawa Timur dan Anggota DPR RI. Sosok Djarot telah dikenal sejak lama oleh Basuki.[8]

Pasangan Basuki-Djarot

Pasangan Basuki-Djarot

 

B. KASUS TUDUHAN PENISTAAN AGAMA

1. Kunjungan Kerja di Pulau Pramuka (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)

Setelah diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2014, Basuki TP kemudian melaksanakan dan program kerja membangun DKI Jakarta sebagaimana yang dicanangkan oleh pendahulunya yang kemudian menjadi Presiden yaitu Joko Widodo.

Bertemu masyarakat penduduk Jakarta

Bertemu masyarakat penduduk Jakarta

Basuki T.P dapat dikatakan cukup sukses dalam membangun DKI Jakarta. Ia berhasil membangun sejumlah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) di DKI Jakarta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan dengan menggunakan dana dari pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana kontribusi tambahan sebagai implikasi kegiatan pembangunan pihak swasta yang menaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Dengan hasil dari dana CSR dan kontribusi tambahan itu, Pemprov DKI Jakarta dapat membangun rumah susun (rusun), normalisasi sungai dan waduk, pembangun RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak), pembangunan simpang susun Semanggi dan lain-lainnya. Selain itu program Pemprov DKI juga berhasil dalam hal implementasi program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Giat Bekerja untuk Jakarta

Giat Bekerja untuk Jakarta

Hasil pembangunan ini membuat mayoritas warga DKI Jakarta puas akan kinerja Pemprov DKI Jakarta terutama dengan sosok figur Basuki T.P. Hasil survei menunjukan bahwa:

  1. 67% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki T.P. Survei ini dilakukan oleh Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), survei dilakukan pada 5-10 Januari 2016.[9]
  2. 68.72% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki T.P. Survei ini dilakukan oleh Lembaga survei Poltracking Indonesia, survei dilakukan pada 6-9 September 2016.[10]
  3. 75% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki TP. Survei ini dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC), survei dilakukan Agustus 2016.[11]
Prestasi Basuki T.P

Prestasi Basuki T.P

Dengan modal kepuasan tersebut maka Basuki TP kemudian diusung oleh koalisi partai-partai untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai petahana (incumbent). Pada tanggal 21 September 2016 Basuki TP kemudian mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 dan kembali berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat (sebagai bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta).

Hingga September 2016 elektabilitas Basuki TP sebagai cagub belum tertandingi bahkan dapat dikatakan masih terbilang tinggi.[12] Sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2016 Basuki TP selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka tersebut adalah program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Pada kegiatan kunjungan kerja tersebut, Basuki TP selaku Gubernur DKI Jakarta berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat serta aparat setempat kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Materi pidato yang disampaikan Basuki TP antara lain tentang program budidaya ikan Kerapu.

Dalam pidato inilah terdapat materi muatan pidato yang kemudian menjadi masalah dan menimbulkan pergolakan politik tidak hanya di DKI Jakarta akan tetapi juga di Indonesia. Materi muatan pidato yang kemudian menjadi masalah tersebut dapat dikutipkan sebagian terutama pada bagian berikut:[13]

…jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke ”.

 

Sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejak era Joko Widodo-Basuki TP menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kegiatan-kegiatan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dilingkungan Pemprov DKI Jakarta diliput dan direkam oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Diskominfomas) Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta akan mempublikasikan rekaman kegiatan tersebut ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Hal yang sama berlaku bagi kegiatan kunjungan kerja pada tanggal 27 September 2016 tersebut, selain direkam oleh Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta, maka rekaman video kegiatan ini juga diunggah (upload) ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta dengan durasi 1 jam 48 menit, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

 

2. Video Rekaman yang di Edit dan di Unggah

Sejak acara kunjungan kerja tersebut yaitu tanggal 27 September 2016 dan juga sejak tanggal 28 September 2016 setelah Pemprov DKI mengunggah rekaman video kunjungan kerja Basuki T.P ke Pulau Pramuka, tidak ada masalah yang muncul. Hingga 9 hari kemudian yaitu pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 00:28 WIB seseorang bernama Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebook-nya, berjudul ‘Penistaan terhadap Agama?’ dengan transkripsi pidato dan video Ahok (yang telah dipotong ’30 detik dan menghapus kata ‘pakai’. Dalam status Facebook-nya Buni Yani menulis:[14]

“ ‘Penistaan Terhadap Agama?’
bapak ibu (pemilih muslim)… dibohongi Surat Al Maidah 51”… [dan] “masuk neraka (juga bapak ibu) dibodohi”.
Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini.”

Dari catatan penyuntingan pada akun Facebook-nya, Buni Yani telah melakukan 7 kali penyuntingan (editing) untuk menekankan pemelintiran dan kalimat yang provokatif (lihat foto).

 

Selanjutnya pada 6 Oktober 2016 Pukul 14:17 WIB Harian Republika menurunkan laporan dengan judul: “Video Ahok: Anda Dibohongi Al Quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos”[15]. Kemudian berita ini menjadi viral di media sosial (medsos). Selanjutnya pada pukul 19:55 WIB Jawa Pos menurunkan laporan dengan judul: “Sebut Warga Dibohongi Alquran, Ahok Besok Dipolisikan”.[16]

 

3. Gelombang Protes Massa

Persoalan ini terus bergulir dengan cepat. Hingga keesokan harinya tanggal 7 Oktober 2016 terdapat 5 (lima) laporan pengaduan (LP) terhadap kasus Basuki T.P ke pihak kepolisian. Hingga tanggal 7 November 2016 ada 14 laporan. Laporan-laporan pengaduan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada video rekaman dan transkrip yang diunggah Buni Yani, yang menghilangkan kata “pakai” dalam transkrip pidato Basuki TP. Opini publik kemudian berkembang liar melalui medsos. Bahkan telah terbentuk opini di media massa khususnya media online dan televisi bahwa “Ahok telah menistakan Al-Quran”.[17]

Akibat timbul keresahan di masyarakat yang begitu luas, maka pada tanggal 7 Oktober 2016 Basuki TP kemudian berinisiatif untuk meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51. Namun persoalan terus bergulir dan tidak berhenti meski telah adanya permintaan maaf tersebut. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Oktober 2016 mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan tentang Basuki TP yang dianggap telah menista Al-Quran dan ulama.[18]

Hal itu semakin membuat situasi sosial masyarakat semakin panas. Pada tanggal 14 Oktober 2016, ribuan orang dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Basuki TP agar segera dihukum. Pada tanggal 24 Oktober 2016 Basuki TP atas inisiatifnya sendiri kemudian mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapan-nya.[19]

Pada 4 November 2016 unjuk rasa anti-Ahok (Basuki TP) kembali terjadi. Kali ini aksi tersebut semakin besar, dihadiri ratusan ribu orang dari berbagai daerah tidak hanya dari DKI Jakarta. Hadir dalam aksi tersebut tokoh Front Pembeli Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Aksi ini menuntut agar Basuki TP dipidanakan dan dipenjarakan. Mereka juga menuntut bertemu Presiden Jokowi yang sedang tak berada di Istana. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla yang menjanjikan untuk menuntaskan kasus ini dalam dua pekan.[20]

Sebagai respon terhadap aksi tersebut maka Presiden Joko Widodo pada 5 November 2016 pukul  00:00 memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus ini segera, setransparan mungkin dan jika perlu dengan membuat gelar perkara terbuka. Bahkan Presiden berulangkali mengatakan ia tidak akan melindungi Basuki T.P meski juga tak bisa melakukan intervensi.[21]

Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan perintah Presiden dengan melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas, karena secara hukum tak dimungkinkan membuatnya terbuka pada publik, untuk menentukan status hukum Basuki T.P. Kemudian pada 16 November 2016 kemudian Polisi menetapkan Basuki T.P sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Basuki T.P menyatakan menerima keputusan polisi dan akan mengikuti proses hukum dengan tetap berkeyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Basuki T.P juga menegaskan tidak akan mundur dari pemilihan gubernur Jakarta, di bulan Februari 2017.[22]

Pada tanggal 25 November 2016 Kepolisian menyerahkan berkas kasus Basuki T.P ke pihak Kejaksaan. Selanjutnya 30 November 2016 Kejaksaan menyatakan berkas penyidikan Basuki T.P sebagai tersangka telah lengkap (P21). Kemudian pada 1 Desember 2016 berkas Kasus Basuki T.P diserahkan ke Pengadilan Jakarta Utara. Pengadilan Jakarta Utara kemudian menetapkan jadwal sidang pertama, Selasa 13 Desember 2016.

Meski desakan massa agar Basuki T.P diproses secara hukum telah dipenuhi namun massa kembali melakukan aksi demo. Tanggal 2 Desember 2016 Massa berkumpul untuk melakukan demonstrasi dengan melakukan ibadah shalat Jumat di Monas dan Patung Kuda yang dihadiri ratusan ribu orang. Rizieq Shihab yang menjadi khatib Jumat menegaskan ayat suci lebih tinggi dari Konstitusi. Presiden Joko Widodo sempat bergabung dalam shalat Jumat itu dan memberikan apresiasi dan berterima kasih karena aksi berlangsung aman, damai dan tertib.[23]

Berdasarkan seluruh uraian dan kronologis tersebut maka jelas sekali dapat disimpulkan bahwa proses untuk penetapan tersangka dan terdakwa atas Basuki TP ini sangat sarat dengan muatan politis dan juga tekanan massa. Hal lain yang perlu dicermati adalah adanya Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VI/2014 yang mengatur bahwa seluruh laporan terhadap calon kepala daerah yang menjadi terlapor saat memasuki tahapan Pilkada, proses hukumnya akan ditangguhkan sampai Pilkada selesai. Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah agar tidak terjadi politisasi atau terjadi kriminalisasi memanfaatkan penegak hukum.[24]

Presiden telah memerintahkan percepatan proses penuntasan kasus Basuki TP, sehingga Kepolisian Republik Indonesia kemudian menindaklanjuti perintah tersebut dan mengeyampingkan Surat Edaran yang sudah dibuat di tahun 2014 untuk memeriksa dan memproses Basuki TP, yang semestinya ditangguhkan hingga Pilkada selesai.

Sedemikian besarnya tekanan massa hingga akhirnya proses hukum berlangsung dan berada dibawah tekanan. Hukum menjadi  tidak berwibawa bahkan ketentuan yang sudah disepakati dan dibuat oleh Kepolisian, dapat diabaikan dan dicabut. Hal ini sangat memprihatinkan dan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum kedepan. Meski hal ini terjadi sebelum memasuki proses persidangan di pengadilan, namun Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan bagian dari Justice System, yang seharusnya juga bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun.

Keprihatinan senada disampaikan oleh Otto Hasibuan, yang mengatakan bahwa:

Meski tidak ada yang salah, percepatan proses hukum kasus ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak biasa. Memang tidak bisa dihindari, nuansa politis dalam kasus Ahok ini sangat kental. Apalagi ini mencuat disela masa kampanye pilkada DKI Jakarta“.[25]

 

C. PUTUSAN PENGADILAN

Setelah berkas penyidikan Basuki TP sebagai tersangka telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, maka pada 1 Desember 2016 berkas kasusnya diserahkan ke Pengadilan Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Dwiarso Budi Santiarto sebagai Hakim Ketua dan Jupriyadi, Abd. Rosyad, Didik Wuryanto, serta I Wayan Wirjana sebagai Hakim Anggota.[26]

Ahok dalam persidangan

Ahok dalam persidangan

Sidang pertama dilaksanakan pada Selasa 13 Desember 2016. Lokasi persidangan awalnya di Gedung Pengadilan Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, namun kemudian pada persidangan berikutnya dipindahkan ke Auditorium Gedung Departemen Pertanian di Jl. RM. Harsono. Aksi massa baik pro maupun kontra diluar ruang sidang mewarnai jalannya persidangan tersebut.

Pada tanggal 20 April 2017, setelah mengalami penundaan pembacaan tuntutan, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutannya yaitu: Menyatakan Basuki TP terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Serta Menjatuhkan pidana terhadap Basuki TP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. [27]

Basuki menjawab tuntutan tersebut dengan membacakan nota pembelaan berjudul “Tetap Melayani Walau difitnah” pada tanggal 25 April 2017. Rangkaian persidangan dilakukan untuk menyidangkan kasus ini. Persidangan berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dengan 23 kali sidang, selama proses persidangan itu Basuki T.P selalu hadir dalam persidangan.[28]

Pada 9 Mei 2017 Majelis Hakim akhirnya membacakan vonis, putusan hakim adalah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Pasal 156 a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan menyatakan Basuki TP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Basuki TP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun memerintahkan Basuki TP langsung ditahan.[29]

Vonis tersebut mengundang pro dan kontra. Tidak sedikit pihak yang kaget dan mempertanyakan keputusan hakim. Todung Mulya Lubis misalnya, melalui akun Twitter-nya berpendapat adanya pandangan bahwa putusan kasus Ahok seperti an overkill” tak keliru sama sekali. Todung Mulya Lubis mengatakan demikian karena sesungguhnya Jaksa tak menuntut Ahok untuk penistaan agama. Majelis Hakim lah yg menyeret Ahok menjadi penista agama. Normalnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada requisitor jaksa, adalah sangat tidak biasa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sendiri. Digunakannya pasal penistaan agama oleh majelis hakim adalah inisiatif majelis hakim untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama.[30]

Pendapat ini ditentang oleh Hotman Paris Hutapea, dalam press release yang disampaikan kepada media massa, dikatakan bahwa terlepas dari substansi perkara, vonis lebih besar/berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sah menurut hukum acara pidana dan hal tersebut bukanlah Overkill.[31]

 

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr terdapat beberapa hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan kontroversi, diantaranya adalah:

1. Putusan majelis hakim yang memerintahkan penahanan Basuki TP

Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena sejak penyidikan oleh Kepolisian, pelimpahan perkara ke Kejaksaan, hingga pemeriksaan persidangan di pengadilan oleh majelis hakim sama sekali tidak dilakukan penahanan terhadap Basuki T.P.

Saat putusan selesai dibacakan Basuki T.P langsung menyatakan mengajukan banding. Dengan demikian status Ahok masih terdakwa karena sudah mengajukan banding sehingga putusan yang dijatuhkan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Jika mengacu pada KUHAP, jelas disebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, status hukum Basuki TP bukanlah seorang narapidana yang tengah menjalani masa hukuman. Penahanan Basuki TP tersebut dilakukan atas dasar kewenangan hakim melakukan penahanan. Penetapan penahanan Basuki TP tertuang dalam isi putusan, dengan mengacu Pasal 21, Pasal 193, dan pasal 197 KUHAP.[32]

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas terdakwa yang dinilai bersalah dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan mengacu pada Pasal 193 KUHAP. Hal demikian sepanjang ketentuan Pasal 21 KUHAP dipenuhi dan terdapat alasan yang cukup untuk itu. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah jika hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.[33]

Disini putusan majelis hakim menimbulkan pertanyaan, apakah majelis hakim memutuskan penahanan karena khawatir Basuki TP akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau-pun mengulangi tindak pidana lagi. Hakim tidak mempertimbangkan itikad baik Basuki T.P selama menjalani 23 kali sidang yang selalu hadir dan bersikap kooperatif.

 

2. Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian satu pihak

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan dapat dibaca pada halaman 587 sampai dengan halaman 616. Dalam pertimbangan tersebut majelis hakim cenderung lebih mempertimbangkan dan mendengar saksi-saksi dari pihak pelapor. Majelis hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) pendapat dari saksi-saksi dari pihak terdakwa (Basuki T.P).

 

3. Tidak mempertimbangkan kinerja Basuki TP untuk umat Muslim

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa Basuki T.P sudah mengetahui dan sudah memahami kalau Surat Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, akan tetapi Basuki T.P tetap menyebut Surat Al Maidah 51 bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”.

Sedangkan dari rekaman video saat Basuki T.P mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, Majelis hakim tidak melihat ada usaha dari Basuki T.P untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibodohi”.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pada saat Basuki T.P mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam.

Majelis hakim kembali tidak mempertimbangkan alasan Basuki T.P yang disampaikan dalam pembelaannya. Bahkan kesaksian saksi ahli terkait motif Basuki TP, rekam jejak kinerja Basuki T.P yang banyak membangun dan membantu umat Muslim sejak menjadi Bupati di Belitung dan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta latar belakang Basuki T.P yang memiliki keluarga angkat dari keluarga Muslim, seluruhnya tidak menjadi pertimbangan majelis hakim.

 

4. Tidak mempertimbangkan alat bukti rekaman pidato alm. Gus Dur

Majelis hakim berpendapat bahwa Basuki TP mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, adalah niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa ucapan yang sama diucapkan oleh alm. Gus Dur dalam kampanye Basuki TP dalam pencalonan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007. Padahal dalam daftar alat bukti terdapat flashdisk yang berisi video pidato Gus Dur saat kampanye tersebut.[34]

Alm. Gus Dur dan Basuki T.P

Alm. Gus Dur dan Basuki T.P

Anehnya kalimat yang sama diucapkan oleh alm. Gus Dur memiliki dampak yang berbeda bagi Basuki TP. Lalu dimana letak kepastian dan persamaan dihadapan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati.

 

5. Hakim mengabaikan unggahan video Buni Yani

Majelis hakim juga menolak pendapat Penuntut Umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buni Yani. Majelis hakim tidak sependapat dengan hal tersebut dengan alasan karena hal itu berada diluar konteks perkara ini. Selain itu dari seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani.

Adanya informasi yang beredar, bahwa video yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan Terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu.

Majelis hakim kembali mengabaikan fakta di masayarakat, bahkan hakim seolah telah mengambil alih peran penyidik. Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan bahwa awal mula keresahan adalah adanya unggahan video Buni Yani. Ironisnya Hakim tidak melihat keresahan sosial/masyarakat dari adanya unggahan video oleh Buni Yani tersebut. Fakta tersebut dapat ditemui dari kronologis rekam jejak pemberitaan berbagai media massa dan juga dari adanya laporan pengaduan terhadap Buni Yani ke pihak Kepolisian. Hakim juga tidak menggali adanya “hubungan” antara para saksi dengan Buni Yani. Seharusnya hal ini menimbulkan pertanyaan akan adanya “conflict of interest”. Hakim seharusnya bisa menggali lebih dalam akan hal ini, bukan justru mengabaikan adanya fakta unggahan video oleh Buni Yani.

 

6. Hakim menganggap kasus ini murni pidana

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang diberi judul “Terkoyaknya Kebhinnekaan”. Majelis hakim berpendapat bahwa kasus Basuki T.P ini adalah murni merupakan kasus pidana. Sehingga apa yang digambarkan oleh Penasihat Hukum seolah-olah Basuki T.P merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan.

Majelis hakim kembali tidak cermat melihat rentetan peristiwa dalam kasus ini. Jika dicermati maka jelas terlihat bahwa sejak video pidato Basuki TP diunggah tanggal 28 September 2016 hingga 6 Oktober 2016, selama 9 hari, sesungguhnya tidak ada gejolak atau masalah apapun di masyarakat. Keresahan di masyarakat muncul ketika tanggal 6 Oktober 2016 Buni Yani mengunggah video pidato yang telah diedit berikut transkripnya (Hal ini juga menjawab persoalan poin 5 sebelumnya).

Majelis hakim berpendapat kasus ini murni kasus pidana, tanpa melihat dan memperhitungkan fakta bahwa situasi di DKI Jakarta sangat panas menjelang Pilkada 2017. Selain itu serangan intimidasi berbau rasis di masyarakat terhadap Basuki T.P dan pendukungnya juga cukup marak. Hal itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan dapat dilihat dengan kasat mata.

Dapat dengan mudah dibuktikan, bahwa jika seseorang mengucapkan kalimat seperti apa yang diucapkan oleh Basuki T.P dan bukan sebagai kapasitasnya sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta, maka dapat dipastikan tidak akan menjadi masalah sebesar ini (bukti nyata adalah alm. Gus Dur). Sehingga jelas bahwa Basuki T.P adalah korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan atau dapat dikatakan diskriminasi SARA.

 

Demikianlah putusan majelis hakim yang menimbulkan kontroversi dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Apapun keputusan hakim memang harus tetap dihormati, namun bukan berarti tanpa kritik. Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka sulit sekali untuk dapat mengatakan bahwa hakim dalam persidangan ini telah menjalankan kewenangannya secara mandiri/ independen dan bebas dari tekanan.

Meski secara teori dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hakim adalah mandiri dalam menjalankan kekuasaannya namun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hal ini dapat dilihat pada kasus ini yang sejak awal sudah sarat sekali dengan muatan politis dan adanya tekanan dari beberapa organisasi masyarakat yang begitu kuat.

Hakim yang seharusnya bisa menggali fakta-fakta dalam persidangan nampak sebatas hanya memutus sesuai dengan tuntutan kelompok masyarakat tertentu. Pertimbangan majelis hakim pun sangat dangkal. Tidak terlihat adanya upaya untuk menggali fakta lebih jauh dan mendalam untuk mewujudkan rasa keadilan.

Terkait dengan putusan hakim, Gustaf Radbruch berpendapat bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung idee das recht, yaitu aspek keadilan (gerechtigkeid), aspek kepastian hukum (rechtssicherkeit) dan aspek kemanfaatan (zweechtmatigkeit).[35] Sayangnya dalam kasus ini nampaknya kualitas putusan tersebut masih jauh dari idee das recht.

Jika saja hakim lebih cermat dan jeli maka hakim dapat dengan baik menjalankan fungsinya untuk lebih aktif menggali kebenaran materiil sesuai dengan sifat peradilan pidana. Berbeda dengan peradilan perdata yang hanya menggali kebenaran formil.

 

D. Mempertanyakan Kemandirian Hakim

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Pada Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”[36]

Meski demikian kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas. Kemandirian tersebut senantiasa didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral. Meskipun hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD (Konstitusi), peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.[37]

Hakim memiliki Kode Etik profesi yang telah mengatur 10 (sepuluh) aturan perilaku hakim, yaitu:[38]

  1. Berperilaku  Adil,
  2. Berperilaku Jujur,
  3. Berperilaku Arif dan Bijaksana,
  4. Bersikap Mandiri,
  5. Berintegritas Tinggi,
  6. Bertanggung Jawab,
  7. Menjunjung Tinggi Harga Diri,
  8. Berdisiplin Tinggi,
  9. Berperilaku Rendah Hati,
  10. Bersikap Profesional.

Dari Kode etik hakim tersebut adalah kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Menilik dari persidangan kasus Basuki T.P maka muncul pertanyaan terkait kemandirian atau independensi hakim dalam kasus ini. Selain telah mengkaji isi putusan majelis hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang banyak menimbulkan pertanyaan dan kontroversi, ada hal lain terkait perilaku hakim yang menangani perkara, yaitu:

 

1. Hakim terindikasi sebagai simpatisan kelompok tertentu

Salah satu hakim anggota yang menangani perkara Basuki TP (inisial “AR”) diketahui dari akun sosmed Facebook miliknya ternyata pernah beberapa kali menyebarkan (share) tulisan-tulisan dari orang-orang (tokoh) yang kontroversial. Tulisan orang-orang tersebut seringkali kontroversial bahkan anti Pancasila dan UUD 1945. Demikian pula akun sosmed milik anak hakim tersebut juga menyebarkan berita-berita yang sama.

Di era yang serba terbuka dan transparan seperti saat ini maka informasi ini dapat dengan cepat beredar luas di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan. Kredibilitas seorang hakim kemudian dipertanyakan karena menyebarkan pemikiran dan tulisan dari orang-orang yang merupakan tokoh dari organisasi massa yang dilarang/ dibubarkan pemerintah karena fahamnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[39]

Sangat disayangkan jika seorang hakim yang seharusnya adalah sosok yang dihormati dan mulia, dalam bekerja juga seharusnya patuh dan setia pada Pancasila dan UUD 1945, namun pada kenyataannya adalah simpatisan ormas anti Pancasila yang dibubarkan pemerintah.

Dalam peristiwa ini ada beberapa pelanggaran terhadap aturan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik yaitu: Pertama, Berperilaku Adil, ada poin yang dilanggar dari aturan berperilaku adil yaitu: “Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.” Kedua, Berintegritas tinggi, dimana Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.”

 

2. Ketua Mahkamah Agung hadir dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik

Meski hal ini tidak terkait langsung dengan peradilan kasus Basuki T.P, namun hal ini lebih memprihatinkan yaitu adanya photo yang memperlihatkan hadirnya Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh politik dalam rangka menyaksikan hitung cepat Pilkada DKI Jakarta disebuah ruangan yang tidak diketahui lokasinya.[40]

Dalam photo tersebut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh lainnya. Ironisnya ikut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Mahkamah Agung. Hadirnya Ketua MA dalam pertemuan tersebut menjadi tanda tanya besar, mengapa dan dalam rangka apa Ketua MA hadir dalam pertemuan itu.

Salah satu aturan perilaku hakim di dalam Kode Etik Hakim adalah berperilaku arif dan bijaksana, dimana salah satunya mengatur bahwa “Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.”

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam photo tersebut tidak-lah tepat, karena pertemuan tersebut bukanlah pertemuan resmi (formal) antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Pertemuan tersebut informal, karena yang hadir lainnya tidak mewakili institusi resmi atau pejabat di institusi negara. Pertemuan tersebut adalah dalam rangka hitung cepat hasil Pilkada putaran ke 2.

Dalam aturan perilaku Kode Etik Hakim terutama berperilaku arif dan bijaksana, diatur pula bahwa: [41]

”Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.”

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam pertemuan tersebut dapat saja menimbulkan persangkaan beralasan bahwa yang bersangkutan mendukung suatu partai politik atau kelompok politik tertentu. Apalagi suasana Pilkada DKI Jakarta 2017 ini yang sangat panas. Seharusnya Ketua MA dapat menempatkan dirinya dengan baik. Apalagi MA sebelumnya sudah disorot dalam kasus pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga penuh kontroversi. [42]

Pertemuan Ketua MA dengan para politisi

Pertemuan Ketua MA dengan para politisi



Catatan Kaki:
[1] Agus Santosa, Hargaku Adalah Nyawaku – Basuki Tjahaja Purnama Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 5-10.
[2] Wikipedia, Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2012. Diakses tanggal 20 Mei 2017.
[3] Nina Susilo-Kompas.com, “Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober” tanggal 7 Oktober 2012. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/07/15200435/Pelantikan.Jokowi -Basuki.15.Oktober. Diakses 20 Mei 2017.
[4] Fabian Januarius Kuwado-Kompas.com, “Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P”, tanggal 14 Maret 2014. http://nasional.kompas.com/read/2014/03/14/1453471/Jokowi. Saya.Siap.Jadi.Capres.dari. PDI-P. Diakses 20 Mei 2017.
[5] Fransiska Ninditya-antaranews.com, “KPU tetapkan Jokowi-JK sebagai presiden-wapres terpilih”, tanggal 22 Juli 2014. http://www.antaranews.com/pemilu/berita/445322/kpu-tetapkan-jokowi-jk-sebagai-presiden-wapres-terpilih. Diakses 20 Mei 2017.
[6] Andylala Waluyo-VOAIndonesia.com, “Presiden Jokowi Lantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta” tanggal 19 November 2014. http://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik -ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html. Diakses 20 Mei 2017.
[7] hp/yf (kompas, detikcom)-DW.com, “DPRD Resmikan Ahok Jadi Gubernur DKI” tanggal 14 November 2011. http://www.dw.com/id/dprd-resmikan-ahok-jadi-gubernur-dki/a-18062177. Diakses 20 Mei 2017.
[8] Yopie/beritajakarta.com , “Djarot Saiful Hidayat Dilantik Sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta” tanggal 17 Desember 2014. http://www.beritajakarta.id/potret/albu/809/Djarot_Saiful_Hidayat_Dilantik_Sebagai_Wakil_Gubernur_Provinsi_DKI_Jakarta. Diakses 20 Mei 2017.
[9] Putri Adityo-Tempo.com, “Survei CSIS, Warga Jakarta Puas atas Kinerja Ahok” tanggal 25 Januari 2016. https://metro.tempo.co/read/news/2016/01/25/231739081/survei-csis-warga-jakarta-puas-atas-kinerja-ahok. Diakses 20 Mei 2017.
[10] David Oliver Purba-Kompas.com, “Survei Poltracking: Mayoritas Warga Jakarta Puas Kinerja Ahok-Djarot” tanggal 15 September 2016. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/09/15/17215661/survei.poltracking.mayoritas.warga.jakarta.puas.kinerja.ahok-djarot. Diakses 20 Mei 2017.
[11] Nibras Nada Nailufar-Kompas.com, “Survei SMRC: 75 Persen Warga DKI Puas dengan Kinerja Ahok” tanggal 20 Oktober 2016. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/ 10/20/20290451/survei.smrc.75.persen.warga.dki.puas.dengan.kinerja.ahok. Diakses 20 Mei 2017.
[12] Dari hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 5-10 Januari 2016 menunjukkan elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih cukup tinggi. Demikian pula hasil survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia  pada 15-20 Maret 2016 menunjukan hasil yang serupa, elektabilitas Ahok tetap tinggi. Lihat: wid/dil/jpnn,CSIS: Ahok Belum Tertandingi”, 25 Januari 2016. http://www.jpnn.com/news/csis-ahok-belum-tertandingi?page=1. Diakses 20 Mei 2017 dan Abdul Aziz – Tirto.id, “Survei: Ahok Masih Tak Tertandingi di Pilkada Jakarta”, 30 Maret 2016. https://tirto.id/survei-ahok-masih-tak-tertandingi-di-pilkada-jakarta-wDp. Diakses 20 Mei 2017.
 [13] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hlm. 588.
[14] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, “Kronologi Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)”, http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/. Diakses 20 Mei 2017. Lihat juga dokumentasi capture Facebook Buni Yani pada Lampiran 1.
[15] Agung Sasongko-Republika.com, “Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos” tanggal 6 Oktober 2016. http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/06/oem6xe313-video-ahok-anda-dibohongi-alquran-surat-almaidah-51-viral-di-medsos. Diakses 20 Mei 2017.
[16] ara/jpnn, “Sebut Warga Dibohongi Alquran, Ahok Besok Dipolisikan” tanggal 6 Oktober 2016. http://www.jpnn.com/news/sebut-warga-dibohongi-alquran-ahok-besok-dipolisikan. Diakses 20 Mei 2017.
[17] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, Op.cit.
[18] Indah Mutiara Kami – detikNews, “MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya”, tanggal 11 Oktober 2017. https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya. Diakses 20 Mei 2017.
[19] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, Op.cit.
[20] BBC.com, “Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka” tanggal 17 Oktober 2016. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601. Diakses 20 Mei 2017.
[21] Ibid.,
[22] Ibid.,
[23] Ibid.,
[24] Bartanius Dony – detikNews, “Kapolri Tegaskan Laporan Saat Pilkada Tetap Diproses”, tanggal 25 Januari 2017. https://news.detik.com/berita/3405008/kapolri-tegaskan-laporan-saat-pilkada-tetap-diproses. Diakses 20 Mei 2017. Lihat juga: Aulia Bintang Pratama-CNN Indonesia, “Kapolri: Proses Hukum Setiap Calon Kepala Daerah Ditangguhkan”, tanggal 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811123745-12-71364/kapolri-proses-hukum-setiap-calon-kepala-daerah-ditangguhkan/. Diakses 20 Mei 2017.
[25] Angelina Anjar Sawitri-Tempo.com, “Percepatan Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politis” tanggal 5 Desember 2016. https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/05/ 078825386/percepatan-kasus-ahok-dinilai-kental-nuansa-politis. Diakses 20 Mei 2017.
[26] Lihat surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/ PN.JKT.UTR. tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
[27] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 2.
[28] Lalu Rahadian-CNN Indonesia, “Akhir Drama Perkara Penodaan Agama Ahok”, tanggal 9 Mei 2017. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509072746-12-213320/ akhir-drama-perkara-penodaan-agama-ahok/. Diakses 20 Mei 2017.
[29] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 616.
[30] Rendy Adrikni Sadikin-TribunWow.com, ”Todung Sebut Kasus Ahok Overkill, Bukan Jaksa Malah Hakim yang Seret Ahok Jadi Penista Agama”, tanggal 10 Mei 2017. http://wow.tribunnews.com/2017/05/10/todung-sebut-kasus-ahok-overkill-bukan-jaksa-malah-hakim-yang-seret-ahok-jadi-penista-agama?page=1. Diakses 20 Mei 2017
[31] Hotman Paris Hutapea, “Press Release: Hukum Acara Berbeda Dengan Substansi Kasus” (Jakarta: Hotman Paris & Partners Law Firm, 15 Mei 2017) – Lihat Lampiran 3.
[32] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 615.
[33] Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 193 Juncto Ps. 21.
[34] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 619
[35] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (UII Press, Yogyakarta, 2005), hal. 86.
[36] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 24 ayat (1).
[37] Sudikno Mertokusumo, “Pemantapan Sistem Peradilan”, Op.cit.,
[38] Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 5.
[39] Aulia Bintang Pratama dan Aulia Bintang Pratama-CNN Indonesia, “Wiranto: Langkah Hukum Diambil untuk Bubarkan HTI” tanggal 8 Mei 2017, http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20170508140554-20-213154/wiranto-langkah-hukum-diambil-untuk-bubarkan-hti/. Diakses 20 Mei 2017.
[40] Photo pertemuan tokoh-tokoh politik yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.
[41] Keputusan Bersama …, Op.cit., hlm. 13
[42] Lihat makalah Harri Baskoro Adiyanto, “Kewenangan Judicial Review Dan Independensi Mahkamah Agung Dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum, 2017).
*) Photo-photo dari berbagai sumber.
bannerdpd

Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung …

Tulisan ini adalah makalah kecil  ke 2 dari tugas Mata Kuliah Politik Hukum pada kelas Program Magister Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dosen mata kuliah ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H

Judul makalah ini adalah: “Kewenangan Judicial Review Dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”. Makalah saya tulis di bulan April 2017.

Daftar Isi makalah ini adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Pokok permasalahan
3. Maksud dan Tujuan Penelitian
4. Metodologi Penelitian

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA
1. Latar Belakang Judicial Review
2. Sejarah Judicial Review
3. Judicial Review di Indonesia
4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi
5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
1. DPD di Indonesia
2. Kewenangan DPD
3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung
a. Permasalahan Internal DPD
b. Mengajukan Uji Materi ke MK
c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung
d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

 

Berikut adalah isi dari makalah kecil tersebut:

KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DAN
INDEPENDENSI
MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

 

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Parlemen Indonesia kembali mempertontonkan perilaku yang memalukan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 3 April 2017 diwarnai aksi interupsi dan bahkan saling dorong. Kericuhan terjadi saat salah satu Anggota DPD dari Jawa Timur, Ahmad Nawardi, maju ke atas podium dan mengambil alih pengeras suara. Anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo, tak terima Nawardi mengambil alih podium, Ia pun bergegas ke podium. Langkah Afnan yang naik ke atas podium terhenti karena ia sempat ditarik hingga terjatuh dari atas panggung podium oleh Anggota DPD dari Sulawesi Utara Benny Rhamdani. Suasana pun menjadi semakin memanas.[1]

Kericuhan semacam ini bukan kali pertama terjadi dalam rapat sidang paripurna DPD. Sebelumnya kericuhan serupa terjadi dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD pada tanggal 16 Maret 2017. Perilaku kekanak-kanakan para anggota parlemen ini sangat menyedihkan dan ironis sekali mengingat saat ini kinerja para wakil rakyat tersebut masih sangat jauh dari harapan. Terlebih persoalan yang diributkan tersebut bukanlah persoalan yang penting dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, akan tetapi hanya menyangkut kepentingan sekelompok orang di DPD.

Kericuhan tersebut terjadi akibat adanya konflik berkepanjangan di dalam internal DPD. Konflik itu terkait adanya keinginan sebagian anggota DPD untuk merubah Tata Tertib DPD yang ingin merubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2.5 tahun. DPD terbelah menjadi dua kelompok akibat adanya keinginan ini.

Pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPD tanggal 16 Maret 2017 Pimpinan DPD saat itu yaitu Irman Gusman tidak bersedia menandatangani Revisi Tata Tertib DPD RI, yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya suasana menjadi ricuh dan menjadi panas karena ada anggota yang melakukan interupsi dan berteriak meminta pimpinan menandatangani Revisi Tata Tertib DPD. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD. Irman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.[2]

Persoalan kisruh di internal DPD ini kemudian berlanjut dengan dibawanya permasalahan ini untuk judicial review di Mahkamah Agung. Hasil putusan judicial review Mahkamah Agung tersebut ternyata menimbulkan sejumlah masalah. Terdapat perbedaan penafsiran atas isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga putusan ini kembali menimbulkan perdebatan di rapat paripurna DPD tanggal 3 April 2017.

Dari persoalan ini dapat dilihat bahwa sesungguhnya terdapat persinggungan atau bahkan kaitan yang erat antara politik dan hukum. Bahkan Prof. Moh Mahfud Md berpendapat bahwa ada intervensi politik dalam hukum. Hukum ternyata tidak steril dari subsistem kemasayarakatan lainnya. Politik seringkali melakukan intervensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum.[3]

Munculnya sejumlah permasalahan terkait putusan judicial review Mahkamah Agung dan konflik yang terjadi di internal DPD tersebut menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut maka makalah ini mengambil judul: “Kewenangan Judicial Review dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”.

 

2. Pokok permasalahan

Dalam penulisan makalah ini pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah untuk mengkaji kewenangan judicial review di Indonesia, kemudian untuk mengetahui tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga mengkaji putusan judicial review dan Independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjelaskan dan menguraikan kewenangan judicial review di Indonesia, menganalisis tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan menganalisis putusan judicial review dan independensi Mahkamah Agung terkait sengketa tata tertib DPD.

 

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.[4]

 

B. KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

1. Latar Belakang Judicial Review

Di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan. Meskipun sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang Undang, telah diproses sesuai dengan prolegnas[5], namun demikian masih dimungkinkan untuk dilakukan uji konsistensinya dengan UUD atau dengan peraturan yang lebih tinggi melalui judicial review.

Judicial review adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[6] Judicial review merupakan instrumen hukum yang dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.[7]

Mauro Capelletti, secara substantif mengartikan judicial review sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu.[8] Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan questio juris para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (judex factie), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (judex juris).

Istilah judicial review sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan ini diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak dikenal istilah judicial review, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (toetsingensrecht).[9] Judicial review dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Pengujian oleh hakim itu dapat dilakukan dalam bentuk institutional-formal dan dapat pula dalam bentuk substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara ‘judicial review’ itu dalam persidangan yang tersendiri, inilah bentuknya yang secara institutional-formal.

Dapat juga terjadi pengujian yang dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja, hakim dapat saja atau ber-wenang mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu, baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai ‘judicial review’ yang bersifat prosessual, atau ‘judicial review’ yang bersifat substansial.[10]

 

2. Sejarah Judicial Review

Awal mula konsep judicial review ini bermula saat muncul kemarahan dari seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Richard Dobbs Spaight, yang meneriakkan: “Judicial Review adalah perampasan wewenang!”. Teriakan inilah yang kemudian dicatat oleh Levy sebagai awal mula kemunculan konsep judicial review.[11] Teriakan Spaight pada tahun 1787 adalah penanda penolakannya terhadap usulan para hakim yang menginginkan keputusan Kongres untuk bisa diamandemen. Oleh Spaight, konsep tersebut dianggap merampas kekuasaan Kongres.

Selanjutnya sejarah berkembangnya konsep atau ide adanya ‘constitutional review’ (pengujian konstitusional) atau ‘judicial review’ (pengujian oleh hakim) dapat dilihat dari kasus di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Tepatnya ketika muncul kasus pertama yang melahirkan ide besar dalam sejarah hukum dan peradilan di dunia, yang kemudian kita kenal dengan mekanisme peradilan konstitusi, yaitu dalam perkara Marbury versus Madison yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. Sejak itu ide ‘constitutional review’ dan ‘judicial review’ mengundang perdebatan kontroversial di dunia dan pada akhirnya diterima sebagai keniscayaan dalam praktik di seluruh negara demokrasi modern di dunia sampai sekarang.[12]

Chief Justice John Marshall adalah orang pertama dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu UU dalam bentuk judicial review. John Marshall adalah secretary of state dari Presiden John Adams yang diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung atau Chief Justice.[13]

Kisahnya berawal ketika Presiden John Quincy Adams kalah dari Thomas Jefferson dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1800. Sebelum secara resmi menyerahkan jabatannya kepada presiden baru, John Adams mengangkat pejabat-pejabat penting yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap sebagai upaya menyelamatkan kedudukan teman-temannya agar mereka tetap menduduki jabatan penting. Bahkan, sampai tengah malam di hari terakhir sebelum meninggalkan jabatannya (3 Maret 1801), Presiden John Adams, dengan dibantu oleh John Marshall masih terus menyiapkan dan menandatangi surat-surat pengangkatan pejabat, termasuk beberapa orang diangkat menjadi duta besar dan hakim. Di antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan William Harper yang diangkat menjadi hakim perdamaian (justices of peace). Karena mendesaknya waktu, maka surat-surat pengangkatan untuk pejabat-pejabat yang disebut sebagai “the midnight judges” itu tak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan sampai Adams melepaskan jabatannya secara resmi.[14]

Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserahterimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1801, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Begitu memegang jabatannya secara efektif, Presiden Thomas Jefferson memerintahkan Secretary of State yang baru, James Madison, untuk menahan atau tidak menyerahkan surat pengangkatan Marbury dan kawan-kawan sebagai hakim perdamaian yang telah dikeluarkan oleh John Adams itu.[15]

Atas dasar penahanan surat itulah maka Willaim Marbury dkk melalui kuasa hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Federal, mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas yang dikenal sebagai ‘writ of mandamus’ sebagaimana diatur di dalam Section 13 Judiaciary Act 1789, yakni memerintahkan kepada pemerintah untuk segera menyerahkan surat-surat pengangkatan oleh John Adams yang telah disetujui oleh Kongres.[16]

Pemerintah baru di bawah Jefferson menolak untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan itu, bahkan mengatakan bahwa writ of mandamus itu tak dapat dikeluarkan. Namun, pemerintah Jefferson juga menolak untuk menjelaskan dan memberikan bukti-bukti mengapa pihaknya menyatakan writ of mandamus tak dapat dikeluarkan. Bahkan, Kongres baru yang kemudian dikuasai oleh kubu Jefferson dari kaum Republik (Lawan John Adams yang dari kaum Federalis) mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan MA selama lebih dari setahun sehingga persidangan MA tentang itu baru bisa dilangsungkan kembali pada bulan Februari 1803.[17]

Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro-kontra muncul dalam masyarakat Amerika Serikat mengenai hal ini. Dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. [18]

Meski demikan, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.[19]

Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus Madison itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act Tahun 1789 tersebut, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannnya dari konstitusi. Dari sinilah kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.[20]

Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai ‘the supreme law of the land’ harus dinyatakan ‘null and void’. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin ‘judicial review’ sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia.

Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan bahwa hak Marbury dkk adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dkk ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang mengeluarkan ‘writ of mandamus’ seperti yang diminta. Namun demikian, yang lebih penting lagi putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang ‘writ of mandamus’ itu sendiri, yang dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan Section 2 Article III Konstitusi Amerika Serikat.

Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak termaktub dalam UUD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru bahkan dalam sejarah hukum di dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan untuk menilai, tetapi tidak sampai membatalkan sebagaimana dilakukan oleh John Marshall. Sebelumnya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai kewenangan tradisional untuk menyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan dengan cara tidak menjadikannya referensi dalam perkara yang sedangkan diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya mirip dengan “judicial review” juga.[21]

Apa yang dilakukan Marshall untuk memutus kasus itu adalah luar biasa karena keputusannya itu merupakan produk pertama tentang judicial review atas sebuah UU terhadap konstitusi di sepanjang sejarah ketatanegaran dan konstitusi dunia. Karena besarnya pengaruhnya di kemudian hari, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini biasa disebut oleh para ahli dengan istilah-istilah bermacam-macam, seperti ‘a landmark decision’ atau ‘the most brilliant innovation’, atau bahkan seperti disebut oleh Erwin Chemerinsky sebagai “the single most important decision in American Constitutional Law”.[22]

 

3. Judicial Review di Indonesia

Mohammad Yamin adalah tokoh pertama yang memiliki pemikiran tentang judicial review. Pemikiran itu ia sampaikan dalam sebuah forum resmi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan keberadaan sebuah mahkamah yang bisa memutuskan, apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD.[23]

Usulan ini menegaskan bahwa pemikiran tentang judicial review telah muncul pada awal pembentukan negeri ini. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia.[24]

Hal ini dapat dimengerti mengingat Judicial Review dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sejajar. Alasan lainya adalah menyangkut kesiapan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum terkait pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[25] Ada semacam keraguan dalam benak Soepomo menyangkut skill hakim yang nantinya akan memutuskan masalah ketatanegaraan ini.

Pasca perbedaan pendapat antara Yamin dan Soepomo tersebut, wacana judicial review masih tetap ada. Tahun 1956 beberapa hakim menyusun seperangkat usulan untuk pasal-pasal konstitusi yang berkenaan dengan organisasi kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal tersebut diantaranya memuat ketentuan tentang organisasi kehakiman yang mandiri, dipimpin dan dikelola oleh Mahkamah Agung dengan pengangkatan sebagai hakim seumur hidup. Usulan yang paling radikal adalah bahwa Mahkamah Agung hendaknya diberi wewenang konstitusional untuk meninjau kembali semua undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.[26]

Agung Wirjono Prodjodikoro yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, kemudian mengajukan usulan peningkatan kewenangan tersebut saat bertemu dengan Majelis Konstituante, Agung mendukung penuh kewenangan hakim yang merujuk pada hukum tata negara Amerika Serikat itu.[27]

Usulan ini mendapat tanggapan positif oleh Majelis Konstituante. Namun, sebelum Majelis Konstituante bisa merampungkan pekerjaannya untuk membuat konstitusi baru, lembaga ini dibubarkan karena situasi politik Indonesia yang berubah. Sejalan dengan bubarnya Majelis Konstituante maka gagasan judicial review tidak dapat terwujud.

Selanjutnya pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan:[28]

(1) Hak menguji materiil ada pada Mahkamah Agung.
(2) Hak menguji materiil dapat dilakukan terhadap peraturan per-undangundangan yang lebih rendah dari undang-undang.
(3) Pelaksanaan hak menguji materiil itu hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
(4) Apabila Mahkamah Agung telah melaksanakan hak uji materiilnya, maka yang mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diuji adalah instansi yang telah menetapkan atau yang telah mengeluarkan.

Sedangkan pada Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa:[29]

(1)   Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang.
(2)   Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
(3)   Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Meski telah diakomodasi namun tidak ada produk dari peraturan tersebut hingga terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan momentum reformasi pada tahun 1998. Meski pada tataran normatifnya, ketentuan ini juga dimasukkan dalam Tap MPR No. VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi dalam Tap MPR No. III/MPR/1978, serta dalam berbagai peraturan yang terkait.[30]

 

4. Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi

Sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (constitutional review) baru diadopsi ke dalam sistem konstitusi Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya memang tidak dikenal dalam sistem hukum dan konstitusi negara ini.

Kewenangan pengujian ini baru muncul setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memberikan MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelumnya, prosedur pengujian (judicial review) oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, pengujian oleh Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan.

Pengujian aktif (active review) yang seyogianya akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan TAP No. III/MPR/2000 tersebut, sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut berakhir, tidak pernah dilaksanakan karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan.

Pengujian konstitusional dalam arti ‘judicial review on the constitutionality of law’ atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan kita setelah diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana di Indonesia, tidak seperti negara-negara dengan tradisi ‘common law’ seperti Amerika Serikat, maka Indonesia dengan tradisi ‘civil law’, mengikuti pola Kelsenian atau model Eropa Kontinental dalam mendirikan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung.

Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003.[31]

Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 No. 98, dan TLN-RI No. 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003.

Dengan telah terbentuk dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Mahkamah Konstitusi telah dengan baik menjalankan fungsinya sebagai:[32]

  1. pengawal konstitusi (the guardian of the constitution),
  2. pengawal demokrasi (the guardian of democracy),
  3. pelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (the protector of human rights and the citizens’ constitutional rights), dan
  4. penafsir final konstitusi negara (the final interpreter of the constitution).

Fungsi-fungsi itu dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu memeriksa dan memutus permohonan:[33]

  1. pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review of the constitutionality of law),
  2. perselisihan hasil pemilihan umum,
  3. sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara,
  4. pembubaran partai politik, dan
  5. perkara ‘impeachment’ terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dasar hukum yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi hingga saat ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi paling penting adalah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Kewenangan pengujian atas konstitusionalitas UU dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan. Pengujian atas UU dilakukan dengan tolok ukur UUD. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak.[34]

 

5. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung terkait dengan judicial review diatur sebagai berikut:[35]

  1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislative). Struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah  ‘court  of  justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’. Mahakamah Agung mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan  keadilan,  sedangkan  Mahkamah Konstitusi mengadili  sistem  hukum  dan  sistem keadilan itu sendiri.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung juga terkait dengan materi perkara pengujian undang-undang. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi  dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Untuk saat ini menurut ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara.

 

C. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

1. DPD di Indonesia

Reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 telah mengubah kehidupan bangsa Indonesia secara fundamental. Konfigurasi tata negara mengalami perubahan dan berkembang hingga melahirkan beragam teori dan praktik sistem  ketatanegaraan  baru.

Perubahan yang nyata adalah hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) selain juga lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai amanah dari perubahan UUD 1945. Menurut ketentuan UUD RI 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewe-nangan langsung dari UUD. Kesembilan organ tersebut adalah: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.[36]

DPD pada prinsipnya merupakan wujud perwakilan rakyat di parlemen. Lahirnya DPD merupakan perwujudan dari konsep atau ide sistem bikameral yang diusulkan saat proses amandemen UUD 1945.[37] DPD pada awalnya dimaksudkan untuk mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double-check” dimana representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR dalam hal ini merupakan cerminan representasi politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).[38]

Ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang seperti saat ini. Dimana rumusan ini menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tidak dapat disebut menganut sistem bikmaeral sama sekali.[39] Dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Pelembagaan fungsi legislature disebut sebagi parlemen. Ada negara yang melembagakannya dalam satu forum saja (unicameral atau monocameral), ada pula yang dua forum (bicameral) ada pula yang multi kameral, terdiri atas lebih dari dua kamar atau lebih dari dua institusi. Indonesia dalam hal ini memiliki tiga institusi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR.

DPR berfungsi untuk membentuk undang-undang, DPD memberkan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang, sedang-kan MPR menetapkan UUD sebagai kebijakan tertinggi. DPD atau yang biasa disebut Senat, dinegara lain biasanya berperan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang-undang atau undang-undang tertentu. Sementara berdasarkan UUD 1945 yang berlaku sekarang, DPD tidak menentukan dalam proses pembentukan undang-undang itu. Peranan DPD hanya bersifat advisoris terhadap DPR.[40]

Bahkan jika dibandingkan dengan praktek di banyak negara serta diperkuat dengan teori legislatif yang ada maka sesungguhnya peran dan kewenangan DPD di parlemen ini sangatlah terbatas.[41]

 

2. Kewenangan DPD

Kewenangan DPD diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 22D, yaitu:[42]

(1)   Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)   Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3)   Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4)   Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, jelas bahwa fungsi DPD saat ini hanya sebagai ‘co-legislator’ selain DPR. Sifat tugas DPD hanya menunjang (auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Dengan demikian, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (regional representatives).[43]

 

3. Permasalahan Internal dalam DPD dan Independensi Mahkamah Agung

a. Permasalahan Internal DPD

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang yang dimiliki oleh DPD belum setara seperti apa yang dimiliki oleh DPR. Contohnya dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur peran DPD ikut membahas RUU tertentu dalam pembahasan tingkat I, akan tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. DPD punya hak bertanya namun tidak sama dengan hak mengajukan pertanyaan seperti yang dimiliki anggota DPR.

Ironisnya bukannya memperjuangkan dan mengupayakan untuk memperkuat kewenangan DPD, justru di dalam internal DPD sendiri terjadi konflik. Konflik internal ini disebabkan oleh adanya rancangan perubahan tata tertib (tatib) DPD. Dimana pada salah satu poin dalam tatib tersebut merubah masa kepemimpinan di DPD yang seharusnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Rancangan ini kemudian dianggap sebagian anggota DPD telah menyalahi UU. Sementara sebagian anggota DPD lainnya setuju dengan rancangan tersebut, sehingga menghendaki pimpinan menandatangani rancangan tatib karena telah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD. DPD terbelah menjadi dua kelompok.

Sebelumnya dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 16 Maret 2016, perdebatan tentang masa kepemimpinan akhirnya diselesaikan dengan voting. Voting tersebut dimenangi anggota yang mendukung pengurangan masa kepemimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Perpecahan ini semakin memanas ketika dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan III Dewan Perwakilan Daerah tahun 2015-2016, Kamis 17 Maret 2016 di Ruang Nusantara V Gedung MPR/DPR/DPD, Ketua DPD Irman Gusman dan dua wakilnya menolak menandatangani Revisi Tata Tertib DPD yang diserahkan Ketua Badan Kehormatan DPD A.M. Fatwa. Akibatnya terjadi kericuhan dan anggota DPD kemudian mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan.[44]

Sejumlah anggota yang tidak menerima sikap Irman berteriak meminta Irman menandatangani Revisi Tata Tertib DPD, yang sudah disetujui dalam rapat sebelumnya, yang juga ditinggalkan pimpinan. Dalam situasi saling berebut interupsi tersebut, tiba-tiba Irman Gusman mengetukkan palu tanda ditutupnya rapat paripurna DPD.

Suasana menjadi semakin panas dan terdapat anggota yang berteriak meminta rapat paripurna dilanjutkan. Irman Gusman langsung meninggalkan ruangan. Sejumlah anggota tetap berteriak mempertanyakan soal sidang yang ditutup itu. Sejumlah anggota yang tidak puas kemudian maju dan menduduki kursi pimpinan rapat paripurna. Akibat kericuhan itu, anggota lalu mengajukan mosi tidak percaya.

Dengan demikian pimpinan DPD menolak menandatangani draf revisi tata tertib hasil rekomendasi panitia khusus DPD tersebut. Penolakan tersebut disebabkan karena tidak setuju dengan poin pada draf yang akan memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Selain itu, pimpinan DPD juga berpendapat bahwa mereka tidak ingin menandatangani sebuah aturan yang melanggar UU.

 

b. Mengajukan Uji Materi ke MK

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sejumlah anggota DPD diantaranya Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pimpinan DPD yang diatur tiga pasal UU No. 17  tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah UU No. 42 No. 2014. Tiga pasal yang mereka persoalkan adalah pasal 260 ayat (1) tentang metode pemilihan pimpinan DPD, pasal 261 ayat (1) terkait tugas pimpinan DPD, dan pasal 300 ayat (2) mengenai tata tertib internal.[45]

Pada tanggal 28 Februari 2017 MK melalui putusan MK Nomor 109/PUU-XIV/2016 menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. MK menilai, meskipun memiliki kedudukan hukum, para pemohon mengajukan uji materi yang bersifat internal, bukan pertentangan aturan hukum dengan konstitusi. MK menilai, pengaturan masa jabatan Ketua DPD diatur dalam tata tertib, sehingga bukan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.

Menurut MK, permasalahan yang diajukan pemohon tersebut pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 tahun diubah menjadi 2 tahun enam bulan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan ketua DPD. Oleh karena itu, MK tidak berwenang mengadili. Hal demikian adalah substansi yang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib, bukan pada UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang diajukan pemohon. [46]

 

c. Mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Agung

Setelah permohonan anggota DPD tersebut tidak dapat diterima oleh MK maka kemudian mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, mereka diwakili Kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin mengatakan, masa jabatan ketua DPD seharusnya diatur dengan jelas. Selama ini, masa jabatan diatur dalam tata tertib yang disepakati oleh para anggota. Hal ini memimbulkan ketidakpastian hukum.[47]

Terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 menyatakan mengabulkan Permohonan keberatan hak uji materiil oleh Pemohon, artinya Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji permohonan tersebut berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.[48] Sedangkan Peraturan DPD merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang posisinya berada dibawah Undang-Undang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan demikian Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 sah menurut hukum.[49]

Permasalahan berikutnya adalah terkait penafsiran keberlakuan dari putusan MA tersebut, apakah serta merta ataukah sebaliknya?

Pendapat pertama menyatakan bahwa Putusan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat (final and binding), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.[50] Akan tetapi pendapat kedua, memandang bahwa terdapat kelemahan dari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012. Dimana Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak.

Putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Kalau lembaga itu tidak mencabutnya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi.

Hal ini berbeda dengan MK, jika MK memutuskan norma undang-undang, sebagian atau seluruhnya, bertentangan dengan UUD 45 maka putusan itu berlaku seketika yakni ketika palu sudah diketok oleh Ketua MK dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan MK itu final dan mengikat, tak seorangpun boleh membantahnya.[51]

Persoalan berikutnya adalah adanya salah ketik dalam diktum putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu. Amar putusannya bukannya memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib yang dibatalkan itu, melainkan ditulis: “memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib DPD yang dinyatakan batal oleh MA itu.

Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa MA telah salah dalam membuat putusan, dan kesalahan seperti itu dalam sebuah putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah pula dimuat dalam website MA, tidaklah dapat dikoreksi begitu saja dengan mengatakannya sebagai salah ketik belaka.

Jika MA menulis salah nama orang yang dijatuhi pidana dalam perkara tingkat kasasi, maka untuk memperbaikinya tidak bisa diralat begitu saja, melainkan harus melalui putusan Peninjauan Kembali (PK), atau putusan itu menjadi “non executable” yakni putusan yang tidak dapat dieksekusi. Permasalahannya Putusan MK yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD itu adalah putusan yang “final and binding” artinya putusan terakhir yang tidak ada upaya hukum lagi, termasuk Peninjauan Kembali.[52]

Padangan sebaliknya adalah adanya salah ketik dalam berkas putusan MA tidak berarti merubah substansi isi putusan Mahkamah Agung. Meski terjadi salah ketik, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperbolehkan perubahan terhadap kesalahan redaksional dalam Keputusan.[53]

Lebih jauh lagi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf L, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 merupakan bagian dari pengabaian terhadap perintah Undang-Undang.

 

d. Kontroversi Mahkamah Agung Melantik Ketua DPD

Permasalahan internal DPD belum selesai. Dalam sidang paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan DPD yang digelar sejak Senin 3 April 2017 sempat ricuh terkait dengan perbedaan tafsir tentang putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 20 P/HUM/2017. Hingga pada akhirnya pada dini hari tanggal 4 April 2017 dalam sidang DPD yang dipimpin AM Fatwa, sebagai anggota tertua, terpilihlah Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, dengan Nono Sampono dan Darmayanti Lubis masing-masing sebagai wakil ketua DPD.

Kontroversi berikutnya adalah hadirnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang memandu pengucapan sumpah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan DPD. Sementara dalam Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 menyatakan Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib) DPD tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini kemudian membuat MA menjadi tampak inkonsisten dan tidak independen.

Terkait kontroversi ini Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat meski Peraturan Tata Tertib itu sudah dibatalkan MA, tetapi peraturan itu masih tetap berlaku sebelum dieksekusi, dalam makna belum dicabut oleh Pimpinan DPD atau belum lewat waktu 90 hari sejak putusan dibacakan. Putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu tergolong sebagai putusan yang “non executable” atau putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dalam amar putusannya, MA memerintahkan Pimpinan DPRD (yang juga tidak jelas DPRD yang mana) untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD yang dibatalkannya itu.[54]

Sebaliknya Saiful Anam[55] berpendapat berbeda, dimana masih terdapat persoalan secara hukum, hal itu mengingat dasar hukum keabsahan untuk melakukan pemilihan dalam hal ini Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 telah dibatalkan oleh MA. Sedangkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan atas terpilihnya Pimpinan DPD pada tanggal 4 April 2017 dapat melakukan gugatan kepada Pegadilan Tata Usaha Negara. Selain itu perlu diingat bahwa yang berhak dan berwenang melakukan penyumpahan terhadap pimpinan DPD terpilih adalah Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 260 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sehingga Ketua MA dalam hal ini juga berhati-hati dalam hal akan mengambil sumpah jabatan pimpinan DPD terpilih.[56]

 

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem politik hukum nasional terdapat sebuah institusi dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai judicial review. Judicial review tersebut dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Ada 2 jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung.

Pada tahun 1970 dan 1985, pelembagaan judicial review ini diakomodasi dan masuk dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Selanjutnya telah diketahui bahwa DPD adalah salah satu lembaga yang lahir sebagai implikasi dari reformasi konstitusi yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Sebagai amanah dari perubahan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari UUD.

Sayangnya, dalam ketentuan UUD 1945, jelas terlihat bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Kedudukan DPD hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD dapat disebut hanya sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Bukannya fokus memperkuat kelembagaannya DPD justru malah terjebak dalam kisruh/konflik internal berkepanjangan. Persoalan utama yang terjadi di DPD adalah adanya keinginan dari sebagian anggota untuk mengamandemen Tata Tertib DPD dan mengurangi masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Hal ini kemudian dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung.

Permasalahan berikutnya adalah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan putusan atas permohonan judicial review justru menimbulkan permasalahan baru. Tidak seperti halnya putusan Mahkamah Konstitusi yang serta merta dapat dieksekusi maka putusan Mahkamah Agung dapat ditafsirkan lain. Kemudian sistem administrasi di Mahkamah Agung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menurunkan wibawa Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian hukum, malah ditambah lagi dengan hadirnya Wakil Ketua MA dan mengangkat pimpinan DPD yang baru, yang diangkat dengan menggunakan Tata Tertib DPD yang justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan independensi dan profesionalitas Mahkamah Agung.

 

2. Saran

Saran yang dapat kiranya disampaikan dalam makalah ini yaitu:

a. DPD hendaknya fokus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanat UUD 1945. DPD memiliki kewenangan yang terbatas dan harus diperkuat, maka DPD sejatinya harus fokus kepada perkuatan kelembagaan tersebut. UU yang ada belum memberikan peran dan kewenangan kepada DPD secara optimal. Inilah pekerjaan rumah yang perlu diperjuangkan DPD daripada mengurusi konflik internal.

b. Mahkamah Agung sudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, Mahkamah Agung harus lebih tegas dalam memberikan putusan sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Adanya usulan untuk merubah Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 perlu dipertimbangkan. Dimana dalam PERMA tersebut Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan cara yang lunak. Maksudnya putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Jika lembaga itu tidak melaksanakannya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MA dalam uji materiil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Hal ini dapat menjadi “celah” yang dapat dipergunakan oleh para aktor-aktor politik.

c. Terkait kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam melantik pimpinan DPD sangatlah disesalkan. Seharusnya MA menjaga posisinya untuk tetap berada pada posisi yang netral dan independen. Dengan kehadiran dan melantik pimpinan DPD tersebut muncul kesan seolah-olah MA tidak konsisten dengan putusannya yang membatalkan Tata Tertib DPD. Seharusnya MA tegas untuk meminta DPD menjalankan/melaksanakan perintah MA terlebih dahulu dan baru kemudian memilih pimpinan baru. Langkah MA ini sangat disesalkan dan dapat menurunkan wibawa MA.

 

 


[1] Nabilla Tashandra, “Ricuh Rapat DPD, Anggota Ini Tarik Rekannya dari Podium hingga Jatuhnasional.kompas.com/read/2017/04/03/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggota.ini.tarik.rekannya .dari.podium.hingga.jatuh, diakses pada tanggal 10 Aprtil 2017.

[2] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/17/078754643/masa-jabatan-pimpinan-dikurangi-2-5-tahun-sidang-dpd-ricuh diakses pada tanggal 10 April 2017.

[3] Moh. Mahfud Mahmudin (Md), Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 1 dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, cet-4 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 239-240.

[4] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.

[5] Prolegnas adalah Program Legislasi Nasional yaitu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 9, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Prolegnas berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus selalu sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara.

[6] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 37.

[7] Ibid., hal. 122.

[8] Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective (Clarendon Press-Oxford, 1989), hlm. 120. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 6.

[9] M. Irham Roihan, Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia, http:// irhamroihan.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perkembangan-judicial-review-di.html, diakses pada tanggal 20 April 2017.

[10] Ibid., Sejarah Perkembangan Judicial Review di Indonesia.

[11] Leonard W. Levy, Judicial Review, Sejarah dan Demokrasi; Sebuah Pengantar, dalam Leonard W. Levy (ed), Judicial Review; Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, cetakan pertama (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2005), hlm. 2.

[12] Jimly Asshiddiqie, Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan pada The Three “E” Lecture Series, @america, Pacific Place, Level 3, Jakarta 18 Juni 2012. Lihat juga William H. Rehnquist, The Supreme Court: How It Was, How It Is (New York: William Morrow, 1989), hlm. 99-114.

[13] Ibid., The Supreme Court, hlm. 102.

[14] Ibid., The Supreme Court, hlm. 105 dan M. Irham Roihan, Op.Cit.

[15] Op.cit. hlm. 105-106.

[16] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[17] M. Irham Roihan, Op.cit.

[18] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[19] M. Irham Roihan, Op.cit.

[20] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[21] Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[22] Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies (Aspen Law & Business, New York, 1997), hlm. 36.

[23] Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 2.

[24] Nurainun Simangunsong, Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945, cetakan I (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 7 dalam Puguh Windrawan, Ibid., hlm. 7.

[25] Ibid.

[26] Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan, cetakan pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 46 dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9.

[27] Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, cetakan pertama (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 84-85. dalam Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 9

[28] Indonesia, Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Ps. 26.

[29] Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 31.

[30] Puguh Windrawan, Op.cit., hlm. 11.

[31] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 7B ayat (1), (3), (4), (5), dan Ps. 24 ayat (2), Ps. 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6), dan Ps  III Aturan Peralihan.

[32] Jimly Asshiddiqie, Op.cit.

[33] Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PERPU Nomor 1 Tahun 2013, LN No. 167 Tahun 2013, TLN No. 5456. Ps.1 angka (3). Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Ibid.

[34] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[35] Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 31 ayat (1) dan (2).

[36] Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011.

[37] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 186-187 dan Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 59-60.

[38] Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm. 139 dan Jimly Asshiddiqie, Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat, www.jimly.com/makalah/namafile/40/ Trikameralisme_DPD.doc diakses pada tanggal 10 April 2017.

[39] Ibid.,

[40] Ibid.,

[41] Fatmawati, “Analysis on the Control Function of the Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council) the Republic of Indonesia”, Indonesia Law Review (Year 2 Vol. 2, May – August 2012), hlm. 210.

[42] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 22D.

[43] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit.

[44] Ahmad Faiz (Antara), “Masa Jabatan Pimpinan Dikurangi 2,5 Tahun, Sidang DPD Ricuh”, Op.Cit.

[45] abm/yul, “MK Tolak Uji Materi Batasan Masa Jabatan Pimpinan DPD”, http://www.cnn-indonesia.com/nasional/20170228135510-12-196759/mk-tolak-uji-materi-batasan-masa-jabatan-pimpinan-dpd/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[46] Fachri Fachrudin, “Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA”, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/15221491/uji.materi.masa. jabatan.ketua.dpd.ditolak.mk.hemas.berharap.ke.ma diakses pada tanggal 10 April 2017.

[47] Ibid.

[48] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 24A Ayat (1).

[49] Saiful Anam, “Perebutan Pucuk Pimpinan DPD”, http://www.rmoljabar.com/read/ 2017/04/04/39593/Perebutan-Pucuk-Pimpinan-DPD-, diakses pada tanggal 10 April 2017.

[50] Ibid.

[51] Yusril Ihza Mahendra, “Pelantikan Pimpinan DPD, Kelemahan Sistem Uji Materiil Mahkamah Agung dan Dilema Negara Kitahttps://seruji.co.id/kolom/catatan-yusril/ pelantikan-pimpinan-dpd-kelemahan-sistem-uji-materiil-mahkamah-agung-dan-dilema-negara-kita/ diakses pada tanggal 10 April 2017.

[52] Ibid.,

[53] Saiful Anam,Op.Cit.,

[54] Yusril Ihza Mahendra, Op.Cit.,

[55] Saiful Anam, Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute; Praktisi & Akademisi Hukum Tata Negara;Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

[56] Saiful Anam, Op.Cit.,

 

 

 

BAS, April 2017

reformasi

Hukum dan Demokrasi Di Indonesia (Tinjauan …)

Artikel ini adalah tugas makalah kecil 1 Mata Kuliah Politik Hukum di kelas Program Magister Ilmu Hukum jurusan Hukum Bisnis, yang diselesaikan pada bulan Maret 2017.

Dosen Mata Kuliah Politik Hukum ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H. Tugas makalah kecil 1 ini berjudul: “Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Tinjauan Sembilan Belas Tahun Pasca Reformasi).

Daftar isi dari makalah ini adalah sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Pokok permasalahan
3. Maksud dan Tujuan Penelitian
4. Metodologi Penelitian

B. DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
1. Konsep Demokrasi
2. Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

C. HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Hubungan antara Hukum dan Demokrasi
2. Pembangunan Hukum Nasional

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

Sedangkan isi makalah tersebut adalah sebagai berikut:

Hukum dan Demokrasi di Indonesia

(Tinjauan Sembilan Belas Tahun Pasca Reformasi)

 

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia memasuki era “baru” demokrasi dimulai sejak era reformasi di tahun 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru (ORBA) yang berkuasa selama 32 tahun ditandai dengan peristiwa bersejarah yaitu berhentinya Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.[1] Sejak saat itu kehidupan demokrasi di Indonesia memasuki tahapan baru di era reformasi.

Saat era rezim orde baru berkuasa demokrasi di Indonesia dapat dikatakan praktis hanya sebatas apa yang termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45), dalam kenyataannya seperti diketahui bersama, kehidupan bangsa di era itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Saat itu seluruh sendi kehidupan bangsa sebenarnya berada dalam kontrol pemerintah. Rezim ORBA berkuasa dengan memanfaatkan 3 “mesin” kekuatannya yaitu ABG (A adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), B adalah Birokrasi (PNS/ Pemerintahan) dan G adalah Golongan Karya).[2]

Kehidupan di era orde baru yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum saat itu sangat sarat dengan budaya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif merupakan kekuatan penyeimbang yang semu, karena pada dasarnya diisi oleh orang yang dipilih atau ditunjuk oleh eksekutif. Sehingga praktis tidak ada suara kritis yang keluar dari gedung DPR ditujukan kepada eksekutif.[3]

Contoh konkrit yang penulis alami adalah aktivitas atau kehidupan berorganisasi mahasiswa yang pada era tersebut berada dalam kontrol dan pengawasan ketat pemerintah. Hal ini tidak lain dampak dari diberlakukannya NKK/BKK [4] di era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef. Penerapan NKK/BKK tersebut kerap dituding sebagai upaya Pemerintah Soeharto dalam “mematikan” daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah.[5] Upaya “pengekangan” sikap kritis mahasiswa ini kemudian berlanjut hingga tahun 1998 dan puncaknya pecah menjadi reformasi berdarah.

Peristiwa tragedi Trisakti [6] dan kemudian terjadi kerusuhan ‘98 [7]  adalah momen puncak yang selanjutnya membawa bangsa Indonesia  menuju peralihan/transisional, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan berbangsa utamanya demokrasi. Setelah melewati prahara nasional tersebut kemudian bangsa Indonesia memasuki babak baru sebagai negara demokrasi.

Seperti lazimnya negara yang berubah dari rezim otoriter menjadi negara demokratis maka masyarakat demokrasi yang baru berusaha untuk memutuskan kaitan dengan pemerintahan otoriter dan mulai membangun. Pembangunan ini tidak hanya di sektor ekonomi, akan tetapi juga diakukan di bidang hukum. Antara demokrasi dan hukum itu sendiri terdapat kaitan yang erat dan menarik untuk diulas lebih lanjut.

Dalam makalah ini akan diulas beberapa hal terkait konsep negara hukum, konsep negara demokrasi dan hubungan antara hukum dan demokrasi, yang seluruhnya dikaji dari sudut dan kondisi perkembangan di Indonesia saat ini.

 

2. Pokok permasalahan

Dalam penulisan makalah ini pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah untuk melihat secara umum gambaran perkembangan demokrasi dan negara hukum serta hubungan antara hukum dan demokrasi di Indonesia.

 

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah guna menjelaskan dan menguraikan perkembangan demokrasi dan negara hukum serta menguraikan hubungan hukum dan demokrasi di Indonesia.

 

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat pengum-pulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.[8]

 

B.   DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari asal kata “demos” yang berarti rakyat dan “cratos” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan.[9] Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi ini lahir di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 SM sampai dengan abad ke-6 SM.

Sedangkan secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:[10]

  1. Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
  2. Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Sedangkan Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[11]

Menurut Miriam Budiardjo terdapat dua kelompok aliran yang paling utama dalam Demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan diri “demokrasi”, tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya kepada komunisme. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.[12]

Demokrasi di Indonesia dikenal dengan Demokrasi Pancasila dimana demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti Sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).[13]

Sementara menurut Sri Soemantri Martosoewignjo demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial.[14]

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain adalah “Rule of Law”. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

 

2. Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum

Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Untuk membatasi kekuasaan tersebut maka kemudian diatur dalam Konstitusi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (constitutionalism). Dimana negara yang menganut gagasan ini disebut Constitutional State atau Rechstaat.

Pembatasan kekuasaan secara yuridis ini oleh ahli hukum Eropa Barat Kontinental disebut dengan Rechstaat, sedangkan ahli hukum Anglo Saxon memakai istilah “Rule of Law”. Menurut Stahl ada 4 (empat) unsur Rechstaat yaitu: [15]

  1. Hak-hak manusia
  2. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (disebut trias politica).
  3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan unsur-unsur Rule of Law menurut A.V Dicey adalah:[16]

  1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law).
  2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law).
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan).

Pada perkembangannya kemudian International Commision of Jurists kemudian mengemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law yaitu:[17]

  1. Perlindungan konstitusional
  2. Badan Kehakiman yang independen dan tidak memihak
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
  5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
  6. Pendidikan kewarganegaraan.

 

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam 3 (tiga) masa atau era yaitu:

a. Era 1959 – 1966

Era ini dapat disebut dengan era atau masa Orde Lama (Orla) dimana ciri dari demokrasi pada masa ini adalah dengan apa yang disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. [18]

Semangat dasar dari demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dipimpin dengan sila-sila Pancasila. Namun demikian dalam implementasinya terjadi penyimpangan yaitu dengan terjadinya stagnasi dalam menjalankan roda demokrasi/pemerintahan, pengkultusan individu sebagai pemimpin negara dan tidak berfungsinya lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

b. Era 1966 – 1998

Era ini adalah masa berkuasanya rezim Orde Baru (Orba) dimana demokrasi pada masa ini menganut demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi bangsa Indonesia. Demokrasi di era ini bertekad untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Tekad tersebut dalam perjalanannya kemudian kembali menyimpang dan sekedar hanya menjadi jargon. Seperti halnya di era demokrasi terpimpin, meski tidak secara tegas namun sesungguhnya kekuasaan negara sangat sentralistis berada ditangan Soeharto sebagai Presiden. Lebih dari itu tidak hanya politik dan keamanan yang sangat sentralistis dibawah komando Soeharto akan tetapi kekuatan ekonomi dan kegiatan bisnis secara tertutup masih terkait dengan kroni-kroninya.[19]

Sehingga tidaklah mengherankan ketika rezim orde baru runtuh dan digantikan oleh era reformasi maka penyimpangan yang dilakukan rezim tersebut menjadi terlihat dan menjadi sorotan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Yayasan Supersemar, dimana Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto. Hingga kemudian Mahkamah Agung pada Juli 2015 telah memutuskan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa dan menolak PK Yayasan Supersemar sehingga keluarga Soeharto selaku ahli waris harus membayar ganti rugi Rp4,4 triliun kepada negara.[20]

c. Era 1998 – sekarang

Era 1998 ini adalah era yang dikenal sebagai era Reformasi. Era ini lahir setelah tumbangnya rezim orde baru. Lahirnya era ini ditandai pula dengan munculnya tuntutan-tuntunan dari berbagai elemen masyarakat sebagai berikut:[21]

1) Amandemen 1945.
2) Penghapusan Dwifungsi ABRI.
3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM).
4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
5) Mewujudkan kebebasan pers.
6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dimasa awal era reformasi kehidupan demokrasi Indonesia seperti bergairah kembali setelah sekian lama dikungkung oleh rezim “quasi otoriter”. Dimana masyarakat seperti menemukan kembali bentuk kebebasannya untuk berekspresi, berpendapat dan berkumpul/berorganisasi.

Dari berbagai tuntutan-tuntutan yang diajukan masyarakat maka perlahan namun pasti hampir seluruhnya dapat diwujudkan. Proses amandemen 1945 tercatat sudah 4 (empat) kali dilakukan.[22]

Kemudian penghapusan Dwifungsi ABRI yang ditandai dengan selesainya fungsi sosial politik ABRI pada tanggal 20 April 2000.[23]

Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang masih terus berlangsung (akan dibahas khusus dalam sub bahasan tentang hukum di Indonesia).

Sementara terkait desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah) telah diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaiki dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk kebebasan pers yang lebih baik, era reformasi jelas memberikan kebebasan untuk pers untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga tidaklah mengherankan ketika era reformasi banyak lahir dan bermunculan media dan pers di Indonesia.

Sementara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang semakin baik maka pemerintah bersama dengan DPR telah membuat dan menerbitkan berbagai undang-undang terkait partai politik dan sistem pemilihan umum.

 

C.   HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1.      Hubungan antara Hukum dan Demokrasi

Sistem konfigurasi politik yang demokrasi adalah bagian penting dalam menentukan sistem politik sebuah negara. Negara yang menganut sistem demokratis diyakini akan memiliki karakter produk hukum yang lebih responsif dan populis dibandingkan negara otoriter yang karakter produk hukumnya akan bersifat konservatif, elitis dan ortodoks.

Hukum merupakan produk politik, melalui institusi politik lah hukum akan disusun dan diciptakan. Dewan legislatif sebagai penyusun undang-undang merupakan representasi politik dari masyarakat, dimana mereka memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dan mewakili suara mereka serta menyusun undang-undang.

Disisi lain hukum juga merupakan salah satu alat politik, dimana penguasa dapat mewujudkan kebijakannya. Suatu kebijakan politik yang sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk pada hukum. Dari sini jelaslah terlihat hubungan yang saling terkait antara hukum dengan politik.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum dan keadilan liberalisasi, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda dalam kaitan bahwa hukum harus menunjang demokrasi, yaitu pandangan kelompok realis dan kelompok idealis. Dalam pandangan keduanya terdapat perbedaan pandangan bahwa politik dianggap penting sebagai syarat dalam penegakan aturan hukum sementara sebaliknya hukum justru diperlukan untuk melakukan perubahan politik.[24]

Hubungan yang erat antara hukum dan politik menurut Moh. Mahfud Md dapat dilihat dengan adanya intervensi politik dalam hukum. Dalam kenyataan ternyata hukum tidak steril dari pengaruh subsistem kemasyarakatan lainnya. Untuk kemudian menentukan mana yang lebih suprematif antara hukum dan politik maka hal tersebut sudah memasuki wilayah politik hukum.[25]

Dalam kaitan dengan politik hukum tersebut kemudian Mahfud mengemukakan dua pengertian politik hukum yaitu:[26]

  1. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.
  2. Bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

 

2. Pembangunan Hukum Nasional

Era reformasi sudah berjalan selama kurang lebih 19 tahun sejak terjadi di tahun 1998.  Sudah banyak perubahan yang terjadi, baik disektor ekonomi, sosial dan hukum. Namun khusus untuk bidang hukum masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan terutama terkait pembangunan hukum nasional.

Permasalahan utama terkait politik pembangunan hukum nasional adalah sebagai berikut:[27]

  1. Memperbarui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945.
  2. Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dalam era globalisasi.

Kedua permasalahan diatas adalah agenda besar bangsa ini setelah 71 tahun merdeka. Masih digunakannya hukum kolonial peninggalan penjajah Belanda, dimana di negara asalnya produk hukum tersebut sudah tidak digunakan lagi atau sudah mengalami amandemen, sungguhlah memprihatinkan bagi dunia hukum di Indonesia.

Pemerintah masih memfokuskan pembangunan kepada sektor ekonomi utamanya infrastruktur, ditambah rendahnya kinerja fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu gagal mencapai target dalam program legislasi nasional (Prolegnas) setiap tahunnya, maka makin membuat proses penggantian hukum dan penciptaan hukum baru semakin tersendat.

Secara politis hubungan antara eksekutif dan legislatif relatif stabil. Tidak terdapat konflik yang signifikan antara dua lembaga negara ini. Koalisi antar partai politik di DPR yang sebelumnya terbagi atas dua kubu yaitu “Koalisi Indonesia Hebat (KIH)” dengan “Koalisi Merah Putih (KMP)” sudah tidaklah relevan lagi, seiring dengan pembubaran koalisi KMP dan semakin cairnya hubungan antar partai.

Meski demikian proses penyusunan kebijakan, dalam hal ini penyusunan undang-undang, di DPR bukan berarti bebas dari tarik menarik kepentingan. Seperti pendapat Soltau, bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.[28]

Kondisi demikian memang wajar dan akan senantiasa mewarnai kehidupan politik sebuah bangsa. Sejalan dengan pendapat John Locke yang menyatakan bahwa negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat, maka kekuasaan negara berasal dari rakyat, kekuasaan negara tersebut dijalankan oleh para pejabat negara, dan agar kekuasaan para pejabat negara tidak absolut maka kekuasaan negara dipisah menjadi tiga (trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif) agar tidak ada kesempatan bagi seorang penguasa pun menjadi diktator. Sebab jika terjadi monopoli kekuasaan pada satu orang, maka hal itu akan menjadi sebab utama untuk berbuat tidak adil, untuk korupsi dan menindas orang lain.[29]

 

D.   PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut Demokrasi Pancasila dimana artinya pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Sehingga  sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain adalah Rule of Law. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Semenjak reformasi hingga sekarang ini maka bangsa Indonesia sudah berada dijalur yang konsisten dalam penegakan prinsip “Rule of Law”.

Namun demikian terdapat 2 (dua) permasalahan utama di bidang hukum yang perlu kiranya menjadi perhatian serius agar pembenahan sistem hukum nasional Indonesia dapat maksimal dan tercapai sesuai program yang digariskan.

 

2. Saran

Saran yang dapat kiranya disampaikan dalam makalah ini yaitu:

  1. Pemerintah agar lebih fokus dalam menjalankan program perencanaan hukum dan program pembentukan hukum sebagaimana yang sudah diamanatkan sebelumnya. Hendaknya fokus pembangunan tidak hanya pada sektor ekonomi akan tetapi juga kepada sektor hukum. Karena sesungguhnya pembangunan hukum nasional akan berperan penting dan menunjang bagi pembangunan ekonomi.
  2. Anggota DPR dan partai politik harus lebih produktif dalam bekerja menyusun undang-undang bagi kepentingan rakyat. Anggota DPR memiliki hak inisiatif yang seharusnya dimanfaatkan dan digunakan dalam menyusun dan membentuk hukum. Rendahnya fungsi legislasi saat ini yang selalu gagal dalam mencapai target Prolegnas adalah hal yang sangat ironis.


[1] “Kronologi reformasi indonesia tahun 1998”, http://www.sejarah-negara.com/2014/04/ kronologi-reformasi-indonesia-tahun-1998.html diakses 27 Maret 2017. Lihat juga “Sejarah Reformasihttp://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/kerusuhan.html diakses 27 Maret 2017.

[2] Femi Adi Soempeno, “Mereka Mengkhianati Saya” (Jakarta: GalangPress Group, 2008), Hlm 27 lihat juga Muslim Mufti. “Kekuatan Politik di Indonesia” (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

[3] Uraian mengenai Parlemen saat era orde baru ini dapat dilihat dalam Isharyanto. “Hukum Kelembagaan Negara” (Yogyakarta: Deeppublish, 2016), hal. 54.

[4] Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan NKK/BKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Ini menyebabkan kampus jadi kawasan “steril” dari aktivitas politik. Kebijakan itu pun disertai pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi. Ini ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus.

[5] Bayu Galih. “Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto…http://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontrover-si.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto.?page=all. Diakses 27 Maret 2017.

[6] Pada Maret 1998 Soeharto kembali dilantik sebagai Presiden RI setelah 32 tahun berkuasa. Hal ini menimbulkan gejolak amarah masyarakat, apalagi kondisi ekonomi yang saat itu semakin terpuruk akibat krisis. Penyusunan Kabinet Pembangunan VII buatan Soeharto pada saat itu yang berisi anggota keluarga dan kroni-kroni Soeharto, semakin membuat marah rakyat. Sebelum terjadi kerusuhan di Jakarta, Medan telah terlebih dahulu menyalakan api kebencian akan pemerintahan Soeharto. Pada awal Mei dimulai, para pelajar sudah mulai menjalankan aksi demonstrasi di kampus-kampus sekitaran Medan selama dua bulan. Hal yang membuat mahasiswa semakin marah saat pemerintah memutuskan menaikkan harga minyak sebesar 70% dan 300% untuk biaya listrik. Pada tanggal 9 Mei, presiden Soeharto terbang menuju group of 15 summit di Kairo, Mesir. Sebelum berangkat, Soeharto berkata pada masyarakat untuk menghentikan protes mereka. Kericuhan di Jakarta mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei ketika pihak kepolisian dan tentara mulai menembaki mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi protes damai. Tragedi ini menewaskan 4 orang, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Belasan orang juka terluka sebagai hasil dari tragedi ini. Tragedi inilah yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Lihat Sejarah Kelam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, http://www.portalsejarah.com/sejarah-kelam-tragedi-trisakti-12-mei-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

[7] Kerusuhan Mei 1998 adalah yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Lihat https://id. wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998 dan Sejarah Reformasi  http://semanggipeduli.com /Sejarah/frame/kerusuhan.html diakses 27 Maret 2017.

[8]  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.

[9]  Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik” (Jakarta: PT Gramedia, 1995) hal. 50. Lihat juga Saiful Arif. “Demokrasi: sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran” (Malang: Averroes Press, 2006) hal. 1.

[10] Gatot Subiyakto dkk, “Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan”, (Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007). Hal. 69.

[11] Henry B. Mayo, “An Introduction to Democratic Theory” (New York: Oxford University Press, 1960) hal. 70.

[12] Miriam Budiardjo, Op.cit.hal. 51-52

[13] Gatot Subiyakto. Op.cit. hal. 158

[14] Ibid. hal. 159

[15] Oemar Seno Ajdi. “Prasaran: Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945” (Jakarta: PT Penerbit Seruling Masa, 1966) hal. 24 dalam Miriam Budiardjo, Op.cit.hal. 58.

[16] E.C.S Wade and G. Godfrey Phillips. “Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law). (London: Longmans, 1963) hal. 50-51.

[17] South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok February 15-19, 1965. “The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Modern Age”. (Bangkok: International Commision of Jurists, 1965). hal. 39-50.

[18] Untuk uraian komprehensif tentang era demokrasi terpimpin dapat dibaca Herbert Feith. “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, 2007) dan Daniel S. Lev. ”The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959” (Singapore: Equinox Publishing, 2009).

[19] Michael R.J. Vatikiotis. “Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order.” (London: Routledge, 1998).

[20] Untuk kronologis lengkap kasus Yayasan Supersemar ini dapat dilihat Sandy Indra Pratama dan Anggi Kusumadewi. “Kronologi Kasus Supersemar Rp4,4 Triliun Soeharto”. CNN Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto/ diakses 27 Maret 2017.

[21] Satya Arinanto. “Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi”. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

[22] 4 kali amandemen yang telah dilakukan atas UUD 1945 yaitu:

  1. Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999.
  2. Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus.
  3. Perubahan Ketiga, Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001.
  4. Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002.

[23] Hasil rapat pimpinan ABRI menyatakan bahwa ABRI tidak lagi memiliki fungsi sosial politik, karena lebih memusatkan perhatiannya pada peran dan tugas utama pertahanan, itu berarti ABRI telah meninggalkan doktrin Dwi Fungsi. Hal ini sejalan dengan konsep redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran ABRI sebagaimana yang telah dirumuskan pada tahun 1998. Lihat pula Wahyu A. Permana. “Melangkah ditengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jendral TNI Wiranto.”(Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999). hal. 26 dan Ikrar Nusa Bakti. “Tentara Yang Gelisah.” (Bandung: Penerbit Mizan, 1999).

[24] Teitel, Transtitional Justice, dalam Satya Arinanto. “Hak Asasi Manusia dalam Transisi politik di Indonesia”. (Jakarta: Pusata Studi Hukum Tata Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal. 234.

[25] Moh. Mahmud Mahmudin (Md). “Politik Hukum di Indonesia” (Jakarta: LP3ES Indonesia, 1998), hal. 1.

[26] Ibid. hal 1-2.

[27] Satya Arinanto. Op.cit. hal. 27.

[28] Carl J. Friendrich (1967) dalam Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 148.

[29] Locke, John. “Second Treatise of Government”. London: Oxford University Press, 1989. Hal. 75-77

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

A. Buku

Arif, Saiful. Demokrasi: Sejarah, Praktik, dan Dnamika Pemikiran. Malang: Averroes Press, 2006.

Arinanto, Satya. Constitutional Law and Democratization in Indonesia. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2000.

Bakti, Ikrar Nusa. Tentara Yang Gelisah. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Barendt, Eric. An Introduction to Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1995.

Crouch, Harold. Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration”. Southeast Asian Affairs 2000. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.

Dias, R.M.W. Jurispudence. London: Butterworths, 1985.

Elster, Jon and Rune Slagstad, eds. Constitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, 2007.

Gatot Subiyakto dkk. Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007.

Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Deeppublish, 2016.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel. 1961.

Lev, Daniel S. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Singapore: Equinox Publishing, 2009.

Lijjphart, Arend. Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Governement in Twenty-One Countries. New Haven: Yale University Press, 1984.

Locke, John. The Second Treatise of Government. Indianapolis: The Liberal Art Press, Inc. 1952

Mahmudin (Md), Moh. Mahmud. “Politik Hukum di Indonesia” (Jakarta: LP3ES Indonesia, 1998).

Mayo, Henry B. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press, 1960.

Mufti, Muslim. Kekuatan Politik di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nonet, Philippe and Philip Selznik. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row, 1978.

Permana, Wahyu A. Melangkah ditengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jendral TNI Wiranto. Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Soempeno, Femi Adi. Mereka Mengkhianati Saya. Jakarta: GalangPress Group, 2008.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Vatikiotis, Michael R.J. Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order. London: Routledge, 1998.

Wade, E.C.S and G. Godfrey Phillips. Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law. London: Longmans, 1963.

 

B. Jurnal

Arinanto, Satya. Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djiwandono, J. Soedjati. Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievements and Expectations. The Indonesian Quarterly Vol. XV No. 4 1987.

Kommers, Donald P. German Constitutionalism: “A Prolegomenon”. Emory Law Journal Vol. 40, No. 3 Summer 1991.

South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok February 15-19, 1965. The Dynamic Aspects of the Rule Of Law in the Modern Age. (Bangkok: International Commision of Jurists, 1965).

 

C. Internet

Galih, Bayu. “Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto…http://nasional.kompas.com/read/ 2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontroversi.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto.?page=all. Diakses 27 Maret 2017.

Pratama, Sandy Indra dan Anggi Kusumadewi. “Kronologi Kasus Supersemar Rp4,4 Triliun Soeharto”. CNN Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto/. Diakses 27 Maret 2017.

Kronologi Reformasi Indonesia Tahun 1998”. http://www.sejarah-negara.com/2014/04/ kronologi-reformasi-indonesia-tahun-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

Sejarah Kelam Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. http://www.portalsejarah.com/sejarah-kelam-tragedi-trisakti-12-mei-1998.html. Diakses 27 Maret 2017.

Sejarah Reformasi”. http://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/ kerusuhan.html. Diakses 27 Maret 2017.

Wikipedia. https://id. wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998. Diakses 27 Maret 2017.

 

 

 

BAS. Maret 2017

catkeu_input

Tips Membuat Catatan Keuangan Pribadi

Kali ini saya ingin men-share bagaimana saya mencatat keuangan pribadi. Saya ini termasuk orang yang sangat senang mencatat, mengkompilasikan, atau mendokumentasikan banyak hal. Termasuk salah satunya mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan saya.

Entah mengapa saya suka sekali dengan segala sesuatu yang tertata, terdata dan terarsip dengan baik. Selain rasanya memberikan kepuasaan tersendiri juga memberikan rasa tenang, senang dan puas bagi diri pribadi.

Salah satu yang saya suka catat adalah dalam hal keuangan, saya suka mencatat pemasukan dan pengeluaran saya. Selain itu saya juga suka menyimpan kwitansi, struk belanja, bon-bon, receipt dan lain-lain. Aktivitas ini mulai saya lakukan secara lebih sistematis sejak saya bekerja di tahun 2002. Hal itu mungkin karena selain saya sudah mulai memiliki pemasukan yang pasti juga karena lingkungan kerja saya di bank membuat saya semakin senang mencatat dan mengarsipkan.

Selain itu pencatatan keuangan ini sangat berguna buat saya pribadi dalam merencanakan dan mengalokasikan penggunaan dana saya setiap bulan. Selain itu ini juga salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan diri saya, karena jika suatu saat saya perlu mempertanggungjawabkan keuangan saya, maka saya dapat pertanggungjawabkan semuanya dengan transparan. Dari catatan saya itu saya bisa mengetahui kemana uang saya dipergunakan dan darimana saja sumber nya, tidak ada yang disembunyikan.

Dalam mencatatkan keuangan saya itu, saya gunakan aplikasi Microsoft Excel. Saya memiliki rencana untuk membuat aplikasi khusus guna pencatatan keuangan ini, tapi waktunya belum ada untuk pelajari atau mengembangkannya. Jadi hingga kini saya masih gunakan saja yang sederhana dan mudah. Namun demikian file yang tersaji saat ini sudah merupakan bentuk penyempurnaan dan perbaikan dari tahun ke tahun.

 

Jika berminat untuk menggunakan file catatan keuangan tersebut, maka silahkan diunduh DISINI.

 

Selanjutnya bagaimana menggunakan file catatan keuangan ini?

Buka file Catatan Keuangan tersebut kemudian isi nama, Bulan dan Tahun periode keuangan yang ingin dicatat.

catkeu_input

 

Dalam sistem Catatan Keuangan yang saya kembangkan ini sebenarnya terdiri atas 2 bagian besar yaitu:
I. Posisi KEUANGAN dan
II. PENGELUARAN

Untuk Bagian I yaitu Posisi Keuangan terdiri dari 2 bagian yaitu:
A. Saldo Bulan Sebelumnya
B. Pemasukan

A. Saldo Bulan Sebelumnya pada intinya mencatatkan jumlah uang kas dan setara kas di bulan sebelumnya. Termasuk disini posisi catatan keuangan pada rekening di bulan sebelumnya, yang tercatat di akhir bulan bersangkutan (misalnya tanggal 30 atau 31). Khusus untuk Bulan Januari awal tahun, maka Saldo Bulan Sebelumnya menggunakan saldo posisi 31 Desember tahun sebelumnya.

Adapun untuk jumlah rekening yang akan dicatatkan dapat disesuaikan dengan jumlah rekening yang dimiliki. Jika masih diperlukan tambahan baris untuk rekening lain maka bisa ditambahan baris (row) baru.

Selanjutnya bagian B. Pemasukan, adalah mencatatkan sumber-sumber pemasukan yang diperoleh setiap bulan. Bisa berupa pemasukan tetap seperti Gaji dan bunga Bank (jika memiliki rekening tabungan), atau pemasukan tidak tetap  seperti honor dan lain-lain. Jika masih kurang dan terdapat sumber pemasukan lainnya, maka bisa ditambahan baris (row) baru.

catkeu_pemasukan

 

Untuk Catatan Keuangan per bulan di bagian II. PENGELUARAN, terdiri atas 6 pos pengeluaran, yaitu:
C. Rutin Rumah Tangga
D. Personal
E. Transport
F. Kesehatan
G. Debt/Hutang
H. Lain-Lain/Non Rutin

Dimana untuk  pengeluaran “C. Rutin Rumah Tangga” merupakan catatan pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga rutin setiap bulan. Isi nya dapat berupa pencatatan seperti pos Belanja Harian, SPP anak, Transport & makan Anak, Listrik, Telepon Rumah, Gaji Pembantu, Iuran Keamanan, Iuran Kebersihan, Belanja Bulanan dll yang tentunya pos tersebut dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kondisi anda masing-masing.

Saya membuat contoh dalam catatan keuangan ini untuk keluarga dengan istri dan anak. Sedangkan untuk saya sendiri yang masih lajang, tentu pos pengeluarannya makin lebih sederhana dan lebih simpel. Sehingga bagi yang lajang seperti saya bisa dikurangi jumlah pos-posnya.

Untuk pos Belanja Harian ini maksudnya adalah catatan atas pengeluaran rutin belanja rumah tangga harian seperti untuk kebutuhan masak. Di contoh saya masukkan belanja harian setiap harinya Rp. 100 ribu. Tentunya ini akan bervariasi di setiap keluarga dan juga berubah-ubah setiap harinya, tergantung belanjanya. Silahkan di input sesuai kondisi belanja sehari-hari di lajur kolom sebelah kanan catatan keuangan dibawah kolom “Belanja Harian”.

Mengapa saya buat ada kolom khusus? karena belanja setiap hari bisa berbeda jumlahnya. Sehingga untuk pos di catatan keuangan per bulan adalah hasil penjumlahan kumulatif dalam satu bulan.

Demikian pula untuk pos “Transport dan jajan anak” saya buatkan kolom serupa dengan Belanja Harian yang merupakan hasil penjumlahan kumulatif satu bulan dan akan masuk ke pos “Transport dan jajan anak”.

catkeu_pengeluaran

Untuk pos lain seperti SPP Anak, Listrik, Telepon Rumah, Gaji Pembantu dll menurut saya itu dilakukan sekali pembayaran, sehingga tidak perlu dibuat kolom seperti pos Belanja Harian dan Transport & jajan Anak.

bagi yang lajang biasanya ada yang tinggal di tempat kos atau ngontrak, saya biasanya memasukkan pos pengeluaran ini di bagian “C. Rutin Rumah Tangga”

 

Kemudian untuk bagian pengeluaran “D. Personal” adalah catatan pengeluaran untuk keperluan pribadi/diri sendiri. Misalnya adalah pos untuk Makan Siang, Belanja Kecil, Pulsa Ponsel, Zakat/Sadakah, Biaya Bank dan lain-lain.

Pos pengeluaran personal ini tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Anda dapat menambah atau mengurangi sesuai kebutuhan.

Khusus untuk pos pengeluaran makan siang, jika mungkin anda bekerja dan ada pengeluaran makan siang, karena pos ini bervariasi setiap hari maka kembali kita buat kolom di sebelah kanan yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran makan siang setiap hari. Sehingga pos makan siang di catatan keuangan adalah penjumlahan atau sudah kumulatif selama sebulan.

Sedangkan untuk pos Ponsel tidak perlu di isi di kolomnya akan tetapi diisi di kolom SIM Card di bawahnya. Misalnya anda memiliki 2 SIM Card maka isikan masing-masing SIM Card berapa pengeluarannya. Nanti di Kolom Ponsel akan langsung menjumlahkan. Jika memiliki lebih dari 2 SIM Card atau misalnya SIM Card anak anda dibayarkan oleh anda, maka dapat ditambahkan baris baru untuk mencatatkan SIM Card yang lain.

catkeu_DE

Pos pengeluaran selanjutnya adalah “E. Transport”. Pos ini merupakan catatan yang terkait masalah transportasi atau kendaraan yang dimiliki. Komponen di dalam pos ini adalah pos Gaji Supir, Bensin, Parkir, biaya tol, Perawatan Cuci dll, Bengkel atau mungkin biaya tansportasi Umum.

Kembali semua pos tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan, Jika anda tidak punya supir maka pos tersebut dapat dibuang. Kemudian jika kendaraan yang dimiliki adalah sepeda motor tentunya tidak ada pengeluaran untuk Tol. Jika ada pengeluaran lain yang belum dimasukkan silahkan ditambahkan.

Khusus untuk Pos Transportasi Umum mengingat pengeluarannya adalah harian maka kembali lagi untuk dibuat kolom pencatatan harian agar dicatatkan per hari kemudian dijumlahkan selama satu bulan. Hasil penjumlahan selama satu bulan itulah yang akan masuk dalam pos Transportasi Umum.

 

Pos pengeluaran berikutnya adalah “F. Kesehatan”. Pos ini untuk mencatat pengeluaran terkait dengan kesehatan. Diantaranya biaya Dokter, pengeluaran untuk Obat-obatan / Vitamin, perawatan Gigi dan mungkin Premi Asuransi. Dalam contoh disini biaya BPJS Kesehatan saya asumsikan sudah ditanggung perusahaan, sehingga saya tidak masukkan disini.

Silahkan untuk melakukan modifikasi di pos ini, anda dapat menambahkan dan mengurangi pos sesuai kebutuhan.

catkeu_F

Bagian berikutnya adalah pos yang “sangat” penting yaitu “G. Debt/Hutang”. Pos ini mencatat pengeluaran untuk pembayaran hutang atau pinjaman yang dimiliki. Diantaranya bisa berupa Kartu Kredit, Pinjaman KTA. Cicilan Rumah, Cicilan Mobil dan lain-lain.

Ada pribadi yang tidak mau memiliki hutang atau tidak memiliki kartu kredit, dengan demikian pos untuk ini dapat dikosongkan saja. Akan tetapi dalam kehidupan seperti jaman sekarang ini, jarang sekali ada pribadi yang terbebas dari pinjaman atau hutang. Sehingga pos ini perlu dicatat dan menjadi perhatian serius.

Berdasarkan pengalaman saya dan referensi yang saya baca, pengeluaran untuk membayar hutang sebaiknya tidak boleh lebih dari 30% pendapatan/pemasukan. Dengan kata lain, sebaiknya dari pendapatan anda sebaiknya 30% dialokasikan untuk Simpanan atau saving.

catkeu_G

 

Pos pengeluaran terakhir adalah “H. Lain-Lain/Non Rutin “ dimana dalam pos ini menampung pencatatan pengeluaran di luar semua item yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu sifat dari pengeluaran yang dicatat dalam pos ini bersifat non-rutin.

catkeu_H

 

Bagian terakhir adalah I. Total dari seluruh pengeluaran (C + D +E +F +G +H). Kemudian Total Pemasukan (B) dikurangi dengan Total Pengeluaran (I)  maka hasilnya adalah Saldo Bulan tersebut.

Sementara untuk mendapatkan Saldo total dana yang dimiliki hingga akhir bulan tersebut maka Saldo Bulan Sebelumnya (A) + Pemasukan (B) – Total Pengeluaran (I).

 

Jangan lupa untuk memastikan perhitungan sudah benar, terutama untuk persentase, maka setiap angka persentase disetiap sub total per pos harus selalu sama seperti berikut ini:

catkeu_sama

 

Demikian file catatan keuangan saya yang dibuat secara sederhana, semoga dapat membantu dan berguna bagi anda yang ingin mencatatkan keuangannya dengan lebih sistematis dan terarsip dengan baik.

 

Jika berminat untuk menggunakan file catatan keuangan tersebut, maka silahkan diunduh DISINI.

 

 

 

Me & Geisha

Opini: Urgensi Larangan Konsumsi Daging Anjing

Urgensi Larangan Konsumsi Daging Anjing

Oleh: Harri Baskoro Adiyanto *)

 

Anjing bagi sebagian besar masyarakat adalah binatang setia sahabat manusia, sehingga tidak heran banyak dipelihara. Sementara bagi sebagian masyarakat lainnya daging anjing justru dikonsumsi. Hal ini sesungguhnya mengkhawatirkan bukan hanya karena alasan kesehatan namun juga dampak sosial yang ditimbulkan. Hingga kini belum ada regulasi yang mengatur masalah konsumsi daging anjing. Padahal sangat mendesak dan penting untuk segera diatur oleh pemerintah.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat ini 40.000 ekor anjing masuk ke DKI Jakarta per hari untuk diperdagangkan. Sementara menurut Animal Friends Jogja (AFJ) perdagangan daging anjing di Jawa Tengah mencapai 2000 ekor per minggu. Selain di 2 Propinsi tersebut tingginya konsumsi daging anjing juga tersebar di daerah lain seperti Bandung, Bali, Medan, dan Manado.

Perlunya pelarangan konsumsi daging anjing bukanlah tanpa alasan. Walaupun menurut ajaran  agama Islam diharamkan mengkonsumsi daging anjing, namun konsumsi daging tersebut tetap tinggi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena yang mengkonsumsi daging anjing kemungkinan besar adalah masyarakat non Muslim. Sehingga alasan kesehatan kemudian menjadi alasan utama yang harus dipertimbangkan. Selain itu terdapat ekses sosial lainnya yang ditimbulkan dari perdagangan dan konsumsi daging anjing tersebut.

Telah banyak penelitian kesehatan yang dilakukan diberbagai negara terkait konsumsi daging anjing ini. Hasilnya sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2011 Seoul Health Enviromental Research Center di Korea Selatan melakukan penelitian terhadap daging anjing. Sebanyak 17 sampel daging anjing diperiksa, hasilnya ditemukan 7 sampel yang berisi 6 jenis kuman biasa, 4 jenis basilus usus besar (colon bacillus) dan 1 jenis stafilokokus kuning yang jumlahnya diatas batas standar.

Daging anjing juga menjadi perantara penularan berbagai penyakit seperti kolera, trikinelosis (radang saluran tenggorokan) dan juga rabies. Beragam jenis penyakit dari bakteri seperti anthrax, brucellosis, hepatitis, serta leptospirosis juga dapat ditularkan lewat daging anjing yang dikonsumsi manusia. Bahkan mengkonsumsi daging anjing dapat meningkatkan potensi terinfeksi bakteri sampai 20 kali lipat.

Contoh yang menonjol adalah kasus di Vietnam dimana konsumsi daging anjing dalam jumlah besar mengakibatkan meluasnya wabah kolera. Selain itu penelitian lainnya di Vietnam, China, dan Filipina, menyimpulkan bahwa rabies ditularkan melalui penyembelihan dan proses masak daging anjing yang tidak higienis.

Tantangan terbesar dalam membatasi konsumsi daging anjing di Indonesia adalah masih terdapat budaya lokal di daerah tertentu yang mendukung konsumsi daging anjing. Budaya tersebut didukung pula oleh sejumlah mitos bahwa daging anjing bermanfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan vitalitas pria, anti radang dan penghangat tubuh.

Ekses sosial dari perdagangan anjing tersebut juga mengkhawatirkan. Akhir-akhir ini, terutama di media sosial, banyak pengumuman pemilik anjing yang kehilangan anjingnya. Jumlah kehilangan ini meningkat cukup signifikan dan sangat meresahkan. Banyak lembaga penyayang binatang, khususnya anjing, yang melakukan penelitian dan kuat dugaan bahwa anjing-anjing yang hilang tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi.

Ekses lainnya adalah kesejahteraan anjing dan ketentraman masyarakat disekitarnya. Anjing yang diternakkan untuk diperdagangkan ditempatkan di kandang yang sempit serta tidak higienis, layak dan sehat. Proses pemindahan mereka pun jauh dari kenyamanan. Belum lagi proses eksekusi anjing-anjing tersebut sebelum dimasak yang sangat menyeramkan. Masyarakat disekitar peternakkan anjing juga sangat terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan oleh gonggongan anjing dan suara raungan/lolongan penyiksaan anjing tersebut.

Dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan tidak mengatur mengenai larangan mengkonsumsi daging anjing. Demikian pula Peraturan Daerah (Perda) di berbagai provinsi tidak mengatur hal tersebut. Provinsi DKI Jakarta misalnya, hanya mengatur pengawasan masuknya anjing ke Ibu Kota, sebagaimana diatur dalam Perda No 11 Tahun 2005. Perlu aturan di tingkat nasional yang secara tegas melarang konsumsi daging anjing.

Jika aturan tersebut belum dimungkinkan di tingkat nasional maka sebaiknya dapat dimulai melalui Perda di masing-masing daerah. Pemprov DKI Jakarta misalnya dapat mengikuti langkah yang telah dilakukan sebelumnya dengan melarang perdagangan daging sirip Hiu. Selain itu terdapat pula larangan pertunjukan topeng monyet. Seharusnya aturan seperti ini bisa ditiru oleh daerah lain atau ditingkatkan menjadi regulasi ditingkat nasional.

Larangan mengkonsumsi daging anjing sesungguhnya sudah diterapkan diberbagai negara. Di Australia secara tegas melarang perdagangan daging anjing di seluruh negara bagian. Demikian pula dengan Taiwan yang melarang perdagangan daging anjing. Sementara negara lain sedang menyusul, seperti Swiss dan Amerika Serikat di beberapa negara bagiannya sudah melarang perdagangan daging anjing tersebut.

Pemerintah harus segera menyusun aturan yang melarang konsumsi daging anjing mengingat potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan. Selain itu perlunya hal ini bagi perlindungan kesejahteraan hewan, terutama anjing, dari perlakuan yang kejam. Peraturan ini juga diperlukan mengingat dampak penyakit yang timbul dan diderita masyarakat luas pada akhirnya akan menjadi beban dan tanggungan negara.

“A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.” ― Josh Billings

 

*) Tulisan ini adalah tugas penulisan untuk Kelas Pelatihan Penulisan Opini di Tempo Institute 15 Maret – 12 April 2016 yang dimuat pula di INDONESIANA