GB-01

Bankir Asing Vs Bankir Lokal (Regulasi dan Implikasinya)

BANKIR ASING VS BANKIR LOKAL (REGULASI DAN IMPLIKASINYA)
Harri Baskoro Adiyanto
Divisi Kepatuhan Bisnis

Masuknya investor asing dalam dunia perbankan nasional cenderung meningkat dengan pesat. Jika diamati dengan seksama, bank-bank yang dahulu murni dimiliki oleh investor lokal saat ini sudah dimiliki oleh investor asing dalam jumlah yang besar. Bahkan pada beberapa bank sulit untuk mengatakan bahwa bank tersebut adalah bank ”nasional”, mengingat sebagian besar pemiliknya adalah investor asing.

Fenomena ini tentunya memiliki dampak terhadap bank-bank yang telah dimiliki oleh investor asing tersebut, maupun terhadap bank-bank lainnya. Salah satu dampak yang menjadi trend saat ini dan menarik untuk dikaji adalah masuknya sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA). Mereka menduduki berbagai macam posisi mulai dari level Senior Eksekutif hingga level teknis operasional.

Melihat judul diatas, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan sikap nasionalisme yang sempit dan terkesan anti asing sehingga ulasannya menjadi keluar dari konteksnya dan hanya terbatas membahas pada asing vs lokal. Tulisan ini lebih berupaya untuk memberikan sedikit gambaran dan penjelasan mengapa para bankir, khususnya bankir asing,  seyogyanya perlu diatur dan bagaimana para bankir lokal menyikapi hal tersebut.

 

Regulasi TKA

Masuknya TKA sesungguhnya tidak hanya terjadi pada industri perbankan saja melainkan terjadi pula pada industri lain. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan mengingat saat ini perkembangan dunia yang sudah mengglobal sehingga seolah tidak ada sekat-sekat batas antar negara. Hal ini semakin didukung oleh regulasi internasional yang mendorong setiap negara untuk lebih terbuka tidak hanya terhadap produk asing melainkan juga terhadap TKA atau SDM asing.

Indonesia sesungguhnya telah mengantisipasi dan mengatur mengenai masalah TKA tersebut. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII Pasal 42 s/d 49 dan Kepmen No. Kep.-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Pekerjaan Tenaga Kerja Asing dan Kepmen No. Kep.-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun demikian, pengaturan mengenai TKA yang khusus mengatur pada sektor industri perbankan hingga tulisan ini dibuat belum diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).

BI sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan telah menyikapi persoalan ini. Sehingga dalam waktu dekat direncanakan akan segera diterbitkan peraturan BI yang mengatur hal tersebut. Meski terbitnya peraturan ini dipandang sebagian kalangan cukup terlambat namun demikian hal ini tetap tidak mengurangi urgensi terbitnya peraturan tersebut.

Saat ini TKA pada perbankan nasional telah menduduki berbagai posisi dalam bank dan berjalan tanpa aturan yang jelas. Bahkan kerap ditemui TKA yang bekerja pada posisi teknis operasional perbankan dimana SDM lokal sudah banyak yang mampu menangani dan menguasainya. BI memandang perlu agar hal ini diatur secara lebih jelas, sehingga penggunaan TKA menjadi lebih tertib dan ketat. Oleh sebab itu dalam draft peraturan tersebut TKA hanya akan diperkenankan pada posisi-posisi tertentu, yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi, treasury, investor relation & kredit. Sehingga pada posisi selain posisi tersebut penggunaan TKA sudah tidak diperkenankan lagi.

Selanjutnya TKA yang diperbolehkan pada posisi yang telah ditetapkan tersebut diharuskan pula memiliki tenaga pendamping yaitu SDM lokal. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi sebuah proses transfer knowledge dan proses kaderisasi dalam bank tersebut. Dengan adanya alih pengetahuan tersebut diharapkan pula ketergantungan pada bankir asing dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu dengan adanya regulasi dari BI tersebut maka diharapkan kualitas/mutu dari Bankir asing yang bekerja di Indonesia juga dapat terjaga. Sehingga sejalan dengan proses alih pengetahuan itu maka SDM lokal juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas.

Hal lain yang perlu dicatat adalah walaupun TKA diperbolehkan pada beberapa posisi sebagaimana disampaikan sebelumnya, terdapat pula larangan yang tegas dalam draft ini dimana untuk posisi Direktur yang menangani masalah Personalia berikut posisi dibawahnya tidak diperkenankan diisi oleh TKA, hal ini sejalan dengan ketentuan Ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara dalam kaitannya dengan industri perbankan, draft peraturan BI ini menegaskan bahwa posisi Direktur Kepatuhan juga tidak diperkenankan diisi oleh TKA.

Munculnya rencana untuk menerbitkan regulasi ini bagi beberapa pihak menimbulkan pertanyaan. Jika bankir asing (TKA) diatur sedemikian ketat, bagaimana dengan bank yang memiliki kebijakan untuk merotasi karyawannya sehingga terdapat kemungkinan Bankir yang bekerja di Indonesia adalah TKA sementara SDM Indonesia justru ditempatkan pada kantor perwakilan bank tersebut di luar negeri.

Menurut Elvyn G. Massasya, pengaturan tersebut sesungguhnya tidak perlu dilihat sebagai kendala baik bagi bank asing maupun lokal. Lebih lanjut menurut beliau masalah preferensi kebutuhan SDM berdasarkan kebangsaan masih dapat ditolerir sepanjang tidak membuat aturan yang justru menutup diri dari pergaulan internasional. Lebih jauh Alvin memandang bahwa selama 3 tahun terakhir masuknya investor asing plus TKA ke Indonesia secara bebas tidak dibarengi dengan sumbangan peningkatan pertumbuhan kredit secara signifikan. Sehingga menurutnya yang terpenting bukanlah pada persoalan asing atau lokal melainkan siapa (person) yang menjadi bankir dan bagaimana komitmennya dalam memajukan perekonomian nasional. Oleh karenanya adanya regulasi ini diharapkan tidak menjadikan persoalan ini dipolitisasi sehingga menjadi terkesan asing vs lokal, yang lebih penting adalah bahwa bagaimana SDM lokal dapat menyikapi peluang dari terbitnya regulasi ini.

 

Implikasi

Menyikapi adanya regulasi tersebut serta perkembangan dunia perbankan yang semakin mengglobal maka hal ini menuntut Bankir lokal untuk segera menata diri. Disatu sisi, hal ini tentunya menghadirkan peluang namun disisi lain juga sekaligus memberikan sejumlah tantangan.

Menurut sejumlah pengamat, penunjukkan Bankir asing oleh para investor untuk duduk dalam berbagai posisi kunci (penting) saat ini masih lebih banyak didominasi oleh faktor rasa percaya. Dimana hal tersebut dipandang tidak sehat dan tidak profesional. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya banyak Bankir lokal yang memiliki kompetensi, kapabilitas dan komitmen yang lebih baik daripada bankir asing. Terkadang bankir asing tersebut tidak memahami iklim dunia usaha di Indonesia yang lebih fokus pada usaha kecil dan mikro. Oleh sebab itu hadirnya regulasi ini diharapkan dapat mendorong pihak pemilik bank agar menunjuk para bankir yang duduk  posisi tertentu berdasarkan kriteria yang lebih sehat, profesional dan proporsional.

Hal yang penting untuk disikapi selanjutnya oleh bankir lokal saat ini adalah bagaimana dapat senantiasa memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi, kapabilitas & komitmen tinggi, sehingga dapat bersaing dengan TKA tersebut. Hadirnya regulasi ini akan menjadi kurang berarti tanpa disertai dengan peningkatan basic/core skill dan regenerasi SDM lokal dibidang industri perbankan. Oleh sebab itu pengembangan SDM secara jelas dan terarah menjadi sangat mendesak.

Saat ini masalah pengembangan skill (kemampuan) SDM terkait perbankan dipandang masih lemah. Hal ini dapat dilihat dengan belum terintegrasinya dunia pendidikan  dengan industri perbankan itu sendiri. Sejumlah pengamat bahkan memberikan catatan khusus pada SDM di bidang perbankan yang justru bukan berasal dari sekolah perbankan. Bahkan banyak industri perbankan yang tidak memandang penting pengelolaan SDM tersebut, sehingga pada berbagai posisi pekerjaan di industri perbankan banyak dialihdayakan (outsource) atau menggunakan karyawan tidak tetap. Padahal untuk mencetak SDM yang berpengalaman di bidang perbankan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Lebih lanjut Muliaman D. Hadad, Deputi Gubernur BI, menegaskan bahwa dimasa mendatang pengembangan SDM ini perlu menjadi perhatian serius bagi dunia perbankan. Bahkan Serikat Pekerja (SP) harus lebih aktif dalam memastikan bahwa perusahaan telah memiliki rencana pengembangan SDM yang terencana dengan rinci dan baik. Hal ini sebagai bagian guna menyiapkan SDM perbankan yang handal dan siap dalam menghadapi konsolidasi perbankan dan persaingan yang ketat dimasa mendatang.

Hal lain yang dikhawatirkan oleh para praktisi perbankan adalah tingginya angka perpindahan SDM dari satu bank ke bank lain, sehingga proses pendidikan serta regenerasi SDM sebagaimana yang diharapkan tersebut seolah menjadi sia-sia. Hal tersebut memang sulit untuk dihindari, namun demikian untuk memperkecil risiko ini maka peningkatan kesejahteraan SDM di dunia perbankan dapat menjadi salah satu solusi pemecahan.

Semoga dengan adanya regulasi ini diharapkan SDM bankir-bankir lokal dapat melihat peluang untuk terus meningkatkan skill dan kompetensi sehingga mampu bersaing tidak hanya ditingkat lokal akan tetapi juga ditingkat global.

Tepat kiranya apa yang disampaikan oleh Peter Drucker bahwa inovasi adalah jantung organisasi bisnis masa kini untuk dapat sukses dalam jangka panjang. Akar bagi inovasi tak lain knowledge creation yang bersumber dari the knowledge worker.

 

(Tulisan ini disarikan dari Banker’s Panel Discussion : ”Knowledge Transfer : How the National Bankers Tap the Opportunities from BI’s Policy Draft on Limiting the Number of Foreign Bankers”, J.W Marriot Jakarta 12 April 2007.)

 

Artikel ini pernah dimuat di Majalah “Warta Bukopin” edisi …

 

 

Share this:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>