Banner

Catatan dari Peradilan Basuki Tjahaja Purnama

Saya menulis makalah untuk tugas akhir mata kuliah Politik Hukum di Program Magister Hukum Universitas Indonesia. Judul lengkap makalah itu adalah:

KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA, KAJIAN DARI PERSIDANGAN KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)”.

Ahok

Ahok

Saya umumkan perihal penulisan makalah ini di Facebook. Kemudian teman-teman banyak yang menghubungi saya, katanya ingin membaca makalah saya itu. Setelah nilainya keluar dan saya lulus mata kuliah tersebut, akhirnya saya putuskan untuk menayangkan sebagian isi makalah tersebut.

Tentunya untuk keperluan di halaman Blog ini agar lebih menarik saya berikan imbuhan photo-photo agar membacanya tidak membuat bosan dan lebih menarik. Biasanya jika membaca artikel dengan bergambar akan membuat lebih menarik daripada membaca tampilan “karya ilmiah” yang miskin photo atau gambar :)

Makalah ini secara keseluruhan terdiri dari 80 halaman, sehingga akan cukup panjang jika ditampilkan semua. Apalagi Bab I dan II merupakan bab pendahuluan dan pengantar teori tentang Kekuasaan Kehakiman. Materi tersebut “kurang” menarik bagi pembaca Non-Hukum. Oleh sebab itu dalam artikel ini saya putuskan hanya menampilkan bagian Bab III saja.

 

Bab III itu terdiri dari:

A.     Latar Belakang Kasus
B.     Kasus Tuduhan Penistaan Agama

  1. Kunjungan Kerja di Pulau Pramuka (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
  2. Video Rekaman yang Diedit dan Diunggah
  3. Gelombang Protes Massa

C.     Putusan Pengadilan
D.     Mempertanyakan Kemandirian Hakim

 

Tulisan ini saya buat untuk kepentingan akademis, bukan untuk debat kusir di dunia maya. Apalagi untuk saling caci, menghujat dan bersikap rasis. Jika tidak berkenan dengan tulisan ini silahkan gunakan jalur akademis dengan menulis makalah serupa. Sehingga perdebatan berada ditataran akademis bukan debat kusir di dunia maya.

Saya ucapkan selamat membaca … Terimakasih.

———————————————————————————————————————————————————–

A. LATAR BELAKANG KASUS

Sosok Basuki Tjahaja Purnama cukup fenomenal kiprahnya dalam kancah politik Indonesia sejak pertengahan tahun 2012. Ketika itu ia maju mendampingi Joko Widodo, yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama Lahir dengan nama Zhong Wan Xie di Manggar (Belitung Timur) pada 29 Juni 1966, anak pertama dari pasangan Zhong Kim Nam dan Nen Bun Caw. Politik hukum era orde baru yang rasis dan anti pluralisme mengakibatkan orang tua Zhong Wan Xie merubah namanya menjadi Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu Rezim orde baru menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967 yang pada pasal 5 menegaskan bahwa pada intinya warga Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa agar merubah namanya menjadi nama Indonesia.[1]

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dan dipanggil dengan nama panggilan Ahok, kemudian melambung namanya di tahun 2012 ketika mendampingi politisi Partai PDI-Perjuangan yang juga Walikota dari kota Surakarta, yaitu Joko Widodo untuk menjadi calon Gubernur di DKI Jakarta. Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012. Hasilnya tidak ada calon yang memperoleh suara 50%+1, sehingga harus dilakukan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 untuk putaran kedua pada tanggal 20 September 2012. Hasilnya diumumkan secara resmi pada 29 September 2012 oleh KPUD DKI Jakarta dengan hasil pasangan Joko Widodo dan Basuki TP keluar sebagai pemenang dan memperoleh 2.472.130 (53,82%) suara.[2]

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki T.P

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki T.P

Pada 15 Oktober 2012 akhirnya pasangan Joko Widodo dan Basuki TP dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.[3] Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program “blusukan” untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Sementara Basuki TP sebagai Wakil Gubernur lebih fokus pada masalah pembenahan di dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Keduanya sangat cocok, saling melengkapi dan cukup padu dalam mengelola DKI Jakarta.

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Perkembangan dinamika politik nasional kemudian membawa Joko Widodo yang belum menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya dicalonkan menjadi kandidat Presiden yang diusung oleh koalisi Partai PDI-Perjuangan dan partai lainnya.[4]

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Hasilnya sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 22 Juli 2014 pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85%.[5]

Basuki T.P dillantik sebagai Gubernur DKI Jakarta

Basuki T.P dillantik sebagai Gubernur DKI Jakarta

Sebagai konsekuensi dari terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI maka pada tanggal 19 November 2014  Basuki TP selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta akhirnya diangkat dan dilantik menjadi Gubernur untuk menggantikan Joko Widodo.[6] Demikian pula DPRD DKI Jakarta yang secara resmi menetapkan Basuki TP sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sidang paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta. Proses pelantikan dan penetapan ini tidaklah berlangsung dengan mulus. Pengangkatan Basuki TP sebagai Gubernur Jakarta, selain mendapat penentangan dari Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta, juga ditolak oleh sejumlah kelompok yang berbasis Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI). Beberapa kali FPI menggelar aksi protes menolak Ahok, dengan dukungan dari Partai Gerindra.[7]

 

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

 

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

Presiden Joko Widodo usai melantik Basuki T.P

 

Untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki TP maka kemudian ditunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur, seorang politisi PDI-Perjuangan yang pernah menjadi Walikota Blitar, Anggota DPRD Jawa Timur dan Anggota DPR RI. Sosok Djarot telah dikenal sejak lama oleh Basuki.[8]

Pasangan Basuki-Djarot

Pasangan Basuki-Djarot

 

B. KASUS TUDUHAN PENISTAAN AGAMA

1. Kunjungan Kerja di Pulau Pramuka (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)

Setelah diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2014, Basuki TP kemudian melaksanakan dan program kerja membangun DKI Jakarta sebagaimana yang dicanangkan oleh pendahulunya yang kemudian menjadi Presiden yaitu Joko Widodo.

Bertemu masyarakat penduduk Jakarta

Bertemu masyarakat penduduk Jakarta

Basuki T.P dapat dikatakan cukup sukses dalam membangun DKI Jakarta. Ia berhasil membangun sejumlah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) di DKI Jakarta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan dengan menggunakan dana dari pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana kontribusi tambahan sebagai implikasi kegiatan pembangunan pihak swasta yang menaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Basuki T.P dan Joko Widodo

Basuki T.P dan Joko Widodo

Dengan hasil dari dana CSR dan kontribusi tambahan itu, Pemprov DKI Jakarta dapat membangun rumah susun (rusun), normalisasi sungai dan waduk, pembangun RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak), pembangunan simpang susun Semanggi dan lain-lainnya. Selain itu program Pemprov DKI juga berhasil dalam hal implementasi program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Giat Bekerja untuk Jakarta

Giat Bekerja untuk Jakarta

Hasil pembangunan ini membuat mayoritas warga DKI Jakarta puas akan kinerja Pemprov DKI Jakarta terutama dengan sosok figur Basuki T.P. Hasil survei menunjukan bahwa:

  1. 67% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki T.P. Survei ini dilakukan oleh Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), survei dilakukan pada 5-10 Januari 2016.[9]
  2. 68.72% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki T.P. Survei ini dilakukan oleh Lembaga survei Poltracking Indonesia, survei dilakukan pada 6-9 September 2016.[10]
  3. 75% warga DKI Jakarta puas akan kinerja Basuki TP. Survei ini dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC), survei dilakukan Agustus 2016.[11]
Prestasi Basuki T.P

Prestasi Basuki T.P

Dengan modal kepuasan tersebut maka Basuki TP kemudian diusung oleh koalisi partai-partai untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai petahana (incumbent). Pada tanggal 21 September 2016 Basuki TP kemudian mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 dan kembali berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat (sebagai bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta).

Hingga September 2016 elektabilitas Basuki TP sebagai cagub belum tertandingi bahkan dapat dikatakan masih terbilang tinggi.[12] Sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2016 Basuki TP selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka tersebut adalah program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Pada kegiatan kunjungan kerja tersebut, Basuki TP selaku Gubernur DKI Jakarta berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat serta aparat setempat kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Materi pidato yang disampaikan Basuki TP antara lain tentang program budidaya ikan Kerapu.

Dalam pidato inilah terdapat materi muatan pidato yang kemudian menjadi masalah dan menimbulkan pergolakan politik tidak hanya di DKI Jakarta akan tetapi juga di Indonesia. Materi muatan pidato yang kemudian menjadi masalah tersebut dapat dikutipkan sebagian terutama pada bagian berikut:[13]

…jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, nggak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu, program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke ”.

 

Sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejak era Joko Widodo-Basuki TP menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kegiatan-kegiatan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dilingkungan Pemprov DKI Jakarta diliput dan direkam oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Diskominfomas) Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta akan mempublikasikan rekaman kegiatan tersebut ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Hal yang sama berlaku bagi kegiatan kunjungan kerja pada tanggal 27 September 2016 tersebut, selain direkam oleh Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta, maka rekaman video kegiatan ini juga diunggah (upload) ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta dengan durasi 1 jam 48 menit, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

 

2. Video Rekaman yang di Edit dan di Unggah

Sejak acara kunjungan kerja tersebut yaitu tanggal 27 September 2016 dan juga sejak tanggal 28 September 2016 setelah Pemprov DKI mengunggah rekaman video kunjungan kerja Basuki T.P ke Pulau Pramuka, tidak ada masalah yang muncul. Hingga 9 hari kemudian yaitu pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 00:28 WIB seseorang bernama Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebook-nya, berjudul ‘Penistaan terhadap Agama?’ dengan transkripsi pidato dan video Ahok (yang telah dipotong ’30 detik dan menghapus kata ‘pakai’. Dalam status Facebook-nya Buni Yani menulis:[14]

“ ‘Penistaan Terhadap Agama?’
bapak ibu (pemilih muslim)… dibohongi Surat Al Maidah 51”… [dan] “masuk neraka (juga bapak ibu) dibodohi”.
Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini.”

Dari catatan penyuntingan pada akun Facebook-nya, Buni Yani telah melakukan 7 kali penyuntingan (editing) untuk menekankan pemelintiran dan kalimat yang provokatif (lihat foto).

 

Selanjutnya pada 6 Oktober 2016 Pukul 14:17 WIB Harian Republika menurunkan laporan dengan judul: “Video Ahok: Anda Dibohongi Al Quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos”[15]. Kemudian berita ini menjadi viral di media sosial (medsos). Selanjutnya pada pukul 19:55 WIB Jawa Pos menurunkan laporan dengan judul: “Sebut Warga Dibohongi Alquran, Ahok Besok Dipolisikan”.[16]

 

3. Gelombang Protes Massa

Persoalan ini terus bergulir dengan cepat. Hingga keesokan harinya tanggal 7 Oktober 2016 terdapat 5 (lima) laporan pengaduan (LP) terhadap kasus Basuki T.P ke pihak kepolisian. Hingga tanggal 7 November 2016 ada 14 laporan. Laporan-laporan pengaduan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada video rekaman dan transkrip yang diunggah Buni Yani, yang menghilangkan kata “pakai” dalam transkrip pidato Basuki TP. Opini publik kemudian berkembang liar melalui medsos. Bahkan telah terbentuk opini di media massa khususnya media online dan televisi bahwa “Ahok telah menistakan Al-Quran”.[17]

Akibat timbul keresahan di masyarakat yang begitu luas, maka pada tanggal 7 Oktober 2016 Basuki TP kemudian berinisiatif untuk meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51. Namun persoalan terus bergulir dan tidak berhenti meski telah adanya permintaan maaf tersebut. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Oktober 2016 mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan tentang Basuki TP yang dianggap telah menista Al-Quran dan ulama.[18]

Hal itu semakin membuat situasi sosial masyarakat semakin panas. Pada tanggal 14 Oktober 2016, ribuan orang dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Basuki TP agar segera dihukum. Pada tanggal 24 Oktober 2016 Basuki TP atas inisiatifnya sendiri kemudian mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapan-nya.[19]

Pada 4 November 2016 unjuk rasa anti-Ahok (Basuki TP) kembali terjadi. Kali ini aksi tersebut semakin besar, dihadiri ratusan ribu orang dari berbagai daerah tidak hanya dari DKI Jakarta. Hadir dalam aksi tersebut tokoh Front Pembeli Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Aksi ini menuntut agar Basuki TP dipidanakan dan dipenjarakan. Mereka juga menuntut bertemu Presiden Jokowi yang sedang tak berada di Istana. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla yang menjanjikan untuk menuntaskan kasus ini dalam dua pekan.[20]

Sebagai respon terhadap aksi tersebut maka Presiden Joko Widodo pada 5 November 2016 pukul  00:00 memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus ini segera, setransparan mungkin dan jika perlu dengan membuat gelar perkara terbuka. Bahkan Presiden berulangkali mengatakan ia tidak akan melindungi Basuki T.P meski juga tak bisa melakukan intervensi.[21]

Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan perintah Presiden dengan melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas, karena secara hukum tak dimungkinkan membuatnya terbuka pada publik, untuk menentukan status hukum Basuki T.P. Kemudian pada 16 November 2016 kemudian Polisi menetapkan Basuki T.P sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Basuki T.P menyatakan menerima keputusan polisi dan akan mengikuti proses hukum dengan tetap berkeyakinan bahwa dirinya tak bersalah. Basuki T.P juga menegaskan tidak akan mundur dari pemilihan gubernur Jakarta, di bulan Februari 2017.[22]

Pada tanggal 25 November 2016 Kepolisian menyerahkan berkas kasus Basuki T.P ke pihak Kejaksaan. Selanjutnya 30 November 2016 Kejaksaan menyatakan berkas penyidikan Basuki T.P sebagai tersangka telah lengkap (P21). Kemudian pada 1 Desember 2016 berkas Kasus Basuki T.P diserahkan ke Pengadilan Jakarta Utara. Pengadilan Jakarta Utara kemudian menetapkan jadwal sidang pertama, Selasa 13 Desember 2016.

Meski desakan massa agar Basuki T.P diproses secara hukum telah dipenuhi namun massa kembali melakukan aksi demo. Tanggal 2 Desember 2016 Massa berkumpul untuk melakukan demonstrasi dengan melakukan ibadah shalat Jumat di Monas dan Patung Kuda yang dihadiri ratusan ribu orang. Rizieq Shihab yang menjadi khatib Jumat menegaskan ayat suci lebih tinggi dari Konstitusi. Presiden Joko Widodo sempat bergabung dalam shalat Jumat itu dan memberikan apresiasi dan berterima kasih karena aksi berlangsung aman, damai dan tertib.[23]

Berdasarkan seluruh uraian dan kronologis tersebut maka jelas sekali dapat disimpulkan bahwa proses untuk penetapan tersangka dan terdakwa atas Basuki TP ini sangat sarat dengan muatan politis dan juga tekanan massa. Hal lain yang perlu dicermati adalah adanya Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VI/2014 yang mengatur bahwa seluruh laporan terhadap calon kepala daerah yang menjadi terlapor saat memasuki tahapan Pilkada, proses hukumnya akan ditangguhkan sampai Pilkada selesai. Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah agar tidak terjadi politisasi atau terjadi kriminalisasi memanfaatkan penegak hukum.[24]

Presiden telah memerintahkan percepatan proses penuntasan kasus Basuki TP, sehingga Kepolisian Republik Indonesia kemudian menindaklanjuti perintah tersebut dan mengeyampingkan Surat Edaran yang sudah dibuat di tahun 2014 untuk memeriksa dan memproses Basuki TP, yang semestinya ditangguhkan hingga Pilkada selesai.

Sedemikian besarnya tekanan massa hingga akhirnya proses hukum berlangsung dan berada dibawah tekanan. Hukum menjadi  tidak berwibawa bahkan ketentuan yang sudah disepakati dan dibuat oleh Kepolisian, dapat diabaikan dan dicabut. Hal ini sangat memprihatinkan dan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum kedepan. Meski hal ini terjadi sebelum memasuki proses persidangan di pengadilan, namun Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan bagian dari Justice System, yang seharusnya juga bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun.

Keprihatinan senada disampaikan oleh Otto Hasibuan, yang mengatakan bahwa:

Meski tidak ada yang salah, percepatan proses hukum kasus ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak biasa. Memang tidak bisa dihindari, nuansa politis dalam kasus Ahok ini sangat kental. Apalagi ini mencuat disela masa kampanye pilkada DKI Jakarta“.[25]

 

C. PUTUSAN PENGADILAN

Setelah berkas penyidikan Basuki TP sebagai tersangka telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, maka pada 1 Desember 2016 berkas kasusnya diserahkan ke Pengadilan Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Dwiarso Budi Santiarto sebagai Hakim Ketua dan Jupriyadi, Abd. Rosyad, Didik Wuryanto, serta I Wayan Wirjana sebagai Hakim Anggota.[26]

Ahok dalam persidangan

Ahok dalam persidangan

Sidang pertama dilaksanakan pada Selasa 13 Desember 2016. Lokasi persidangan awalnya di Gedung Pengadilan Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, namun kemudian pada persidangan berikutnya dipindahkan ke Auditorium Gedung Departemen Pertanian di Jl. RM. Harsono. Aksi massa baik pro maupun kontra diluar ruang sidang mewarnai jalannya persidangan tersebut.

Pada tanggal 20 April 2017, setelah mengalami penundaan pembacaan tuntutan, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutannya yaitu: Menyatakan Basuki TP terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Serta Menjatuhkan pidana terhadap Basuki TP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. [27]

Basuki menjawab tuntutan tersebut dengan membacakan nota pembelaan berjudul “Tetap Melayani Walau difitnah” pada tanggal 25 April 2017. Rangkaian persidangan dilakukan untuk menyidangkan kasus ini. Persidangan berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dengan 23 kali sidang, selama proses persidangan itu Basuki T.P selalu hadir dalam persidangan.[28]

Pada 9 Mei 2017 Majelis Hakim akhirnya membacakan vonis, putusan hakim adalah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Pasal 156 a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan menyatakan Basuki TP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Basuki TP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun memerintahkan Basuki TP langsung ditahan.[29]

Vonis tersebut mengundang pro dan kontra. Tidak sedikit pihak yang kaget dan mempertanyakan keputusan hakim. Todung Mulya Lubis misalnya, melalui akun Twitter-nya berpendapat adanya pandangan bahwa putusan kasus Ahok seperti an overkill” tak keliru sama sekali. Todung Mulya Lubis mengatakan demikian karena sesungguhnya Jaksa tak menuntut Ahok untuk penistaan agama. Majelis Hakim lah yg menyeret Ahok menjadi penista agama. Normalnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada requisitor jaksa, adalah sangat tidak biasa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sendiri. Digunakannya pasal penistaan agama oleh majelis hakim adalah inisiatif majelis hakim untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama.[30]

Pendapat ini ditentang oleh Hotman Paris Hutapea, dalam press release yang disampaikan kepada media massa, dikatakan bahwa terlepas dari substansi perkara, vonis lebih besar/berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sah menurut hukum acara pidana dan hal tersebut bukanlah Overkill.[31]

 

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr terdapat beberapa hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan kontroversi, diantaranya adalah:

1. Putusan majelis hakim yang memerintahkan penahanan Basuki TP

Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena sejak penyidikan oleh Kepolisian, pelimpahan perkara ke Kejaksaan, hingga pemeriksaan persidangan di pengadilan oleh majelis hakim sama sekali tidak dilakukan penahanan terhadap Basuki T.P.

Saat putusan selesai dibacakan Basuki T.P langsung menyatakan mengajukan banding. Dengan demikian status Ahok masih terdakwa karena sudah mengajukan banding sehingga putusan yang dijatuhkan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Jika mengacu pada KUHAP, jelas disebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, status hukum Basuki TP bukanlah seorang narapidana yang tengah menjalani masa hukuman. Penahanan Basuki TP tersebut dilakukan atas dasar kewenangan hakim melakukan penahanan. Penetapan penahanan Basuki TP tertuang dalam isi putusan, dengan mengacu Pasal 21, Pasal 193, dan pasal 197 KUHAP.[32]

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas terdakwa yang dinilai bersalah dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan mengacu pada Pasal 193 KUHAP. Hal demikian sepanjang ketentuan Pasal 21 KUHAP dipenuhi dan terdapat alasan yang cukup untuk itu. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah jika hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.[33]

Disini putusan majelis hakim menimbulkan pertanyaan, apakah majelis hakim memutuskan penahanan karena khawatir Basuki TP akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau-pun mengulangi tindak pidana lagi. Hakim tidak mempertimbangkan itikad baik Basuki T.P selama menjalani 23 kali sidang yang selalu hadir dan bersikap kooperatif.

 

2. Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian satu pihak

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan dapat dibaca pada halaman 587 sampai dengan halaman 616. Dalam pertimbangan tersebut majelis hakim cenderung lebih mempertimbangkan dan mendengar saksi-saksi dari pihak pelapor. Majelis hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) pendapat dari saksi-saksi dari pihak terdakwa (Basuki T.P).

 

3. Tidak mempertimbangkan kinerja Basuki TP untuk umat Muslim

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa Basuki T.P sudah mengetahui dan sudah memahami kalau Surat Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, akan tetapi Basuki T.P tetap menyebut Surat Al Maidah 51 bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”.

Sedangkan dari rekaman video saat Basuki T.P mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, Majelis hakim tidak melihat ada usaha dari Basuki T.P untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibodohi”.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pada saat Basuki T.P mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam.

Majelis hakim kembali tidak mempertimbangkan alasan Basuki T.P yang disampaikan dalam pembelaannya. Bahkan kesaksian saksi ahli terkait motif Basuki TP, rekam jejak kinerja Basuki T.P yang banyak membangun dan membantu umat Muslim sejak menjadi Bupati di Belitung dan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta latar belakang Basuki T.P yang memiliki keluarga angkat dari keluarga Muslim, seluruhnya tidak menjadi pertimbangan majelis hakim.

 

4. Tidak mempertimbangkan alat bukti rekaman pidato alm. Gus Dur

Majelis hakim berpendapat bahwa Basuki TP mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, adalah niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa ucapan yang sama diucapkan oleh alm. Gus Dur dalam kampanye Basuki TP dalam pencalonan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007. Padahal dalam daftar alat bukti terdapat flashdisk yang berisi video pidato Gus Dur saat kampanye tersebut.[34]

Alm. Gus Dur dan Basuki T.P

Alm. Gus Dur dan Basuki T.P

Anehnya kalimat yang sama diucapkan oleh alm. Gus Dur memiliki dampak yang berbeda bagi Basuki TP. Lalu dimana letak kepastian dan persamaan dihadapan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati.

 

5. Hakim mengabaikan unggahan video Buni Yani

Majelis hakim juga menolak pendapat Penuntut Umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buni Yani. Majelis hakim tidak sependapat dengan hal tersebut dengan alasan karena hal itu berada diluar konteks perkara ini. Selain itu dari seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani.

Adanya informasi yang beredar, bahwa video yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan Terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu.

Majelis hakim kembali mengabaikan fakta di masayarakat, bahkan hakim seolah telah mengambil alih peran penyidik. Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan bahwa awal mula keresahan adalah adanya unggahan video Buni Yani. Ironisnya Hakim tidak melihat keresahan sosial/masyarakat dari adanya unggahan video oleh Buni Yani tersebut. Fakta tersebut dapat ditemui dari kronologis rekam jejak pemberitaan berbagai media massa dan juga dari adanya laporan pengaduan terhadap Buni Yani ke pihak Kepolisian. Hakim juga tidak menggali adanya “hubungan” antara para saksi dengan Buni Yani. Seharusnya hal ini menimbulkan pertanyaan akan adanya “conflict of interest”. Hakim seharusnya bisa menggali lebih dalam akan hal ini, bukan justru mengabaikan adanya fakta unggahan video oleh Buni Yani.

 

6. Hakim menganggap kasus ini murni pidana

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang diberi judul “Terkoyaknya Kebhinnekaan”. Majelis hakim berpendapat bahwa kasus Basuki T.P ini adalah murni merupakan kasus pidana. Sehingga apa yang digambarkan oleh Penasihat Hukum seolah-olah Basuki T.P merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan.

Majelis hakim kembali tidak cermat melihat rentetan peristiwa dalam kasus ini. Jika dicermati maka jelas terlihat bahwa sejak video pidato Basuki TP diunggah tanggal 28 September 2016 hingga 6 Oktober 2016, selama 9 hari, sesungguhnya tidak ada gejolak atau masalah apapun di masyarakat. Keresahan di masyarakat muncul ketika tanggal 6 Oktober 2016 Buni Yani mengunggah video pidato yang telah diedit berikut transkripnya (Hal ini juga menjawab persoalan poin 5 sebelumnya).

Majelis hakim berpendapat kasus ini murni kasus pidana, tanpa melihat dan memperhitungkan fakta bahwa situasi di DKI Jakarta sangat panas menjelang Pilkada 2017. Selain itu serangan intimidasi berbau rasis di masyarakat terhadap Basuki T.P dan pendukungnya juga cukup marak. Hal itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan dapat dilihat dengan kasat mata.

Dapat dengan mudah dibuktikan, bahwa jika seseorang mengucapkan kalimat seperti apa yang diucapkan oleh Basuki T.P dan bukan sebagai kapasitasnya sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta, maka dapat dipastikan tidak akan menjadi masalah sebesar ini (bukti nyata adalah alm. Gus Dur). Sehingga jelas bahwa Basuki T.P adalah korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan atau dapat dikatakan diskriminasi SARA.

 

Demikianlah putusan majelis hakim yang menimbulkan kontroversi dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Apapun keputusan hakim memang harus tetap dihormati, namun bukan berarti tanpa kritik. Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka sulit sekali untuk dapat mengatakan bahwa hakim dalam persidangan ini telah menjalankan kewenangannya secara mandiri/ independen dan bebas dari tekanan.

Meski secara teori dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hakim adalah mandiri dalam menjalankan kekuasaannya namun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hal ini dapat dilihat pada kasus ini yang sejak awal sudah sarat sekali dengan muatan politis dan adanya tekanan dari beberapa organisasi masyarakat yang begitu kuat.

Hakim yang seharusnya bisa menggali fakta-fakta dalam persidangan nampak sebatas hanya memutus sesuai dengan tuntutan kelompok masyarakat tertentu. Pertimbangan majelis hakim pun sangat dangkal. Tidak terlihat adanya upaya untuk menggali fakta lebih jauh dan mendalam untuk mewujudkan rasa keadilan.

Terkait dengan putusan hakim, Gustaf Radbruch berpendapat bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung idee das recht, yaitu aspek keadilan (gerechtigkeid), aspek kepastian hukum (rechtssicherkeit) dan aspek kemanfaatan (zweechtmatigkeit).[35] Sayangnya dalam kasus ini nampaknya kualitas putusan tersebut masih jauh dari idee das recht.

Jika saja hakim lebih cermat dan jeli maka hakim dapat dengan baik menjalankan fungsinya untuk lebih aktif menggali kebenaran materiil sesuai dengan sifat peradilan pidana. Berbeda dengan peradilan perdata yang hanya menggali kebenaran formil.

 

D. Mempertanyakan Kemandirian Hakim

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Pada Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”[36]

Meski demikian kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas. Kemandirian tersebut senantiasa didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral. Meskipun hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD (Konstitusi), peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.[37]

Hakim memiliki Kode Etik profesi yang telah mengatur 10 (sepuluh) aturan perilaku hakim, yaitu:[38]

  1. Berperilaku  Adil,
  2. Berperilaku Jujur,
  3. Berperilaku Arif dan Bijaksana,
  4. Bersikap Mandiri,
  5. Berintegritas Tinggi,
  6. Bertanggung Jawab,
  7. Menjunjung Tinggi Harga Diri,
  8. Berdisiplin Tinggi,
  9. Berperilaku Rendah Hati,
  10. Bersikap Profesional.

Dari Kode etik hakim tersebut adalah kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Menilik dari persidangan kasus Basuki T.P maka muncul pertanyaan terkait kemandirian atau independensi hakim dalam kasus ini. Selain telah mengkaji isi putusan majelis hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang banyak menimbulkan pertanyaan dan kontroversi, ada hal lain terkait perilaku hakim yang menangani perkara, yaitu:

 

1. Hakim terindikasi sebagai simpatisan kelompok tertentu

Salah satu hakim anggota yang menangani perkara Basuki TP (inisial “AR”) diketahui dari akun sosmed Facebook miliknya ternyata pernah beberapa kali menyebarkan (share) tulisan-tulisan dari orang-orang (tokoh) yang kontroversial. Tulisan orang-orang tersebut seringkali kontroversial bahkan anti Pancasila dan UUD 1945. Demikian pula akun sosmed milik anak hakim tersebut juga menyebarkan berita-berita yang sama.

Di era yang serba terbuka dan transparan seperti saat ini maka informasi ini dapat dengan cepat beredar luas di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan. Kredibilitas seorang hakim kemudian dipertanyakan karena menyebarkan pemikiran dan tulisan dari orang-orang yang merupakan tokoh dari organisasi massa yang dilarang/ dibubarkan pemerintah karena fahamnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[39]

Sangat disayangkan jika seorang hakim yang seharusnya adalah sosok yang dihormati dan mulia, dalam bekerja juga seharusnya patuh dan setia pada Pancasila dan UUD 1945, namun pada kenyataannya adalah simpatisan ormas anti Pancasila yang dibubarkan pemerintah.

Dalam peristiwa ini ada beberapa pelanggaran terhadap aturan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik yaitu: Pertama, Berperilaku Adil, ada poin yang dilanggar dari aturan berperilaku adil yaitu: “Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.” Kedua, Berintegritas tinggi, dimana Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.”

 

2. Ketua Mahkamah Agung hadir dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik

Meski hal ini tidak terkait langsung dengan peradilan kasus Basuki T.P, namun hal ini lebih memprihatinkan yaitu adanya photo yang memperlihatkan hadirnya Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh politik dalam rangka menyaksikan hitung cepat Pilkada DKI Jakarta disebuah ruangan yang tidak diketahui lokasinya.[40]

Dalam photo tersebut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh lainnya. Ironisnya ikut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Mahkamah Agung. Hadirnya Ketua MA dalam pertemuan tersebut menjadi tanda tanya besar, mengapa dan dalam rangka apa Ketua MA hadir dalam pertemuan itu.

Salah satu aturan perilaku hakim di dalam Kode Etik Hakim adalah berperilaku arif dan bijaksana, dimana salah satunya mengatur bahwa “Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.”

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam photo tersebut tidak-lah tepat, karena pertemuan tersebut bukanlah pertemuan resmi (formal) antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Pertemuan tersebut informal, karena yang hadir lainnya tidak mewakili institusi resmi atau pejabat di institusi negara. Pertemuan tersebut adalah dalam rangka hitung cepat hasil Pilkada putaran ke 2.

Dalam aturan perilaku Kode Etik Hakim terutama berperilaku arif dan bijaksana, diatur pula bahwa: [41]

”Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.”

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam pertemuan tersebut dapat saja menimbulkan persangkaan beralasan bahwa yang bersangkutan mendukung suatu partai politik atau kelompok politik tertentu. Apalagi suasana Pilkada DKI Jakarta 2017 ini yang sangat panas. Seharusnya Ketua MA dapat menempatkan dirinya dengan baik. Apalagi MA sebelumnya sudah disorot dalam kasus pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga penuh kontroversi. [42]

Pertemuan Ketua MA dengan para politisi

Pertemuan Ketua MA dengan para politisi



Catatan Kaki:
[1] Agus Santosa, Hargaku Adalah Nyawaku – Basuki Tjahaja Purnama Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 5-10.
[2] Wikipedia, Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2012. Diakses tanggal 20 Mei 2017.
[3] Nina Susilo-Kompas.com, “Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober” tanggal 7 Oktober 2012. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/07/15200435/Pelantikan.Jokowi -Basuki.15.Oktober. Diakses 20 Mei 2017.
[4] Fabian Januarius Kuwado-Kompas.com, “Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P”, tanggal 14 Maret 2014. http://nasional.kompas.com/read/2014/03/14/1453471/Jokowi. Saya.Siap.Jadi.Capres.dari. PDI-P. Diakses 20 Mei 2017.
[5] Fransiska Ninditya-antaranews.com, “KPU tetapkan Jokowi-JK sebagai presiden-wapres terpilih”, tanggal 22 Juli 2014. http://www.antaranews.com/pemilu/berita/445322/kpu-tetapkan-jokowi-jk-sebagai-presiden-wapres-terpilih. Diakses 20 Mei 2017.
[6] Andylala Waluyo-VOAIndonesia.com, “Presiden Jokowi Lantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta” tanggal 19 November 2014. http://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik -ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html. Diakses 20 Mei 2017.
[7] hp/yf (kompas, detikcom)-DW.com, “DPRD Resmikan Ahok Jadi Gubernur DKI” tanggal 14 November 2011. http://www.dw.com/id/dprd-resmikan-ahok-jadi-gubernur-dki/a-18062177. Diakses 20 Mei 2017.
[8] Yopie/beritajakarta.com , “Djarot Saiful Hidayat Dilantik Sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta” tanggal 17 Desember 2014. http://www.beritajakarta.id/potret/albu/809/Djarot_Saiful_Hidayat_Dilantik_Sebagai_Wakil_Gubernur_Provinsi_DKI_Jakarta. Diakses 20 Mei 2017.
[9] Putri Adityo-Tempo.com, “Survei CSIS, Warga Jakarta Puas atas Kinerja Ahok” tanggal 25 Januari 2016. https://metro.tempo.co/read/news/2016/01/25/231739081/survei-csis-warga-jakarta-puas-atas-kinerja-ahok. Diakses 20 Mei 2017.
[10] David Oliver Purba-Kompas.com, “Survei Poltracking: Mayoritas Warga Jakarta Puas Kinerja Ahok-Djarot” tanggal 15 September 2016. http://megapolitan.kompas.com/ read/2016/09/15/17215661/survei.poltracking.mayoritas.warga.jakarta.puas.kinerja.ahok-djarot. Diakses 20 Mei 2017.
[11] Nibras Nada Nailufar-Kompas.com, “Survei SMRC: 75 Persen Warga DKI Puas dengan Kinerja Ahok” tanggal 20 Oktober 2016. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/ 10/20/20290451/survei.smrc.75.persen.warga.dki.puas.dengan.kinerja.ahok. Diakses 20 Mei 2017.
[12] Dari hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 5-10 Januari 2016 menunjukkan elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih cukup tinggi. Demikian pula hasil survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia  pada 15-20 Maret 2016 menunjukan hasil yang serupa, elektabilitas Ahok tetap tinggi. Lihat: wid/dil/jpnn,CSIS: Ahok Belum Tertandingi”, 25 Januari 2016. http://www.jpnn.com/news/csis-ahok-belum-tertandingi?page=1. Diakses 20 Mei 2017 dan Abdul Aziz – Tirto.id, “Survei: Ahok Masih Tak Tertandingi di Pilkada Jakarta”, 30 Maret 2016. https://tirto.id/survei-ahok-masih-tak-tertandingi-di-pilkada-jakarta-wDp. Diakses 20 Mei 2017.
 [13] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hlm. 588.
[14] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, “Kronologi Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)”, http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/. Diakses 20 Mei 2017. Lihat juga dokumentasi capture Facebook Buni Yani pada Lampiran 1.
[15] Agung Sasongko-Republika.com, “Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos” tanggal 6 Oktober 2016. http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/06/oem6xe313-video-ahok-anda-dibohongi-alquran-surat-almaidah-51-viral-di-medsos. Diakses 20 Mei 2017.
[16] ara/jpnn, “Sebut Warga Dibohongi Alquran, Ahok Besok Dipolisikan” tanggal 6 Oktober 2016. http://www.jpnn.com/news/sebut-warga-dibohongi-alquran-ahok-besok-dipolisikan. Diakses 20 Mei 2017.
[17] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, Op.cit.
[18] Indah Mutiara Kami – detikNews, “MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya”, tanggal 11 Oktober 2017. https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya. Diakses 20 Mei 2017.
[19] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi, Op.cit.
[20] BBC.com, “Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka” tanggal 17 Oktober 2016. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601. Diakses 20 Mei 2017.
[21] Ibid.,
[22] Ibid.,
[23] Ibid.,
[24] Bartanius Dony – detikNews, “Kapolri Tegaskan Laporan Saat Pilkada Tetap Diproses”, tanggal 25 Januari 2017. https://news.detik.com/berita/3405008/kapolri-tegaskan-laporan-saat-pilkada-tetap-diproses. Diakses 20 Mei 2017. Lihat juga: Aulia Bintang Pratama-CNN Indonesia, “Kapolri: Proses Hukum Setiap Calon Kepala Daerah Ditangguhkan”, tanggal 11 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150811123745-12-71364/kapolri-proses-hukum-setiap-calon-kepala-daerah-ditangguhkan/. Diakses 20 Mei 2017.
[25] Angelina Anjar Sawitri-Tempo.com, “Percepatan Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politis” tanggal 5 Desember 2016. https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/05/ 078825386/percepatan-kasus-ahok-dinilai-kental-nuansa-politis. Diakses 20 Mei 2017.
[26] Lihat surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/ PN.JKT.UTR. tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
[27] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 2.
[28] Lalu Rahadian-CNN Indonesia, “Akhir Drama Perkara Penodaan Agama Ahok”, tanggal 9 Mei 2017. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509072746-12-213320/ akhir-drama-perkara-penodaan-agama-ahok/. Diakses 20 Mei 2017.
[29] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 616.
[30] Rendy Adrikni Sadikin-TribunWow.com, ”Todung Sebut Kasus Ahok Overkill, Bukan Jaksa Malah Hakim yang Seret Ahok Jadi Penista Agama”, tanggal 10 Mei 2017. http://wow.tribunnews.com/2017/05/10/todung-sebut-kasus-ahok-overkill-bukan-jaksa-malah-hakim-yang-seret-ahok-jadi-penista-agama?page=1. Diakses 20 Mei 2017
[31] Hotman Paris Hutapea, “Press Release: Hukum Acara Berbeda Dengan Substansi Kasus” (Jakarta: Hotman Paris & Partners Law Firm, 15 Mei 2017) – Lihat Lampiran 3.
[32] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 615.
[33] Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 193 Juncto Ps. 21.
[34] Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Op.cit., hlm. 619
[35] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (UII Press, Yogyakarta, 2005), hal. 86.
[36] Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 24 ayat (1).
[37] Sudikno Mertokusumo, “Pemantapan Sistem Peradilan”, Op.cit.,
[38] Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 5.
[39] Aulia Bintang Pratama dan Aulia Bintang Pratama-CNN Indonesia, “Wiranto: Langkah Hukum Diambil untuk Bubarkan HTI” tanggal 8 Mei 2017, http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20170508140554-20-213154/wiranto-langkah-hukum-diambil-untuk-bubarkan-hti/. Diakses 20 Mei 2017.
[40] Photo pertemuan tokoh-tokoh politik yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.
[41] Keputusan Bersama …, Op.cit., hlm. 13
[42] Lihat makalah Harri Baskoro Adiyanto, “Kewenangan Judicial Review Dan Independensi Mahkamah Agung Dalam Sengketa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum, 2017).
*) Photo-photo dari berbagai sumber.
Logo IBS

Tautan (Link) Daftar Pustaka Tesis

Halaman ini adalah berisi tautan (link) menuju sumber daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun Tesis saya.

Sepanjang daftar pustaka tersebut berupa bahan soft copy atau file PDF yang diperoleh di internet dan terdapat link nya maka akan saya cantumkan disini. Jika daftar pustaka tersebut berupa buku atau bahan pustaka cetak (hard copy) maka tidak dapat saya cantumkan link nya.

 

Tanggal update: 22 Juli 2016

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Abdallah, Abed Al-Nasser dan Mostafa Kamal Hassan. 2014. The Determinants of Corporate Risk Disclosure in the Gulf Cooperative Council (GCC) Countries. Paper dipresentasikan pada: the BAFA 2014 Annual Conference, London School of Economics and Political Science, UK, April 14-16, 2014. Inggris.
  2. Abeysekera, Indra. 2010. The Influence of Board Size on Intellectual Capital Disclosure by Kenyan Listed Firms. Journal of Intellectual Capital 11 (4) hlm.504-518. (PDF)
  3. Adamu, Musa Uba. 2013. The Need for Corporate Risk Disclosure in the Nigerian Listed Companies Annual Reports. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Vol I Issue 6. (PDF)
  4. Adamu, Musa Uba. 2013. Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of Listed Companies in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting Vol. 4 No. 16. (PDF)
  5. Ahmed, Anwer S, Anne Beatty dan Bruce Bettinghaus. 1999. Evidence on the Efficacy of Market Risk Disclosures by Commercial Banks. (PDF)
  6. Akhtaruddin, Mohamed, Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain dan Lee Yao. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. JAMAR Vol. 7 – Number 1 – 2009. (PDF)
  7. Algifari. 2000. Analisis Regresi, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta. (BUKU TEKS)
  8. Al-Janadi, Yaseen., Rashidah Abdul Rahman dan Normah Haj Omar.2013. Corporate Governance Mechanism and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia. Research Journal of Finance and Accounting Vol. 4 No. 4, 2013. (PDF)
  9. Ali, Mazurina Mohd dan Dennis Taylor. 2014. Corporate Risk Disclosure in Malaysia: The Influence of Predispositions of Chief Executive Officers and Chairs of Audit Committee. Research Journal of Finance and Accounting Vol. 5 No. 2, 2014. (PDF)
  10. Ali, Mazurina Mohd dan Dennis Taylor. 2014. Content Analysis of Corporate Risk Disclosure in Malaysia. 4th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2014). (PDF)
  11. Al-Moataz, Ehsan dan Khaled Hussainey. 2012. Determinant of Corporate Governance Disclosure in Saudi Companies. Journal of Economics and Management. (PDF)
  12. Al-Shammari, Bader. 2014. An Investigation of the Impact of Corporate Governance Mechanisms on Level of Corporate Risk Disclosure: Evidence from Kuwait. International Journal of Business and Social Research (IJBSR). (PDF)
  13. Al-Shammari, Bader. 2014. Kuwait Corporate Characteristics and Level of Risk Disclosure: A Content Analysis Approach. Journal of Contemporary Issues in Business Research Vol 3, Issue No. 3, 2014. (PDF)
  14. Amran, Azlan, M.S. Ishak,A.H. Zulkafli dan M. Nejati. 2010. Board Structure and Extent of Corporate Governance Statement. International Journal Managerial and Financial Accounting Vol. 2 No. 4, 2010. (PDF)
  15. Amran, Azlan, Abdul Manaf Rosli Bindan Bin Che Haat Mohd Hassan. 2009. Risk reporting an exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. Managerial Auditing Journal Vol. 24, No. 1, 2009. (PDF)
  16. Andres, Pablo de dan Eleuterio Vallelado. 2008. Corporate Governance in Banking: The Role of the Board of Directors. Journal of Banking & Finance 32 (2008). (PDF)
  17. Arifin.(2005). Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. (PDF)
  18. Bank for International Settlements. 2012. 2012 Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel, Switzerland, Bank for International Settlements. (PDF)
  19. Barth, James R., Gerard Caprio Jr., dan Ross Levine. 2012. Bank Regulation and Supervision: what works best?. Journal of Financial Intermediation 13 (2004) hlm.205-248. (PDF)
  20. Barth, James R., Jie Gan dan Daniel E. Nolle. 2004. Global Banking Regulation & Supervision: What Are the Issues and What Are the Practices? (with Barth and Nolle), in “Focus on Financial Institutions and Services,” Nova Science Publisher. (PDF)
  21. Botosan, Christine A. 1997. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital American Accounting Association. The Accounting Review Vol. 72, No. 3 (Jul 1997). (PDF)
  22. Cooper, Donal R dan Pamela S. Schindler. 2011. Business Research Methods. Singapore: McGrawHill. (BUKU TEKS)
  23. Damak-Ayadi, Salma dan Yvon Pesqueux. 2005. Stakeholder Theory in Perspective. Corporate Governance, Wiley-Blackwell, 2005, 5 (2), hlm.5-21. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00154129. (PDF)
  24. Daniri, Mas Achmad. 2014. Lead By GCG. Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia. (BUKU TEKS)
  25. Davis, E. Philip dan Ugochi Obasi. 2009. The Effectiveness of Banking Supervision. London: Brunel University Department of Economics and Finance. (PDF)
  26. Donaldson, Thomas dan Lee E. Preston. 1995. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1 (Jan 1995), hlm. 65-91 http://www.jstor.org/stable/258887. (PDF)
  27. Elzahar, Hany dan Khaled Hussainey. 2012. Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Reports. The Journal of Risk Finance 02/2012; 13(2):133-147. (PDF)
  28. Fontaine, Charles, Antoine Haarman dan Stefan Schmid. 2006. The Stakeholder Theory. (PDF)
  29. Freeman, R. Edward and John McVea. 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business School Working Paper No. 01-02. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=263511 or http://dx.doi.org/ 10.2139/ ssrn.263511. (PDF)
  30. Ghozali, Imam. 2007. Manajemen Risiko Perbankan – Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (BUKU TEKS)
  31. Ghozali, Imam. 2014. Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (BUKU TEKS)
  32. Gitman, Lawrence J. dan Chad J. Zutter. 2012. Principles of Managerial Finance 13th ed. Boston: The Prentice Hall series in finance. (BUKU TEKS)
  33. Gregory, Holly J. 2001. International Comparison of Corporate Governance Guidelines And Codes Of Best Practice Investor Viewpoints. New York: Weil, Gotshal & Manges LLP – Egon Zehnder. (PDF)
  34. Group of Thirty. 2008. The structure of Financial Supervision: Approaches and Challenges in a Global Marketplace. Washington: The Group of Thirty. (PDF)
  35. Gujarati, Damodar. 2008. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Penerbit Erlangga. (BUKU TEKS)
  36. Hassan, Mostafa Kamal. 2013. Corporate Governance Characteristics and Voluntary Disclosure: The Case of UAE Listed Corporations. Bangkok: The 2013 IBEA, International Conference on Business, Economics, and Accounting 20 – 23 March 2013. (PDF)
  37. Helbok, Gunther dan Christian Wagner. 2006. Determinants of Operational Risk Reporting in the Banking Industry. (PDF)
  38. Ho, Simon S.M. dan Kar Shun Wong.2001. A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation 10 (2001) hlm.139-156. (PDF)
  39. Horring, Dirk dan Helmut Grundl. 2011. Investigating Risk Disclosure Practices in the European Insurance Industry. (PDF)
  40. Hossain, Mohammed. 2008. The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. European Journal of Scientific Research Vol. 23 no. 4 (2008), hlm.660-681. (PDF)
  41. Htay, Sheila Nu Nu, Ridzwana Mohd Said dan Syed Ahmed Salman. 2013. Impact of Corporate Governance on Disclosure Quality: empirical Evidence from Listed Banks in Malaysia. International Journal of Economics and Management 7 (2): hlm. 242-279. (PDF)
  42. Huang, Rocco. 2006. Bank Disclosure Index: Global Assessment of Bank Disclosure Practices.Washington: World Bank. (PDF)
  43. Idroes, Ferry. N. 2011. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. (BUKU TEKS)
  44. Idroes, Ferry. N dan Sugiarto. 2006. Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. (BUKU TEKS)
  45. Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, hlm.305-360. (PDF)
  46. Juhmani, Omar. 2013. Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Bahrain. International Journal of Accounting and Financial Reporting Vol. 3, No. 2. (PDF)
  47. Krivoy, Ruth de. 2000. Reforming Bank Supervision In Developing Countries. Conference Series 44 Building an Infrastructure for Financial Stability. Boston: the Federal Reserve Bank of Boston. (PDF)
  48. Linsley, Philip M dan Philip J. Shrives. 2006. Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. The British Accounting Review 38 (2006) hlm.387–404. (PDF)
  49. MacDonald, S.Scott dan Timothy W. Koch. 2006. Management of Banking. Singapore: South-Western, Cengage Learning. (BUKU TEKS)
  50. Mallin, Chris., Andy Mullineux dan Clas Wihlborg. 2004. The Financial Sector and Corporate Governance – Lessons from the UK. Center for Law, Economics, and Financial Institutions on Copenhagen Business School (CBS), LEFIC Working Paper 2004-6. (PDF)
  51. Masciandaro, Donato., Maria J. Nieto, dan Henriette Prast. 2007. Financial Governance of Banking Supervision. Documentos de Trabajo No. 0725. Madrid: Banco De Espana. (PDF)
  52. Oorschot, Laura Van. 2009. Risk reporting: An Analysis of the German Banking Industry. Erasmus University Rotterdam, School of Economics, Master Accounting, Auditing and Control. (PDF)
  53. Pyle, David H. 1997. Bank Risk Management: Theory. Research Program in Finance – Working Paper RPF-272. Conference on Risk Management and Deregulation in Banking, Jerusalem, May 17-19, 1997. (PDF)
  54. Saunder, Anthony dan Marcia Millon Cornett. 2011. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 7ed. Singapore: McGrawHill International. (BUKU TEKS)
  55. Suhardjanto, Djoko., Aryane Dewi, Erna Rahmawati dan Firazonia M. 2012. Peran Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure pada Perbankan Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 9/No. 1/November 2012. (PDF)
  56. Suhardjanto, Djoko dan Aryane Dewi. 2011. Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 1 Januari 2011, hlm 105-108. (PDF)
  57. Umar, Husein. 2000. Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers. (BUKU TEKS)
  58. Umar, Husein. 2011. Research Methods in Finance and Banking. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (BUKU TEKS)
  59. Walsh, J.P. dan J.K. Seward. 1990. On the Efficiency of Internal and External of Corporate Control Mechanisms. Academy of Management Review 1990 Vol. 15 No. 3. Hlm: 421–458. (PDF)
  60. Zadeh, Farahnaz Orojali dan Alireza Eskandari. 2012. Firm Size As Company’s Characteristic and Level of Risk Disclosure: Review on Theories and Literatures. International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 1. (PDF)
  61. Zadeh, Farahnaz Orojali dan Alireza Eskandari. 2012. Looking Forward to Financial Risk Disclosure Practices by Malaysian Firms. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6 (8). (PDF)

 

Peraturan/Ketentuan:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. (PDF)
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. (PDF)
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (PDF)
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (PDF)
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. (PDF)
  6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. (PDF)
  7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/31/DPNP perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. (PDF)
  8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan LaporanTahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. (PDF)
  9. Keputusan Bapepam LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
  10. Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO).

 

 

Jika terdapat link yang rusak atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya di :
hbaskoro (at) harribaskoro (dot) com , atau
hbaskoro (at) yahoo (dot) com

 

 

 

Logo IBS

Jurnal: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure) Pada Industri Perbankan Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN RISIKO PERUSAHAAN
(CORPORATE RISK DISCLOSURE) PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Oleh: Harri Baskoro Adiyanto

ABSTRACT

This research wants to examine the effects of Bank Size (CSIZE), Profitability (PROFIT), Public Shares Ownership (ISSUE), Total Number of the Board of Commissioner (BSIZE), Total Meeting of the Board of Commissioner (RPTDEKOM), and Member of Commissioner with background from Banking Supervisory Institution (BIDEKOM) to Corporate Risk Disclosure.

The sampling technique used in this research is purposive sampling, with certain criteria are: (1) Banking which already go public and listed on Bank of Indonesia and Indonesia Stock Exchange (IDX) (2) Bank that had published their annual report in 2012 and 2013 on their website and IDX website (www.idx.co.id), which data are complete and relevant with the research.

The result of this research shows that the data has fulfilled the classical assumption, such as: there is no multicollinearity and distributed normally. From the regression analysis, found that partially Bank Size, Profitability and Member of Commissioner with Background from Banking Supervisory Institution variable, are significant to Corporate Risk Disclosure, while Public
Share Ownership, Total Number of the Board of Commissioner and Total Meeting of the Board of Commissioner are not significant to Corporate Risk Disclosure. From the research also found that those six variables Bank Size, Profitability, Public Share Ownership, Total Number of the Board of Commissioner, Total Meeting of the Board of Commissioner and Member of
Commissioner with Background from Banking Supervisory Institution variable simultaneously has influence to Corporate Risk Disclosure.

Key Words: Risk Disclosure, Good Corporate Governance, Risk Management, Agency Theory, Stakeholder Theory, Annual Report, and Banking Supervision.

 

Untuk membaca Jurnal dalam format PDF silahkan klik JURNAL

———————————————————————————————————————————————————–

PENDAHULUAN

Pengungkapan risiko perusahaan menjadi perhatian penting bagi masyarakat khususnya bagi para investor. Hal ini dapat dipahami mengingat informasi tersebut dibutuhkan para investor sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan yang cermat dan tepat dalam melakukan investasi. Oleh sebab itu, pengungkapan informasi risiko oleh suatu perusahaan harus dilakukan secara berimbang, artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko perusahaan.

Praktek pengungkapan informasi dalam industri perbankan di Indonesia sesungguhnya belum cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 2006 yang berjudul “Bank Disclosure Index: Global Assessment of Bank Disclosure Practices”. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung komposit indeks dari pengungkapan perbankan di 180 negara sejak tahun 1994. Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan atas pengungkapan informasi perbankan dikaitkan dengan asset, liabilities, funding, incomes dan profil risiko.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui posisi Indonesia berada pada ranking 55 dari 177 negara di dunia yang diteliti oleh Bank Dunia. Posisi ini jelas jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Hongkong yang berada di ranking nomor 1, Bahrain di posisi 6, Qatar di posisi 8, Jepang di posisi 12, UAE di posisi 18 dan India posisi 32. Bahkan di tingkat negara Asia Tenggara Indonesia tertinggal oleh Thailand yang berada diposisi 29, kemudian Malaysia di posisi 44 diikuti Singapura di posisi 45 dan Filipina di posisi 48. Dibandingkan negara di Asia Tenggara Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam dan Laos.

Hasil penelitian tersebut diatas mendorong dilakukannya penelitian terhadap praktek pengungkapan risiko pada perbankan di Indonesia, ditambah dengan alasan lainnya bahwa bank dalam menjalankan aktivitas operasinya lebih banyak berhubungan dengan risiko jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan hasil beberapa penelitian terdahulu maka judul penelitian ini adalah: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure) Pada Industri Perbankan Indonesia”.

Beberapa penelitian terkait dengan pengungkapan risiko perusahaan (Corporate Risk Disclosure) sebagaimana telah disampaikan sebelumnya telah banyak dilakukan. Menurut hasil penelitian Hossain (2008) yang meneliti tentang “The Extent of Disclosurein Annual Reports of Banking Companies: The Case of India”, menunjukkan bahwa ukuran bank, profitabilitas, komposisi dewan komisaris dan disiplin pasar memiliki pengaruh/hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan (disclosure). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Elzahar dan Hussainey (2012), yang meneliti tentang “Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Reports”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tipe industri memiliki hubungan dengan tingkat CRD. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut maka hasil penelitian Juhmani (2013), Abdallah dan Hassan (2014), Al-Shammari (2014) dan Linsley dan Shrives (2006) menunjukan hal yang sama bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan CRD.

Merujuk kepada uraian latar belakang sebagaimana tersebut diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

  • Mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko perusahaan pada industri perbankan di Indonesia.
  • Mengukur tingkat pengungkapan risiko perusahaan pada industri perbankan di Indonesia.
  • Mengukur pengaruh ukuran bank, profitabilitas, jumlah kepemilikan saham publik, jumlah anggota komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan adanya komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan (Corporate Risk Disclosure) pada industri Perbankan Indonesia.

 

KAJIAN TEORI

Teori Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992. Saat itu Cadbury Committee di Inggris menerbitkan laporan yang berjudul “The Financial Aspects of Corporate Governance” atau lebih dikenal dengan dengan Cadbury Report. Sejak saat itu maka Cadbury Report tersebut menjadi dasar dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan/GCG di Inggris bahkan hingga ke berbagai negara.

Tata Kelola Perusahaan didefinisikan oleh Sir Adrian Cadbury (Mallin 2004, 3) sebagai: “the whole system of controls, both financial and otherwise, by which a company is directed and controlled.” Sedangkan the OECD tahun 1999 mendefinisikan sebagai:

“a set of relationships between a company’s board, its shareholders and other stakeholders. It also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives, and monitoring performance are determined.”

Daniri (2014, 21) mendefinisikan GCG sebagai suatu pola hubungan (struktur), sistem dan proses yang mengarahkan organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS) memberikan nilai tambah kepada perusahaan secara berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

 

Teori Pengungkapan Risiko (Risk Disclosure)

Pengungkapan (disclosure) merupakan penyebaran informasi yang material kepada masyarakat yang mana isinya berupa evaluasi dari kegiatan usaha sebuah perusahaan dalam hal ini yaitu bank. Menurut Idroes (2011, 234) Pilar 3 Basel II menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank.

Pengungkapan risiko penting karena membantu stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami profil risiko dan bagaimana manajemen mengelola risiko.Pengungkapan risiko juga bermanfaat untuk memonitor risiko dan mendeteksi potensi masalah sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal agar masalah tersebut tidak terjadi (Linsley dan Shrives 2006, 388).

 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian ini mengukur pengaruh ukuran bank, profitabilitas, jumlah kepemilikan saham publik, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan. Adapun Hipotesis yang dikembangkan adalah:

H1: Ukuran Bank memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko) pada industri Perbankan Indonesia.

H2: Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko) pada industri Perbankan Indonesia.

H3: Kepemilikan saham publik memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko) pada industri Perbankan Indonesia.

H4: Jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko).

H5: Jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko).

H6: Komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan memiliki pengaruh terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko).

H7: Ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham publik, jumlah anggota komisaris,jumlah rapat dewan komisaris dan komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan, berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan (CorporateRisk Disclosure) pada industri Perbankan Indonesia.

 

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional telah go public (terbuka) di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, serta telah menerbitkan Annual Report pada tahun 2012 dan 2013. Jumlah bank umum di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia hingga Desember 2014 adalah 120 Bank, terdiri dari 109 bank umum konvensional dan 11 Bank Syariah. Dari 109 bank umum konvensional tersebut tercatat 39 bank telah go public dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan bagaimana arah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

RDS = α + β1CSIZE + β2PROFIT + β3ISSUE + β4BSIZE + β5RPTDEKOM + β6BIDEKOM

Dimana:

RDS                   = Risk Disclosure Score
CSIZE               = Ukuran Bank
PROFIT           = Profitabilitas
ISSUE               = Jumlah Kepemilikan Saham Publik
BSIZE                = Jumlah anggota Komisaris
RPTDEKOM  = Jumlah Rapat Dewan Komisaris
BIDEKOM       = Adanya komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari  otoritas pengawas perbankan
α                           = Konstanta
β1, β2, β3, β4, β5, β6 = Koefisien Regresi

 

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Analisis Deskriptif

Tabel 1

Tabel 1

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas , dapat kita lihat untuk nilai minimum variabel ukuran bank yaitu senilai 1048,15 dan nilai maksimum 733099,766 dan nilai rata-rata nya yaitu sebesar 105400,2 dengan standar deviasi sebesar 170083,313. Nilai minimum untuk variabel profitabilitas yaitu senilai -0,01 dan nilai maksimum 0,05 dan nilai rata-rata nya yaitu sebesar 0,02 dengan standar deviasi sebesar 0,013. Nilai minimum untuk variabel jumlah kepemilikan saham publik yaitu senilai 0,00 dan nilai maksimum 0,51 dan nilai rata-rata nya yaitu sebesar 0,22 dengan standar deviasi sebesar 0,160. Nilai minimum untuk variabel jumlah anggota dewan komisaris yaitu senilai 2 dan nilai maksimum 9 dan nilai rata-rata nya yaitu sebesar 4,98 dengan standar deviasi sebesar 1,807. Nilai minimum untuk variabel jumlah rapat dewan komisaris yaitu senilai 4 dan nilai maksimum 79 dan nilai rata-rata nya yaitu sebesar 17,77 dengan standar deviasi sebesar 16,963. Nilai minimum untuk variabel adanya komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan yaitu senilai 0,00 dan nilai maksimum 1 dan nilai rata-rata nya yaitu sebesar 0,23 dengan standar deviasi sebesar 0,427. Nilai minimum untuk variabel RDS yaitu senilai 23,53 dan nilai maksimum 100 dan nilai rata-rata nya yaitu sebesar 80,79 dengan standar deviasi sebesar 17,883.

 

Tabel 2 Hasil Penelitian

Tabel 2

Tabel 2

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

Untuk variabel Ukuran Bank (CSIZE) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,164. Karena t hitung (2,164) > t tabel (1,99) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Bank (CSIZE) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan.
Untuk variabel Profitabilitas (PROFIT) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,316. Karena t hitung (2,316) > t tabel (1,99) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas (PROFIT) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan.
Untuk variabel Jumlah Kepemilikan Saham (ISSUE) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,410. Karena t hitung (1,410) < t tabel (1,99) maka Ho diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Jumlah Kepemilikan Saham (ISSUE) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan.
Untuk variabel Jumlah Anggota Komisaris (BSIZE) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,145. Karena t hitung (1,145) < t tabel (1,99) maka Ho diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Jumlah Anggota Komisaris (BSIZE) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan.
Untuk variabel Jumlah Rapat dewan komisaris (RPTDEKOM) diperoleh nilai t hitung sebesar 1, 783. Karena t hitung (1,783) < t tabel (1,99) maka Ho diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris (RPTDEKOM) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan.
Untuk variabel adanya komisaris berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan (BIDEKOM) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,159. Karena t hitung (2,159) > t tabel (1,99) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Latar belakang Komisaris (BIDEKOM) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan.

 

Tabel 3 Koefisien Determinasi

Tabel 3

Tabel 3

Berdasarkan hasil output software SPSS di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,592. Koefisien determinasi yang telah disesuaikan sebesar 28,5% menunjukkan bahwa kontribusi ukuran bank, profitabilitas, jumlah kepemilikan saham publik, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan adanya komisaris yang berlatar belakang pensiunan pengawas perbankan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan sebesar 28,5% sedangkan sisanya sebesar 71,5% merupakan kontribusi variabel lain.

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Dari 6 (enam) variabel independen yaitu ukuran bank, profitabilitas, jumlah kepemilikan saham publik, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan adanya komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan, yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan (Corporate Risk Disclosure) pada industri Perbankan, ternyata terdapat 3 (tiga) variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan (Corporate Risk Disclosure). Ketiga variabel tersebut adalah:

  • Ukuran bank, dimana dalam penelitian ini disimpulkan bagi bank konvensional yang telah Tbk semakin besar total aset yang dimiliki maka akan semakin baik skor tingkat pengungkapan risikonya kepada publik. Hal ini disebabkan karena bank selain ingin menunjukkan kinerjanya kepada publik juga perlu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola risiko.
  • Profitabilitas dalam penelitian ini menunjukkan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko). Berdasarkan data empiris yang ada dan dari hasil penelitian yang diperoleh, ini menunjukkan bahwa naik dan turunnya profitabilitas perusahaan mempengaruhi tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko). Namun demikian nilai koefiesien regresi yang negatif, perlu kiranya diteliti lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya, hal ini diduga terjadi karena penelitian ini dilakukan hanya 2 (dua) periode saja yaitu 2012 dan 2013.
  • Komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan adalah variabel independen baru yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. Pengawasan atau pengendalian internal oleh bank adalah penting. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut harus ditunjang dengan personalia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam hal pengawasan, utamanya pada level Komisaris atau Direksi. Hal tersebut untuk membantu bank guna mewujudkan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Sejalan dengan hal tersebut maka personalia yang pernah bekerja di lembaga pengawasan seperti bank sentral memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam pengawasan perbankan yang kemudian dapat diimplementasikan dalam proses pengendalian internal sebuah bank. Hasil penelitian ini mendukung teori tersebut dimana komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat risk disclosure (pengungkapan risiko) sebuah bank.

2. Dari hasil uji t dengan melihat nilai signifikansi maka dapat disimpulkan bahwa yang paling berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan (Corporate Risk Disclosure) adalah variabel profitabilitas dengan nilai signifikansi t sebesar 0,024 dan variabel independen yang paling tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan (Corporate Risk Disclosure) adalah jumlah anggota dewan komisaris dengan nilai signifikansi t sebesar 0,257.

Dari hasil uji F, terbukti bahwa nilai signifikansi F yaitu 0.000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 0,05. Dengan demikian maka seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan (Corporate Risk Disclosure) sebagai variabel dependen.

Implikasi

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko adalah ukuran bank, profitabilitas dan adanya komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan. Oleh sebab itu bagi otoritas pengawas perbankan dan pasar modal maka ketiga faktor tersebut perlu diperhatikan dan dicermati, mengingat hal tersebut ternyata berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Sehingga kebijakan pengawasan dan pengendalian bank dapat diselaraskan dengan hal tersebut.

Sedangkan bagi manajemen perbankan ketiga faktor tersebut harus dipertimbangkan mengingat bank-bank yang memiliki aset dan profitabilitas besar serta adanya komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko bank.

Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko adalah jumlah kepemilikan saham, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Dengan demikian jumlah ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Namun demikian, variabel tersebut tetap perlu menjadi perhatian karena secara simultan variabel independen tersebut satu sama lain saling mempengaruhi terhadap tingkat pengungkapan risiko.

—————————————————————————————————————————————————

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, Abed Al-Nasser dan Mostafa Kamal Hassan. 2014. The Determinants of Corporate Risk Disclosure in the Gulf Cooperative Council (GCC) Countries. Paper dipresentasikan pada: the BAFA 2014 Annual Conference, London School of Economics and Political Science, UK, April 14-16, 2014. Inggris.

Abeysekera, Indra. 2010. The Influence of Board Size on Intellectual Capital Disclosure by Kenyan Listed Firms. Journal of Intellectual Capital 11 (4) hlm.504-518.

Adamu, Musa Uba. 2013. The Need for Corporate Risk Disclosure in the Nigerian Listed Companies Annual Reports. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Vol I Issue 6.

Adamu, Musa Uba. 2013. Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of Listed Companies in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting Vol. 4 No. 16.

Ahmed, Anwer S, Anne Beatty dan Bruce Bettinghaus. 1999. Evidence on the Efficacy of Market Risk Disclosures by Commercial Banks.

Akhtaruddin, Mohamed, Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain dan Lee Yao. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. JAMAR Vol. 7 – Number 1 – 2009.

Algifari. 2000. Analisis Regresi, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.

Al-Janadi, Yaseen., Rashidah Abdul Rahman dan Normah Haj Omar.2013. Corporate Governance Mechanism and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia. Research Journal of Finance and Accounting Vol. 4 No. 4, 2013.

Ali, Mazurina Mohd dan Dennis Taylor. 2014. Corporate Risk Disclosure in Malaysia: The Influence of Predispositions of Chief Executive Officers and Chairs of Audit Committee. Research Journal of Finance and Accounting Vol. 5 No. 2, 2014.

Ali, Mazurina Mohd dan Dennis Taylor. 2014. Content Analysis of Corporate Risk Disclosure in Malaysia. 4th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2014).

Al-Moataz, Ehsan dan Khaled Hussainey. 2012. Determinant of Corporate Governance Disclosure in Saudi Companies. Journal of Economics and Management.

Al-Shammari, Bader. 2014. An Investigation of the Impact of Corporate Governance Mechanisms on Level of Corporate Risk Disclosure: Evidence from Kuwait. International Journal of Business and Social Research (IJBSR).

Al-Shammari, Bader. 2014. Kuwait Corporate Characteristics and Level of Risk Disclosure: A Content Analysis Approach. Journal of Contemporary Issues in Business Research Vol 3, Issue No. 3, 2014.

Amran, Azlan, M.S. Ishak,A.H. Zulkafli dan M. Nejati. 2010. Board Structure and Extent of Corporate Governance Statement. International Journal Managerial and Financial Accounting Vol. 2 No. 4, 2010.

Amran, Azlan, Abdul Manaf Rosli Bindan Bin Che Haat Mohd Hassan. 2009. Risk reporting an exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. Managerial Auditing Journal Vol. 24, No. 1, 2009.

Andres, Pablo de dan Eleuterio Vallelado. 2008. Corporate Governance in Banking: The Role of the Board of Directors. Journal of Banking & Finance 32 (2008).

Arifin.(2005). Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Bank for International Settlements. 2012. 2012 Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel, Switzerland, Bank for International Settlements.

Barth, James R., Gerard Caprio Jr., dan Ross Levine. 2012. Bank Regulation and Supervision: what works best?. Journal of Financial Intermediation 13 (2004) hlm.205-248.

Barth, James R., Jie Gan dan Daniel E. Nolle. 2004. Global Banking Regulation & Supervision: What Are the Issues and What Are the Practices? (with Barth and Nolle), in “Focus on Financial Institutions and Services,” Nova Science Publisher. http://www.bm.ust.hk/~jgan/papers/BARTHnolle%20gan_bood.pdf.

Botosan, Christine A. 1997. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital American Accounting Association. The Accounting Review Vol. 72, No. 3 (Jul 1997).

Cooper, Donal R dan Pamela S. Schindler. 2011. Business Research Methods. Singapore: McGrawHill.

Damak-Ayadi, Salma dan Yvon Pesqueux. 2005. Stakeholder Theory in Perspective. Corporate Governance, Wiley-Blackwell, 2005, 5 (2), hlm.5-21. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00154129.

Daniri, Mas Achmad. 2014. Lead By GCG. Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia.

Davis, E. Philip dan Ugochi Obasi. 2009. The Effectiveness of Banking Supervision. London: Brunel University Department of Economics and Finance.

Donaldson, Thomas dan Lee E. Preston. 1995. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1 (Jan 1995), hlm. 65-91 http://www.jstor.org/stable/258887.

Elzahar, Hany dan Khaled Hussainey. 2012. Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Reports. The Journal of Risk Finance 02/2012; 13(2):133-147.

Fontaine, Charles, Antoine Haarman dan Stefan Schmid. 2006. The Stakeholder Theory.

Freeman, R. Edward and John McVea. 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business School Working Paper No. 01-02. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=263511 or http://dx.doi.org/ 10.2139/ ssrn.263511.

Ghozali, Imam. 2007. Manajemen Risiko Perbankan – Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2014. Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gitman, Lawrence J. dan Chad J. Zutter. 2012. Principles of Managerial Finance 13th ed. Boston: The Prentice Hall series in finance.

Gregory, Holly J. 2001. International Comparison of Corporate Governance Guidelines And Codes Of Best Practice Investor Viewpoints. New York: Weil, Gotshal & Manges LLP – Egon Zehnder.

Group of Thirty. 2008. The structure of Financial Supervision: Approaches and Challenges in a Global Marketplace. Washington: The Group of Thirty.

Gujarati, Damodar. 2008. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hassan, Mostafa Kamal. 2013. Corporate Governance Characteristics and Voluntary Disclosure: The Case of UAE Listed Corporations. Bangkok: The 2013 IBEA, International Conference on Business, Economics, and Accounting 20 – 23 March 2013.

Helbok, Gunther dan Christian Wagner. 2006. Determinants of Operational Risk Reporting in the Banking Industry.

Ho, Simon S.M. dan Kar Shun Wong.2001. A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation 10 (2001) hlm.139-156.

Horring, Dirk dan Helmut Grundl. 2011. Investigating Risk Disclosure Practices in the European Insurance Industry.

Hossain, Mohammed. 2008. The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. European Journal of Scientific Research Vol. 23 no. 4 (2008), hlm.660-681.

Htay, Sheila Nu Nu, Ridzwana Mohd Said dan Syed Ahmed Salman. 2013. Impact of Corporate Governance on Disclosure Quality: empirical Evidence from Listed Banks in Malaysia. International Journal of Economics and Management 7 (2): hlm. 242-279.

Huang, Rocco. 2006. Bank Disclosure Index: Global Assessment of Bank Disclosure Practices.Washington: World Bank.

Idroes, Ferry. N. 2011. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Idroes, Ferry. N dan Sugiarto. 2006. Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, hlm.305-360.

Juhmani, Omar. 2013. Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Bahrain. International Journal of Accounting and Financial Reporting Vol. 3, No. 2.

Krivoy, Ruth de. 2000. Reforming Bank Supervision In Developing Countries. Conference Series 44 Building an Infrastructure for Financial Stability. Boston: the Federal Reserve Bank of Boston.

Linsley, Philip M dan Philip J. Shrives. 2006. Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. The British Accounting Review 38 (2006) hlm.387–404.

MacDonald, S.Scott dan Timothy W. Koch. 2006. Management of Banking. Singapore: South-Western, Cengage Learning.

Mallin, Chris., Andy Mullineux dan Clas Wihlborg. 2004. The Financial Sector and Corporate Governance – Lessons from the UK. Center for Law, Economics, and Financial Institutions on Copenhagen Business School (CBS), LEFIC Working Paper 2004-6.

Masciandaro, Donato., Maria J. Nieto, dan Henriette Prast. 2007. Financial Governance of Banking Supervision. Documentos de Trabajo No. 0725. Madrid: Banco De Espana.

Oorschot, Laura Van. 2009. Risk reporting: An Analysis of the German Banking Industry. Erasmus University Rotterdam, School of Economics, Master Accounting, Auditing and Control.

Pyle, David H. 1997. Bank Risk Management: Theory. Research Program in Finance – Working Paper RPF-272. Conference on Risk Management and Deregulation in Banking, Jerusalem, May 17-19, 1997.

Saunder, Anthony dan Marcia Millon Cornett. 2011. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 7ed. Singapore: McGrawHill International.

Suhardjanto, Djoko., Aryane Dewi, Erna Rahmawati dan Firazonia M. 2012. Peran Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure pada Perbankan Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 9/No. 1/November 2012.

Suhardjanto, Djoko dan Aryane Dewi. 2011. Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 1 Januari 2011, hlm 105-108.

Umar, Husein. 2000. Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar, Husein. 2011. Research Methods in Finance and Banking. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Walsh, J.P. dan J.K. Seward. 1990. On the Efficiency of Internal and External of Corporate Control Mechanisms. Academy of Management Review 1990 Vol. 15 No. 3. Hlm: 421–458.

Zadeh, Farahnaz Orojali dan Alireza Eskandari. 2012. Firm Size As Company’s Characteristic and Level of Risk Disclosure: Review on Theories and Literatures. International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 1.

Zadeh, Farahnaz Orojali dan Alireza Eskandari. 2012. Looking Forward to Financial Risk Disclosure Practices by Malaysian Firms. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6 (8).

 

 

 

 

Logo IBS

Tesis: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure) Pada Industri Perbankan Indonesia”

Ini adalah Tesis saya yang berjudul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure) Pada Industri Perbankan Indonesia”. Tesis ini disidangkan pada tanggal 18 Maret 2015 dihadapan 3 (tiga) penguji sidang di STIE Indonesia Banking School (IBS). Saya berhasil mendapatkan nilai “A” dalam sidang tesis ini.

Saat ini saya sedang melakukan riset lanjutan untuk mengembangkan Tesis ini.

ABSTRACT

This research wants to examine the effects of Company Size (CSIZE), Profitability (PROFIT), Public Shares Ownership (ISSUE), Board Size (BSIZE), Board Number of Meeting (RPTDEKOM), and Board member who’s background from banking supervisory institution (BIDEKOM) to Corporate Risk Disclosure.

The sampling technique used in this research is purposive sampling, with certain criteria are: (1) Banking which already go public and listed on Bank of Indonesia and Indonesia Stock Exchange (IDX) (2) Bank that had published their annual report in 2012 and 2013 on their website and IDX website (www.idx.co.id), which data are complete and relevant with the research.

The result of this research shows that the data has fulfill the classical assumption, such as: there are no multicollinearity and distributed normally. From the regression analysis, found that partially Company Size, Profitability and Member of Commissioner with Background from Banking Supervisory Institution variable, are significant to Corporate Risk Disclosure, while Public Share Ownership, Total Number of the Board of Commissioner and Total Meeting of the Board of Commissioner are not significant to Corporate Risk Disclosure. From the research also found that those six variables Company Size, Profitability, Public Share Ownership, Total Number of the Board of Commissioner, Total Meeting of the Board of Commissioner and Member of Commissioner with Background from Banking Supervisory Institution variable simultaneously has influence to Corporate Risk Disclosure.

Key Words: Risk Disclosure, Good Corporate Governance, Risk Management, Agency Theory, Stakeholder Theory, Annual Report, and Banking Supervision.

 

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Ukuran Perusahaan (CSIZE), Profitabilitas (PROFIT), Kepemilikan Saham Publik (ISSUE), Ukuran Dewan Komisaris (BSIZE), Jumlah Rapat Dewan Komisaris (RPTDEKOM), dan Komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan (BIDEKOM) terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure).

Data diperoleh dengan metode purposive sampling dengan kriteria (1) Bank umum konvensional yang telah go public (terbuka) terdaftar di Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. (2) Bank umum konvensional yang mempublikasikan annual report tahun 2012 dan 2013 pada website (situs) perusahaan masing-masing dan juga website (situs) Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dengan data-data lengkap yang terkait dengan variabel penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa data-data yang digunakan didalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, yang meliputi: tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,  dan Komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan secara persial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan variabel Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Dewan Komisaris dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure). Keenam variabel yang digunakan dalam penelitian ini Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Komisaris yang berlatar belakang pensiunan dari otoritas pengawas perbankan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure).

Kata Kunci: Pengungkapan Risiko, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, Teori Keagenan, Stakeholder Theory, Laporan Tahunan dan Pengawasan Perbankan.

 

Untuk membaca Tesis saya dalam format PDF silahkan klik tautan dibawah ini:

1. Tesis Seluruh Bab

2. Hanya Bab 1

3. Hanya Bab 2

4. Hanya Bab 3

5. Hanya Bab 4

6. Hanya Bab 5

7. Hanya Daftar Pustaka

 

 

logo-UP

Skripsi: “Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia, Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional”

Ini adalah Skripsi saya di tahun 2000 yang berjudul: “Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia, Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional”. Skripsi ini dibimbing langsung oleh Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo S.H., LL.M.

Saya lulus sidang dan Skripsi ini mendapat nilai “A”.

 

ABSTRAK

(A) PENULIS: HARRI BASKORO ADIYANTO (3095310227/953113330050215)

(B) KEANGGOTAAN INDONESIA PADA BANK DUNIA, SUATU TINJAUAN DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL

(C) xix + 183 halaman; Skripsi; 2000 + Lampiran

(D) KATA KUNCI: ARTICLES OF AGREEMENT; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

(E) DAFTAR ACUAN: 66 (1945-2000)

Sejak pertengahan tahun 1997, tepatnya pada bulan Juli, krisis ekonomi yang cukup parah melanda kawasan Asia. Ironisnya krisis ini memiliki dampak terburuk di Indonesia. Sama halnya seperti negara-negara berkembang lainnya, bangsa Indonesia juga mengalami kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan, terlebih di saat krisis seperti sekarang ini. Oleh sebab itu penerimaan negara yang berasal dari bantuan luar negeri sangat membantu dan cukup penting bagi pembangunan suatu negara. Di dalam suatu kegiatan bantuan luar negeri terdapat hubungan (hukum) antara negara dan atau organisasi internasional pemberi bantuan dengan negara berkembang sebagai penerima bantuan. Adanya hubungan antara subjek hukum internasional di dalam suatu kegiatan bantuan luar negeri menunjukkan bahwa kegiatan itu termasuk dalam lingkup hukum internasional. Salah satu organisasi internasional yang memiliki peranan cukup penting dalam rangka penyaluran bantuan luar negeri adalah Bank Dunia (IBRD). Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijelaskan masalah-masalah mengenai struktur organisasi dan ruang lingkup tugasnya, masalah keanggotaan negara-negara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, kedudukan, peran dan fungsinya dalam dunia (hukum) internasional serta status Indonesia sebagai anggota baik ditinjau dari kegiatan maupun perwujudannya dalam pembangunan nasional. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yang bersifat deskriptif-analisis. Sementara data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif.

(F) DOSEN PEMBIMBING I : Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo S.H., LL.M.
DOSEN PEMBIMBING II : Wahyuningsih S.H., M.Si

 

Untuk membaca silahkan klik tautan dibawah ini:

1. Skripsi Seluruh Bab

2. Hanya Bab 1

3. Hanya Bab 2

4. Hanya Bab 3

5. Hanya Bab 4

6. Hanya Bab 5